Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Para pedagang daging sapi dan pangan mendatangi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempertanyakan kepastian penerbitan izin impordaging sapi.

Aksi ini dipicu pemangkasan tajam kuota impor bagi pelaku usaha swasta pada 2026 di tengah pengalihan porsi terbesar kuota impor kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2026, total kuota impor daging sapi ditetapkan sebesar 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, yakni ID Food melalui penugasan kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Sementara itu, kuota untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton atau sekitar 16 persen dari kuota swasta tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan hingga kini izin impor sebagian besar pelaku usaha swasta belum diterbitkan. Padahal, kegiatan impor membutuhkan perencanaan dan waktu yang tidak singkat.

"Kami meminta kepastian karena sampai saat ini izin impor belum keluar. Padahal bisnis ini harus berjalan dengan perencanaan. Hambatan terhadap sektor riil ini dampaknya besar, bukan hanya ke pengusaha daging, tapi juga ke hotel, restoran, katering, sampai MBG," ujar Teguh di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia menilai pengalihan kuota yang besar ke BUMN berisiko mengganggu keterlibatan swasta dalam menjaga pasokan.

Menurutnya, proses impor dari penerbitan izin hingga distribusi membutuhkan waktu setidaknya dua hingga tiga minggu, sementara Ramadan dan Lebaran semakin dekat.

Nada lebih keras disampaikan pengusaha hortikultura Husein Alamsyah. Dirinya menilai pengalihan kuota impor ke BUMN, khususnya melalui ID Food, berpotensi mematikan pelaku usaha swasta.

"Kalau memang mau dominasi, ya sekalian saja. Bunuh saja kami semua, cabut izin kami semua. Jangan caranya seperti ini, memangkas kami pelan-pelan," kata Husein dalam kesempatan sama.

Ia menegaskan pelaku usaha swasta selama ini membayar pajak dan pungutan yang sama dengan BUMN, sehingga berharap kebijakan diterapkan secara adil.

Sementara itu, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna mengungkapkan sebagian izin impor memang sudah terbit, namun hanya untuk segelintir perusahaan.

"Sudah ada yang keluar sekitar 11 perusahaan. Bahkan ada satu grup yang punya beberapa perusahaan, izinnya keluar semua. Sementara kami yang sudah puluhan tahun berusaha justru belum keluar dan tidak tahu apa tolak ukurnya," ujar Marina.

Dia menambahkan sebelumnya para pengusaha telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Pertanian. Pihaknya juga telah mengantongi rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian untuk impor daging sapi.

"Di sini (Kemendag) yang tidak mau menemui karena sesuai dengan aturan Kemendag yang baru tahun 2025 nomor 16 kalau tidak salah bahwa setelah masuk semua data diverifikasi itu 15 plus lima, sedangkan sekarang ini sudah melebihi 15 plus lima," ujar Marina.

Marina juga menyoroti minimnya pelibatan asosiasi dalam pembahasan Neraca Komoditas tahun ini. Menurutnya, alasan pengalihan kuota ke BUMN untuk stabilisasi harga tidak tercermin di lapangan.

"Hari ini yang menguasai satu grup. Harga di pasar bukan stabil, tapi naik. Kalau dibilang stabil, itu tidak sesuai fakta," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait dengan aksi mogok massal yang dilakukan pedagang sapi di wilayah Jabodetabek.

Kemendag menyatakan bahwa pedagang daging sapi yang melakukan aksi mogok berpeluang kembali berjualan setelah tuntutan mereka terkait harga acuan daging sapi dipenuhi.

Pedagang daging sapi Jabodetabek diketahui akan melakukan aksi mogok atau libur berjualan yang terhitung mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan berharap agar pedagang daging sapi dapat kembali berjualan dalam waktu dekat.

“Harapan kami begitu ya [berjualan mulai Jumat, 23 Januari 2026],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pasalnya, Iqbal menyampaikan pedagang daging sapi pada prinsipnya akan kembali berjualan apabila tuntutan mereka telah dipenuhi. Hal ini lantaran harga daging sapi yang dijual melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp140.000 per kilogram.

“Pedagang itu menginginkan menjual harga daging itu sesuai dengan harga acuan, makanya mereka berkonsultasi dengan PKH [Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan],” ujarnya.

Menurut Iqbal, kenaikan harga sapi disebabkan dua faktor yang memengaruhi dinamika harga, yakni dari sisi sapi hidup dan daging beku (frozen meat).

Meski demikian, Iqbal mengatakan pihaknya bersama Dirjen PKH telah menyampaikan kepada asosiasi pedagang bahwa harga daging sapi, baik daging beku maupun sapi hidup, telah sesuai dengan tuntutan pedagang.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan aksi mogok tersebut akan dilakukan di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.

“Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” ujar Wahyu dalam surat yang diterimaBisnis, Rabu (21/1/2026).

Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.

Selain itu, hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Ditjen PKH dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. Serta, penurunan daya beli masyarakat terhadap komoditas daging turut menjadi penyebab aksi ini.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa tingginya harga daging sapi berdampak pada bandar sapi potong dan pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek dan masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI sebagai organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyu meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk segera menstabilkan harga daging sapi.

“… segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM di hilirisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi menyatakan pihaknya akan menggelar aksi mogok berdagang sejalan dengan surat yang diedarkan APDI.

“Saya pribadi mengikuti sesuai surat edaran yang di sampaikan oleh pihak APDI. Besar kemungkinan anggota JAPPDI dan APDI kompak melakukan aksi libur tidak berdagang,” kata Asnawi kepadaBisnis.

Menurut Asnawi, ketika permasalahan di sektor perdagangan tidak memiliki titik temu, maka perlu aksi libur sebagai upaya merefleksikan diri.

“Jika usaha tetap ingin eksis dan terus berkesinambungan dan keberlanjutan mesti ada kebersamaan, baik sesama pelaku usaha besar, kecil dan pemerintah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang daging sapi se-Jabodetabek akan melakukan aksi mogok mulai besok, Kamis (22/1/2026) sampai dengan Minggu (24/1/2026).

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan aksi mogok ini akan dilakukan di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.

“Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Wahyu dalam surat yang diterimaBisnis, Rabu (21/1/2026).

Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.

Selain itu, Wahyu menyebut hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. Serta, penurunan daya beli masyarakat terhadap komoditas daging turut menjadi penyebab aksi ini.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa tingginya harga daging sapi berdampak pada bandar sapi potong dan pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek dan masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI sebagai organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyu meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk segera menstabilkan harga daging sapi.

“… segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM dihilirisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi menyatakan pihaknya akan menggelar aksi mogok berdagang sejalan dengan surat yang diedarkan APDI.

“Saya pribadi mengikuti sesuai surat edaran yang di sampaikan oleh pihak APDI. Besar kemungkinan anggota JAPPDI dan APDI kompak melakukan aksi libur tidak berdagang,” kata Asnawi kepadaBisnis.

Menurut Asnawi, ketika permasalahan di sektor perdagangan tidak memiliki titik temu, maka perlu aksi libur sebagai upaya merefleksikan diri.

“Jika usaha tetap ingin eksis dan terus berkesinambungan dan keberlanjutan mesti ada kebersamaan, baik sesama pelaku usaha besar, kecil dan pemerintah,” pungkasnya.

Jika menengok Panel Harga Bapanas pukul 14.47 WIB pada Rabu (21/1/2026), harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol Rp136.113 per kilogram. Secara nasional, harganya turun 2,78% dari harga acuan penjualan (HAP) Rp140.000 per kilogram. Sebaliknya, rata-rata harga sapi hidup di produsen merangkak tipis 0,40% atau Rp213 menjadi Rp53.023.