Bisnis.com, MAKASSAR - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai memberikan tekanan pada sektor properti di daerah.

Kalla Land, salah satu pengembang properti terkemuka di Makassar, Sulawesi Selatan, mencatat adanya kenaikan biaya produksi perumahan hingga kisaran 8% akibat lonjakan harga bahan baku material.

Chief Operating Officer (COO) Kalla Land M. Natsir Mardan mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah pusat sempat menyatakan pelemahan rupiah belum berdampak masif secara nasional, realitas di lapangan menunjukkan adanya koreksi pada Harga Pokok Penjualan (HPP) akibat inflasi bahan bangunan.

"Pelemahan rupiah ini tentunya berpengaruh kepada kenaikan harga bahan. Kita pun juga untuk biaya produksi perumahan ini mengalami peningkatan, kurang lebih hampir 8% peningkatan harga-harga. Sehingga tentunya HPP-nya pun juga akan menambah," ujar Natsir kepada wartawan di Makassar, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Kalla Land mengaku belum mengambil keputusan untuk mengerek harga jual properti mereka dalam waktu dekat. Perusahaan masih melakukan kalkulasi mendalam untuk melihat perkembangan pasar ke depan.

Di sisi lain, tekanan kurs ini rupanya belum mengoreksi minat beli masyarakat di pasar baru secara signifikan. Natsir menegaskan bahwa performa penjualan perusahaan sejauh ini masih berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Ya, pasar baru sampai sejauh ini belum terlalu terasa. Kita masih on the track sesuai dengan target. Makanya harapannya mudah-mudahan tidak terlalu banyak penurunan minat dari pembelian masyarakat," tambahnya.

Optimisme Kalla Land untuk menjaga ritme pertumbuhan didorong oleh kokohnya fundamental ekonomi Sulawesi Selatan. Pada kuartal I/2026, ekonomi Sulsel tercatat mampu tumbuh di atas 6% secara tahunan (year-on-year), melaju di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia berharap momentum ekspansi bisnis properti di kawasan Indonesia Timur, khususnya Makassar, tetap terjaga kokoh hingga akhir tahun di tengah tantangan volatilitas nilai tukar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menahan harga daging sapi di tingkat konsumen di tengah kenaikan biaya produksi menggerus margin pelaku usaha tergerus, bahkan hingga merugi. Pengusaha berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada harga sapi hidup impor. Namun, pemerintah memastikan penyesuaian masih terbatas dan harga daging di pasar tetap terkendali.

Menurutnya, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

Zulhas menyampaikan pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,” ujarnya.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (Jappdi) Asnawi menyebut pelaku usaha justru menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Asnawi menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha sudah terjadi sejak intervensi pemerintah menjelang Ramadan, ketika harga acuan sapi hidup di tingkat feedloter ditetapkan maksimal Rp55.000 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut datang saat harga sudah mengalami lonjakan dari sebelumnya hanya berkisar Rp47.000–Rp48.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp8.000. Di sisi lain, pelaku usaha membeli sapi di atas harga acuan, sehingga importir di hulu telah menanggung kerugian sejak awal.

“Di hulu, mereka beli sudah US$3,8 dikali saat itu [kurs] Rp16.800. Mereka punya modal Rp63.840. Ketika itu, dia ditetapkan harus jual Rp55.000. Artinya dia harus menanggung rugi,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Tekanan berlanjut di tingkat rumah potong hewan (RPH). Asnawi menuturkan harga sapi hidup sekitar Rp57.000 per kilogram menghasilkan biaya karkas setara Rp114.000 per kilogram, sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah hanya Rp107.000. Kondisi ini membuat pelaku jagal merugi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat pengecer, yang harus menjual daging di kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, dengan modal riil sudah mencapai Rp133.000–Rp135.000 per kilogram dalam kondisi belum dipangkas lemak.

Asnawi menambahkan, disparitas harga semakin besar karena bagian lemak yang terpangkas hanya laku di kisaran Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga memperlebar kerugian. Secara keseluruhan, dia menyatakan pelaku usaha dari hulu hingga hilir mengalami kerugian beruntun sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tekanan biaya semakin berat akibat rendahnya rendemen karkas yang kini hanya sekitar 49%–50%, jauh di bawah asumsi ideal, serta tingginya biaya logistik, penyusutan bobot sapi, pakan, hingga operasional.

Berdasarkan kalkulasi Jappdi, harga pokok penjualan (HPP) daging telah mencapai sekitar Rp137.285 per kilogram, belum termasuk biaya tambahan seperti listrik, transportasi, dan tenaga kerja.

Mengacu struktur biaya tersebut, pelaku usaha menilai harga jual di tingkat konsumen seharusnya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram agar usaha tetap berkelanjutan.

“Sekarang ini kita jual rata-rata di Rp140.000 [per kilogram] minimal, tertinggi Rp150.000. Kalau daging secondary cut, prime cut, kita jualnya di atas Rp150.000, tertinggi Rp160.000 [per kilogram],” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pasokan sapi impor yang belum optimal. Menurutnya, realisasi impor masih jauh dari target sehingga dikhawatirkan hanya mampu menopang pasar dalam jangka pendek.

Untuk itu, Jappdi menilai perlu adanya penyesuaian harga yang lebih realistis serta kebijakan berbasis data dan melibatkan pelaku usaha, agar keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan industri tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tak kunjung diumumkan pemerintah dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa ketidakpastian itu berkaitan dengan penghitungan anggaran perusahaan untuk 2026, terutama biaya tenaga kerja (labor cost) hingga harga pokok penjualan (HPP).

“Ini yang menjadi persoalan serius buat perusahaan kalau dalam perencanaan anggarannya tidak selesai karena belum ada kepastian [kenaikan UMP],” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa pengusaha saat ini hanya bisa merencanakan anggaran operasional tahun depan berdasarkan perkiraan persentase kenaikan UMP.

Menurutnya, hal ini memiliki risiko bahwa angka yang ditetapkan pemerintah nantinya terlampau jauh dengan perkiraan pengusaha. Produk perusahaan berpotensi kurang kompetitif karena ada sejumlah aspek yang harus kembali diperhitungkan.

“Jadi dampaknya untuk pengusaha sangat berat, yaitu dia tidak bisa memastikan berapa kenaikan labor cost yang kaitannya juga dengan harga pokok penjualan. Kalau terlalu tinggi, nanti kompetitifnya rendah,” ujar Timboel.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

KOMPAS.com – Dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku usaha dagang dan manufaktur, memahami cara menghitung harga pokok penjualan (HPP) merupakan hal yang sangat penting. HPP berperan besar dalam menentukan keuntungan (profit) dan strategi penetapan harga jual suatu produk.

Tanpa perhitungan HPP yang akurat, perusahaan bisa salah menilai kinerja keuangannya, bahkan berisiko menetapkan harga jual yang tidak realistis.

Mengutip Buku Akuntansi Pajak yang ditulis Johar Arifin, HPP adalah salah satu komponen pokok dalam perhitungan suatau usaha disebut untung atau rugi.

HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dan menyiapkan barang yang akan dijual selama periode tertentu.

Bagi perusahaan dagang, HPP mencakup biaya pembelian barang dagangan dari pemasok, sedangkan bagi perusahaan manufaktur, HPP meliputi seluruh biaya produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik.

Dengan mengetahui HPP, perusahaan dapat menghitung laba kotor dengan cara mengurangkan HPP dari total penjualan. Karena itu, HPP menjadi salah satu elemen utama dalam laporan laba rugi. Lalu bagaimana mencari HPP?

Rumus menghitung harga pokok penjualan

Untuk menghitung harga pokok penjualan, ada beberapa komponen utama yang perlu diketahui. Berikut penjelasannya:

Persediaan awal barang dagang: Adalah nilai barang dagang yang tersedia di awal periode akuntansi dan siap dijual. Data ini biasanya diambil dari neraca akhir periode sebelumnya.

Pembelian bersih: Merupakan total pembelian barang dagang selama periode berjalan, setelah dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, serta ditambah biaya tambahan seperti ongkos angkut.

Persediaan akhir barang dagang: Salah satu langkah dalam menghitung HPP adalah menentukan persediaan akhir. Nilai barang dagangan yang masih tersisa di akhir periode dan belum terjual. Nilai persediaan akhir akan dikurangkan dalam perhitungan HPP karena belum menjadi bagian dari penjualan periode tersebut.

Rumus menghitung harga pokok penjualan:

HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih - Persediaan Akhir

Atau, dalam bentuk langkah perhitungan:

• Tentukan nilai persediaan awal pada awal periode.
• Hitung total pembelian bersih selama periode berjalan.
• Kurangi hasil penjumlahan tersebut dengan nilai persediaan akhir di akhir periode.

Hasil akhirnya merupakan harga pokok penjualan, yaitu total biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk barang yang telah dijual.

Contoh menghitung harga pokok penjualan

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana menghitung harga pokok penjualan:

Sebuah toko elektronik memiliki data keuangan sebagai berikut:

• Persediaan awal: Rp 60.000.000
• Pembelian barang selama periode: Rp 250.000.000
• Retur pembelian: Rp 10.000.000
• Biaya angkut pembelian: Rp 5.000.000
• Persediaan akhir: Rp 55.000.000

Langkah-langkah perhitungannya:

Hitung pembelian bersih

250.000.000 + 5.000.000 - 10.000.000 = 245.000.000

Maka untuk mencari HPP:

Rp 60.000.000 + 245.000.000 - 55.000.000

Jadi, HPP toko elektronik tersebut sebesar Rp 250 juta.

Apabila total penjualan selama periode tersebut adalah Rp 320 juta, maka laba kotor dapat dihitung sebagai berikut:

• Laba Kotor = Penjualan Bersih - HPP
• Laba kotor = 320.000.000 - 250.000.000 = Rp 70.000.000

HPP memiliki hubungan langsung dengan laba kotor dan laba bersih perusahaan. Jika HPP meningkat tetapi harga jual tetap, maka laba kotor akan menurun. Sebaliknya, jika perusahaan berhasil menekan HPP tanpa menurunkan kualitas produk, maka margin laba akan meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah tengah mengkaji aturan soal pembatasan impor barang asal China dengan harga sangat murah, sehingga berisiko mengganggu persaingan pasar dalam negeri.

“Step selanjutnya kami mau bicara mengenai impor barang-barang China yang baru-baru itu tuh [mau kita batasi]. Yang ngawur-ngawur harganya itu,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Maman menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan harga pokok penjualan (HPP). Menurutnya, sejumlah barang dari China dijual dengan harga sangat murah, yakni berkisar Rp3.000–Rp4.000. Dia menyebut pemerintah masih mengkaji skema pengaturannya, termasuk kemungkinan menetapkan harga minimum bagi barang impor.

“Nanti kami lihat. Makanya saya belum berani bicara lebih jauh,” kata Maman.

Sebelumnya, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan pakaian bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Perwakilan yang hadir antara lain Shopee, TikTok Shop by Tokopedia, dan Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan, dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan lain. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto menyampaikan bahwa para anggota idEA berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Permendag 31/2023.

“Di mana pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian impor ilegal ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, sejak Maret 2023 seluruh anggota idEA telah melakukan berbagai langkah untuk membantu pemerintah menekan penjualan produk yang dilarang, termasuk pakaian bekas impor.

Melalui koordinasi yang dilakukan hari ini, lanjut Hilmi, para pihak sepakat untuk memperketat pengawasan dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Dalam catatanBisnis.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengingatkan para pedagang pakaian bekas atauthriftingagar tidak melakukan impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali industri tekstil nasional. Karena itu, ia berencana menindak tegas para importirbalpresatau pakaian bekas yang dikemas dalam karung padat.

Bahkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan memasukkan para importirbalpreske dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” kata Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).