JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap aliran uang dan rumah mewah yang diterima mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Aliran dana miliaran rupiah hingga rumah mewah tersebut diduga imbalan atau gratifikasi untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Ardito Muwardi menjelaskan, Hery menerima uang Rp875 juta dari Direktur Utama PT Toshida Indonesia (THSI) Laode Sunarwan Oda melalui Lukman Malanuang. Selain itu, ada juga uang senilai Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Tjia Peng Tjoan melalui Lukman Malanuang.

"Dari Agung Winarno berupa rumah terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung senilai Rp2,2 miliar. Kemudian dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp1 miliar dan dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta," ujar Ardito dikutip Jumat (12/6/2026).

Hery juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi Muhammad Rozai melalui Agung Winarno sebesar Rp50 juta.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menuturkan dalam kasus ini diduga ada 14 pihak yang memberikan uang untuk Hery mengeluarkan LHP.

“Semua (pemberi gratifikasi) di bidang tambang. Kita dalami. Pasti kita dalami, karena ada perusahaan yang langsung ya, ada perusahaan yang tidak langsung (memberi suap) kepada yang bersangkutan,” katanya.

Kasus ini berawal dari PT Toshida Indonesia (TSHI) memiliki permasalahan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan sebesar Rp130 miliar.

Direktur Utama PT TSHI Laode Sinarwan Oda (LS) kemudian menghubungi LKM, orang kepercayaan Hery untuk mencari jalan keluar. Kemudian, pertemuan itu terjadi.

Hery diduga bersepakat melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan. Namun, pemeriksaan tersebut dikondisikan seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

“Selanjutnya saudara HS menyatakan bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan yang seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat dengan kesepakatan saudara HS akan diberikan uang oleh saudara LSO (Laode) sejumlah Rp1,5 miliar," ungkapnya.

Dalam perjalanannya, Hery mengatur sedemikian rupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman sehingga menyimpulkan bahwa tagihan Rp130 miliar dari Kementerian Kehutanan kepada PT TSHI adalah keliru. Dia memerintahkan agar perusahaan tersebut melakukan penghitungan sendiri atas beban yang harus dibayar kepada negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mantan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menerima satu unit rumah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan rumah tersebut diduga merupakan imbalan atas peran Hery dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang dinilai menguntungkan perusahaan.

"Bahwa HS secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan. Selain itu, saudara HS juga menerima 1 unit rumah huni," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain rumah, Hery juga diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar atas perannya membantu PT Toshida Indonesia yang sempat menghadapi persoalan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kasus bermula ketika perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan mengharuskan PT TSHI membayar kewajiban sebesar Rp130 miliar. Dalam perkara ini, Hery diduga berperan mengoreksi penetapan pembayaran PNBP yang ditetapkan Kementerian Kehutanan terhadap PT TSHI.

Saat itu, Hery Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 diduga menyanggupi permintaan PT TSHI.

Ia diduga mengatur agar penetapan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru.

Dengan demikian, PT TSHI dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada intinya, LHP Ombudsman tersebut diduga digunakan untuk mengintervensi keputusan Kementerian Kehutanan sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar," pungkas Jeffry.

Sebagai informasi, Hery telah dilimpahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026).

Sebelum pelimpahan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

JAKARTA - Sejumlah perusahaan China yang selama ini menjadi motor utama kebangkitan industri nikel Indonesia mulai mencari alternatif investasi di Afrika menyusul meningkatnya ketidakpastian kebijakan di dalam negeri. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan dominasi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait sektor pertambangan, mulai dari pengetatan kuota bijih nikel, rencana kenaikan pajak, hingga revisi harga patokan mineral, dinilai mulai mengganggu iklim investasi dan mendorong investor mempertimbangkan ekspansi ke negara lain.

"Jika pemerintah menambah birokrasi dan mengendalikan harga jual komoditas, hal itu akan berdampak pada skala investasi yang masuk," kata Analis Senior Pertambangan Canaccord Tim Hoff di Perth, dikutip dari Reuters, Jumat (5/6/2026).

Perusahaan raksasa China, Tsingshan Group, dilaporkan telah mengajukan proposal investasi bernilai miliaran dolar AS untuk membangun kawasan industri mineral di Madagaskar. Kementerian Pertambangan Madagaskar menyebut proyek tersebut terinspirasi oleh keberhasilan kawasan industri nikel Morowali dan Weda Bay di Indonesia, meski hingga kini masih dalam tahap evaluasi dan belum memperoleh izin pertambangan.

Sementara itu, Lygend Resources, perusahaan yang menjadi pelopor teknologi pengolahan nikel High Pressure Acid Leach (HPAL) di Indonesia, dikabarkan sedang menjajaki pembelian saham proyek nikel Kabanga di Tanzania. Selain itu, perusahaan juga menawarkan investasi pada proyek nikel Koniambo di Kaledonia Baru yang saat ini tidak beroperasi.

Indonesia sebelumnya berhasil mengubah peta industri nikel global setelah melarang ekspor bijih nikel pada 2020. Kebijakan hilirisasi tersebut mendorong pembangunan smelter dan kawasan industri berbasis nikel yang didukung modal besar dari China. Data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan pangsa produksi nikel Indonesia meningkat menjadi lebih dari 60% produksi tambang nikel dunia pada 2025, dari sekitar 30% pada 2020.

Namun, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada akhir 2024, pemerintah semakin fokus meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan baru. Salah satunya adalah rencana penguatan kendali negara terhadap ekspor sejumlah komoditas strategis. Meski produk nickel pig iron akhirnya dikecualikan dari skema tersebut, kekhawatiran investor terhadap stabilitas kebijakan telanjur meningkat.

Kondisi tersebut tercermin dari melambatnya investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia yang turun 6% pada 2025, setelah tumbuh 19% pada tahun sebelumnya. Investasi sektor pertambangan tercatat mencapai puncaknya pada 2024, sementara investasi baru pada industri pemurnian logam dasar mulai menunjukkan tren stagnan.

Meski demikian, sejumlah analis menilai Afrika belum mampu sepenuhnya menggantikan daya tarik Indonesia. Madagaskar masih menghadapi tantangan politik dan infrastruktur, sementara proyek Kabanga di Tanzania membutuhkan investasi awal hampir USD1 miliar dengan masa pengembangan hingga enam tahun sebelum mencapai kapasitas produksi sekitar 50.000 ton per tahun.

Di sisi lain, perubahan kebijakan di Indonesia justru turut mengerek harga nikel ke level tertinggi dalam dua tahun terakhir akibat proyeksi pasokan yang lebih ketat. Kondisi tersebut memberikan harapan bagi sejumlah proyek nikel global yang sebelumnya tertekan akibat harga rendah.

Pelaku industri kini mencermati apakah langkah diversifikasi investasi perusahaan China ke Afrika hanya menjadi strategi mitigasi risiko jangka panjang atau sinyal awal berkurangnya dominasi Indonesia dalam rantai pasok nikel dunia yang selama lima tahun terakhir menjadi tulang punggung industri kendaraan listrik global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta pemerintah mengubah arah kebijakan insentif kendaraan listrik agar lebih berkeadilan sosial dan tepat sasaran.

Menurut Djoko, insentif kendaraan listrik seharusnya tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi diprioritaskan bagi daerah lingkar tambang nikel dan wilayah terpencil yang menghadapi persoalan akses energi serta transportasi publik.

“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pengumuman insentif kendaraan listrik selama satu bulan karena masih menunggu finalisasi skema dan perhitungan fiskal.

Djoko menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk merancang skema insentif yang lebih inklusif dan memiliki dampak sosial yang nyata.

Ia mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan prioritas insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

Saat ini katanya, tercatat sudah ada 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam disebut telah menerbitkan peraturan daerah yang mengunci alokasi subsidi angkutan umum dari APBD.

Menurut Djoko, tambahan insentif kendaraan listrik dapat menjadi stimulus bagi kepala daerah lain untuk mulai membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah penghasil nikel seperti Konawe, Weda, dan Morowali.

Menurut dia, daerah-daerah tersebut selama ini mengalami paradoks karena menjadi penyumbang bahan baku baterai global, namun masyarakat lokal belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.

“Warga yang daerahnya dieksploitasi untuk bahan baku baterai global, menjadi yang pertama merasakan teknologi bersih tersebut,” kata Djoko.

Ia menilai penyediaan bus listrik dan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di wilayah tambang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga simbol kehadiran negara dan keadilan sosial.

Djoko juga mengusulkan agar insentif motor listrik sebesar Rp 5 juta diprioritaskan bagi warga di daerah lingkar tambang serta masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami keterbatasan pasokan BBM.

Ia mencontohkan pengalaman Asmat yang sejak 2007 mulai menggunakan kendaraan listrik secara swadaya akibat sulitnya akses bahan bakar minyak.

Selain aspek sosial, Djoko mengingatkan pemerintah mengenai tantangan infrastruktur di kawasan industri nikel yang kerap mengalami kerusakan jalan akibat kendaraan berat.

Menurut dia, bus listrik membutuhkan kualitas jalan yang baik agar komponen baterai dan suspensi tidak cepat rusak.

Ia juga menyoroti potensi pergeseran emisi apabila pengisian daya kendaraan listrik masih menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive milik smelter.

“Jika charging masih berasal dari PLTU captive, maka yang terjadi hanya emission shifting, bukan pengurangan emisi sejati,” ujarnya.

Djoko menambahkan, insentif kendaraan listrik juga dapat diarahkan untuk motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah penghasil nikel.

Menurut dia, langkah tersebut dapat membantu menekan biaya operasional masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli di daerah yang selama ini menghadapi inflasi harga kebutuhan pokok cukup tinggi.

“Hanya dengan cara itulah transisi energi bersih di Indonesia dapat berjalan secara hakiki, bukan sekadar pergeseran emisi, melainkan lompatan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Djoko.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pengolahan bijih nikel terintegrasi dan berkelanjutan, terus menjaga fokus pada efisiensi operasional dan penerapan praktik usaha yang bertanggung jawab di tengah dinamika industri nikel global yang semakin menantang.

Memasuki 2026, Perseroan melanjutkan upaya pengelolaan operasional secara terukur di seluruh rantai nilai terintegrasi, mulai dari kegiatan penambangan hingga pengolahan.

"Saat ini industri nikel global sangat dinamis dan penuh tantangan, fokus kami adalah tetap menjaga operasional tetap berjalan secara efisien, terukur, dan bertanggung jawab. Integrasi dari penambangan hingga pengolahan membantu Perseroan mengelola produktivitas dan efektivitas operasional secara lebih baik, dengan tetap memperhatikan tata kelola serta keberlanjutan usaha jangka panjang," ujar Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel.

Di tengah tekanan harga nikel global dan kondisi industri yang menantang, Perseroan tetap menjaga kesinambungan kegiatan usaha dengan berfokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan rantai nilai yang bertanggung jawab.

Dengan pendapatan sebesar Rp29,63 triliun pada 2025 dan Rp6,81 triliun pada Kuartal I 2026, Perseroan akan terus menjalankan operasional secara terukur di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Dari sisi operasional, seluruh lini produksi berjalan sesuai target yang ditetapkan, mencakup segmen penambangan bijih nikel, pengolahan pirometalurgi melalui jalur RKEF, serta pengolahan hidrometalurgi melalui jalur HPAL yang menghasilkan MHP dan nikel sulfat.

Perseroan menjaga pendekatan operasional yang terukur di seluruh rantai nilai sebagai respons terhadap dinamika pasar yang sangat dinamis belakangan ini.

Perseroan turut melanjutkan berbagai inisiatif pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 40 MWp, pembangkit listrik berbasis pemanfaatan panas buang dari fasilitas HPAL berkapasitas 50 MWp, serta pengembangan Energy Management System yang sejalan dengan standar ISO:50001 guna memastikan efisiensi penggunaan energi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Perseroan saat ini juga telah memasuki tahapan corrective action dalam proses evaluasi kinerja berdasarkan standar The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), serta bersiap menjalani audit Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) Supply Chain Due Diligence Plus (SCDDP) Module sebagai bagian dari penguatan standar ESG lebih lanjut dan praktik rantai pasok yang bertanggung jawab.

Harita Nickel juga terus memperkuat komitmen pengurangan emisi karbon menuju target net zero emission pada 2060.

Pada Kuartal I 2026, Perseroan mencatat penghindaran emisi sebesar 977.278 ton CO2e, meningkat 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang didukung oleh pemanfaatan kembali panas buang (waste heat recovery), penggunaan biosolar, serta penerapan teknologi gasifikasi batu bara.

"Di tengah dinamika industri yang terus berkembang dan semakin menantang, perusahaan akan tetap berfokus pada efisiensi, optimalisasi operasional, dan penguatan daya saing jangka panjang. Integrasi dari penambangan hingga pengolahan memungkinkan Perseroan menjaga produktivitas, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi perkembangan industri ke depan," tutup Lukito.

(SAW)

Jakarta: PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pengolahan bijih nikel terintegrasi dan berkelanjutan, terus menjaga fokus pada efisiensi operasional dan penerapan praktik usaha yang bertanggung jawab di tengah dinamika industri nikel global yang semakin menantang.

Memasuki 2026, Perseroan melanjutkan upaya pengelolaan operasional secara terukur di seluruh rantai nilai terintegrasi, mulai dari kegiatan penambangan hingga pengolahan.

"Saat ini industri nikel global sangat dinamis dan penuh tantangan, fokus kami adalah tetap menjaga operasional tetap berjalan secara efisien, terukur, dan bertanggung jawab. Integrasi dari penambangan hingga pengolahan membantu Perseroan mengelola produktivitas dan efektivitas operasional secara lebih baik, dengan tetap memperhatikan tata kelola serta keberlanjutan usaha jangka panjang," ujar Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel.

Di tengah tekanan harga nikel global dan kondisi industri yang menantang, Perseroan tetap menjaga kesinambungan kegiatan usaha dengan berfokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan rantai nilai yang bertanggung jawab.

Dengan pendapatan sebesar Rp29,63 triliun pada 2025 dan Rp6,81 triliun pada Kuartal I 2026, Perseroan akan terus menjalankan operasional secara terukur di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Dari sisi operasional, seluruh lini produksi berjalan sesuai target yang ditetapkan, mencakup segmen penambangan bijih nikel, pengolahan pirometalurgi melalui jalur RKEF, serta pengolahan hidrometalurgi melalui jalur HPAL yang menghasilkan MHP dan nikel sulfat.

Perseroan menjaga pendekatan operasional yang terukur di seluruh rantai nilai sebagai respons terhadap dinamika pasar yang sangat dinamis belakangan ini.

Perseroan turut melanjutkan berbagai inisiatif pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 40 MWp, pembangkit listrik berbasis pemanfaatan panas buang dari fasilitas HPAL berkapasitas 50 MWp, serta pengembangan Energy Management System yang sejalan dengan standar ISO:50001 guna memastikan efisiensi penggunaan energi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Perseroan saat ini juga telah memasuki tahapan corrective action dalam proses evaluasi kinerja berdasarkan standar The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), serta bersiap menjalani audit Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) Supply Chain Due Diligence Plus (SCDDP) Module sebagai bagian dari penguatan standar ESG lebih lanjut dan praktik rantai pasok yang bertanggung jawab.

Harita Nickel juga terus memperkuat komitmen pengurangan emisi karbon menuju target net zero emission pada 2060.

Pada Kuartal I 2026, Perseroan mencatat penghindaran emisi sebesar 977.278 ton CO2e, meningkat 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang didukung oleh pemanfaatan kembali panas buang (waste heat recovery), penggunaan biosolar, serta penerapan teknologi gasifikasi batu bara.

"Di tengah dinamika industri yang terus berkembang dan semakin menantang, perusahaan akan tetap berfokus pada efisiensi, optimalisasi operasional, dan penguatan daya saing jangka panjang. Integrasi dari penambangan hingga pengolahan memungkinkan Perseroan menjaga produktivitas, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi perkembangan industri ke depan," tutup Lukito.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan kuota produksi nikel milik PT Weda Bay Nickel diperkirakan berdampak terhadap sekitar 10.000 tenaga kerja dan kontraktor di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara.

CEO Eramet Indonesia sekaligus perwakilan pemegang saham Weda Bay Nickel, Jerome Baudelet mengatakan, pengurangan kapasitas produksi yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), memaksa perusahaan menurunkan jumlah tenaga kerja hingga 65% hingga pertengahan tahun ini.

“Pekerja Weda Bay Nickel beserta seluruh kontraktor jumlahnya mencapai sekitar 18.000 hingga 19.000 orang. Dari angka tersebut, kami akan melakukan pengurangan sebesar 65% dan itulah kondisi yang kemungkinan akan kami hadapi hingga akhir Juni,” ujarnya dalam Exclusive Media Briefing: Eramet Outlook 2026, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Jerome menjelaskan, perusahaan tengah bersiap memasuki fase care and maintenance setelah kuota RKAB 2025 dipangkas dari 42 juta wet metric ton (wmt) menjadi hanya 12 juta wmt.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat operasional tambang secara bertahap harus dihentikan lantaran kuota produksi hampir habis digunakan sejak kuartal I/2025.

Dalam fase ini, perusahaan masih menjalankan pengelolaan lingkungan seperti pengolahan air, rehabilitasi lahan, hingga revegetasi. Namun, aktivitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja mengalami penurunan signifikan.

Jerome menegaskan, perusahaan berupaya meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja dengan mendorong perpindahan pekerja ke proyek industri lain di kawasan Weda Bay. Di wilayah tersebut saat ini masih berlangsung pembangunan sejumlah fasilitas industri, termasuk smelter dan proyek aluminium yang dinilai masih dapat menyerap sebagian tenaga kerja terdampak.

“Sebagian besar pekerja sebenarnya masih bisa dialihkan ke aktivitas lain,” imbuhnya.

Kendati begitu, dia mengakui pengurangan produksi tetap menekan penciptaan lapangan kerja baru di Maluku Utara yang selama ini tumbuh seiring ekspansi industri nikel. Menurut Jerome, tanpa pengurangan RKAB, ribuan pekerja yang saat ini dialihkan ke proyek lain seharusnya dapat membuka peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar.

“Seharusnya akan ada sekitar 10.000 lapangan kerja baru. Jadi itu salah satu dampak negatif dari program care and maintenance ini,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Weda Bay Nickel tengah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah untuk tambahan kuota produksi pada semester II/2026. Perusahaan berharap tambahan kuota dapat diperoleh secepat mungkin agar operasional tambang dapat kembali ditingkatkan secara bertahap.

Jerome juga mengingatkan bahwa penurunan produksi Weda Bay Nickel berpotensi memengaruhi rantai pasok bijih nikel di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP yang membutuhkan sekitar 100 juta ton bijih nikel per tahun. Jika produksi tidak kembali meningkat, kebutuhan pasokan diperkirakan akan semakin bergantung pada pengiriman dari Sulawesi maupun impor Filipina.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan memangkas produksi nikel di level 260 juta-270 juta ton pada tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB 2025, yakni 379 juta ton.

"Nikel [RKAB] sudah kami umumkan hari ini, 260 [juta] sampai 270 [juta] lah, in between range-nya itu," ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Langkah tersebut diambil oleh Kementerian ESDM guna mendongkrak harga nikel di pasar global yang sempat stagnan di level US$14.000-US$15.000 per ton pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) membidik volume penjualan bijih nikel sebanyak 1,49 juta ton pada 2026, yang akan didukung rencana akuisisi sejumlah tambang baru di Sulawesi dan Maluku.

Presiden Direktur IFSH, Muhammad Ishaq, menjelaskan target itu telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah mendapatkan restu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, sepanjang tahun lalu, realisasi penjualan perseroan tercatat mencapai 1,29 juta ton atau di bawah target RKAB semula yakni 2,2 juta ton.

“Di 2026, kami akan menjual 1,49 juta metrik ton atau sesuai dengan RKAB yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM,” ucap Ishaq dalam paparan publik yang digelar hari ini, Senin (18/5/2026).

Untuk menjamin keberlanjutan bisnis jangka panjang, IFSH kini tengah menjajaki rencana akuisisi tambang baru di Sulawesi dan Maluku. Perseroan bahkan telah melakukan uji tuntas terhadap sejumlah lokasi potensial.

IFSH sedikitnya telah mengidentifikasi 4 hingga 6 tambang baru. Separuh dari jumlah ini ditargetkan dapat dieksekusi untuk proses akuisisi sepanjang 2026.

Direktur Keuangan IFSH Iwan Luison menambahkan perseroan mengalokasikan belanja modal atau capex senilai Rp45 miliar pada 2026. Perinciannya, Rp40 miliar untuk eksplorasi dan Rp5 miliar untuk operasional.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, IFSH memutuskan pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini.

Perseroan akan menebar dividen Rp26 per saham, dengan total nilai mencapai Rp50 miliar. Jumlah ini setara dengan payout ratio sekitar 69,32% dari total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp1 triliun. Perolehan ini mengalami kenaikan sebesar 2,90% dibandingkan capaian 2024 yang tercatat sebesar Rp972,71 miliar.

Pertumbuhan kinerja IFSH ditopang oleh solidnya bisnis nikel dan peningkatan kontribusi penjualan pasir silika dari entitas anak, PT Hangtian Nur Cahaya.

IFSH juga mampu mencetak pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 6,40% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2026 menjadi Rp106,52 miliar, meningkat dari posisi raihan sebelumnya yakni Rp100,11 miliar.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang untuk mengakuisisi saham PT Weda Bay Nickel (WBN) yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet.

Hal itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026) yang membahas sejumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

"Kita sih pada dasarnya terbuka [akuisisi saham Eramet di WBN], ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya. Kita terbuka, kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," ujar Rosan.

Sebelumnya, laporan dari MySteel mengungkap bahwa Danantara sedang melakukan pembicaraan untuk mengakuisisi seluruh atau sebagian saham Eramet di WBN. Danantara juga dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham baru (rights issue) Eramet senilai yang dijadwalkan digelar tahun ini.

Eramet sendiri merupakan pemegang 37,8% saham di WBN. Adapun, pemegang saham terbesar WBN adalah Tsingshan Holding Group sebesar 51,3%. Emiten tambang pelat merah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pun menggenggam kepemilikan saham WBN sebesar 10%.

WBN sendiri telah mengoperasikan tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara lewat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sejak 2019.

Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) pun sebenarnya telah membentuk platform investasi strategis di sektor nikel dari operasi hulu hingga hilir dengan Eramet pada tahun lalu.

Penjajakan kemitraan tersebut dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara, Jakarta.

Kemitraan itu bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. Para pihak akan melakukan penilaian awal guna mengidentifikasi proyek paling tepat untuk memaksimalkan potensi ekosistem EV nasional, sekaligus menyiapkan peta jalan untuk kolaborasi ke depan.

Dalam penerapan kerja sama ini, para pihak sepakat bahwa pengelolaan aset tidak hanya harus mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan standar internasional yang ketat.

Saat itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir meyakini kemitraan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat global dalam rantai pasok baterai EV.

Pandu menjelaskan bahwa dalam kemitraan ini, Danantara Indonesia dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar berkelanjutan internasional.

“Kemitraan ini mencerminkan komitmen ketiga pihak untuk mendorong investasi hilirisasi nikel kelas dunia di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat daya saing industri nasional. Kolaborasi ini juga mengintegrasikan kapasitas teknis tingkat global di bidang tambang berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan,” ujar Pandu melalui siaran pers.

JAKARTA, KOMPAS.com — Emiten tambang nikel PT PAM Mineral Tbk (NICL) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp 63,81 miliar kepada pemegang saham dari kinerja tahun buku 2025.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (4/5/2026).

Dividen NICL tersebut setara dengan 74,99 persen dari total saldo laba perseroan tahun 2025 yang mencapai Rp 85,09 miliar. Dengan demikian, setiap pemegang saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 6,00 per lembar saham.

Selain pembagian dividen, sisa laba sebesar Rp 21,27 miliar ditetapkan sebagai saldo laba untuk mendukung pengembangan usaha ke depan.

Direktur Utama NICL Ruddy Tjanaka mengatakan, capaian kinerja perseroan pada 2025 menjadi dasar keputusan pembagian dividen tersebut.

“Kinerja tersebut mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga kesinambungan operasional, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan kinerja operasional dan keuangan yang sehat,” ujarnya dalam siaran pers, Senin.

Pada 2025, NICL mencatatkan laba bersih sebesar Rp 345,14 miliar, meningkat 8,27 persen secara tahunan dibandingkan Rp 318,76 miliar pada 2024.

Di sisi pendapatan, perseroan membukukan Rp 1,47 triliun, naik 2,12 persen dari Rp 1,44 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut dicapai di tengah tren penurunan harga nikel global. Perseroan mengimbanginya dengan peningkatan volume penjualan sebesar 13 persen (perseroan dan entitas anak) menjadi 307.000 ton, serta melalui efisiensi operasional dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Sebagai perbandingan, pada tahun buku 2024 NICL membagikan dividen sebesar Rp 127,62 miliar atau Rp 12 per saham, yang setara 60,83 persen dari saldo laba tahun tersebut.

Di tengah pembagian dividen, perseroan tetap menjaga agenda ekspansi dan keberlanjutan operasional.

NICL menargetkan produksi dan penjualan nikel sebesar 2,6 juta wet metric ton (WMT) pada 2026, dengan kadar bijih di kisaran 1,3 persen hingga 1,65 persen Ni.

Untuk mendukung target tersebut, perseroan melanjutkan kegiatan eksplorasi guna menambah cadangan tambang serta menjaga kesinambungan operasi jangka panjang.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjamin kesinambungan operasi serta peningkatan nilai ekonomi sumber daya yang dimiliki,” kata Ruddy.

Saat ini, NICL mengoperasikan dua tambang utama, yakni di wilayah konsesi PAM Mineral dengan cadangan sekitar 8,25 juta ton dan tambang milik entitas anak PT Indrabakti Mustika dengan cadangan mencapai 91,82 juta ton.

Dalam jangka panjang, perseroan juga menyiapkan eksplorasi berkelanjutan hingga 2035 serta pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Di sisi pemasaran, NICL berencana memperluas jaringan dari Sulawesi hingga Halmahera dan menjalin kemitraan strategis global guna memperkuat penetrasi pasar dan menjaga keberlanjutan kontrak penjualan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang nikel PT PAM Mineral Tbk. (NICL) menargetkan pendapatan Rp1,5 triliun seiring dengan proyeksi penjualan mencapai 2,6 juta ton pada 2026.

Pada 2026, manajemen menetapkan target kinerja keuangan pendapatan Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp500 miliar. Nilai tersebut cenderung lebih tinggi dari raihan pada 2025 masing-masing sebesar Rp1,47 triliun dan Rp345,14 miliar.

Direktur Utama NICL Ruddy Tjanaka mengatakan pada 2026, NICL menargetkan tingkat produksi dan penjualan mencapai 2,60 juta WMT, meningkat dari 2,56 juta ton pada 2025. Kadar bijih nikel yang diproduksi berada di kisaran 1,3% hingga 1,65%
Ni.

Sepanjang 2026, industri nikel dibayangi faktor eksternal seperti gejolak geopolitik yang membuat harga berfluktuasi. Dari sisi domestik, langkah pemerintah menetapkan harga patokan mineral (HPM) dan pemangkasan RKAB menjadi angin segar dalam menstabilkan harga nikel.

“Kebijakan HPM hingga pemangkasan RKAB sejatinya memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga nikel secara global. Kami berupaya menjalankan operasional sesuai rencana,” jelasnya dalam Paparan Publik, Senin (4/5/2026).

Saat ini, NICL mengoperasikan dua tambang utama, yakni di wilayah konsesi PAM Mineral dengan cadangan sekitar 8,25 juta ton serta tambang milik entitas anak PT Indrabakti Mustika (IBM) dengan cadangan mencapai 91,82 juta ton.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) PAM Mineral berlokasi di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, tambang IBM berada di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Ruddy Tjanaka mengatakan perseroan berkomitmen untuk tumbuh secara bertanggung jawab melalui operasional yang efisien, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penguatan kemitraan strategis.

Dalam jangka panjang, NICL juga menyiapkan eksplorasi berkelanjutan hingga 2035 guna menjaga keberlangsungan cadangan. Selain itu, perseroan mengembangkan sistem digital terintegrasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi di seluruh
lini bisnis.

Pada aspek pemasaran, NICL berencana memperluas jaringan dari Sulawesi hingga Halmahera serta menjalin kemitraan strategis global.

Mulai 2027, perseroan juga membuka peluang peningkatan volume penjualan sekaligus diversifikasi produk dengan mempertimbangkan dinamika industri smelter domestik dan global.

“Strategi ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar sekaligus menjaga keberlanjutan kontrak penjualan (offtake agreement) di tengah bertambahnya kapasitas smelter baru,” tuturnya.