Bisnis.com, JAKARTA — ‘Kado’ kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh alias May Day 2026 kembali dinanti di tengah tekanan terhadap kelangsungan dan tenaga kerja industri Tanah Air. Tuntutan buruh pun terbentang dari perlindungan tenaga kerja hingga penyelamatan industri yang beriringan dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ tersebut dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang. Menurutnya, kepala negara akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan kepada massa buruh yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh dari berbagai konfederasi akan berkumpul sejak pagi hari di kawasan Monas. Dia juga menyebut bahwa Prabowo akan berdiri bersama pimpinan konfederasi buruh sebagai cerminan keberpihakan terhadap tenaga kerja.

Andi Gani lantas mengeklaim bahwa secara garis besar, Kepala Negara juga akan segera mengumumkan kebijakan yang mengatur terkait praktik kerja alih daya alias outsourcing, hingga susunan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Namun, dia mengaku enggan mendahului pengumuman Presiden.

PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa di samping peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh, ketahanan industri dinilai juga menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK di tengah gejolak global. Dengan demikian, produktivitas industri dapat tetap terjaga.

“Sehingga apa pun situasi yang terkait gejolak, entah itu ekonomi, entah itu politik secara global, industri dalam negeri tidak akan terlalu banyak terpengaruh,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Dia lantas menyoroti praktik impor yang dinilai menekan produk domestik. Pembatasan impor barang sejenis dan pemberantasan impor ilegal menjadi tuntutan utama untuk menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, buruh juga meminta insentif modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta perlindungan pasar domestik. Hal ini dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan agar industri dalam negeri lebih resilien.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah isu dalam May Day tahun ini. Pertama, pihaknya menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran. Terdapat pula reformasi pajak perburuhan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dituntut naik menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta, hingga pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Selain itu, terdapat tuntutan agar potongan aplikator ojek daring diturunkan, revisi UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

STABILITAS KEBIJAKAN

Dari kalangan dunia usaha, peringatan Hari Buruh dinilai menjadi momentum untuk menciptakan stabilitas kebijakan bagi industri dan tenaga kerja. Dialog yang produktif juga dipandang dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghadapi sejumlah tantangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa terciptanya stabilitas kebijakan ketenagakerjaan dan kepastian hukum menjadi harapan dunia usaha terhadap pemerintah, seiring peringatan May Day setiap tahunnya.

“Salah satunya terkait kepastian formula upah minimum dan aturan ketenagakerjaan, tentu merujuk pada kondisi terkini," kata Diana saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global, baik dari segi ekspor maupun impor. Harapannya, PHK massal dapat dicegah, sebagaimana pasar domestik dan daya beli masyarakat yang terjaga lantaran konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Diana juga menjelaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi yang dapat memudahkan aliran investasi masuk, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Teruntuk pekerja, dia berharap akan terciptanya dialog yang produktif guna mengatasi tantangan bisnis.

"Juga fleksibilitas kerja, di mana di tengah tekanan ekonomi, kami berharap para buruh dapat memahami perlunya efisiensi operasional perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggelontorkan dana hingga US$6 miliar untuk mendorong modernisasi teknologi produksi industri tekstil harus diimbangi dengan jaminan kepastian pasar.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan stimulus tersebut dinilai menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekanan global dan serbuan produk impor.

“Stimulus ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap industri, tinggal bagaimana cara implementasinya. Jangan sampai ada stimulus-stimulus yang tidak implementatif sehingga industrinya tidak bisa atau tidak mau menggunakannya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Menurut Redma, modernisasi mesin produksi memang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri tekstil. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya penentu keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Redma mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan stimulus teknologi tanpa perlindungan pasar yang memadai tidak memberikan dampak signifikan.

Dia mencatat, dalam periode 2007 hingga 2016, pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp3,5 triliun untuk subsidi bunga restrukturisasi mesin.

“Selama periode tersebut, industri tetap tidak bisa melawan barang impor dumping dan impor ilegal, bahkan ekspor pun stagnan di kisaran US$12–13 miliar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, APSyFI menilai stimulus modernisasi harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan yang menciptakan persaingan usaha yang adil. Tanpa pengendalian impor yang efektif, investasi teknologi dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengembalian yang optimal bagi industri.

“Modernisasi permesinan itu sudah pasti diperlukan tapi bukan yang utama. Stimulus fiskal maupun moneter tanpa kepastian pasar akan menjadi kurang menarik bagi pelaku industri,” tuturnya.

Selain perlindungan pasar, APSyFI juga mendorong agar dana stimulus diarahkan untuk memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah domestik sekaligus memperluas dampak ekonomi sektor tekstil terhadap perekonomian nasional.

“Stimulus harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan untuk penciptaan fairness competition,” tegas Redma.

Lebih lanjut, Redma menekankan bahwa arah upaya perbaikan perlu diselaraskan dengan tren global agar industri tekstil Indonesia tetap relevan di pasar internasional. Fokus tidak hanya pada mesin baru, tetapi juga pada transformasi model bisnis dan inovasi.

“Hal lainnya adalah stimulus harus diarahkan untuk memenuhi tren pasar dunia, yakni industri hijau, industri 4.0 berbasis AI dan robotik, serta inovasi produk,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru hasil kolaborasi Climate Finance Asia dan World Economic Forum (WEF) mengungkap bahwa korporasi-korporasi dengan jejak emisi tinggi di negara-negara anggota BASIC, yakni Brasil, Afrika Selatan, India dan China, secara proaktif beradaptasi terhadap mekanisme karbon lintas batas.

Dalam laporan bertajuk Climate and Competitiveness: Border Carbon Adjustments in Action tersebut, korporasi memanfaatkan momentum ini sebagai katalisator modernisasi teknologi dan peningkatan daya saing di pasar.

Seiring dengan implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa pada 1 Januari 2026, laporan ini menyediakan paparan komprehensif yang mengulas kesiapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara anggota BASIC.

Melalui keterlibatan dengan raksasa industri baja, semen, minyak dan gas, serta pertambangan, laporan ini mengungkap bahwa perusahaan multinasional yang terlibat dalam rantai pasok global menerapkan kepatuhan dan langkah-langkah strategis untuk menghadapi beragam regulasi karbon di negara tujuan ekspor.

Perusahaan-perusahaan yang dikaji tercatat mulai mengadopsi perubahan mendasar menuju teknologi produksi rendah karbon.

Di sisi taktis, perusahaan juga memperkuat sistem akuntansi karbon digital serta meningkatkan transparansi rantai pasok guna memastikan kepatuhan jangka pendek sekaligus membangun ketahanan operasional.

“Temuan kami jelas: penyesuaian karbon lintas batas belum memicu kerugian daya saing secara luas. Sebaliknya, mekanisme ini menciptakan jurang strategis baru. Keunggulan first mover mulai muncul bagi perusahaan yang bertindak lebih awal,” ujar Alan To, CEO Climate Finance Asia.

Menurutnya, korporasi yang paling cepat memanfaatkan investasi awal pada teknologi rendah karbon untuk membedakan produk, memperoleh harga premium, dan mengonsolidasikan pangsa pasar akan secara efektif mengubah tekanan regulasi menjadi instrumen kompetisi.

Dokumen ini menawarkan peta jalan yang jelas bagi transformasi strategis korporasi melalui kerangka PACE, yakni Strategy Playbook bagi jajaran C-suite, direktur rantai pasok, dan manajer pengadaan untuk menavigasi lanskap kebijakan karbon.

PACE merinci empat pilar aksi krusial: perencanaan tata kelola kebijakan karbon, pencapaian kepatuhan domestik dan internasional, perubahan operasional untuk dekarbonisasi, serta pelibatan pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai. Strategy Playbook tersebut juga menyediakan jalur spesifik per industri berdasarkan kombinasi tindakan internal dan eksternal yang relevan.

Laia Barbara, Kepala Strategi Iklim World Economic Forum, menyatakan bahwa penyesuaian karbon lintas batas kian menjadi elemen penting dalam sistem perdagangan global, dengan implikasi nyata terhadap daya saing bisnis, investasi, dan ketahanan rantai pasok.

“Makalah ini membekali para pemimpin dengan studi kasus, wawasan, dan playbook praktis untuk menavigasi pergeseran tersebut serta menyelaraskan strategi dekarbonisasi dengan ekspektasi pasar yang terus berkembang, sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BCA,” ujarnya.