KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan operasional pelabuhan dan armada kapal feri untuk memperkuat penanganan kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang terpantau mencapai sekitar lima kilometer, dan ASDP Cabang Ketapang telah mengambil langkah percepatan layanan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memperlancar arus penyeberangan serta memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar.

Dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

"Kami memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, sekaligus ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi," tuturnya.

Menurut Heru, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, lanjutnya, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia.

Ia memaparkan operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 armada kapal feri, sedangkan layanan di Dermaga Bulusan (Ketapang) tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

Selain itu, kata Heru, ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal feri di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema riba-bongkar-berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang.

"KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah," katanya.

Informasi yang dihimpun, kepadatan kendaraan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai terjadi sejak Minggu (21/6) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor, selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Sementara volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan, data ASDP Cabang Ketapang menyebutkan pada Minggu (21/6) jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23 persen dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit.

Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30 persen, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi ini juga dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan kapasitas gudang hingga 7 juta ton guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani secara nasional pada tahun 2026.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan kapasitas gudang tersebut merupakan langkah antisipasi karena produksi gabah petani terus berlangsung dan hasil panen tetap harus diserap pemerintah melalui Bulog.

"Kalau kita antisipasi aja. Jadi kita antisipasi kalau yang namanya petani panen ini kan nggak bisa kita hentikan. Yang namanya petani sudah tanam kan mau nggak mau pasti harus kita serap," kata Rizal.

Ia menegaskan penyerapan gabah petani tidak dapat dihentikan mengingat petani yang sudah memasuki masa panen membutuhkan kepastian pasar untuk menjaga harga dan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Rizal mencontohkan pada tahun 2025 Bulog awalnya ditarget menyerap 3 juta ton beras, namun realisasinya melampaui target karena produksi petani terus meningkat selama musim panen berlangsung.

Pada tahun 2025, Bulog berhasil menyerap lebih dari 3 juta ton atau mendekati 3,2 juta ton beras sehingga kapasitas gudang tambahan dinilai penting untuk menjaga cadangan pangan pemerintah.

Bulog menyatakan seluruh gudang yang dikelola telah penuh mencapai hampir 4 juta ton. Sehingga perusahaan BUMN pangan tersebut menyewa gudang swasta untuk menyimpan gabah setara beras yang diserap dari petani di dalam negeri.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat kapasitas penyerapan dan penyimpanan guna memastikan hasil panen petani terserap optimal.

Menurutnya, lonjakan stok beras menjadi indikasi meningkatnya produksi sekaligus tingginya kepercayaan petani terhadap penyerapan pemerintah.

Selain itu, Bulog saat ini sedang persiapan membangun 100 gudang baru untuk menyimpan stok cadangan pangan pemerintah terutama beras termasuk jagung.

"Supaya tidak perlu sewa gudang ke depan," ujar Rizal.

Perum Bulog saat ini mengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Selain menjaga stok nasional, Bulog juga terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, yang saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang 2026. Bulog menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg).

Realisasi penyerapan gabah petani tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat pendapatan Rp812 miliar sepanjang 2025, sebagai komitmen dalam memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan capaian tersebut menjadi pendapatan tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK sekaligus menandai sejarah baru bagi pengelolaan aset negara itu.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," kata Rakhmadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, capaian tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan dan masyarakat.

“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Capaian itu juga dinilai semakin memperkuat momentum optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” tutur Hendry.

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE (meeting, incentive, convention and exhibition), rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15.

PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK.

Proses itu diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi itu dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jangan sampai drainase di area sekolah terganggu dan berdampak pada pekerjaan konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjalan optimal.

Dia menyoroti pentingnya penanganan drainase dan pengendalian aliran air untuk menjaga stabilitas area pembangunan serta mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi.

“Pastikan teknik penanganan aliran airnya berjalan baik. Jangan sampai drainase di area sekolah terganggu dan berdampak pada pekerjaan konstruksi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap berada di kawasan dengan tingkat kejenuhan air tanah yang cukup tinggi, terutama saat hujan. Selain itu, terdapat aliran limpasan air yang berasal dari sistem drainase dua balai pembibitan di sekitar lokasi, yakni balai pembibitan ikan dan balai pembibitan pertanian.

Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah sekaligus Koordinator Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Nanda Lasro Elisabet Sirait mengatakan bahwa aliran air tersebut sempat mempengaruhi area pekerjaan konstruksi.

“Namun kami sudah berkoordinasi dengan balai pembibitan serta pemerintah daerah untuk memastikan aliran air dapat dialihkan ke saluran di depan lokasi proyek tanpa mengganggu irigasi yang ada,” ujar Nanda.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL) juga merekomendasikan pembangunan subdrain sepanjang 100 meter guna membantu pelepasan air dari lapisan tanah di area pembangunan.

“Material untuk pekerjaan subdrain sudah kami pesan dan diharapkan segera tiba agar pemasangan dapat langsung dilakukan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kuswara menjelaskan penanganan drainase dilakukan melalui pembangunan saluran sementara berupa pekerjaan galian yang sejajar dengan area proyek. Pada sisi utara lokasi juga akan dipasang saluran U-Ditch yang diarahkan menuju sisi barat area proyek.

“Untuk mempercepat pelepasan air yang terperangkap di permukaan tanah dan menjaga kelancaran pekerjaan konstruksi, kami juga memasang pompa submersible aktif di sejumlah titik area proyek,” ujar Kuswara.

Pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap terus dipercepat melalui pekerjaan konstruksi paralel serta penanganan teknis di lapangan. Kementerian PU terus melakukan berbagai upaya percepatan agar penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) bagian dari Pelindo Group dan anak usaha PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) mengoptimalkan operasional pelabuhan di seluruh Indonesia guna memperkuat kelancaran arus logistik nasional serta daya saing ekonomi.

"Kami terus memperkuat peran sebagai operator terminal multipurpose dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional," kata Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sekaligus Plt Direktur Operasi PTP Nonpetikemas Dwi Rahmat Toto dalam Media Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu ditunjukkan melalui berbagai pengembangan layanan, transformasi digital, serta peningkatan kinerja operasional di seluruh wilayah kerja perusahaan.

Sebagai operator terminal multipurpose pertama di Indonesia, ia mengatakan PTP memiliki pengalaman dalam menangani beragam jenis kargo, mulai dari curah kering, curah cair, hingga general cargo. Operasional perusahaan saat ini tersebar di 11 cabang pelabuhan di seluruh Indonesia yang menjadi simpul penting dalam rantai pasok nasional.

Komitmen terhadap transformasi digital diwujudkan melalui implementasi Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), sistem layanan terminal berbasis end-to-end process yang mengintegrasikan perencanaan, operasional, hingga sistem pembayaran secara host-to-host dengan perbankan serta sistem kepabeanan.

"Inovasi ini mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan di pelabuhan," ujar dia.

Toto menyampaikan transformasi yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing layanan pelabuhan.

“PTP Nonpetikemas terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Transformasi digital dan penguatan operasional menjadi kunci dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional,” katanya.

Kinerja operasional PTP Nonpetikemas menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I 2026, total throughput nonpetikemas yang meliputi general cargo, curah kering, curah cair, dan bag cargo tercatat sebesar 12,84 juta ton, menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika arus logistik nasional.

Dari total throughput tersebut, curah kering masih mendominasi dengan porsi 46 persen, diikuti curah cair sebesar 25 persen, general cargo sebesar 24 persen, dan bag cargo sebesar 5 persen. Komposisi itu, menurut dia, menunjukkan segmen curah kering mendominasi pada layanan kemasan.

Hingga Triwulan I 2026, realisasi curah cair tercatat sebesar 3,09 juta ton atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 2025 sebesar 2,67 juta ton.

Realisasi tersebut juga menunjukkan kinerja yang baik karena juga berhasil melebihi 23 persen dari target 2026 yaitu sebesar 2,52 juta ton.

Peningkatan itu didorong oleh aktivitas ekspor crude palm oil (CPO) di Teluk Bayur, keberlanjutan bongkar muat di Pontianak, serta meningkatnya aktivitas komoditas di Tanjung Priok.

Sementara itu, curah kering sebagai backbone operasional mencatat realisasi sebesar 5,76 juta ton, yang meningkat dibandingkan tahun 2025 dan sejalan dengan target yang ditetapkan.

Untuk segmen lainnya, general cargo terealisasi sebesar 2,92 juta dan bag cargo tercatat sebesar 656 ribu ton atau turun tipis 3,3 persen secara tahunan.

Ia menyebutkan capaian kinerja T/S/D yang kompetitif di level SPMT Group. Pada segmen General Cargo, Cabang Tanjung Priok menempati peringkat pertama dengan realisasi kumulatif 4.024 atau sekitar 130 persen dari target sebesar 3.097, menjadikannya kontributor utama pada lini tersebut.

Cabang Banten dan Tanjung Pandan juga mencatat kinerja baik dengan capaian masing-masing 1.752 dan 1.627.

Pada segmen curah cair, Cabang Teluk Bayur berada di peringkat pertama dengan realisasi 5.287, melampaui target sebesar 4.912 atau sekitar 108 persen. Sementara itu, Cabang Pontianak Kijing menempati peringkat keempat dengan capaian 3.550 atau sekitar 138 persen dari target.

Pada segmen Curah Kering, Cabang Bengkulu menunjukkan kinerja menonjol dengan realisasi 6.902, melampaui target sebesar 4.050 atau mencapai sekitar 170 persen, serta menempati peringkat ketiga di tingkat grup.

Salah satu proyek strategis yang terus dikembangkan adalah Terminal Kijing di Kalimantan Barat. Sejak diresmikan pada 2022, pelabuhan ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas logistik internasional yang mendukung ekspor-impor serta proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi sektor mineral.

Selain itu, PTP Nonpetikemas juga mengembangkan layanan shorebase di empat lokasi strategis, yakni Lhokseumawe, Tanjung Priok, Cirebon, dan Banyuwangi.

Layanan itu ditujukan untuk mendukung kebutuhan industri minyak dan gas dengan fasilitas berstandar internasional yang mencakup penyimpanan material, bahan kimia, hingga pengelolaan logistik terintegrasi.

Dari sisi inovasi operasional, perusahaan menghadirkan teknologi portable drop tank dengan submersible pump yang mampu meningkatkan produktivitas bongkar muat sekaligus menekan biaya operasional dan dampak lingkungan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan proses bongkar muat berlangsung lebih efektif dan efisien.

PTP Nonpetikemas juga menjalankan berbagai inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG), seperti elektrifikasi alat bongkar muat, pemanfaatan overhead crane, serta penggunaan lampu LED untuk efisiensi energi.

Upaya itu, lanjutnya, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menciptakan operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami menambahkan perusahaan juga terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mengatakan sebagai pelaku bisnis layanan kepelabuhanan, PTP Nonpetikemas tidak hanya fokus pada kinerja operasional, tetapi juga berkomitmen menjalankan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Dengan berbagai pengembangan dan inovasi yang terus dilakukan, PTP Nonpetikemas optimistis dapat memperkuat perannya sebagai mitra logistik yang andal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memastikan pelayanan kepada para penumpang tetap berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat pada masa arus balik Angkutan Lebaran sampai dengan Sabtu, 28 Maret 2026.

"So far, lancar, tidak ada kendala berarti," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo, di Jakarta, Sabtu.

Dia menyatakan bahwa hingga Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 09.00 WIB, volume kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta masih mendominasi dibandingkan keberangkatan.

Berdasarkan data sementara pada 28 Maret 2026, Franoto menyebutkan sebanyak 52.961 penumpang telah tiba. Sementara, 28.280 penumpang tercatat berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta.

Tren tersebut, katanya, menunjukkan bahwa arus balik Lebaran masih berlangsung dan pergerakan masyarakat menuju Jakarta dan sekitarnya tetap tinggi.

Franoto menyampaikan bahwa kondisi operasional hingga saat ini berjalan dengan baik, aman, dan terkendali.

"Kami memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu yang terjaga," katanya.

Di tengah tingginya volume kedatangan penumpang, dia memastikan bahwa seluruh petugas di lapangan tetap siaga memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.

Secara kumulatif, selama masa Angkutan Lebaran yang berlangsung pada 11 Maret hingga 28 Maret 2026, KAI Daop 1 Jakarta telah melayani sebanyak 815.703 pelanggan berangkat dan 622.517 pelanggan tiba.

Sementara itu, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 891.098 tiket, atau dengan tingkat okupansi rata-rata sebesar 82 persen dari total kapasitas 1.083.674 tempat duduk.

Pada periode mudik Lebaran dari 11 hingga 20 Maret 2026, Franoto mencatat 483.389 keberangkatan penumpang, dengan puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret, yakni sebanyak 53.576 penumpang.

Sementara, pada periode Hari H Lebaran yang berlangsung pada 21 hingga 22 Maret 2026, jumlah keberangkatan mencapai 97.297 penumpang.

Memasuki periode arus balik sejak 23 Maret 2026, volume kedatangan secara konsisten berada di atas 50 ribu penumpang per hari.

Hal itu menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh yang aman, nyaman, dan tepat waktu, kata Franoto.

Sebaran kedatangan penumpang pada 28 Maret 2026 didominasi oleh Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.788 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 15.439 penumpang, serta Stasiun Bekasi sebanyak 8.320 penumpang.

Sementara untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi titik tertinggi dengan 13.832 penumpang, diikuti Gambir 9.224 penumpang.

Sebagian besar kedatangan penumpang di KAI Daop 1 Jakarta selama arus balik berasal dari kota-kota favorit seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Bandung, hingga Jember.

Pewarta: Katriana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy.

"Ini menjadi titik penting dan kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy. Ini saya sedikit walaupun sebagai (Dirjen) migas kenapa karena ini penting," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, 20 tahun yang lalu Indonesia sudah mencanangkan renewable energy bisa naik, tapi sampai saat ini hal tersebut masih di angka 15-16 persen.

"Ini kalau bisa kita naikkan seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri ESDM itu bioetanol naik, B40 jadi B50, ini nanti merupakan penguat-penguat kita karena belum tentu negara lain punya sumber daya alam (resources) seperti Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Menurut dia, pembangunan PLTS berskala besar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif di dalam negeri.

Bahlil menambahkan optimalisasi pemanfaatan EBT tidak hanya melalui tenaga surya, tetapi juga melalui berbagai sumber energi lain seperti panas bumi (geothermal) dan tenaga air.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan EBT diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden telah menugaskan Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat pemanfaatan energi bersih di dalam negeri. Ia memerintahkan percepatan pembangunan PLTS guna memperluas elektrifikasi berbasis energi terbarukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan program angkutan sepeda motor gratis (Motis) pada masa angkutan Lebaran 2026 sebagai langkah menekan risiko kecelakaan lalu lintas utamanya kendaraan roda dua.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar mengatakan melalui program itu pemudik menitipkan sepeda motor untuk diangkut menggunakan kereta api sehingga masyarakat dapat menempuh perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi yang lebih aman.

"Jadi tujuan program Motis ini untuk mengurangi kecelakaan, karena yang menggunakan sepeda motor ini masih banyak," kata Arif dalam kegiatan bertajuk "NGOBRAS: Mudik, Nebeng Motis Aja" di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan program itu menyasar pemudik pengguna sepeda motor yang jumlahnya masih sangat besar. Berdasarkan hasil survei, sekitar 24,08 juta masyarakat diperkirakan menggunakan sepeda motor saat mudik Lebaran 2026 sehingga pemerintah mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih aman.

Melalui program Motis, pemudik tetap dapat membawa sepeda motor ke kampung halaman tanpa harus mengendarainya langsung di jalan raya yang memiliki potensi kecelakaan cukup tinggi.

Setiap sepeda motor yang didaftarkan akan mendapatkan dua tiket gratis bagi penumpang sehingga masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan bersama kendaraan yang dibawa menuju daerah tujuan.

"Jadi satu motor akan kami fasilitasi dua tiket gratis untuk orangnya dan boleh ditambah satu infant. Jadi kalau misalnya ada yang membawa anak di bawah umur 3 tahun itu masih diperbolehkan," ujar dia.

Dengan kapasitas pengangkutan puluhan ribu sepeda motor, program Motis diharapkan mampu mengurangi potensi kecelakaan yang selama ini masih didominasi kendaraan roda dua.

Kementerian Perhubungan menilai program ini menjadi salah satu strategi mitigasi risiko keselamatan selama periode mudik Lebaran yang selalu diwarnai lonjakan mobilitas masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kapasitas program Motis pada masa mendatang apabila minat masyarakat terus meningkat dan sarana kereta api tersedia.

Layanan angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api (Motis) kembali diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Adapun pendaftaran untuk program dibuka pada 1-29 Maret 2026 dengan periode pengangkutan pada 13-19 Maret 2026 untuk arus mudik dan 24-30 Maret 2026 untuk arus balik.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui nusantara.kemenhub.go.id maupun secara luring dengan mendatangi lokasi pendaftaran yakni Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Kiaracondong, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan.

Berikutnya Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Cepu, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan 16. Stasiun Purwosari, dan Stasiun Madiun.

Program itu akan melayani tiga lintas utama, yaitu Lintas Utara, Lintas Tengah dan Lintas Selatan. Jika pada Lebaran 2025 layanan hanya mencakup Lintas Utara dan Lintas Tengah, maka pada tahun ini Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan dengan menambahkan Lintas Selatan.

Pada layanan Motis Lintas Utara, kereta akan berhenti untuk melayani masyarakat di stasiun-stasiun Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Semarang Tawang, dan Stasiun Cepu.

Pada lintas Tengah akan melayani stasiun-stasiun yakni Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kroya, Stasiun Kutoarjo, dan Stasiun Lempuyangan.

Sementara untuk Lintas Selatan akan melayani Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Kiaracondong, Stasiun Kroya, Stasiun Kebumen, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Madiun

Semua peserta Motis 2026 dengan KA mendaftarkan diri secara online atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk. Peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Pendaftaran program angkutan Motis Lebaran 2026 mensyaratkan peserta menyerahkan dokumen identitas berupa KTP, SIM, dan STNK yang masih berlaku sebagai bagian dari proses verifikasi administrasi.

Selain dokumen tersebut, sepeda motor yang dapat mengikuti program Motis dibatasi hanya kendaraan dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc. Pembatasan ini diterapkan karena kapasitas gerbong kereta terbatas dan tidak mengakomodasi sepeda motor berukuran besar.

Peserta yang telah berhasil mendaftar melalui laman nusantara.kemenhub.go.id wajib mengikuti program sesuai jadwal. Jika terjadi pembatalan, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi ke posko pendaftaran paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui optimalisasi pembiayaan syariah.

"Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum Economic Talk di Mataram, NTB, Senin.

Iqbal mengatakan pembiayaan syariah menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang berdaya saing, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

NTB menempatkan arah pembangunan pariwisata tidak lagi sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan melainkan fokus membangun kesadaran wisatawan agar menghargai nilai-nilai lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan.

"Pemprov NTB mengusung konsep pariwisata berdaya yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan setiap destinasi, terlebih untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di daerah," ucap Iqbal.

Ia berharap optimalisasi pembiayaan syariah mampu memperkuat permodalan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga ekosistem pariwisata tumbuh secara inklusif di Nusa Tenggara Barat.

Selain penguatan pembiayaan, Pemprov NTB juga mendorong konektivitas antara sektor pariwisata dan budaya agar berkembang secara seimbang dan saling mendukung dalam membangun identitas destinasi.

Proyek pembenahan destinasi wisata terus dikebut guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Bahkan, fondasi konektivitas internasional juga mulai dibangun sebagai langkah strategis membuka akses global.

"Dalam waktu dekat NTB memiliki enam penerbangan baru langsung, termasuk rute menuju Darwin dan Bangkok," pungkas Iqbal.

Lebih lanjut ia menyakini dukungan pembiayaan syariah dan konektivitas yang baik bisa memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga tetap memiliki identitas lokal yang kuat.

Bank NTB Syariah selaku badan usaha miliki daerah mendukung penuh langkah Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan pembiayaan syariah.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menyatakan pihaknya fokus memperkuat ekosistem desa wisata di Nusa Tenggara Barat.

"Fokus utama tahun ini memperkuat ekosistem desa wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Dalam pengembangan desa wisata, imbuhnya, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola sistem transaksi yang terintegrasi.

Seluruh aktivitas ekonomi di dalam desa wisata diarahkan melalui sistem perbankan mulai dari penjualan tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu wisata.

Digitalisasi melalui tiket elektronik dan sistem pembayaran non-tunai juga menjadi instrumen utama.

"Tujuannya agar transaksi tidak bocor ke luar desa, melainkan tetap berputar dalam satu ekosistem keuangan yang terkontrol," pungkas Agus.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemangkasan produksi nikel menjadi 250-260 juta ton pada tahun 2026. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan tahun 2025 yakni sebesar 354 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM , Tri Winarno menjelaskan, pemangkasan produksi nikel ini menimbang kapasitas produksi dan smelter di dalam negeri. Selain itu, kebijakan pemangkasan produksi nikel ini juga diharapkan agar harga nikel tetap terjaga.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dan smelter, kemungkinan sekitar 250-260 juta ton tahun ini. Iyalah (mengerek harga), kan harganya sudah USD18 ribu/ton," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

8 Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Masih Jadi Rajanya



Tri mengaku kebijakan ini efektif untuk mempengaruhi harga nikel global. Ia mencontohkan harga nikel yang sebelumnya tersungkur di level USD14.000-14.800/ton sepanjang tahun 2025, kini harganya menguat ke level USD18.000/ton.

"Sempat turun berapa? USD17.000 ribu, dari berapa rerata harga di tahun 2025? Tahun 2025 itu USD14.000-14.800/ton paling tinggi," tambahnya.

Meski demikian, Tri mengaku target RKAB nikel terbaru ini belum disampaikan kepada badan usaha. Sebab perusahaan pemegang IUP (izin usaha pertambangan) perlu memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Kementerian ESDM.

"RKAB itu setelah mereka (perusahaan) memenuhi persyaratan teknis dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih di evaluasi," lanjutnya.

Kisah Ardi, Mantan Driver Ojol dan Awardee LPDP Kini Jadi Supervisor di Industri Nikel Morowali



Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pada tahun 2026 Pemerintah sepakat untuk memangkas target produksi batubara dan nikel untuk menjaga stabilitas harga sekaligus keberlanjutan sumber daya alam. Dia mengatakan, produksi batu bara akan dipangkas menjadi kurang lebih 600 juta ton per tahun.

"Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus diwariskan kepada anak cucu kita," kata Bahlil di Jakarta, (8/1/2026).

Bahlil berharap pemangkasan target produksi tahunan dua komoditas ini dapat terjadi penyesuaian antara pasokan bijih dan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Dia menegaskan, pemerintah ingin mendorong praktik hilirisasi yang berkeadilan, di mana industri besar tetap harus menyerap bijih dari penambang lokal agar tidak terjadi monopoli pasokan.

"Industri-industri besar juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu, hilirisasi yang berkeadilan," kata Bahlil.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026