Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menahan harga daging sapi di tingkat konsumen di tengah kenaikan biaya produksi menggerus margin pelaku usaha tergerus, bahkan hingga merugi. Pengusaha berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada harga sapi hidup impor. Namun, pemerintah memastikan penyesuaian masih terbatas dan harga daging di pasar tetap terkendali.

Menurutnya, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

Zulhas menyampaikan pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,” ujarnya.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (Jappdi) Asnawi menyebut pelaku usaha justru menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Asnawi menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha sudah terjadi sejak intervensi pemerintah menjelang Ramadan, ketika harga acuan sapi hidup di tingkat feedloter ditetapkan maksimal Rp55.000 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut datang saat harga sudah mengalami lonjakan dari sebelumnya hanya berkisar Rp47.000–Rp48.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp8.000. Di sisi lain, pelaku usaha membeli sapi di atas harga acuan, sehingga importir di hulu telah menanggung kerugian sejak awal.

“Di hulu, mereka beli sudah US$3,8 dikali saat itu [kurs] Rp16.800. Mereka punya modal Rp63.840. Ketika itu, dia ditetapkan harus jual Rp55.000. Artinya dia harus menanggung rugi,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Tekanan berlanjut di tingkat rumah potong hewan (RPH). Asnawi menuturkan harga sapi hidup sekitar Rp57.000 per kilogram menghasilkan biaya karkas setara Rp114.000 per kilogram, sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah hanya Rp107.000. Kondisi ini membuat pelaku jagal merugi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat pengecer, yang harus menjual daging di kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, dengan modal riil sudah mencapai Rp133.000–Rp135.000 per kilogram dalam kondisi belum dipangkas lemak.

Asnawi menambahkan, disparitas harga semakin besar karena bagian lemak yang terpangkas hanya laku di kisaran Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga memperlebar kerugian. Secara keseluruhan, dia menyatakan pelaku usaha dari hulu hingga hilir mengalami kerugian beruntun sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tekanan biaya semakin berat akibat rendahnya rendemen karkas yang kini hanya sekitar 49%–50%, jauh di bawah asumsi ideal, serta tingginya biaya logistik, penyusutan bobot sapi, pakan, hingga operasional.

Berdasarkan kalkulasi Jappdi, harga pokok penjualan (HPP) daging telah mencapai sekitar Rp137.285 per kilogram, belum termasuk biaya tambahan seperti listrik, transportasi, dan tenaga kerja.

Mengacu struktur biaya tersebut, pelaku usaha menilai harga jual di tingkat konsumen seharusnya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram agar usaha tetap berkelanjutan.

“Sekarang ini kita jual rata-rata di Rp140.000 [per kilogram] minimal, tertinggi Rp150.000. Kalau daging secondary cut, prime cut, kita jualnya di atas Rp150.000, tertinggi Rp160.000 [per kilogram],” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pasokan sapi impor yang belum optimal. Menurutnya, realisasi impor masih jauh dari target sehingga dikhawatirkan hanya mampu menopang pasar dalam jangka pendek.

Untuk itu, Jappdi menilai perlu adanya penyesuaian harga yang lebih realistis serta kebijakan berbasis data dan melibatkan pelaku usaha, agar keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan industri tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengakui memanasnya konflik di Timur Tengah mulai merembet kepada kenaikan harga impor sapi hidup di tingkat produsen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah memengaruhi jalur distribusi dan logistik internasional, termasuk komoditas pangan impor.

“Memang ini walaupun jauh ya perangnya itu geopolitik, tapi memang memengaruhi transportasi. Oleh karena itu, juga beberapa pangan impor itu melakukan penyesuaian. Misalnya sapi, sapi hidup, tetapi masih dalam batas harga eceran tertinggi, hanya sedikit,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Zulhas menjelaskan, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

“Harga eceran tertinggi itu per kilonya Rp58.000 [per kg hidup] sapi hidup. Itu kira-kira berubah menjadi Rp1.000-an saja. Seribuan, penyesuaiannya seribuan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000-Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,”

Selain sapi, penyesuaian harga juga terjadi pada komoditas kerbau, yang mengalami kenaikan dari kisaran Rp80.000 per kg menjadi Rp90.000 per kg.

Sapi Impor Australia Terkerek

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengingatkan adanya tekanan kenaikan harga sapi impor dari Australia yang berpotensi mengganggu keseimbangan harga dan pasokan di dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

“Jadi feeder heifer itu per tanggal 20 April itu harganya sudah di US$4. Pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melebihi angka US$3,5. Sedangkan yang jantan, bakalan jantan sudah di angka US$4,56, dan kalau dibuat rata-rata US$4,32,” kata Makmun dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di YouTube Kemendagri, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Menurutnya, disparitas antara harga beli dan HAP ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang sulit, karena mereka harus menjual di bawah harga modal.

Untuk itu, dia menilai kondisi ini perlu segera direspons oleh pemerintah, khususnya melalui penyesuaian kebijakan harga agar tidak mengganggu stabilitas pasokan, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada impor seperti Jabodetabek.

“Ini ber-impactpada harga daging sapi di Jabodetabek. Kalau di luar Jawa kelihatannya masih lumayan aman ya, tetapi kalau yang mengandalkan sapi impor, wilayah khususnya Jabodetabek ini pasti akan mengalami lonjakan dari potret pembelian teman-teman yang ada,” terangnya.

Di sisi lain, Makmun juga memperingatkan tekanan harga yang terlalu tinggi tanpa penyesuaian kebijakan berisiko menurunkan minat impor dan berujung pada kelangkaan pasokan di dalam negeri.

“Kalau kita tekan, khawatirnya mereka tidak belanja, Pak, nanti malah kita kekurangan stok. Ini lebih berbahaya lagi kalau kemudian stoknya tidak ada karena mereka ditekan harus menjual dengan harga HAP yang ada saat ini,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga ayam dan telur mulai melandai di tingkat produsen pada pekan pertama Maret 2026. Namun, penurunan tersebut belum terjadi di tingkat konsumen sehingga pemerintah kini mengalihkan fokus ke arah rantai distribusi di bawah yang diduga terlalu panjang.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan secara rata-rata nasional harga telur ayam ras di tingkat produsen masih berada sedikit di atas harga acuan pembelian (HAP), yakni sekitar 2,20%.

Merujuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 (Perbadan 6/2024), HAP telur ayam ras di produsen ditetapkan di level Rp26.500 per kilogram, sedangkan di konsumen adalah Rp30.000 per kilogram.

Pada pekan pertama Maret 2026, harga telur ayam ras di tingkat produsen turun 0,64% menjadi Rp27.083 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya di level Rp27.257 per kilogram.

Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar konsumen sehingga pemerintah menilai perlu melakukan penguatan pengawasan pada rantai distribusi.

Data Kementan menunjukkan harga rata-rata telur di tingkat konsumen hanya turun sekitar 0,15% menjadi Rp32.650 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya Rp32.600 per kilogram.

“Artinya mata rantai ini betul-betul juga harus menjadi perhatian. Mestinya kan imbang, tapi ini jauh,” kata Makmun dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di YouTube Kemendagri, Senin (9/3/2026).

Padahal, lanjut dia, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para produsen telur di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra untuk mendorong harga kembali mendekati HAP.

Sebelumnya, harga telur sempat terdorong naik setelah beredarnya selebaran (flyer) yang mencantumkan harga Rp27.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat produsen ikut bergerak mengikuti angka tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam ras. Menurutnya, harga di tingkat produsen sebenarnya sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Secara rata-rata nasional, harga ayam di tingkat produsen bahkan telah berada di bawah HAP dengan penurunan sekitar 1,87% menjadi Rp24.363 per kilogram pada pekan pertama Maret 2026. Namun di tingkat konsumen, harga rerata mingguan karkas daging ayam ras hanya turun sekitar 0,95% menjadi Rp41.550 per kilogram.

Sebagai gambaran, HAP daging ayam ras di produsen adalah Rp25.000 per kilogram dan di konsumen ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

“Rantai distribusi dan di posisi pasar akhir yang selalu juga, apakah ini karena rantainya yang panjang, ada yang D1, D2, sehingga harga di konsumennya belum tertekan [turun],” ujarnya.

Selain ayam dan telur, Makmun mengatakan rerata harga mingguan sapi hidup di tingkat produsen masih berada di bawah HAP. Rata-rata harga sapi hidup tercatat sekitar Rp53.510 per kilogram atau sekitar 4,45% di bawah HAP.

Namun demikian, harga di tingkat konsumen justru mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pekan lalu meski masih berada di bawah acuan harga pemerintah. Rerata harganya berada di level Rp136.550 per kilogram.

“Di rantainya ini apakah ada kendala logistik atau memang banyak tangan, atau ada upaya mengambil keuntungan lebih di momen seperti saat ini,” ucapnya.

Kendati demikian, dia memastikan dari sisi pasokan, stok komoditas peternakan seperti ayam, telur, dan daging sapi secara nasional masih dalam kondisi aman.

Kementan juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu mengatasi kendala distribusi, terutama terkait logistik, agar pasokan dari daerah produsen dapat mengalir lancar ke wilayah konsumsi.

Bisnis.com, SURABAYA – Ketersediaan pasokan daging sapi di Surabaya, Jawa Timur dipastikan dalam kondisi aman jelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Hari Raya IdulFitri 2026/1447 H.

Direktur Utama Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda Fajar Arifianto Isnugroho menjelaskan pasokan daging dalam kondisi stabil. Pihaknya telah menjalankan sejumlah kebijakan strategis guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama bulan puasa.

Fajar juga membeberkan pihaknya bersama segenap mitra jagal juga telah melakukan koordinasi intensif guna membahas berbagai langkah antisipatif guna memastikan distribusi daging berjalan lancar di pasar-pasar.

"Pasokan sapi hidup saat ini dalam kondisi cukup dan terjaga. Ketersediaan ini penting agar harga daging tetap stabil dan kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga IdulFitri tahun ini masih dapat terpenuhi," ujar Fajar, Kamis (26/2/2026).

Ia juga menyatakan segenap proses pemotongan ditempuh sesuai standar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sehingga kualitas daging yang beredar di pasaran tetap terjamin.

“Masyarakat dapat memilih daging hasil pemotongan RPH Surabaya yang kualitasnya terjaga dengan harga yang tetap terjangkau,” tegasnya.

Berdasarkan pemantauan terbaru melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok Jawa Timur per hari ini, rata-rata harga komoditas daging di sejumlah pasar Surabaya terpantau stabil.

Secara rata-rata, harga daging sapi paha belakang di Pasar Wonokromo, Pasar Soponyono, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Keputran, dan Pasar Tambahrejo tercatat berada di angka Rp116.111 per kilogram.

Fajar mengungkapkan harga daging sapi jelang lebaran diprediksi akan meningkat tipis karena permintaan yang signifikan oleh masyarakat. Namun begitu, penyesuaian harga tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali.

“Jelang IdulFitri, diperkirakan terdapat penyesuaian bertahap sekitar Rp5.000 per kilogram. Namun demikian, penyesuaian ini dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, didukung oleh ketersediaan pasokan sapi hidup yang mencukupi sehingga stabilitas harga tetap terjaga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Fajar pun mengimbau masyarakat Kota Pahlawan untuk tidak risau ataupun melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). Dengan stok yang tersedia dan pola distribusi yang terpantau, suplai daging diharapkan tetap terkendali.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan. Tidak perlu melakukan pembelian berlebih karena suplai sapi hidup aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas Rumah Potong Hewan (RPH) maupun perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang menaikkan harga daging sapi secara tidak wajar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap ada pihak yang mencoba menaikkan harga daging di RPH. Jika terbukti melakukan hal itu, pemerintah siap mencabut izin mereka sehingga tidak boleh menjual daging.

Bahkan, Amran menyebutfeedloteryang tetap menyuplai juga berisiko kehilangan izin dan impor daging tahun depan dihentikan.

“Kalau kami dapat lagi [RPH yang mencoba menaikkan harga], aku tidak beri ampun. Saya cabut izinnya. Enggak boleh menjual daging. Kalau feedloter tetap supply, feedloter cabut izinnya. Tidak boleh impor tahun depan. Itu aku pastikan,” kata Amran saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Amran menekankan bahwa tindakan ini diambil karena masyarakat yang dirugikan akibat kenaikan harga, sementara pelaku bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga seenaknya.

“Kita yang dimarahi rakyat, dia yang enak-enak melakukan, menaikkan harga seenaknya. Ini kan harus diatur pemerintah,” lanjutnya.

Amran mengatakan pihaknya akan mengecek lebih lanjut terkait berapa banyak izin usaha RPH yang dicabut. Namun, dia menegaskan RPH nakal tidak dapat lagi menyalurkan daging, termasuk produk impor dari negara lain.

Sebelumnya,Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangantelah melaksanakan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya, Bekasi, dan RPH Dharma Jaya, Cakung, pada Minggu, 8 Februari 2026. Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi over faktur pada harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.

Adapun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang para pimpinan feedloter dan RPH untuk menghadiri rapat stabilisasi harga, menyusul adanya indikasi penjualan sapi hidup di tingkat RPH sebesar Rp56.500 per kilogram bobot hidup.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran pada malam yang sama.

Hasilnya, tiga feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya diketahui telah mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp55.000 per kilogram bobot hidup. Bahkan, salah satu feedloter tercatat menjual sapi dengan harga Rp55.500 per kilogram, atau masih di bawah batas Rp56.000 per kilogram.

Agung menekankan, disiplin harga ini penting untuk menjaga agar harga daging sapi di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

“Hal ini tentu akan menjaga harga daging sapi di pasar di bawah atau paling tidak itu di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 di mana harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperketat pengawasan harga sapi hidup di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Dia menyebut bahwa sebelumnya terdapat laporan di lapangan yang mengindikasikan penjualan di atas harga acuan maksimal yang ditetapkan pemerintah. Amran pun menegaskan kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum hari besar keagamaan.

Sebelumnya Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Polri, dinas yang membidangi perdagangan provinsi dan kabupaten/kota telah melaksanakan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung pada Minggu, 8 Februari 2026.

Dalam sidak tersebut terindikasi terdapat over faktur harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung mengundang para pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan RPH untuk hadir dalam rapat stabilisasi. Dalam suratnya, disebutkan adanya indikasi penjualan dengan harga Rp56.500 per kilogram bobot hidup di tingkat RPH.

“Dan kami pada malam itu juga langsung melakukan penelusuran dan hari ini kami memastikan lagi bahwa ke-3 feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya di atas harga yang ditetapkan pemerintah ini ternyata di harga feedloter-nya sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp55.000 per kilogram berat hidup bahkan ada salah satu feedloter itu menjualnya di RPH Rp55.500 (di bawah Rp56 ribu),” kata
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda.

Namun berdasarkan penelusuran di lapangan, harga Rp56.500 per kilogram bobot hidup tersebut bukan berasal dari feedloter, melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor.

Jika dari distributor diteruskan lagi ke pihak berikutnya, pemerintah menegaskan harga di RPH tetap harus mengacu pada kesepakatan, yakni Rp56.000 per kilogram bobot hidup.

Dia menekankan disiplin tersebut penting demi menjaga harga daging di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

“Hal ini tentu akan menjaga harga daging sapi di pasar di bawah atau paling tidak itu di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 di mana harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000,” kata Agung.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengunci harga sapi hidup di level Rp 55.000 per kilogram menjelang Ramadhan hingga Idulfitri 2026. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi rujukan transaksi antara pelaku usaha penggemukan sapi dengan rumah potong hewan.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan harga sapi hidup Rp 55.000 per kilogram berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar kesepakatan tersebut.

“Kami cek, masih di bawah HAP. Rp 55.000 per kilogram. HAP-nya Rp 56.000 per kilogram. Kalau saya temukan melanggar, izinnya saya cabut,” ujar Amran usai memimpin Rapat Koordinasi Jelang Ramadhan dan Idulfitri di Jakarta, dikutip Ahad (25/1/2026).

Ketentuan HAP daging ruminansia tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. HAP tingkat produsen sapi hidup ditetapkan pada kisaran Rp 56.000 hingga Rp 58.000 per kilogram. Sementara itu, HAP tingkat konsumen meliputi daging sapi segar paha depan Rp 130.000 per kilogram, paha belakang Rp 140.000 per kilogram, daging sapi paha depan beku Rp 105.000 per kilogram, serta daging kerbau beku Rp 80.000 per kilogram.

Amran menekankan kebijakan penguncian harga tersebut dijalankan atas mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis menjelang hari besar keagamaan nasional.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik,” ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian itu.

Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026 menunjukkan pasokan nasional mencukupi hingga Idulfitri. Stok awal tahun tercatat 41,7 ribu ton. Angka tersebut ditopang produksi dalam negeri serta hasil pemotongan sapi dan kerbau bakalan impor selama tiga bulan yang mencapai 125,2 ribu ton, ditambah estimasi realisasi impor Januari–Maret sebesar 18,5 ribu ton.

Dengan demikian, total ketersediaan daging sapi dan kerbau pada Januari hingga Maret 2026 diproyeksikan mencapai 185,4 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 179 ribu ton, sehingga menyisakan surplus sekitar 6,3 ribu ton.

Pergerakan harga di tingkat konsumen juga menunjukkan sinyal stabil. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah daerah yang mengalami penurunan harga daging sapi meningkat dari 13 daerah pada awal Januari menjadi 14 daerah hingga pekan ketiga Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengunci harga sapi hidup di level Rp 55.000 per kilogram menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi rujukan transaksi antara pelaku usaha penggemukan sapi dengan rumah potong hewan.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan harga sapi hidup Rp 55.000 per kilogram berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar kesepakatan tersebut.

“Kami cek, masih di bawah HAP. Rp 55.000 per kilogram. HAP-nya Rp 56.000 per kilogram. Kalau saya temukan melanggar, izinnya saya cabut,” ujar Amran usai memimpin Rapat Koordinasi Jelang Ramadan dan Idulfitri di Jakarta, dikutip Ahad (25/1/2026).

Ketentuan HAP daging ruminansia tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. HAP tingkat produsen sapi hidup ditetapkan pada kisaran Rp 56.000 hingga Rp 58.000 per kilogram. Sementara itu, HAP tingkat konsumen meliputi daging sapi segar paha depan Rp 130.000 per kilogram, paha belakang Rp 140.000 per kilogram, daging sapi paha depan beku Rp 105.000 per kilogram, serta daging kerbau beku Rp 80.000 per kilogram.

Amran menekankan kebijakan penguncian harga tersebut dijalankan atas mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis menjelang hari besar keagamaan nasional.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik,” ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian itu.

Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026 menunjukkan pasokan nasional mencukupi hingga Idulfitri. Stok awal tahun tercatat 41,7 ribu ton. Angka tersebut ditopang produksi dalam negeri serta hasil pemotongan sapi dan kerbau bakalan impor selama tiga bulan yang mencapai 125,2 ribu ton, ditambah estimasi realisasi impor Januari–Maret sebesar 18,5 ribu ton.

Dengan demikian, total ketersediaan daging sapi dan kerbau pada Januari hingga Maret 2026 diproyeksikan mencapai 185,4 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 179 ribu ton, sehingga menyisakan surplus sekitar 6,3 ribu ton.

Pergerakan harga di tingkat konsumen juga menunjukkan sinyal stabil. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah daerah yang mengalami penurunan harga daging sapi meningkat dari 13 daerah pada awal Januari menjadi 14 daerah hingga pekan ketiga Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek dipastikan kembali berdagang mulai Kamis (22/1/2026) malam ini, usai adanya instruksi dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (DPP Jappdi) yang diterimaBisnis, Ketua Umum DPP Jappdi Asnawi menginstruksikan seluruh anggotanya untuk kembali melakukan aktivitas pemotongan di rumah potong hewan (RPH) atau tempat pemotongan hewan (TPH) serta berdagang daging seperti biasa.

Adapun, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (22/1/2026) sore di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami meminta kepada seluruh anggota Jappdi sebagai pelaku usaha jagal dan pedagang daging se-Jabodetabek mulai malam hari ini [Kamis, 22 Januari 2026] dan seterusnya tidak ada lagi aksi mogok berjualan,” kata Asnawi dalam video singkat yang diterimaBisnis, Kamis (22/1/2026).

Asnawi juga menegaskan instruksi tersebut bersifat mandat organisasi dan wajib dijalankan oleh seluruh anggota Jappdi. Untuk itu, dia meminta agar seluruh Jappdi kembali beraktivitas mulai malam hari dan seterusnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan seluruh pelaku usaha se-Jabodetabek di rantai distribusi daging sapi diwajibkan kembali beroperasi dan menghentikan aksi mogok.

Selain itu, Jappdi juga menyampaikan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi, salah satunya terkait harga timbang hidup sapi di feedlot Rp55.000 per kilogram.

“Jika ada pengusaha feedlot yang memberikan harga timbang hidup di atas Rp55.000 [per kilogram] tersebut, silakan melaporkan kepada kami dengan bukti dan data yang lengkap untuk kami teruskan kepada Bapak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Adapun, rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda. Serta, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pimpinan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), pelaku usaha importir ternak ruminansia besar bakalan (feedloter), Ketua Umum Jappdi, dan Ketua Apdi.

Sebelumnya, dihubungi terpisah, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan kenaikan harga daging sapi sebenarnya telah diantisipasi sejak akhir Desember 2025. Namun, Abdullah menyebut tidak ada upaya bersama untuk menekan harga sapi hidup.

Kondisi tersebut, sambung dia, membuat harga terus meningkat dan berdampak pada sulitnya pedagang menjual daging lantaran konsumen mulai beralih ke komoditas lain. Situasi inilah yang mendorong adanya kesepakatan aksi mogok berdagang hingga Sabtu (24/1/2026).

Abdullah menjelaskan, Ikappi tetap mendorong pedagang untuk berjualan meskipun stok terbatas agar tidak kehilangan pelanggan. Dia juga berharap adanya upaya konkret dari pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi.

Menurutnya, dampak kenaikan harga sudah dirasakan sejak awal Januari 2026, terutama dari sisi penurunan permintaan. Konsumen disebut mulai beralih ke komoditas lain yang lebih terjangkau.

Bahkan, dia menyebut aksi mogok berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pedagang karena tidak adanya pemasukan.

“Ada peralihan pembelian daging, karena konsumen begitu lihat harga daging tinggi, mereka mengalihkan ke ayam, ke ikan, ke beberapa komoditas lain. Itu efeknya, dan pedagang pasti akan merugi,” kata Abdullah kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Abdullah menambahkan sebagian besar pedagang memilih mogok jual sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga sapi hidup yang berdampak langsung pada harga daging sapi di tingkat konsumen.

Selidiki Oknum

Mentan Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas oknum penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini seiring dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi yang terjadi se-Jabodetabek.

Amran menyatakan pihaknya telah langsung menindaklanjuti aksi mogok tersebut sejak Rabu (21/1/2026) malam. Berdasarkan laporan sementara, dia menyebut terdapat dugaan harga sapi darifeedloteratau pengusaha penggemukan dijual di atas harga yang ditetapkan.

“Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam [Rabu, 21 Januari 2026] langsung kami tindak lanjuti aksi mogok tadi. Katanya menurut laporan itu harga darifeedloter, dari itu penggemukan, itu di atas harga yang telah ditetapkan, dijualkan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahkan, Amran menegaskan tidak akan ragu mencabut izin impor bagi pelaku usaha yang terbukti bermain harga. Terlebih, dia menekankan kewenangan impor sapi bakalan berada di Kementan.

“Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main, aku yang cabut. Kenapa? Impornya sapi bakalan itu dari saya, aku pastikan cabut dan tidak akan saya berikan itu tegas, kalau coba-coba,” ujarnya.

Menurut Amran, pemerintah telah melayani kebutuhan pengusaha sapi bakalan dengan memberikan kuota impor hingga 700.000 ekor per tahun. Dia pun menyayangkan apabila kebijakan tersebut justru dimanfaatkan untuk merugikan masyarakat.

Untuk itu, Kementan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan memerintahkan pengecekan menyeluruh terhadap rantai distribusi sapi, mulai dari penggemukan hingga distributor.

“Kalau aku temukan dan kami langsung suruh cek mulai hari ini. Kalau aku temukan pasti 99% aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu, itu tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, Amran mengungkapkan berdasarkan pengakuan sementara, harga jual sapi masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Adapun, HPP sapi ditetapkan di kisaran Rp56.000 per kilogram, sementara harga jual masih sekitar Rp55.000 per kilogram.

“Aku beritahu, menurut pengakuan sementara, itu menjual di bawah HPP. Tetapi tidak sampai di situ, suruh cek siapa yang bermain, apakah penggemukannya, atau distributornya, atau siapa?” ujarnya.

Namun demikian, Amran memastikan telah tercapai kesepakatan agar pedagang daging sapi kembali berjalan. “Tadi malam sudah ketemu, sudah sepakat. Jual, jual lagi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan berharap agar pedagang daging sapi dapat kembali berjualan dalam waktu dekat.

Iqbal menyampaikan pedagang daging sapi pada prinsipnya akan kembali berjualan apabila tuntutan mereka telah dipenuhi. Hal ini lantaran harga daging sapi yang dijual melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp140.000 per kilogram.

“Pedagang itu menginginkan menjual harga daging itu sesuai dengan harga acuan, makanya mereka berkonsultasi dengan PKH [Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, kenaikan harga sapi disebabkan dua faktor yang memengaruhi dinamika harga, yakni dari sisi sapi hidup dan daging beku (frozen meat).

Meski demikian, Iqbal mengatakan pihaknya bersama Dirjen PKH telah menyampaikan kepada asosiasi pedagang bahwa harga daging sapi, baik daging beku maupun sapi hidup, telah sesuai dengan tuntutan pedagang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait dengan aksi mogok massal yang dilakukan pedagang sapi di wilayah Jabodetabek.

Kemendag menyatakan bahwa pedagang daging sapi yang melakukan aksi mogok berpeluang kembali berjualan setelah tuntutan mereka terkait harga acuan daging sapi dipenuhi.

Pedagang daging sapi Jabodetabek diketahui akan melakukan aksi mogok atau libur berjualan yang terhitung mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan berharap agar pedagang daging sapi dapat kembali berjualan dalam waktu dekat.

“Harapan kami begitu ya [berjualan mulai Jumat, 23 Januari 2026],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pasalnya, Iqbal menyampaikan pedagang daging sapi pada prinsipnya akan kembali berjualan apabila tuntutan mereka telah dipenuhi. Hal ini lantaran harga daging sapi yang dijual melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp140.000 per kilogram.

“Pedagang itu menginginkan menjual harga daging itu sesuai dengan harga acuan, makanya mereka berkonsultasi dengan PKH [Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan],” ujarnya.

Menurut Iqbal, kenaikan harga sapi disebabkan dua faktor yang memengaruhi dinamika harga, yakni dari sisi sapi hidup dan daging beku (frozen meat).

Meski demikian, Iqbal mengatakan pihaknya bersama Dirjen PKH telah menyampaikan kepada asosiasi pedagang bahwa harga daging sapi, baik daging beku maupun sapi hidup, telah sesuai dengan tuntutan pedagang.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan aksi mogok tersebut akan dilakukan di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.

“Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” ujar Wahyu dalam surat yang diterimaBisnis, Rabu (21/1/2026).

Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.

Selain itu, hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Ditjen PKH dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. Serta, penurunan daya beli masyarakat terhadap komoditas daging turut menjadi penyebab aksi ini.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa tingginya harga daging sapi berdampak pada bandar sapi potong dan pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek dan masyarakat menengah ke bawah.

“Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI sebagai organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyu meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk segera menstabilkan harga daging sapi.

“… segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM di hilirisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi menyatakan pihaknya akan menggelar aksi mogok berdagang sejalan dengan surat yang diedarkan APDI.

“Saya pribadi mengikuti sesuai surat edaran yang di sampaikan oleh pihak APDI. Besar kemungkinan anggota JAPPDI dan APDI kompak melakukan aksi libur tidak berdagang,” kata Asnawi kepadaBisnis.

Menurut Asnawi, ketika permasalahan di sektor perdagangan tidak memiliki titik temu, maka perlu aksi libur sebagai upaya merefleksikan diri.

“Jika usaha tetap ingin eksis dan terus berkesinambungan dan keberlanjutan mesti ada kebersamaan, baik sesama pelaku usaha besar, kecil dan pemerintah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mempermudah impor sapi hidup guna memenuhi kebutuhan daging nasional.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah (CPP) 2026 bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis pada hari ini, Senin (29/12/2025).

“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi [hidup], agar punya nilai tambah,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, apabila impor sapi hidup dioptimalkan, maka nilai tambah itu akan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, mendorong program penggemukan, hingga penyerapan bahan pakan seperti rumput.

Zulhas lantas melanjutkan bilamana opsi ini dipilih, maka pemerintah akan mengatur lebih lanjut perihal daging sapi beku impor.

Hal ini dilakukan agar pengadaan dari dua skema tersebut tetap seimbang. Pihaknya bakal melibatkan Perum Bulog untuk pengendalian stok dan harga.

“Yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya,” ujar Zulhas.

Selain daging, pihaknya juga menyinggung perihal rencana penguatan Perum Bulog untuk pengendalian komoditas beras, jagung, hingga minyak goreng. Namun, hal ini akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Indonesia masih mengimpor 30%–40% kebutuhan daging sapi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kondisi ini menunjukkan Indonesia perlu meningkatkan populasi dan produktivitas sapi lokal dalam negeri agar semakin mandiri dalam penyediaan daging sapi dan produk turunan.

“Kita masih mengimpor 30–40% kebutuhan daging sapi nasional, karena itu, peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal menjadi langkah penting,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).