Jika lawan mu kuat jangan benturkan kepala tapi pura-pura lah lemah sambil menunggu lawan mu lengah. Kalau kita lemah maka pura-pura lah ,kuat agar tetap disegani,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku 'The Art of Simple Leadership' Jerry Hermawan Lo karya Steven Beteng yang menjelaskan sosok pemimpin menghadirkan arah yang jelas, membangun kedekatan dengan tim, serta tetap adaptif di tengah perubahan.

"Kepemimpinan Jerry Hermawan Lo sangat luar biasa. Salah satu kunci sukses beliau ialah bertarung seperti laki-laki, jangan ada kata menyerah, terus maju, bertahan," kata Bamsoet di Tangerang, Sabtu.

Ia menyebutkan, dengan peluncuran buku ini menjadi referensi dan motivasi bagi para pemimpin hingga generasi muda yang ingin meraih kesuksesan.

"Jika lawan mu kuat jangan benturkan kepala tapi pura-pura lah lemah sambil menunggu lawan mu lengah. Kalau kita lemah maka pura-pura lah kuat agar
tetap disegani," ungkapnya.

Melalui karya Steven Beteng, buku ini mengangkat perjalanan hidup, filosofi kepemimpinan, hingga nilai-nilai yang menjadi fondasi Jerry Hermawan Lo dalam membangun bisnis lintas sektor.

Melalui 'The Art of Simple Leadership' menjelaskan pandangan sosok Jerry mengenai kepemimpinan yang dibangun dari pengalaman hidup dan
proses pembelajaran.

Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana tantangan kehidupan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, cara berpikir, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Erick Thohir menggarisbawahi dari buku yang menceritakan tentang perjalanan bisnis dan sosok kepemimpinan pengusaha Jerry Hermawan Lo yang patut ditiru pada mahasiswa.

"Mahasiswa ini masa depan untuk bangsa kita, mereka yang akan meneruskan, mereka adalah tulang bangsa kita. Sehingga dalam peluncuran ini ada dua kekuatan yang ingin saya garisbawahi, salah satunya beliau itu figur punya empati," tuturnya.

Ia menilai, sosok Jerry merupakan pengusaha ulet, sukses dan memiliki semangat membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang leader yang sangat peduli pada kesejahteraan seluruh timnya.

"Kedua ulet, sukses dan memiliki semangat membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan. Kita harus punya mimpi tapi mimpi itu harus dikerjakan," kata dia.

Jerry Hermawan Lo mengatakan, dalam proses pembuatan hingga peluncuran buku ini, ia tidak mengalami hambatan atau kesulitan. Di mana, ia menceritakan apa yang ia alami hingga menjadi seorang pengusaha saat ini.

"Tidak ada tantangan, karena yang saya ceritakan itu real (nyata) kehidupan, pengalaman saya. Hanya ketika sudah merangkum dalam draft, saya mengoreksi," ucap dia.

Buku berisi pengalaman hidup dan bisnis, serta sejumlah motivasi ini, juga tujukan bagi semua usia, tidak terkecuali generasi X atau yang lahir di tahun 80an.

"Meskipun buku ini diluncurkan di hadapan mahasiswa yang merupakan Gen Z, tapi buku ini untuk semua usia, karena pelajaran hidup itu tidak hanya perlu dipelajari oleh generasi saat ini saja, tapi orang-orang yang berusia 70-an seperti saya ini, masih harus belajar dan saya harap buku ini bisa memacu semangat mereka," ungkap dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Tercatat pesawat yang beroperasi pada tahun 2023 sebanyak 593 unit, turun menjadi 582 pada tahun 2024, dan 578 unit pada tahun 2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).

"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.

Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.

Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.

Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.

Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.

Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.

Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030.

Dia mengatakan, pasar pesawat terbang global sangat prospektif. Menurut data dari McKinsey, total pesanan pesawat dunia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 yaitu 15.700 pesawat.

"Berdasarkan International Air Transport Association (IATA), untuk Indonesia menurut IATA diproyeksikan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Jadi tidak lama lagi kita akan menjadi pasar industri penerbangan terbesar keempat di dunia. " ujar Agus di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, menurut International Civil Aviation Organization menunjukkan bahwa jumlah penerbangan domestik dan penumpang Indonesia akan meningkat sangat signifikan, masing-masing mencapai sekitar 7,4 juta penerbangan dengan prospek hampir 690 juta penumpang pada tahun 2045.

"Oleh sebab itu melalui Joint Declaration of Intent (JDI) ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi kuat yang tidak hanya menghasilkan kerangka kerja strategis, tetapi juga menghadirkan alih teknologi yang nyata, peningkatan kandungan lokal dalam industri manufaktur pesawat udara," katanya.

Kemudian JDI antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan produsen pesawat Airbus, tambah Agus, diharapkan menguatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi kedirgantaraan.

Kemudian menguatkan sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO),, dan peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok global bidang kedirgantaraan.

Sebagai informasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menandatangani Joint Declaration of Intent antara Bappenas dengan Airbus pada Rabu (6/5).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta mobilitas masyarakat.

Inovasi teknologi dan efisiensi operasional pesawat dinilai menjadi faktor penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.

Rachmat juga menegaskan kerja sama tersebut harus melampaui aspek pengadaan pesawat semata.

Ia menegaskan, penguatan ekosistem dirgantara nasional mencakup pengembangan SDM, MRO, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat pertumbuhan industri dirgantara kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kami juga akan bertemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berencana untuk memberikan insentif bagi industri padat karya termasuk tekstil.

“Nanti kami juga akan bertemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia memastikan pihaknya juga akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Bendahara Negara itu menilai, langkah ini merupakan upaya aktif pemerintah untuk menggerakkan sektor swasta yang juga salah satu penggerak roda perekonomian nasional.

“Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi, ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, tapi swasta akan hidup juga. Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah instruksikan seperti itu,” ujar Purbaya.

Menkeu mengatakan, pemerintah berupaya untuk memastikan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi nasional termasuk industri padat karya dan manufaktur berjalan dengan baik guna mengakselerasi target ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029.

“Semangat kita sekarang, kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand sudah kita dorong sekarang, di sektor manufaktur juga kita dorong,” kata Purbaya.

Sebelumnya pada Selasa (5/5) pagi, Menkeu Purbaya bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membahas upaya untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia.

Agus mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 75-80 persen ekspor nasional berasal dari produk manufaktur. Namun, sebagian besar produksi sektor industri manufaktur Indonesia masih diserap pasar dalam negeri.

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang memiliki orientasi ekspor manufaktur lebih besar.

Untuk itu, Menperin menyatakan ingin meningkatkan porsi ekspor manufaktur tanpa mengurangi perlindungan terhadap pasar domestik.

“Kita juga perlu untuk melihat kemungkinan kita meningkatkan ekspor produk-produk kita ke luar negeri sehingga kita bisa mengubah sedikit rasio antara output manufaktur yang 80 persen domestik, 20 persen ekspor tanpa mengurangi porsi domestiknya,” kata Menperin.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyiapkan paket wisata gastronomi untuk Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yang saat ini sedang berupaya mendapatkan pengakuan dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) di bidang gastronomi.

"Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang," kata Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana di Kota Padang, Rabu.

wisata gastronomi merupakan perjalanan wisata ke suatu daerah yang menjadikan makanan sebagai tujuan utama rekreasi, termasuk di dalamnya sejarah, asal muasal, budaya, seni penyajian.

Hal tersebut disampaikan Menpar RI saat mengunjungi Kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang berada di jantung Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Anggota DPD RI Irman Gusman.

Menpar mengatakan penyiapan paket wisata tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat khususnya Kemenpar dalam memajukan program pemerintah daerah di sektor pariwisata.

Dalam kunjungan itu, ia berharap pada 2027 Kota Padang bisa menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomi.

Agenda itu diharapkan menjadi instrumen yang kuat bagi Padang agar segera mendapatkan pengakuan internasional terutama dalam hal gastronomi.

Ia meyakini Pemerintah Kota Padang bisa menyelenggarakan agenda pariwisata berskala internasional tersebut. Apalagi, beberapa kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bali sudah lebih dulu mengadakannya.

Artinya, praktik baik sebelumnya bisa menjadi acuan bagi Kota Padang untuk menyukseskan Wonderful Indonesia Gastronomi 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan di Kota Padang," harap dia.

Menpar menyebut dengan menggencarkan sektor gastronomi maka berbagai macam kuliner asal Ranah Minang akan semakin dikenal luas oleh publik di kancah nasional bahkan internasional.

Upaya ini diharapkan sekaligus menjadi pintu masuk mendatangkan wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Ranah Minang sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku saat ini masih menunggu pesan singkatnya melalui aplikasi WhatsApp, direspons oleh Menteri PAN-RB Rini Windyantini terkait nasib ribuan tenaga honor di Disdik Jabar, agar bisa segera cair.

Pasalnya, kata dia, kebuntuan komunikasi ini sedikit banyak menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan upah para guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut, lantaran adanya risiko jeratan hukum terkait administrasi keuangan negara.

"Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab," ujarnya di Bandung, Selasa.

Dedi menegaskan bahwa meski anggaran tersedia, Pemprov Jabar tidak berani mengambil langkah sepihak untuk membayarkan gaji tersebut.

Hal ini disebabkan adanya regulasi dari pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK, sehingga pencairan dana tanpa diskresi menteri berpotensi menjadi temuan penyimpangan.

"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya. Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap pria yang akrab disapa KDM itu.

Menurut dia, pertemuan tatap muka dengan Menteri PAN-RB menjadi agenda mendesak pekan ini guna mencari payung hukum atau jalan tengah agar hak para pekerja di sektor pendidikan itu bisa segera dipenuhi tanpa melanggar aturan.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," ujar MenpanRB dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi



"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

Rini menekankan, bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.

“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Jenis Pekerjaan Ini Tak Termasuk Kategori WFH Tiap Jumat



Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.

“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.

Terkait pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) dan Kemenpora saling bersinergi untuk pengembangan pendidikan bagi atlet nasional. Selain itu juga penguatan bidang manakemen olahraga di lingkungan UI.

Hal ini mengemuka pada pertemuan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Erick Thohir, pada Senin (16/3) di Rumah Dinas Menpora, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak mendiskusikan rencana pembentukan Program Studi Manajemen Olahraga melalui kerja sama UI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Program ini akan dikembangkan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi kurikulum, tetapi juga mencakup dukungan infrastruktur dan penguatan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri olahraga nasional.

Rektor UI menyampaikan bahwa kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah merupakan langkah penting untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional dari sisi akademik serta pengembangan sumber daya manusia.

“UI memandang olahraga sebagai bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara akademik maupun profesional. Kerja sama dengan Kemenpora ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet nasional untuk melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kajian manajemen olahraga di Indonesia,” ujar Prof. Heri, melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Rencananya, UI akan membuka jalur prestasi bagi atlet nasional peraih medali yang ingin melanjutkan pendidikan di UI. Skema ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi atlet berprestasi sekaligus mendukung keberlanjutan karier mereka setelah masa aktif di dunia olahraga.

Tak hanya itu, kolaborasi juga diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Tenaga profesional dari Kemenpora dapat terlibat sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap di UI untuk memperkaya perspektif praktis dalam proses pembelajaran. Pegawai Kemenpora juga berkesempatan melanjutkan studi pada jenjang magister dan doktoral di UI.

Atas kerja sama ini, Menteri Erick Thohir berharap para atlet dapat memperoleh kesempatan pendidikan tinggi yang memadai sekaligus mempersiapkan karier profesional setelah pensiun dari dunia olahraga. Ia menekankan pentingnya memastikan masa depan atlet Indonesia setelah masa kompetisi.

“Banyak atlet kita yang telah memberikan prestasi luar biasa bagi bangsa. Karena itu, penting bagi negara untuk memastikan mereka memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan membangun karier setelah pensiun dari dunia olahraga. Kolaborasi dengan Universitas Indonesia menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Erick Thohir yang juga pernah menjadi anggota Majelis Wali Amanat UI periode 2019–2024.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memanfaatkan momen libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi untuk meningkatkan jumlah pelancong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun meminta Menpar Widi untuk aktif turun langsung ke tempat-tempat wisata unggulan guna memastikan kesiapan mereka menyambut wisatawan selama periode libur hari raya.

"Menteri Pariwisata saya minta aktif turun di setiap wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas secara khusus kesiapan pemerintah di berbagai sektor menjelang Lebaran.

Sidang Kabinet Paripurna hari ini juga menjadi yang pertama digelar di Istana pada tahun 2026.

Di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara lainnya, Presiden Prabowo juga menyoroti imbas perang di kawasan Asia Barat, utamanya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan zionis Israel terhadap Indonesia.

Menurut Presiden, krisis harus dihadapi dengan tenang.

"Dunia penuh ketidakpastian. Kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara, kita sikapi krisis ini, tetapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih (punya) kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada seluruh kementerian/lembaga, terutama yang terlibat dalam urusan perjalanan mudik dan arus balik.

"Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan, dan persiapkan segala aspek dengan matang," kata Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan desain besar manajemen talenta nasional (MTN) menjadi bagian penting dari pembangunan.

Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Koordinasi Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian.

“Desain Besar Manajemen Talenta Nasional menjadi bagian penting dari pembangunan nasional, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan kita menyiapkan talenta yang mampu bersaing di tingkat global,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

RTM menjadi forum konsolidasi strategis untuk memperkuat arah pelaksanaan MTN sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerahasiaan/Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait integrasi dan pemanfaatan data alenta.

Penandatanganan PKS dan NDA sebagai bagian paralel dari RTM, lanjutnya, menandai komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data talenta yang terintegrasi dan terhubung dalam satu sistem nasional yang berkelanjutan.

Rachmat Pambudy menyampaikan pentingnya MTN sebagai kerangka besar yang mengorkestrasi intervensi secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para mitra pembangunan untuk memastikan talenta terbaik bangsa dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan.

“Integrasi talent pool harus berbasis data yang kuat. Sebagai instrumen strategis pembangunan, MTN perlu memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa untuk berkembang,” kata Kepala Bappenas.

Dengan memperluas dan mengintegrasikan talent pool secara nasional, kata dia, MTN memperkuat daya saing talenta melalui pembinaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya ini didukung oleh Basis Data Talenta Nasional yang menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan talenta secara terintegrasi dalam satu sistem nasional yang berkelanjutan.

Menteri PPN menegaskan ekosistem yang ingin dibangun bersifat kolaboratif lintas kementerian/lembaga yang terorkestrasi secara terpadu.

“Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator utama, perumus kebijakan, sekaligus pengelola basis data terpadu. Namun, basis data tersebut hanya dapat terwujud apabila konvergensi data dari seluruh kementerian/lembaga dapat disampaikan dan diintegrasikan secara optimal,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perindustrian ( Menperin ) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa penguatan produksi mobil pick-up dalam negeri bukan sekadar kebanggaan simbolis, melainkan mesin penggerak ekonomi yang nyata. Ia menjabarkan kemampuan industri dalam negeri, khususnya pada segmen kendaraan komersial pick-up, dengan kapasitas produksi yang besar.

Saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun. Adapun produsen kendaraan pick-up antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.

“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” tegas Menperin.

Ia menegaskan bahwa penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Menperin memberikan ilustrasi menarik, jika kebutuhan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh produk buatan anak bangsa, dampak ekonomi langsung (backward linkage) yang tercipta mencapai kurang lebih Rp27 Triliun.

Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.

“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta.

Meski pasar masih diramaikan produk impor, Menperin menekankan bahwa pick-up (4x2) produksi dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikalahkan. Selain itu, produk lokal tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi infrastruktur jalan yang sangat beragam.

Kendaraan niaga produksi dalam negeri juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha karena performanya dinilai andal serta mampu melayani kebutuhan distribusi dan mobilitas barang. Namun demikian, Menperin mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pick-up dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Menperin juga menegaskan bahwa dari sisi efisiensi ekonomi, biaya perawatan kendaraan pick-up (4x4) relatif lebih mahal, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang terbatas, disamping harga jual kembali yang rendah, dibandingkan kendaraan pick-up (4x2) yang telah diproduksi industri nasional.

Pengembangan industri kendaraan niaga nasional menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur nasional, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Kemenperin secara proaktif juga meningkatkan pengembangan industri kendaraan niaga nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan struktur rantai pasok industri otomotif, pengembangan industri komponen, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan.

Gran Max Pick Up: Pilihan Tepat untuk Mendukung Bisnis Anda



Menperin menambahkan bahwa pemerintah secara konsisten menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional, termasuk dengan mengimbau pelaku industri otomotif untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah dinamika dan tantangan global dan domestik yang dihadapi sektor otomotif, sehingga pengadaan kendaraan melalui impor dikhawatirkan akan mengganggu upaya tersebut di atas.

“Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa pengembangan industri otomotif nasional sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi yang secara konsisten disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penguatan industri dalam negeri sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing Indonesia.

“Kemenperin berkomitmen untuk terus memperkuat industri otomotif nasional agar semakin inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi pilar utama dalam penguatan struktur industri dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Agus.

Penegasan Menperin disampaikan di tengah kebijakan BUMN Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 unit pick-up dan truk dari produsen otomotif India untuk operasional logistik Koperasi Desa Merah Putih.