JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi nilai tambah hingga Rp 39 triliun disebut terancam menguap akibat rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO), Hari Budianto, menyatakan nilai impor yang diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun berpotensi menyebabkan hilangnya nilai tambah domestik sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun.

Terlebih kegiatan manufaktur nasional akan menjadi nihil, di mana hal itu akan berdampak langsung kepada ketersediaan lapangan kerja yang masif, pertumbuhan ekonomi, dan terhambatnya industrialisasi nasional.

“Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar, sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27-39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun,” ujar Hari lewat keterangan pers, Senin (23/2/2026).

Impor 105.000 unit pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) memang memantik respons keras dari IATO.

Organisasi profesi itu menilai kapasitas produksi kendaraan nasional sejatinya masih memadai dan jauh dari kondisi kekurangan suplai.

Hari mengatakan anggapan bahwa industri otomotif domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan itu sebagai kekeliruan data yang fatal.

Menurutnya, sedikitnya tujuh pabrikan besar yakni Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK, memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun.

Namun, tingkat utilisasinya belum optimal dan masih menyisakan ruang idle yang signifikan.

“Klaim bahwa produksi lokal tidak mencukupi adalah kekeliruan data yang fatal. Saat ini, tujuh pabrikan besar di Indonesia (Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK) memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle (kapasitas menganggur) yang besar," paparnya.

Dari sisi kebijakan, ia menilai impor seharusnya menjadi opsi terakhir.

Industri dalam negeri dianggap sanggup memenuhi kebutuhan Agrinas, apalagi pengadaan BUMN dan pemerintah terikat kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta agenda penguatan ketahanan industri dan devisa nasional.

Ia menegaskan, produksi dalam negeri memberikan efek berganda karena sekitar 60-70 persen biaya akan berputar di ekonomi domestik.

Dampaknya meluas dari lini perakitan hingga manufaktur komponen tier 1 sampai tier 3.

Menurutnya, kontribusi tersebut relevan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

"Menyerahkan kontrak Rp 24,66 triliun ke luar negeri berarti kita sedang mengekspor lapangan kerja ke India, di saat jutaan tenaga kerja terampil kita di Bekasi, Karawang, dan wilayah lainnya membutuhkan kepastian kerja," beber Hari.

Soal spesifikasi kendaraan 4x4 untuk kebutuhan desa, Hari meminta kajian dilakukan secara transparan.

Ia menyebut kendaraan 4x2 produksi lokal mampu melayani distribusi logistik desa di berbagai kondisi medan selama puluhan tahun.

Dari sisi harga dan layanan purna jual, industri nasional juga dinilai kompetitif.

Jaringan servis dan distribusi suku cadang telah menjangkau berbagai daerah, sesuatu yang tidak bisa dibangun secara instan oleh merek impor dalam skala 105.000 unit.

Selain itu, waktu pengiriman kendaraan produksi lokal dinilai lebih cepat dibandingkan produk impor.

Karena itu, IATO mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang penugasan Agrinas dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Organisasi tersebut menyarankan agar pengadaan kendaraan program KDKMP dialihkan ke industri otomotif nasional demi menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat kemandirian sektor strategis.

IATO juga mendukung pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan jika kebutuhan pikap dapat dipenuhi industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan dinikmati secara optimal di Indonesia.

Hari menambahkan, pengalihan pengadaan 105.000 unit ke produsen lokal justru akan meningkatkan utilisasi pabrik.

Peningkatan tersebut diyakini mendorong efisiensi biaya produksi, mempercepat waktu pengerjaan, serta memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah persaingan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemerintah membangun kembali badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk menata ulang industri sandang nasional yang selama beberapa tahun terakhir tertekan oleh banjir impor dan pelemahan daya saing.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kehadiran kembali BUMN tekstil penting bukan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat stabilisasi industri dan pasar.

Menurutnya, pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN) pada 2020 menyisakan kekosongan peran negara dalam menjaga keseimbangan industri tekstil, khususnya dalam mengendalikan harga, kualitas, dan struktur pasar.

“BUMN sandang ini seharusnya menjadi stabilisator ribuan industri sandang di Indonesia. Mencegah terjadinya kartelisasi yang membuat harga sandang mahal, sekaligus menjaga keseimbangan antara supply dan demand,” ujarnya dikutip Sabtu (17/1/2026).

Bambang Haryo menilai BUMN tekstil juga berpotensi menjadi jangkar mutu dan harga, terutama ketika industri domestik menghadapi tekanan dari produk impor berharga murah. Tanpa kehadiran pemain negara, pasar sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme yang kerap merugikan produsen dalam negeri.

Rencana pemerintah untuk kembali membangun industri sandang nasional juga dinilai memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam menekan ketergantungan impor bahan baku dan meningkatkan nilai tambah domestik.

“Kapas bisa disediakan dari dalam negeri, lalu ketergantungan impor bahan baku dari China yang sekarang 60%—90% itu bisa dikurangi drastis,” ucapnya.

Ia menilai target pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor industri sandang dari sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam satu dekade masih realistis, asalkan dibarengi strategi industrialisasi yang konsisten.

“Ini bisa dilakukan kalau pemerintah serius. Industri sandang yang dibangun harus disertai inovasi tinggi agar mampu bersaing secara global,” katanya.

Selain BUMN, Bambang Haryo juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri pendukung, termasuk industri kreatif dan UMKM tekstil yang menghasilkan produk bernilai unik dan tidak mudah disaingi negara lain.

“Ekraf ini anggarannya masih sangat kecil. Padahal dari sini bisa lahir produk-produk spesifik yang tidak ada padanannya di dunia, sehingga menarik konsumen luar negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai kebangkitan industri sandang nasional tidak hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga konsumsi domestik. Pemerintah dinilai perlu lebih agresif mendorong penggunaan produk dalam negeri.

“Jadi yang naik bukan hanya ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Masyarakat harus banyak menggunakan produk sandang buatan Indonesia,” pungkasnya.

Wacana kebangkitan BUMN tekstil ini muncul di tengah tekanan berat industri TPT nasional akibat impor murah dan pelemahan utilisasi pabrik. Kejelasan roadmap, model bisnis, serta relasi dengan industri swasta akan menjadi penentu apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi struktural atau sekadar kebijakan simbolik.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggelontorkan dana hingga US$6 miliar untuk mendorong modernisasi teknologi produksi industri tekstil harus diimbangi dengan jaminan kepastian pasar.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan stimulus tersebut dinilai menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekanan global dan serbuan produk impor.

“Stimulus ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap industri, tinggal bagaimana cara implementasinya. Jangan sampai ada stimulus-stimulus yang tidak implementatif sehingga industrinya tidak bisa atau tidak mau menggunakannya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Menurut Redma, modernisasi mesin produksi memang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri tekstil. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya penentu keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Redma mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan stimulus teknologi tanpa perlindungan pasar yang memadai tidak memberikan dampak signifikan.

Dia mencatat, dalam periode 2007 hingga 2016, pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp3,5 triliun untuk subsidi bunga restrukturisasi mesin.

“Selama periode tersebut, industri tetap tidak bisa melawan barang impor dumping dan impor ilegal, bahkan ekspor pun stagnan di kisaran US$12–13 miliar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, APSyFI menilai stimulus modernisasi harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan yang menciptakan persaingan usaha yang adil. Tanpa pengendalian impor yang efektif, investasi teknologi dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengembalian yang optimal bagi industri.

“Modernisasi permesinan itu sudah pasti diperlukan tapi bukan yang utama. Stimulus fiskal maupun moneter tanpa kepastian pasar akan menjadi kurang menarik bagi pelaku industri,” tuturnya.

Selain perlindungan pasar, APSyFI juga mendorong agar dana stimulus diarahkan untuk memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah domestik sekaligus memperluas dampak ekonomi sektor tekstil terhadap perekonomian nasional.

“Stimulus harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan untuk penciptaan fairness competition,” tegas Redma.

Lebih lanjut, Redma menekankan bahwa arah upaya perbaikan perlu diselaraskan dengan tren global agar industri tekstil Indonesia tetap relevan di pasar internasional. Fokus tidak hanya pada mesin baru, tetapi juga pada transformasi model bisnis dan inovasi.

“Hal lainnya adalah stimulus harus diarahkan untuk memenuhi tren pasar dunia, yakni industri hijau, industri 4.0 berbasis AI dan robotik, serta inovasi produk,” pungkasnya.