Morowali: Model pengembangan kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dipandang sangat relevan dalam membangun zona manufaktur terintegrasi berbasis kemitraan. Satu pengakuan terbaru tersebut datang dari Zimbabwe Investment Development Agency (ZIDA).

Sejak tanggal 8 hingga 12 Juni 2026, Badan Koordinasi Penanaman Modal negara yang terletak di Benua Afrika bagian Selatan tersebut berkunjung ke kawasan IMIP dalam rangka studi banding di kawasan industri hilirisasi nikel terintegrasi itu. IMIP dianggap menjadi destinasi benchmarking dalam memerkuat posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan yang relevan dan berpengalaman di tingkat global.

Dalam agenda tersebut, sejumlah area kawasan industri IMIP dikunjungi. Mulai dari Bandara, jetty, area produksi dan area di luar kawasan seperti Politeknik Industri Logam Morowali. Delegasi ZIDA yang berkunjung tersebut adalah Noel Mahombera (Kepala Bisnis Development), Robin Musonza (Research Manager), Pardon Nyandoro (Investment Manager Bidang Ekonomi), Davison Vandira (Investmen Manager Bidang Persiapan dan Pembangunan) serta Nyasha Makuni (Analis Investasi). Termasuk perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Harare.

Kepala Bisnis Development ZIDA, Noel Mahombera, mengakui, fokus kunjungan delagasinya untuk mempelajari konsep pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam, hilirisasi industri baja, tata kelola kawasan terpadu, integrasi rantai pasok, fasilitasi investasi, serta sistem logistik dan ekspor.

Menurutnya, model pengembangan kawasan IMIP sangat relevan bagi upaya Pemerintah Zimbabwe dalam memperkuat sektor baja nasional dan meningkatkan nilai tambah industri berbasis sumber daya mineral.

"Zimbabwe ingin membuka peluang kerja sama antar negara dan melihat investasi China dengan Indonesia pada jenis model usaha di IMIP. ZIDA ingin mengetahui bagaimana sistem kerja sama yang terjalin diantara kedua negara ini," jelasnya saat kunjungan yang diterima perwakilan manajamen IMIP. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Zimbabwe juga memertanyakan nilai investasi sejumlah fasilitas penunjang di IMIP seperti Bandara, jetty, serta akomodasi.

Antusiasme tinggi dan pertanyaan teknis yang diajukan delegasi mengindikasikan ketertarikan serius Zimbabwe untuk mengadaptasi model IMIP dalam konteks pembangunan industri nasional mereka. Terutama dalam hal struktur investasi, kapasitas logistik, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Kunjungan ini membuka peluang nyata bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia–Zimbabwe di bidang penanaman modal, khususnya dalam promosi investasi, hilirisasi mineral, dan pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam. Kemudian, menguatkan positioining dan citra Indonesia sebagai mitra pembangunan industrialisasi Afrika. Indonesia juga mendapatkan keuntungan geopolitik dan ekonomi sekaligus, terutama di tengah meningkatnya kompetisi global atas critical minerals di Afrika.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kehadiran kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tak hanya sebagai pusat aktivitas hilirisasi nikel nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Hal ini tercermin dari tingginya aktivitas konsumsi harian yang didominasi oleh tenaga kerja usia produktif di kawasan yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Karakteristik mayoritas karyawan produktif di kawasan IMIP berada pada rentang usia 26–35 tahun. Dari survei perputaran ekonomi di Kecamatan Bahodopi diketahui, proporsi mereka mencapai 56,4 persen dari total responden. Komposisi demografis ini menunjukkan bahwa kawasan IMIP didukung kelompok usia produktif yang aktif secara ekonomi, dengan kecenderungan tingkat belanja kebutuhan harian yang tinggi dan stabil.

Karakteristik usia produktif berimplikasi langsung pada pola pengeluaran. Survei yang dilakukan tim Research and Support Departemen Secretariat General Affair PT IMIP mencatat, 98,4 persen responden mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan konsumsi makanan dan minuman setiap hari. Rerata belanja konsumsi tercatat mencapai sekitar Rp2,19 juta per orang setiap bulan. Ini menjadikan sektor kuliner sebagai salah satu tulang punggung utama ekonomi lokal di lingkar industri IMIP.

Dalam riset itu disebutkan, secara agregat, aktivitas konsumsi para karyawan ini membentuk perputaran ekonomi yang signifikan. Total pengeluaran bulanan karyawan di kawasan IMIP diperkirakan mencapai Rp492 miliar, atau setara Rp5,9 triliun dalam setahun. Angka ini tidak hanya mencerminkan daya beli yang kuat, tapi juga menunjukkan besarnya kontribusi tenaga kerja industri terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Tingginya konsumsi harian tersebut turut mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Bahodopi dan sekitarnya. Saat ini, tercatat sebanyak 7.643 unit UMKM beroperasi di kawasan tersebut, dengan komposisi usaha mikro sekitar 78 persen, dan usaha kecil 22 persen. Kehadiran UMKM ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan harian para pekerja, terutama untuk alokasi kebutuhan makan-minum, kontrakan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping konsumsi makanan, pola hidup karyawan usia produktif juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya, seperti transportasi dan indekos.


(Lampiran Tabel Alokasi Pengeluaran Bulanan Karyawan IMIP)

Sebagian besar pekerja (82,6 persen) tinggal di rumah kos atau kontrakan dengan sewa rata-rata Rp1,26 juta per bulan. Sekitar 79,3 persen responden juga mengeluarkan biaya rutin untuk transportasi yang turut menggerakkan sektor jasa transportasi lokal.

Menariknya, preferensi belanja karyawan cenderung kuat pada pelaku usaha lokal. Sebanyak 57 persen karyawan menyatakan lebih sering berbelanja di warung atau kios lokal dibandingkan ke toko modern. Faktor kedekatan lokasi menjadi alasan utama, selain pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan kedekatan sosial dengan penjual. Dengan struktur demografi didominasi usia produktif serta daya beli kuat, kawasan IMIP diproyeksikan akan terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dinamis. Kondisi ini berpeluang terus menghidupkan ruang pertumbuhan inklusif bagi pelaku UMKM di Bahodopi.


Situasi ini menjadi sinyal pentingnya dukungan pengembangan kegiatan ekonomi padat karya di sekitar industri padat modal di kawasan IMIP. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, memandang, perlu penguatan untuk sektor perdagangan, jasa logistik, konstruksi, dan UMKM pendukung lain. “Langkah ini bertujuan membantu memperluas distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas industri. Selain itu, dapat membantu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” BI Sulteng dalam keterangan tertulisnya.

Dalam jangka panjang, penting pula diversifikasi struktur ekonomi daerah demi menjaga agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap dinamika satu sektor utama saja. Beberapa sektor potensi ekonomi lokal lain yang perlu dikembangkan adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan skala menengah. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah dapat lebih aktif dan responsif menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng, Andi Irman menuturkan upaya strategis yang akan ditempuh dengan meningkatkan iklim investasi kondusif bagi perkembangan industri serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. “Selain pengelolaan potensi fiskal daerah, pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah komoditas daerah,” kata Andi Imran.

Dengan struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif serta kuatnya daya beli, kawasan IMIP diproyeksi terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dinamis, sekaligus mengerek pertumbuhan inklusif bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bahodopi dan Kabupaten Morowali. Dengan begitu, akan tercipta keseimbangan pertumbuhan industri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

(RUL)

PT Pertamina (Persero) resmi menerima mandat proyek hilirisasi nasional tahap II yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kegiatan groundbreaking di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Kegiatan groundbreaking menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor energi.

Pada tahapan ini, ada 13 proyek hilirisasi yang terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional.

Berikut ke-13 proyek hilirisasi tahap II yang akan dilaksanakan:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Presiden menyatakan, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

"Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya," pungkas Rosan.

Jakarta: Sebagai bentuk sinergisitas dengan stakeholder terkait, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerkuat kolaborasi dalam merealisasikan sejumlah program sosial. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, manajemen IMIP memastikan kelancaran pekerjaan pembangunan drainase beton di Jalan Nasional Trans Sulawesi.

Head of Department CSR PT IMIP, R. Tommy Adi Prayogo, menjelaskan, pihaknya terus memaksimalkan peran dalam penataan fasilitas di jalan nasional Trans Sulawesi yang melintasi jalur lalu lintas sekitar area industri. Hingga akhir 2026 nanti, IMIP terus membangun drainase atau pemasangan saluran samping dengan produk beton pracetak U-ditch sepanjang 8,2 kilometer (km), mulai dari Desa Labota hingga Desa Fatufia.

Pada tahap I hingga III, telah dibangun U-ditch sepanjang 4,2 km di Desa Labota pada tahun 2025 lalu dengan lokasi pembangunan mulai flyover hingga ke kanal Labota. "Saat ini, pembangunan drainase beton di Desa Fatufia sudah terealisasi sepanjang 1 km dengan titik lokasi mulai perbatasan desa melintasi Keurea hingga depan kantor IMIP. Diproyeksi, hingga akhir tahun nanti dapat dituntaskan sepanjang 4 km. Sehingga total penataan drainase beton yang akan dilakukan mencapai 8,2 km di sekitar area industri," rinci Tommy Adi Prayogo, Kamis 16 April 2026.

Langkah aktif itu merupakan bentuk dukungan IMIP kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam peningkatan infrastruktur publik serta aksesibilitas jalan nasional, secara khusus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Hal tersebut menjadi respons cepat perusahaan atas permintaan Pemkab Morowali pada awal 2026 ini terkait dukungan perbaikan jalan dan drainase.


Pembangunan ini bertujuan mencegah genangan air dan banjir akibat pesatnya pembangunan masyarakat di sekitar kawasan industri serta kontur jalan yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. "Kami ingin memastikan kelancaran saluran air agar area sekitar kawasan industri tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Tommy Adi Prayogo.

Sebelumnya, pada Februari 2026, perusahaan pengelola kawasan industri nikel terintegrasi ini melakukan perbaikan darurat pada 10 titik jalan yang rusak parah sepanjang 1,29 km. Termasuk penataan jalan nasional sepanjang 1,6 km pada 18 titik yang terealisasi di tahun 2025. Dengan peran tersebut, IMIP terus berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan.

(RUL)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan beban listrik di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah mencapai 6 Giga Watt (GW). Jumlah tersebut melampaui konsumsi listrik satu pulau Sulawesi.

Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM, Fadolly Ardin, menyebutkan kapasitas pembangkit mandiri di IMIP merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kawasan ini menggunakan mekanisme Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang masif.

"Nah ini salah satu contoh kaptif yang cukup besar itu adalah IUPTLS yang ada di Morowali di kawasan industri Morowali Industrial Park ya di sana itu kalau enggak salah ada sekitar empat 4,91 GW pembangkitan yang menggunakan mekanisme IUPTLS," kata Fadolly dalam acara Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Indonesia, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Jumlah itu belum termasuk utilitas listrik lain sehingga jumlah listrik di IMIP kini bebannya berada di sekitar 6 GW.

Lonjakan beban listrik di titik koordinat Morowali tersebut bahkan membuat profil konsumsi energi satu Pulau Sulawesi tampak kecil secara proporsional. Angka ini mencerminkan betapa agresifnya ekspansi industri pengolahan nikel di wilayah tersebut.

"Nah yang kami dapatkan kenapa kami bilang sangat besar karena posisi salah satu contoh di IMIP kemarin itu sekarang kalau enggak salah bebannya ada 6 gigawatt di IMIP itu satu pulau Sulawesi saja tidak sampai 30% dari apa beban puncak yang dimiliki IMIP sekarang," jelasnya.

Fadolly menekankan keheranan teknis atas fenomena ini mengingat IMIP hanyalah satu titik industri di Sulawesi Tengah. Namun, kebutuhan energinya justru mendominasi peta kelistrikan di wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan.

"Dan padahal IMIP itu cuma satu titik di Morowali di Sulawesi Tengah ya. Nah sedangkan kita punya satu pulau Sulawesi itu enggak sampai segitu gitu," tambah Fadolly membandingkan beban puncak kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Insiden longsor terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Longsor itu menewaskan satu pekerja.
Dilansir dari Bloomberg, Kamis (19/2/2026), peristiwa ini menjadi kecelakaan terbaru dalam rangkaian insiden di kompleks industri tersebut.
Adapun, longsor terjadi di area pembuangan limbah milik PT QMB New Energy Materials Co. Ltd. dan menyeret sejumlah alat berat seperti ekskavator, buldoser, dan truk pengangkut.
Sementara itu, kantor cabang daerah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan satu pekerja meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
Indonesia menyumbang lebih dari separuh produksi nikel global. Namun, sektor pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri kerap dilanda kecelakaan kerja. Insiden paling serius terjadi pada akhir 2023, ketika ledakan di kawasan IMIP menewaskan 21 orang dan memicu investigasi pemerintah.
Kejadian terbaru ini mengingatkan pada longsor fatal tahun lalu yang sempat mengganggu produksi PT QMB, operator smelter high pressure acid leach (HPAL) di kawasan tersebut.
Pemegang saham utama QMB, yakni perusahaan asal China GEM Co. dan Tsingshan Holding Group Co., belum memberikan tanggapan atas kejadian longsor tersebut.
Asal tahu saja, sorotan terhadap kawasan industri Morowali dan industri nikel nasional semakin meningkat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rezim Prabowo memperluas peran negara dalam pengelolaan sektor komoditas strategis.
Tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan audit terhadap IMIP dan mengupayakan pengenaan denda besar kepada perusahaan smelter yang diduga melanggar aturan lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang juga menghadapi potensi sanksi finansial signifikan akibat aktivitas di luar wilayah izin usaha.
Produksi melalui fasilitas HPAL memungkinkan ekstraksi nikel kadar rendah menjadi bahan baku yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Namun, proses ini menghasilkan limbah dalam volume besar. Limbah tersebut umumnya dikeringkan, dipadatkan, dan disimpan di area tertentu.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produsen baja PT Dexin Steel Indonesia (DSI) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 65,89 Megawatt-peak (MWp) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pembangunan ditujukan untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan pada kegiatan operasional pabrik dan perkantoran DSI agar lebih efisiensi dan keberlanjutan. Panel surya dipasang di atas bangunan yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pembukaan lahan baru.

“Dengan memanfaatkan atap fasilitas industri, kami bisa mengoptimalkan ruang yang tersedia sekaligus meminimalkan dampak lingkungan,” kata Cui Bao Yong, Perwakilan Manajemen PT DSI melalui keterangan resmi, Sabtu (24/1/2026).

Pengerjaan PLTS Atap dilaksanakan Longyuan Weide mulai dari pekerjaan konstruksi dasar (sipil), commissioning, hingga operasi komersial.

Untuk mendapatkan listrik yang ditargetkan, sebanyak 119.800 panel surya silikon monokristalin dipasang pada area atap seluas sekitar 396.700 meter persegi. Sistem ini juga dilengkapi penyimpanan energi sebesar 22 MW/22 MWh untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan mengatur frekuensi.

Sementara itu, dalam proses integrasi PLTS dengan jaringan listrik yang sudah ada, Cui Bao Yong mengatakan bahwa IMIP memberikan dukungan teknis, mencakup pengaturan stabilitas frekuensi dan rekomendasi penggunaan sistem penyimpanan energi.

Melalui skema ini, PLTS berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara.

Skema pemakaian mandiri dengan penyaluran surplus memungkinkan pemanfaatan energi surya berjalan lebih optimal sekaligus membantu menstabilkan sistem kelistrikan di kawasan IMIP.

“Apabila terjadi kelebihan produksi, energi tersebut dapat disalurkan ke jaringan listrik kawasan industri,” tutur Cui Bao Yong.

Pengoperasian PLTS berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 81.000 ton per tahun. Selain itu, pemanfaatan energi surya ini diperkirakan mampu menekan konsumsi hingga puluhan ribu ton batu bara setiap tahun, juga mengurangi emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida.

“Kami memandang energi terbarukan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berlapis, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan,” tegas Cui Bao Yong.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa pelabuhan di kawasan industri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai infrastruktur logistik, melainkan telah menjadi simpul strategis yang berpotensi menentukan struktur pasar dan tingkat persaingan usaha nasional.

Ketua KPPU Fanshurullah Asa menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus merespons berbagai kekhawatiran publik terkait potensi distorsi persaingan di sektor kepelabuhanan dan pertambangan.

Menurut Fanshurullah, pengelolaan pelabuhan yang tidak terbuka dan setara dapat mengubah fungsi pelabuhan dari fasilitas publik menjadi instrumen penguasaan pasar.

“Pelabuhan merupakan simpul strategis rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak dikelola secara terbuka dan setara, risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” kata Fanshurullah melalui keterangan resminya, Senin (19/1/2026).

Di kawasan industri terintegrasi seperti IMIP, menurut dia, layanan kepelabuhanan kerap beririsan langsung dengan kepentingan produksi dan distribusi.

Kondisi ini berpotensi memunculkan praktik integrasi vertikal, penguasaan layanan tertentu, hingga pengaturan akses yang tidak setara bagi pelaku usaha lain.

Struktur usaha yang saling terhubung antara pertambangan, pengolahan mineral, dan pelabuhan dinilai menciptakan kompleksitas tinggi. Tanpa pengawasan yang cermat, struktur tersebut berisiko melahirkan praktik monopoli, oligopoli, maupun penguasaan layanan strategis yang menutup ruang persaingan.

KPPU menilai pelabuhan di kawasan industri kini bukan lagi infrastruktur netral. Penguasaan terhadap akses bongkar muat, jadwal sandar hingga tarif jasa pelabuhan dapat menjadi alat untuk mengendalikan alur distribusi barang dan menentukan siapa yang dapat bersaing di pasar.

Selain sektor kepelabuhanan, KPPU juga menyoroti sektor pertambangan yang dalam kajiannya secara konsisten mencatat nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) terendah selama 8 tahun terakhir, termasuk pada pengukuran tahun 2025. Fakta ini menunjukkan masih kuatnya tantangan struktural persaingan di sektor tersebut.

“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan persaingan yang sehat. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lain dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, KPPU menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain potensi monopoli jasa kepelabuhanan, kesetaraan akses layanan bagi pengguna jasa, transparansi penetapan tarif, serta praktik perjanjian eksklusif yang dapat menutup peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

Kunjungan KPPU ke IMIP juga menindaklanjuti dugaan praktik monopoli yang sebelumnya diangkat oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi VI DPR RI. KPPU menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan mekanisme persaingan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

IDXChannel – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkomitmen menerapkan rencana aksi dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan. Tak sekadar konsep, penerapan energi hijau di kawasan industri mineral terintegrasi dan berfasilitas lengkap dari hulu hingga hilir tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai bentuk komitmen, hingga kini IMIP telah mengoperasikan 502 unit kendaraan listrik ramah lingkungan di dalam kawasan manufaktur tersebut.

Langkah ini sekaligus mendukung target Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai net zero emission (nol emisi) pada 2060 mendatang.

Di kawasan IMIP, penggunaan dump truk, loader, ekskavator, forklift dan mobil wisata listrik semakin menggantikan operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti diketahui, dalam proses produksi, industri hijau mengutamakan upaya efisiensi, efektivitas dan pelestarian lingkungan hidup.

Deputy Operational Director PT IMIP, Yulius Susanto, merinci data terbaru jumlah kendaraan listrik yang sudah beroperasi dalam kawasan sampai medio Desember 2025, yakni sudah 502 unit.

"Dump truck listrik milik Tsingshan Group ada 206 unit, alat berat loader listrik 85 unit, ekskavator dan forklift berjumlah 81 unit, mobil penyapu jalan dan truk ringan 19 unit. Sementara milik PT DSI (salah satu tenant di kawasan IMIP) sebanyak 50 unit dump truck listrik, 25 unit loader Listrik. Juga 25 unit forklift listrik PT QMB dan 12 unit kendaraan listrik milik PT BTR," ujar Yulius Susanto, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, truk listrik itu menjadi kendaraan operasional pengangkut yang setiap unitnya mampu memuat material hingga 30 ton. Konversi ke kendaraan bertenaga listrik ini memberi efek baik bagi lingkungan.

"Ini menjadi upaya bersama, berkontribusi secara positif dalam strategi pengurangan emisi nasional, sekaligus sebagai roadmap industri hijau di kawasan IMIP," kata dia.

Ke depan, Yulius berharap, penggunaan unit kendaraan listrik terus bertambah. Target hingga akhir 2025 mencapai 400 unit, dan jumlahnya telah melampaui proyeksi awal. Kendaraan listrik juga nantinya akan dimanfaatkan pekerja dalam kawasan, seperti bus penjemputan dan lainnya.

"Karena karyawan hanya dari halte ke tempat kerja. Semoga bisa dipakai ke depannya. Kalau kita ke China, penggunaan mobil listrik itu sudah 60 sampai 70 persen,” ucap Yulius.

Dia mengungkapkan, IMIP sudah menggagas penggunaan kendaraan listrik sejak 2023 melalui Tsingshan Group. Beberapa tenant yang ada juga turut andil mewujudkan industri hijau berkelanjutan. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tenant-tenant mulai beralih ke alat berat listrik. Bukan hanya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, tetapi juga meminimalisasi emisi karbon dan CO2.

Yulius mengatakan, truk listrik dibekali kekuatan baterai yang jika diisi penuh, mampu menempuh jarak hingga 300 kilometer dan memuat material hingga 30 ton.

"Penggantian alat-alat berat dan truk bertenaga listrik ini mampu memberikan efek yang sangat baik untuk lingkungan. Ini upaya Bersama. Kami berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dalam strategi pengurangan emisi nasional dan menjadi roadmap industri hijau di kawasan IMIP,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) belakangan menjadi sorotan lantaran kontroversi keberadaan bandara khusus di pusat industri nikel di Sulawesi Tengah itu. Terlepas dari polemik itu, sejumlah pihak menduga IMIP mendapat perlakukan istimewa dari pemerintah.

Pengamat Energi dan Tambang sekaligus Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menyoroti minimnya transparansi pemerintah sejak awal kehadiran IMIP di Tanah Air. Menurutnya, publik seharusnya mengetahui secara jelas skema perjanjian yang disepakati pemerintah dengan IMIP, terutama terkait fasilitas pajak dan bea keluar.

“Pemerintah mestinya sejak awal transparan. IMIP datang dengan perjanjian apa saja, itu harus dibuka. Apalagi IMIP menguasai hampir 60% hilirisasi nikel kita,” ujar Ferdy kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Dia menilai jika ada perlakuan istimewa terhadap IMIP, hal ini menjadi tidak adil bagi perusahaan domestik yang tetap diwajibkan membayar bea keluar dan kewajiban fiskal lainnya. Padahal, bisnis smelter merupakan industri bernilai besar.

Ferdy membandingkan investasi smelter tembaga dan nikel. Dia menyebut, smelter tembaga seperti yang dimiliki PT Freeport Indonesia (PTFI) membutuhkan investasi hingga sekitar Rp57 triliun. Sementara, smelter nikel umumnya berada di kisaran Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

“Kalau Freeport harus bangun smelter dengan biaya puluhan triliun dan tetap dikenakan berbagai kewajiban, sementara IMIP bisa bebas bea keluar, ini sangat diskriminatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ferdy menduga terdapat kompromi politik di balik masuknya IMIP ke Indonesia yang mulai ekspansi sejak 2014. Menurutnya, hal ini perlu ditelusuri secara serius oleh pemerintah saat ini.

“Ini menurut saya tidak wajar. Jangan sampai ada kompromi dengan penguasa pada saat IMIP pertama kali masuk. Itu yang harus ditelusuri,” ujarnya.

Dia juga mendorong Kementerian Keuangan untuk membuka secara terang skema insentif yang diberikan kepada IMIP. Menurutnya, sebagai salah satu penguasa utama industri hilir nikel nasional, IMIP seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

Ferdy menegaskan, apabila IMIP diperlakukan setara dengan perusahaan tambang dan smelter lain, dampaknya terhadap penerimaan negara akan sangat signifikan.

“Kalau dia dikenakan kewajiban seperti perusahaan lain, efeknya besar sekali untuk penerimaan negara. Karena 60% hilir nikel kita dikuasai IMIP,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mempertanyakan peran dan kontribusi IMIP untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk royalti dari pemanfaatan sumber daya alam sesuai UU No.20/1997. Terlebih IMIP berada dalam proyek strategis nasional atau PSN di Sulawesi Tengah.

“Kita selama ini tidak mengetahui kontribusi PT IMIP untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk royalti dari pemanfaatan sumber daya alam sesuai UU No.20/1997,” kata Sartono Kamis,(27/11/2025), dikutip dari laman resmi Fraksi Partai Demokrat.

Sartono juga menyinggung soal peran PT IMIP terhadap penyerapan tenaga kerja hingga PAD di Morowali, Sulawesi Tengah. Sartono menegaskan, pentingnya publik mengetahui peran dan kontribusi IMIP terhadap negara di tengah kontroversi saat ini.

“Publik harus mengatahui bagaimana peran dan kontribusi PT IMIP untuk negara,” jelas Sartono.

Kritik serupa juga dilontarkan oleh mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Dia menyebut bahwa IMIP sebagai kawasan berikat selama ini mendapat fasilitas fiskal yang bahkan tidak diberikan kepada BUMN tambang yang menjalankan bisnis serupa, seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

"IMIP itu diberikan fasilitas bebas pajak, bebas cukai, bebas masukkan tenaga kerja asing, bebas masukkan mesin," ujar Said Didu dalam podcast bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad di YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, fasilitas tersebut membuat hilirisasi nikel yang dijalankan di IMIP tidak memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

"Hilirisasi di Indonesia terjadi di Antam, di Vale, di Freeport karena setiap hilirisasi yang naik nilai tambahnya maka negara dapat pajak, dapat royalti di situ. Di sini [IMIP] enggak dapat lagi apa-apa," katanya.

Bisnis telah mencoba meminta klarifikasi isu tersebut kepada Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan. Namun, yang bersangkutan menyatakan belum dapat memberikan keterangan ketika dihubungi pada Jumat (5/12/2025).

Berdasarkan penelusuran Bisnis, IMIP merupakan perusahaan hasil kerja sama antara BintangDelapan Group dari Indonesia dan Tsingshan Steel Group dari China.

IMIP pertama kali dibangun sejak 2013. Lalu, pada 2021 atau era Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PSN mendapat kemudahan perizinan. Dalam beleid tersebut, pemerintah pusat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah yang jadi lokasi investasi. Selain itu, penyelesaian perizinan juga dipastikan lebih cepat.

Beberapa tenant dalam kawasan IMIP juga diketahui mendapat status kawasan berikat, seperti PT Dexin Steel Indonesia dan PT QMB New Energy Material.

Untuk diketahui, mengutip laman Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan berikat mendapatkan sejumlah fasilitas fiskal, antara lain tax holiday, tax allowance, bea masuk ditangguhkan, pembebasan cukai, pembebasan PPh 22 impor, dan lainnya. Selain itu, juga masa berlaku penggunaan TKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan, maksimal 2 tahun, dan dapat diperpanjang.

Menurut catatan Bisnis, PT QMB New Energy Material yang mendapat izin kawasan berikat sejak 2023 mendapat pembebasan pajak penghasilan selama 10 tahun dan tambahan pengurangan PPh sebesar 50% selama 2 tahun.

Sejumlah smelter di IMIP lainnya yang juga diketahui mendapat fasilitas tax holiday, antara lain Hengjaya Nickel, Oracle Nickel, dan Ranger Nickel. Hal itu diketahui dari laporan tahunan induk usahanya dari Australia, Nickel Industries. Dalam Laporan Tahunan Nickel Industries 2024 disebut bahwa tiga smelter milik anak perusahaannya tersebut tidak dikenai PPh badan 22% lantaran mendapatkan fasilitas tax holiday dari pemerintah Indonesia.

Sementara itu, mengutip Antara, Communications Director PT IMIP Emilia Bassar sebelumnya menyebut bahwa IMIP menyetorkan kewajiban untuk negara berupa pajak mencapai US$1,16 miliar atau sekitar Rp18,68 triliun pada 2023.

"Nah, ini untuk royalti atau pajak yang sudah kita bayar ke negara di tahun 2023 mencapai 1,16 miliar dolar AS," kata Emilia dalam jumpa pers Pencapaian PT IMIP 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Nilai pajak yang telah dibayarkan IMIP kepada negara itu menurun bila dibandingkan pada tahun 2022 yang tercatat US$1,32 miliar. Namun, meningkat bila dibandingkan pada 2021 tercatat US$655 juta.

Selain itu, industri nikel raksasa itu juga mencatat total nilai investasi mencapai US$34,3 miliar atau sekitar Rp552,23 triliun selama periode 2015-2024.

Emilia juga menyebutkan bahwa devisa ekspor PT IMIP nilainya mencapai US$14,45 miliar atau setara dengan Rp232,65 triliun per November 2024.

Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Dalam hal ini, Bandara IMIP tidak punya pos imigrasi hingga bea cukai. Padahal sudah berstatus internasional sejak Agustus 2025.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara, dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11) lalu.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Beleid ini diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 8 Agustus 2025 lalu.

Namun, Kemenhub mencabut izin layanan penerbangan dari dan/atau ke luar negeri secara langsung di Bandara Khusus IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Beleid tersebut sudah diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mencabut Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2025.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui izin pembangunan Bandara Khusus IMIP dilakukan saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perizinan diputuskan setelah rapat bersama menteri kabinet terkait, demi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin masuk berinvestasi di proyek hilirisasi yang ada di Morowali.

Namun, ia menekankan izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegas Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Menurut Luhut, izin diberikan sebagai bentuk insentif bagi investor agar semakin mudah untuk datang ke wilayah itu. Apalagi, memang kebijakan hilirisasi masih baru sehingga apabila tidak ada stimulus, maka investor akan malas masuk.

Dalam penjelasan ini, Luhut juga menekankan tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Nursyamsi

Beberapa hari terakhir, Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menarik perhatian publik. Perbincangan tentang bandara yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi topik pembicaraan masyarakat dari warung kopi hingga para pejabat.

Bandara IMIP dicap sebagai bandara “gelap” lantaran dinilai tak memiliki perangkat memadai dan beroperasi seenaknya. Benarkah demikian? Ini penjelasannya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada Agustus 2025 terkait penetapan tiga bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara. Bandara itu yakni Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan status khusus tersebut, Bandara IMIP bisa melayani penerbangan langsung dari luar negeri maupun sebaliknya. Namun, sebelum melaksanakan penerbangan langsung internasional tersebut, Bandara IMIP wajib memenuhi ketentuan seperti berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, termasuk tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan di bandara tersebut.

Rupanya, hingga Oktober 2025 atau tiga bulan setelah mendapat status bandara khusus, IMIP tak mampu memenuhi syarat-syarat lanjutan sebagai bandara internasional. Alhasil, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status bandara khusus IMIP lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 pada 13 Oktober 2025.

Dengan begitu, Bandara IMIP belum melayani satu pun penerbangan internasional selama periode tersebut lantaran belum mengantongi persyaratan yang berlaku. Oleh karenanya, Bandara IMIP terikat pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang menyatakan pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearance) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance), dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Dengan demikian, penerbangan dari dan ke Bandara IMIP yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri. Di bandara internasional ini dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh instansi yang membidangi urusan Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan (CIQ).

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandara entry point tersebut, pesawat dapat melanjutkan penerbangan domestik ke Bandara IMIP. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Pesawat udara asing tidak bisa melakukan penerbangan langsung dari luar wilayah Indonesia ke Bandara IMIP karena dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia dan dapat dikenai tindakan pengusiran hingga force down oleh TNI AU. Begitu pula dengan pesawat udara asing yang akan meninggalkan Bandara IMIP menuju negara tujuan. Pesawat tersebut harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu keluar (exit point) penerbangan luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh CIQ sebelum meninggalkan Indonesia.

Apabila ada pesawat asing yang “bandel” melakukan penerbangan langsung dari Bandara IMIP ke luar wilayah Indonesia, AirNav Indonesia akan mengarahkan pesawat tersebut untuk terbang melalui bandara exit point terlebih dahulu, serta melaporkan kepada TNI AU dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pesawat udara asing yang melanggar ketentuan izin terbang (Flight Clearance) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif.