Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam industri pertambangan, istilah tailing atau limbah sisa proses pengolahan mineral sering kali menjadi perhatian serius. Bukan sekadar urusan teknis, pengelolaan tailing kini menyangkut aspek kepercayaan publik, keselamatan kerja, hingga keberlanjutan lingkungan.

Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis & Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Muhammad Toha mengungkapkan bahwa metode backfilling atau pengisian kembali lubang tambang dipandang sebagai salah satu praktik terbaik (best practice) dalam manajemen lingkungan dan teknis pertambangan modern.

"Seiring perkembangan teknologi, industri pertambangan kini mulai beralih ke metode yang dinilai lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah backfilling,” ujarnya, dikutip Minggu (17/5/2026).

Adapun, metode backfilling dilakukan dengan mengembalikan tailing yang telah didetoksifikasi ke dalam rongga tambang bawah tanah. Material tersebut biasanya dicampur dengan batuan sisa dan bahan pengikat seperti semen untuk memperkuat struktur tambang dari dalam.

Metode ini dipandang sebagai solusi “bersih” karena meminimalkan akumulasi limbah di darat serta mengurangi kebutuhan pembukaan lahan di permukaan.

Menurut Toha, meskipun biaya operasional backfilling seperti pemompaan atau pengangkutan material tampak mahal di awal, metode ini menghemat biaya reklamasi di masa depan. “Sebenarnya soal biaya sama saja. Yang paling penting adalah mengutamakan lingkungan dan keselamatan yang disesuaikan dengan AMDAL dan kajian teknis nya,” kata Toha.

Dia mengungkapkan bahwa selama ini, metode Tailing Storage Facility (TSF) atau fasilitas penyimpanan di permukaan menjadi pendekatan yang paling umum digunakan. Kendati kerap dipersepsikan negatif akibat isu kegagalan bendungan di beberapa belahan dunia, banyak TSF yang terbukti beroperasi aman selama puluhan tahun berkat standar rekayasa ketat dan pemantauan real-time.

Dia menyebut, TSF modern tidak lagi sekadar kolam penampungan, melainkan struktur bendungan kompleks. Pasca kegagalan bendungan besar di dunia (seperti tragedi Brumadinho di Brasil), standar global semakin diperketat melalui Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).

Hanya saja, imbuhnya, di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan topografi yang seringkali curam, membangun bendungan tailing raksasa (TSF) memiliki risiko geoteknik yang tinggi. Dia menambahkan, diperlukan cekungan alami yang besar di kawasan tambang jika menerapkan metode ini.

Itu sebabnya, industri pertambangan kini mulai beralih ke metode yang dinilai lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah backfilling.

Di Sumatra, lanjutnya, PT Dairi Prima Mineral (DPM) menjadi salah satu perusahaan yang mengadopsi teknologi ini. Berdasarkan revisi Studi Kelayakan (feasibility study), PT DPM memilih mengolah seluruh tailing menjadi material pengisi rongga tambang.

Opsi ini dianggap sebagai strategi optimum yang memberikan dampak terkecil dari sisi pengelolaan wilayah. Seluruh sisa tailing akan dimanfaatkan kembali untuk backfilling.

Dengan penerapan sistem ini, PT DPM memastikan tidak ada lagi fasilitas penyimpanan tailing permanen di permukaan yang membutuhkan lahan luas, yang selama ini sering menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar.

Sementara itu untuk pengelolaan air tambang, PT DPM telah menyiapkan Mine Water Management System. Air yang digunakan dalam operasional akan diambil dari sumur penampung (underground water sump) dan diproses kembali (recycle) untuk menekan ketergantungan pada sumber air publik.

Untuk menjamin transparansi, perusahaan menyediakan sembilan titik pemantauan air tanah dan 15 titik pemantauan air permukaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan air yang dilepas ke sungai tetap berada pada pH standar 6-9 dan memenuhi baku mutu lingkungan.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat sinergitas dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Dia menyampaikan penertiban PETI saat tengah menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Bahkan, selama ini telah berjalan penertiban bersama Forkopimda, dan kegiatan yang demikian secara tidak langsung telah memperlihatkan komitmen dalam penegakan hukum bagi PETI.

"Makanya sinergitas antar unsur Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya penegakan PETI ini dipastikan bukan sebuah kegiatan serimoni, tapi benar-benar melakukan tindakan, karena pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut, dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

“Kami menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat," ujarnya.

Mahyeldi menegaskan aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan, sehingga penanganan PETI harus dilakukan secara bijak dan terukur.

Sebagai solusi, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan.

Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap transisi menuju skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Dengan IPR, aktivitas pertambangan diharapkan berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait PETI, ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan melindungi masyarakat terdampak. Dia juga meminta Polda Sumatra Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus PETI guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah yang membuka peluang bagi badan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara dikhawatirkan dapat membuat lingkungan makin rusak.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan pelaku UKM sejatinya bukan pemain baru di sektor tambang. Selama puluhan tahun, Edy menyebut UKM telah menjalankan usaha tambang berskala kecil seperti galian pasir maupun batu.

Namun, menurut Edy, karakter tambang mineral dan batu bara (minerba) jauh lebih kompleks dibandingkan tambang galian yang selama ini digeluti UKM.

Edy menilai, pengelolaan tambang minerba memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi, mulai dari sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman, modal besar, hingga kepatuhan terhadap aspek lingkungan menjadi prasyarat mutlak.

Pasalnya, dia menyampaikan pemberian izin tambang secara masif kepada pelaku UKM justru berpotensi menimbulkan tekanan ekologis baru jika tidak diatur dengan cermat.

“Misalnya, ada 1.000 pelaku UKM yang diberikan izin nama. Artinya ada seribu galian nanti. Impact-nya bagaimana terhadap ekologi Tanah Air kita ini. Tidak mudah,” kata Edy kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, tidak semua UKM memiliki kapasitas untuk langsung menjadi pengelola tambang, terutama karena kebutuhan modal yang besar. Dia menilai opsi konsorsium antar-UKM bisa menjadi jalan tengah, meski tetap memiliki tantangan tersendiri.

“Tetapi kalau satu UMKM, satu UMKM mau berapa banyak titik ya akan kita hadirkan lubang-lubang baru di bumi Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menuturkan kepemilikan modal tanpa didukung keahlian juga berisiko tinggi. Untuk itu, Akumindo memandang perlu adanya pendampingan dari kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM.

Namun hingga saat ini, Akumindo belum melakukan perhitungan jumlah UKM yang dinilai layak mengelola tambang. Edy menilai, peluang usaha di luar sektor tambang masih jauh lebih besar dan relevan bagi mayoritas pelaku UKM, baik di sektor pertanian, jasa, maupun kebutuhan primer masyarakat.

Di samping itu, Edy juga menyebut Kementerian UMKM semestinya lebih fokus mendorong keterlibatan UKM pada rantai pasok industri pertambangan yang sudah berjalan daripada mendorong UKM sebagai pemilik izin tambang.

“Yang sebenarnya mestinya diperjuangkan oleh Kementerian UMKM adalah bagaimana kebutuhan UMKM daripada pertambangan-pertambangan yang sudah ada yang didukung oleh UMKM,” ujarnya.

Sebab, sambung dia, peluang UKM lebih realistis berada pada penyediaan kebutuhan operasional tambang, seperti logistik, transportasi, bahan bakar, hingga konsumsi bagi para pekerja tambang.

Untuk diketahui, badan usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan memperoleh WIUP mineral logam dan batubara, dengan cara pemberian prioritas sepanjang memenuhi ketentuan.

Salah satu kriteria administratif yang harus dipenuhi usaha kecil adalah modal usaha lebih dari Rp1 miliar—Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar—Rp15 miliar. Sementara itu, usaha menengah harus memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar—Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar—Rp50 miliar.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan serta memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi UKM lokal.

Berdasarkan Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025, setiap UKM yang mengajukan WIUP prioritas wajib menjalani verifikasi administratif oleh Kementerian UMKM. Proses ini menjadi syarat utama sebelum verifikasi teknis oleh Kementerian ESDM dan merupakan bagian dari sistem perizinan nasional Online Single Submission (OSS).

Jika diperinci, kriteria utama yang dinilai meliputi legalitas badan usaha, yakni UKM harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta kelengkapan dokumen administratif seperti akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan keuangan yang telah diaudit minimal satu tahun terakhir, struktur kepengurusan, serta status badan usaha yang sah dan dapat diverifikasi.

“Kriteria administratif harus dipenuhi sebelum pengajuan WIUP dengan mekanisme pemberian prioritas. Kriteria tersebut menjadi dasar verifikasi badan usaha sekaligus prasyarat untuk dapat diproses lebih lanjut,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Bagus menambahkan, UKM cukup memenuhi salah satu kriteria, baik modal usaha maupun penjualan tahunan, yang dibuktikan melalui laporan keuangan.

Selanjutnya, UKM dapat mengajukan permohonan melalui OSS serta memantau status verifikasi dan izin secara daring. Sementara itu, hasil verifikasi Kementerian UMKM menjadi salah satu bagian dalam proses persetujuan WIUP prioritas.

“Apabila UKM belum memenuhi persyaratan, permohonan WIUP prioritas tidak dapat diproses. UKM akan diminta melengkapi atau memperbaiki dokumen sebelum mengajukan kembali,” ujarnya.

Dia berharap, terbitnya Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025 dapat mempertegas komitmen pemerintah dalam membuka peluang bagi UKM di sektor pertambangan sekaligus memastikan tata kelola usaha yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 28 perusahaan, termasuk Agincourt Resources, berisiko memengaruhi kinerja PT United Tractors Tbk. (UNTR). Agincourt Resources, yang berada di bawah kendali UNTR, mengelola tambang emas Martabe di Sumatra Utara, salah satu aset perseroan di luar bisnis alat berat dan batu bara.

Pencabutan izin tersebut diumumkan pemerintah menyusul evaluasi pemanfaatan kawasan hutan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penertiban yang diperkuat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini langsung memunculkan kekhawatiran pasar terhadap kontribusi bisnis emas UNTR, terutama di tengah lonjakan harga emas global.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan bahwa tambang emas Martabe saat ini masuk dalam tiga besar produsen emas di Indonesia. Dari sisi kontribusi keuangan, Agincourt Resources menyumbang sekitar 10% terhadap pendapatan UNTR, dengan porsi laba sebelum pajak mencapai 17%.

“Jadi dari tambang emas dan lainnya menghasilkan sekitar Rp10 triliun sampai kuartal III/2025. Dengan kenaikan harga emas yang luar biasa, kontribusinya naik dari sebelumnya 6% pada 2024 ke 10% tahun 2025,” ujar Martha, Rabu (21/1/2026).

Menurut dia, meskipun porsi pendapatan Agincourt belum dominan, karakteristik bisnis emas dengan margin tinggi membuat dampaknya terhadap laba menjadi signifikan apabila operasional terhenti.

“Labanya juga sampai 17%, karena marginnya cukup tinggi dengan kenaikan harga emas. Jadi ini bisa menghilangkan laba sampai 17%,” ucapnya.

Martha menilai tekanan terhadap kinerja UNTR hampir tak terhindarkan, terutama pada semester I/2026. Namun, dia menekankan bahwa pencabutan izin ini belum tentu bersifat permanen.

Dengan skala dan sisa umur tambang Martabe yang masih panjang, UNTR dinilai memiliki insentif kuat untuk melakukan perbaikan dan mengajukan kembali izin usaha pertambangan.

“Dengan ukuran sebesar ini, tidak mungkin direlakan, apalagi masih bisa beroperasi 7–8 tahun ke depan. Jadi kemungkinan UNTR akan mengambil langkah-langkah untuk bisa memperbaiki segala hal,” katanya.

Dia menambahkan, proses perbaikan berpotensi memakan waktu karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan dan perizinan. “Perbaikan tersebut berkaitan dengan lingkungan, yang menurutnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan.” Dengan demikian, tekanan kinerja diperkirakan lebih terasa pada paruh pertama 2026, sebelum ada kejelasan status izin tambang Martabe.

Dari sisi pasar modal, Investment Analyst Stockbit Sekuritas Everson Sugianto memandang risiko pencabutan izin ini jauh lebih besar jika penghentian operasional bersifat permanen. Menurut dia, kontribusi laba tambang Martabe terhadap UNTR tergolong material dalam struktur laba konsolidasi.

“Berdasarkan estimasi kami, dengan asumsi volume penjualan sebesar 220.000 troy ons, kontribusi laba bersih dari tambang Martabe berkisar antara 27% hingga 39% terhadap total laba bersih keseluruhan UNTR pada tahun fiskal 2026,” ujar Everson dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Everson juga menuturkan bahwa operasional tambang Martabe telah dihentikan sementara sejak 6 Desember 2025, seiring proses evaluasi awal pascabencana dan penertiban kawasan.

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pencabutan izin terhadap entitas UNTR mencerminkan ketegasan pemerintah dalam isu lingkungan dan kepastian hukum.

Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang, selama diikuti evaluasi amdal yang konsisten dan menyeluruh.

“Komitmen mereka pada GCG seharusnya tidak perlu diragukan lagi, buktinya sahamnya likuid ya,” ucap Nafan.

Sebelumnya, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui informasi pencabutan izin tersebut dari pemberitaan media massa. Namun, hingga kini perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.

“Hingga saat ini perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut,” ujar Katarina, Rabu (21/1/2026).

Dia menegaskan perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah serta tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.”

Seiring dengan pencabutan izin tambang emas Martabe tersebut, saham UNTR terpantau anjlok 14,93% atau 4.775 poin ke level Rp27.200 per lembar pada penutupan perdagangan Rabu (21/1/2026).

Secara year to date (YtD), saham UNTR tercatat melemah 9,63%. Meski demikian, dalam 6 bulan terakhir, saham emiten Grup Astra tersebut masih mencatatkan penguatan 18,52%.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi izin operasional tambang di kawasan PT Antam (Aneka Tambang), Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor buntut dari tewasnya 5 orang warga di areal pertambangan.

Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan sekitar. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum mengambil langkah lanjutan agar tepat dan sesuai kewenangan.

"Nanti kita cek dan re-cek koordinasi dengan Pemda Bogor. Yang jelas provinsi akan berikan bantuan mem-back up. Tapi kami harus dikoordinasikan dulu dengan Kabupaten Bogor," katanya, Selasa (20/1/2026).

Peristiwa kepulan asap di area tambang tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Jabar karena menyangkut keselamatan warga dan juga pengelolaan serta kelestarian lingkungan. Saat insiden, 5 warga dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak asap di area pertambangan.

Herman juga menekankan, bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki perhatian serius terhadap pengendalian alih fungsi lahan, terlebih menyangkut tambang. Oleh karena itu, evaluasi izin tambang tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

"Yang jelas kan pak gubernur untuk ini beliau sangat konsen dengan pengendalian alih fungsi kita sudah terbitkan pergub nomor 11 tahun 2025 dan saat ini sedang lakukan evaluasi di RTRW yang jelang pembangunan didalamnya tambang tidak boleh mereduksi daya dukung lingkungan," tutur Herman.

Sekda menambahkan, aktivitas ekonomi, termasuk pertambangan, tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat. "Pertumbuhan pembangunan harus diimbangi dengan keberlanjutan kelestarian lingkungan," pungkasnya.

Dari informasi yang diperoleh Bisnis, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan membahas terkait perkembangan tambang di Kabupaten Bogor dalam rapat koordinasi di Bale Pakuan, Bandung, hari ini (20/1/2026).

Bisnis.com, PASAMAN - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sebuah langkah solusi yang konkret menyikapi kondisi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan saat ini Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI tengah gencar melakukan penertiban tambang ilegal di sejumlah titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar, seperti penertiban aktivitas tambang ilegal yang ada di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada Kamis (15/1) siang.

“Kegiatan penertiban dan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI kami lakukan. Jadi, selain penertiban, kami dari Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan sebuah langkah atau solusi dari persoalan ini,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya solusi yang tengah disiapkan itu bersifat jangka panjang, di mana perlu untuk ada skema legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Bahkan skema ini, prosesnya masih berjalan di Kementerian ESDM dan diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Jadi sudah kami usulkan 301 blok WPR dengan luas sekitar 13.800 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri ESDM,” jelas Helmi.

Dikatakannya seiring langkah penertiban dan penutupan tambang ilegal terus dilakukan secara intens, sebagai bentuk peringatan keras bagi oknum yang melakukan aktivitas PETI, Helmi mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tentu berikan solusi, karena IPR adalah salah satu solusi yang disiapkan pemerintah provinsi,” sebutnya.

Oleh karena penindakan dan penutupan lokasi tambang merupakan salah satu upaya menghentikan kegiatan ilegal tersebut, karena telah memberikan dampak lingkungan yang buruk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Rao tersebut.

“Ketika kami tiba di lokasi, kondisi lagi kosong. Tapi sejumlah alat masih kami temukan. Kendati pelakunya tidak ditemukan, ini tidak akan mengurangi komitmen kita untuk terus melakukan penertiban aktivitas PETI di Sumbar” tegasnya.

Selain itu, tim juga mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tingginya tingkat kekeruhan air sungai dan potensi kerusakan lingkungan. Salah satunya, kondisi alur sungai sudah tidak semestinya lagi, jika terjadi cuaca ekstrem, hal tersebut berpotensi membahayakan masyarakat.

Wali Nagari (Kepala Desa) Padang Matinggi Utara, Muhammad Fauzan memperkirakan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya baru berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Sebagai langkah pencegahan, lanjutnya, pemerintah nagari telah memasang spanduk imbauan penghentian PETI.

“Kami dari pemerintah nagari sudah memasang spanduk untuk stop PETI, sesuai kemampuan dan kewenangan yang kami miliki,” kata dia.

Untuk diketahui, penertiban ini dilakukan menyusul semakin maraknya aktivitas PETI di Sumbar, sehingga pemerintah provinsi menilai perlu melakukan penanganan serius. Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 540/40/BP/X/DESDM-2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin.

Bisnis.com, JAKARTA — Overburden removal atau pengupasan lapisan tanah menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan emiten-emiten tambang seperti PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), hingga emiten portofolio Low Tuck Kwong PT Samindo Resources Tbk. (MYOH). Lalu, apakah itu overburden removal?

Melansir laman UTConnect United Tractors pada Rabu (31/12/2025), overburden removal merupakan tahapan penting dalam kegiatan penambangan yang bertujuan untuk mengangkat lapisan tanah. Hal ini dilakukan agar lapisan bahan galian di bawahnya dapat diakses dan dieksploitasi.

Pengupasan lapisan tanah ini merupakan kegiatan yang harus dikerjakan pada pertambangan, terutama pada kegiatan penambangan yang menggunakan sistem tambang terbuka.

Pengupasan ini tidak hanya dilakukan untuk membuka akses terhadap cadangan mineral, tetapi juga untuk menjaga efisiensi operasional, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Sementara itu, melansir laman Samindo Resources, kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup akan ditentukan oleh rencana target produksi. Semakin baik rancangan pada pengupasan lapisan tanah penutup, maka rencana target produksi semakin baik.

Untuk melakukan kegiatan ini, diperlukan metode dan alat yang mendukung pengupasan lapisan tanah penutup.

Apabila material tanah penutup merupakan material lunak (soft rock) maka tanah penutup tersebut akan dilakukan penggalian bebas. Namun apabila materialnya merupakan material kuat, maka pembongkaran dengan peledakan (blasting) perlu dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan kegiatan penggalian.

Pengelolaan overburden ini bukan sekadar proses memindahkan tanah dan batuan yang menutupi bahan tambang. Pengelolaan ini merupakan bagian dari strategi penting yang mendukung kelancaran dan efisiensi operasi tambang secara keseluruhan.

Menghitung overburden removal dilakukan dimulai dari mengukur ketebalan lapisan overburden, menghitung volumenya, hingga mengonversi volume tersebut menjadi estimasi berat.

Pengelolaan overburden yang baik dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan mendukung optimalisasi pemulihan sumber daya.

Adapun perencanaan yang matang serta penerapan teknologi yang tepat dalam pengelolaan overburden removal tidak hanya membantu mengoptimalkan hasil tambang, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan efisiensi biaya operasional.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru. Sebagian besar izin tambang tersebut merupakan IUP perpanjangan, bukan izin bagi perusahaan tambang baru.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menjelaskan, penerbitan IUP dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat serta memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

"Hampir semua merupakan IUP perpanjangan, namun dengan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat," ujar Bambang di Bandung, Rabu (29/10/2025).

Menurut Bambang, pengawasan aktivitas tambang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan supervisi dari Pemda Provinsi Jawa Barat.

"Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi," tambahnya.

Ia menegaskan, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, setiap perusahaan tambang wajib mematuhi batas tonase atau kapasitas angkut yang telah ditetapkan serta dilarang beroperasi di kawasan hutan.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, tidak boleh melebihi tonase atau bobot yang diizinkan, karena dikhawatirkan akan cepat merusak jalan, dan tidak boleh berada di kawasan hutan," tegas Bambang.

Dari total 76 IUP yang diterbitkan, terdapat satu izin pertambangan batu di wilayah Kabupaten Sukabumi.

"Itu tambang batu. Selama ini kebutuhan batu di Jawa Barat berasal dari Bogor. Tetapi yang di Bogor sedang dievaluasi bersama 76 IUP tersebut," pungkasnya.