Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah janji pemerintah untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, polemik terkait relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) barang impor AS dan rencana impor kendaraan pikap dari India justru mencuat.

Pembebasan TKDN barang impor dari Amerika Serikat merupakan salah satu syarat yang diberikan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan tarif atas produk RI ke menjadi 19%.

Adapun, TKDN merupakan komponen hambatan dagang non-tarif yang selama ini digunakan Indonesia untuk melindungi industri nasional. TKDN juga ditujukan untuk menarik masuk investasi pabrikan dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru.

Namun, pemerintah AS menilai kebijakan tersebut sebagai halangan bagi produk AS yang masuk ke pasar Indonesia. Sementara itu, selama ini Indonesia dinilai banyak menikmati keuntungan dari perdagangan di AS.

"Amerika Serikat dan Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi hambatan non-tarif Indonesia yang memengaruhi perdagangan dan investasi bilateral di berbagai bidang prioritas, termasuk membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal," kata Trump dalam keterangan di Gedung Putih AS, dikutip Rabu (23/7/2025).

Sementara itu, polemik rencana impor mobil pikap asal India mencuat usai pemerintah, melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara mengumumkkan rencana tersebut untuk keperluan transportasi logistik Koperasi Desa Merah Putih. Mobil tersebut berjenis pick up dan truk.

Rencananya, sebanyak 105.000 mobil pikap akan diimpor langsung dari India dengan nilai estimasi anggaran yang tidak sedikit.

Rencana jumlah yang bakal diimpor cukup mengejutkan. Pasalnya, total penjualan seluruh jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, di antaranya adalah jenis pick up yang mencapai 110.674 unit, sedangkan untuk truk sedang mencapai sekitar 25.000 unit. Angka penjualan pada 2025 tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan angka penjualan pada 2024.

19 Juta Lapangan Kerja

Kedua polemik tersebut menjadi kontradiktif dengan pernyataan pemerintah untuk mengupayakan pembukaan 19 juta lapangan kerja baru.

Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierlie pembukaan 19 lapangan kerja baru merupakan usaha kolektif dari seluruh pihak.

Yassierli menekankan bahwa pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan merupakan kerja kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

“19 juta lapangan kerjanya mana, Pak Menteri? Itu yang ditanya pertama ya. Nanti saya mau bagi-bagi saja di sini, satu-satu, begitu ya. Karena memang 19 juta itu adalah kolaborasi kita bersama,” kata Yassierli dalam forum tersebut, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti bahwa klausul relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk impor Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dalam perjanjian tarif resiprokal dapat membuat industrialisasi dalam negeri macet.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti bahwa perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dapat menutup peluang investasi terhadap industri lokal hingga pelaku UMKM.

“Semua rencana industrialisasi tanpa memasukkan TKDN berdampak terhadap bagaimana pengusaha lokal juga pelaku UMKM itu dapat bekerjasama dengan investor. Pintu itu sudah tertutup jika ratifikasi dilakukan,” kata Bhima dalam diskusi media secara daring pada hari ini, Senin (23/2/2026).

Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak, termasuk pelaku industri otomotif nasional menggaungkan penolakan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo Subianto membatalkan impor kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) tersebut karena dinilai mengancam industri dalam negeri.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin.

Menurutnya, impor CBU berisiko melemahkan rantai pasok komponen otomotif nasional yang selama ini menopang jutaan tenaga kerja.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegasnya.

Penolakan DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun meminta pemerintah untuk menunda Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang berada di luar negeri. Selepas dari luar negeri, Prabowo akan meninjau ulang rencana impor pikap.

"Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap India saya sudah sampaikan pesan ke pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu," ujar Dasco di Gedung DPR pada Senin (23/2/2026).

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan impor mobil hingga 105 ribu unit untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melanggar Asta Cita yang menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rachmat Gobel mengingatkan bahwa fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi dan industri nasional, apalagi di tengah ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan. Melalui kekuatan fiskal dan BUMN, katanya, akan tercipta lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

“Sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah dari lulusan pendidikan vokasi. Dengan bergeraknya industri otomotif maka akan banyak lulusan SMK yang akan terserap. Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi nilai tambah hingga Rp 39 triliun disebut terancam menguap akibat rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO), Hari Budianto, menyatakan nilai impor yang diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun berpotensi menyebabkan hilangnya nilai tambah domestik sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun.

Terlebih kegiatan manufaktur nasional akan menjadi nihil, di mana hal itu akan berdampak langsung kepada ketersediaan lapangan kerja yang masif, pertumbuhan ekonomi, dan terhambatnya industrialisasi nasional.

“Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar, sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27-39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun,” ujar Hari lewat keterangan pers, Senin (23/2/2026).

Impor 105.000 unit pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) memang memantik respons keras dari IATO.

Organisasi profesi itu menilai kapasitas produksi kendaraan nasional sejatinya masih memadai dan jauh dari kondisi kekurangan suplai.

Hari mengatakan anggapan bahwa industri otomotif domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan itu sebagai kekeliruan data yang fatal.

Menurutnya, sedikitnya tujuh pabrikan besar yakni Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK, memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun.

Namun, tingkat utilisasinya belum optimal dan masih menyisakan ruang idle yang signifikan.

“Klaim bahwa produksi lokal tidak mencukupi adalah kekeliruan data yang fatal. Saat ini, tujuh pabrikan besar di Indonesia (Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK) memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle (kapasitas menganggur) yang besar," paparnya.

Dari sisi kebijakan, ia menilai impor seharusnya menjadi opsi terakhir.

Industri dalam negeri dianggap sanggup memenuhi kebutuhan Agrinas, apalagi pengadaan BUMN dan pemerintah terikat kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta agenda penguatan ketahanan industri dan devisa nasional.

Ia menegaskan, produksi dalam negeri memberikan efek berganda karena sekitar 60-70 persen biaya akan berputar di ekonomi domestik.

Dampaknya meluas dari lini perakitan hingga manufaktur komponen tier 1 sampai tier 3.

Menurutnya, kontribusi tersebut relevan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

"Menyerahkan kontrak Rp 24,66 triliun ke luar negeri berarti kita sedang mengekspor lapangan kerja ke India, di saat jutaan tenaga kerja terampil kita di Bekasi, Karawang, dan wilayah lainnya membutuhkan kepastian kerja," beber Hari.

Soal spesifikasi kendaraan 4x4 untuk kebutuhan desa, Hari meminta kajian dilakukan secara transparan.

Ia menyebut kendaraan 4x2 produksi lokal mampu melayani distribusi logistik desa di berbagai kondisi medan selama puluhan tahun.

Dari sisi harga dan layanan purna jual, industri nasional juga dinilai kompetitif.

Jaringan servis dan distribusi suku cadang telah menjangkau berbagai daerah, sesuatu yang tidak bisa dibangun secara instan oleh merek impor dalam skala 105.000 unit.

Selain itu, waktu pengiriman kendaraan produksi lokal dinilai lebih cepat dibandingkan produk impor.

Karena itu, IATO mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang penugasan Agrinas dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Organisasi tersebut menyarankan agar pengadaan kendaraan program KDKMP dialihkan ke industri otomotif nasional demi menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat kemandirian sektor strategis.

IATO juga mendukung pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan jika kebutuhan pikap dapat dipenuhi industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan dinikmati secara optimal di Indonesia.

Hari menambahkan, pengalihan pengadaan 105.000 unit ke produsen lokal justru akan meningkatkan utilisasi pabrik.

Peningkatan tersebut diyakini mendorong efisiensi biaya produksi, mempercepat waktu pengerjaan, serta memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah persaingan global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana impor 105.000 unit pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) memantik respons keras dari Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO). Organisasi profesi itu menilai kapasitas produksi kendaraan nasional sejatinya masih memadai dan jauh dari kondisi kekurangan suplai.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mendatangkan kendaraan dari luar negeri.

Sekretaris Jenderal IATO, Hari Budianto, menyebut anggapan bahwa industri otomotif domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan itu sebagai kekeliruan data yang fatal.

Menurut Hari, sedikitnya tujuh pabrikan besar yakni Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK, memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun.

Namun, tingkat utilisasi-nya belum optimal dan masih menyisakan ruang idle yang signifikan.

“Klaim bahwa produksi lokal tidak mencukupi adalah kekeliruan data yang fatal. Saat ini, tujuh pabrikan besar di Indonesia (Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK) memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle (kapasitas menganggur) yang besar," ujar Hari lewat keterangan pers, Senin (23/2/2026).

Dari sisi kebijakan, ia menilai impor seharusnya menjadi opsi terakhir.

Industri dalam negeri dianggap sanggup memenuhi kebutuhan Agrinas, apalagi pengadaan BUMN dan pemerintah terikat kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta agenda penguatan ketahanan industri dan devisa nasional.

Dari sisi ekonomi makro, IATO memperingatkan potensi dampak terhadap devisa.

Nilai impor yang diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun berisiko menghilangkan potensi nilai tambah domestik sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun.

Aktivitas manufaktur, rantai pasok komponen, hingga sektor pendukung seperti logistik dan jasa dinilai bisa terdampak langsung.

Terlebih kegiatan manufaktur akan menjadi nihil, di mana hal ini akan berdampak langsung kepada ketersediaan lapangan kerja yang masif, pertumbuhan ekonomi, dan terhambatnya industrialisasi nasional.

“Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar, sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun,” paparnya.

Ia menegaskan, produksi dalam negeri memberikan efek berganda karena sekitar 60-70 persen biaya akan berputar di ekonomi domestik.

Dampaknya meluas dari lini perakitan hingga manufaktur komponen tier 1 sampai tier 3. Menurutnya, kontribusi tersebut relevan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

“Menyerahkan kontrak Rp 24,66 triliun ke luar negeri berarti kita sedang mengekspor lapangan kerja ke India, di saat jutaan tenaga kerja terampil kita di Bekasi, Karawang, dan wilayah lainnya membutuhkan kepastian kerja," katanya.

Soal spesifikasi kendaraan 4x4 untuk kebutuhan desa, Hari meminta kajian dilakukan secara transparan.

Ia menyebut kendaraan 4x2 produksi lokal mampu melayani distribusi logistik desa di berbagai kondisi medan selama puluhan tahun.

Dari sisi harga dan layanan purna jual, industri nasional juga dinilai kompetitif.

Jaringan servis dan distribusi suku cadang telah menjangkau berbagai daerah, sesuatu yang tidak bisa dibangun secara instan oleh merek impor dalam skala 105.000 unit.

Selain itu, waktu pengiriman kendaraan produksi lokal dinilai lebih cepat dibandingkan produk impor.

Karena itu, IATO mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang penugasan Agrinas dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025.

Organisasi tersebut menyarankan agar pengadaan kendaraan program KDKMP dialihkan ke industri otomotif nasional demi menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat kemandirian sektor strategis.

IATO juga mendukung pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan jika kebutuhan pikap dapat dipenuhi industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan dinikmati secara optimal di Indonesia.

Hari menambahkan, pengalihan pengadaan 105.000 unit ke produsen lokal justru akan meningkatkan utilisasi pabrik.

Peningkatan tersebut diyakini mendorong efisiensi biaya produksi, mempercepat waktu pengerjaan, serta memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah persaingan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Agrinas Pangan Nusantara angkat bicara menanggapi permintaan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda impor 105 ribu mobil pikap dari India. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi apabila impor pikap dari India harus ditunda.

“Kami ikuti, manut saja apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” ujar Joao dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Rencana Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai polemik dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Saleh Husin menilai impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dapat mematikan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan ekonomi.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,” ujar Saleh di Jakarta, Ahad (22/2/2026).

Saleh menyebut industri otomotif nasional sanggup menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan KDKMP. Selain dinilai tidak sejalan dengan visi dan program kerja Presiden, lanjut Saleh, perusahaan otomotif dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Astra International Tbk. (ASII) kinclong pada 2025 di tengah kinerja lesu industry otomotif. Bagaimana kemudian nasib saham ASII pada tahun depan atau dalam kalender China dikenal dengan tahun Kuda Api 2026?

Kinerja saham Astra menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025, meskipun industri otomotif nasional masih menghadapi tekanan. Berdasarkan data Bloomberg, harga saham ASII menguat 35,2% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) sejak awal perdagangan 2025 hingga mencapai level Rp6.625 per lembar pada perdagangan Senin (15/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Penguatan saham tersebut terjadi di tengah tantangan yang dihadapi perseroan, terutama pelemahan penjualan kendaraan bermotor. Data Astra menunjukkan penjualan mobil Astra pada periode Januari–November 2025 tercatat sebanyak 368.426 unit, turun 16,41% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 440.806 unit.

Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo menjelaskan pasar otomotif nasional masih mengalami tekanan akibat melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya intensitas persaingan. Meski demikian, Astra tetap berupaya menjaga kinerja melalui peluncuran unit kendaraan baru dan beragam penawaran dalam pameran otomotif.

“Kami berharap kondisi pasar dapat berangsur membaik pada tahun depan,” ujar Windy dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Pelemahan penjualan juga terjadi secara nasional. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari–November 2025 turun 9,6 persen year on year menjadi 710.084 unit, dari sebelumnya 785.917 unit pada periode yang sama 2024. Penjualan ritel pun melemah 8,4 persen menjadi 739.977 unit, dibandingkan 807.586 unit pada 11 bulan pertama 2024.

Dari sisi kinerja keuangan, Astra membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp24,47 triliun. Angka tersebut turun 5,34 persen year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,85 triliun.

Analis Phillip Sekuritas Helen menilai, meskipun laba ASII mengalami tekanan, saham perseroan masih memiliki prospek positif. Faktor pendorongnya antara lain kekuatan merek, ekspansi berkelanjutan, serta portofolio bisnis yang terdiversifikasi.

Target Saham ASII

“Kami merekomendasikan peringkat buy untuk ASII dengan harga target Rp7.100, yang menyiratkan potensi kenaikan sebesar 10,5 persen,” ujar Helen dalam riset terbarunya. Meski demikian, ia menyoroti sejumlah risiko, seperti volatilitas harga komoditas, permintaan yang lebih lemah, serta persaingan yang semakin ketat.

Senada, analis Maybank Sekuritas Paulina Margareta juga merekomendasikan buy untuk saham ASII dengan target harga Rp6.700 per lembar. Menurutnya, proyeksi tersebut mencerminkan arah penyebaran modal yang lebih jelas serta dukungan manajemen untuk memaksimalkan total shareholder return (TSR).

Paulina menambahkan, ASII memperoleh dukungan dari sejumlah lini bisnis. Di sektor otomotif, Toyota dinilai semakin agresif meluncurkan model baru, khususnya kendaraan listrik berbasis baterai. Selain itu, pemulihan harga batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan berdampak positif terhadap permintaan alat berat dan kinerja divisi perkebunan.

“Penurunan suku bunga yang menyebabkan suku bunga pembiayaan otomotif lebih rendah, dan akan mendorong permintaan,” tulis Paulina dalam risetnya.

Diversifikasi ke sektor infrastruktur dan properti juga dinilai mampu mengimbangi potensi penurunan kontribusi pendapatan dari bisnis alat berat dan perkebunan. Namun, sejumlah tantangan masih membayangi, antara lain permintaan otomotif yang lebih lemah dari perkiraan, potensi penurunan tajam harga komoditas, serta peningkatan risiko kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

Adapun berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukkan sebanyak 25 sekuritas merekomendasikan beli untuk saham ASII, sementara sembilan sekuritas memberikan rekomendasi hold. Target harga konsensus saham ASII berada di level Rp6.916 per lembar untuk 12 bulan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maxus menandai babak baru kiprahnya di pasar otomotif Tanah Air dengan menyerahkan batch pertama MPV listrik premium MIFA 7 dan MIFA 9 hasil produksi lokal kepada konsumen Indonesia, Rabu (15/10/2025). Langkah ini jadi momentum bagi merek kolaborasi SAICMotor–Indomobil Group dalam memperkuat kehadiran mereka di industri kendaraan listrik (EV) Indonesia.

Dua model andalannya itu kini dirakit di dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen. MIFA 7 dan MIFA 9 ini diklaim telah memenuhi standar keselamatan tertinggi Euro NCAP bintang lima.

Yudhy Tan, COO PT Indomobil Energi Baru, agen pemegang merek Maxus di Indonesia, mengaku bangga bisa menyerahkan batch pertama MIFA 7 dan MIFA 9 hasil produksi dalam negeri kepada pelanggan di Indonesia.

“Ini bukan sekadar peluncuran produk, tetapi bukti nyata dari komitmen jangka panjang kami untuk memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Di mana setiap unit yang diterima konsumen selalu memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kenyamanan tertinggi serta didukung dengan layanan purna jual yang solidtetapi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan kendaraan listrik premium yang aman, berkualitas, dan nyaman bagi konsumen Indonesia,” ujar Yudhy dalam keterangan resminya yang diterima Republika.co.id.

Baik MIFA 7 maupun MIFA 9 hadir sebagai MPV listrik mewah. Interiornya dilapisi material berkualitas premium, dilengkapi ambient lighting, serta kursi pijat elektrik dan ventilasi hingga baris kedua pada MIFA 9.

Kedua model ini mengusung kesenyapan khas kendaraan listrik, tapi tetap menawarkan performa bertenaga dan kenyamanan maksimal untuk perjalanan keluarga maupun bisnis.

Sejak Juli 2025, Maxus mulai merakit kendaraan listriknya di Indonesia setelah resmi masuk dalam program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pemerintah. Dengan produksi lokal, distribusi unit menjadi lebih responsif terhadap permintaan pasar dan memperkuat layanan purna jual, termasuk ketersediaan suku cadang.

“Sebagai bagian dari Indomobil Group yang telah berpengalaman hampir 50 tahun, kami percaya langkah ini akan mendukung posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan kendaraan listrik di Asia Tenggara,” tambah Yudhy.

Keamanan menjadi nilai jual utama MIFA 7 dan MIFA 9. Keduanya telah melewati serangkaian uji keselamatan ketat dan berhasil memperoleh rating 5 bintang Euro NCAP, standar tertinggi di Eropa. Pencapaian itu lahir dari kolaborasi antara tim riset dan pengembangan SAIC Motor dengan fasilitas perakitan Indomobil di Indonesia.

“Kami memastikan setiap unit yang diproduksi di Indonesia memiliki kualitas dan standar keselamatan setara dengan model global,” ujar Cao Chenguang, General Manager of Asia Region, SAIC Motor Corp.

Lebih dari sekadar menjual mobil listrik, kolaborasi SAIC–Indomobil membawa dampak luas bagi industri nasional. Transfer teknologi, pengembangan rantai pasok lokal, hingga pelatihan tenaga kerja menjadi bagian dari strategi jangka panjang memperkuat kemandirian manufaktur otomotif Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060. Dengan MIFA 7 dan MIFA 9, Maxus tak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga mempertegas arah baru industri otomotif Indonesia, yakni listrik, mewah, dan berstandar global.