JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi untuk menaikkan patokan harga batu bara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Price Obligation (DPO) yang saat ini berada di level USD70 per ton. Termasuk untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Kebijakan ini ditujukan untuk pasokan batu bara ke PLN. Dimana biaya operasional penambangan batu bara kini sudah menyentuh 8%-12% yang dinilai membebani pengusaha. Kebijakan DPO tersebut tercatat stagnan sejak pertama kali diterapkan pada 2018. Regulasi ini berjalan beriringan dengan ketentuan DM) yang mewajibkan para produsen menyisihkan 25% dari total hasil produksi batu bara mereka untuk pasar lokal.

Bahlil Mengakui Pembangkit PLN Kekurangan Suplai Batu Bara Medium



Menurut Bahlil, regulasi yang belum pernah mengalami pembaruan selama delapan tahun terakhir ini kian membebani para pelaku usaha pertambangan. Pasalnya mereka harus menghadapi kenaikan rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk memperoleh satu ton batu bara, khususnya pada jenis batu bara berkalori menengah atau 5.200 kcal/kg GAR.

"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya udah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah," ungkapnya saat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Bahlil memaparkan, bahwa langkah penyesuaian ini krusial dilakukan agar para kontraktor tambang terhindar dari kerugian dan tetap bergairah menyuplai pasar domestik. Terutama saat harga batu bara di pasar global sedang melambung tinggi.

Kendati demikian, Ia memastikan aspek beban biaya yang ditanggung PLN tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah. "Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," jelas Bahlil.

China dan India Kurangi Impor Batu Bara Indonesia, Ini Penyebabnya



Untuk mengatasi masalah operasional, Bahlil berencana menginisiasi pembentukan tim khusus pengadaan batu bara kalori sedang untuk kebutuhan PLN. Langkah ini diambil usai ia mengonfirmasi adanya hambatan dalam rantai pasok batu bara kalori menengah ke pembangkit listrik PLN.

"Dibutuhkan kolaborasi kerja sama dan transparansi, termasuk harga ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral, karena apa? PLN itu kan disubsidi di hulu, di batu bara sama gas, gasnya kan dapat HGBT itu di hulunya, kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," tutur Bahlil.

Di samping menjaga keandalan pasokan energi primer, fokus kementerian juga tertuju pada skema pembayaran subsidi dan dana kompensasi. Penataan ini bertujuan menjaga kesehatan neraca keuangan PLN agar tetap stabil di tengah pembengkakan belanja operasional atau operational expenditure (OPEX).

"Kalau cost lebih, itu nanti PLN mendapatkan 7 persen dari OPEX, jadi semakin tinggi OPEX-nya, itu semakin membebani keuangan negara. Nah dalam rangka bagaimana meminimalisasi OPEX-nya, maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional," jelasnya.

Sebelumnya pula, politisi Golkar itu tidak membantah adanya hambatan pada hari operasi pembangkit milik PT PLN yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah.

"Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah menahan harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat mulai memunculkan tekanan berlapis di sisi hulu, dari produsen hingga petani, seiring lonjakan biaya produksi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan harga acuan.

Di satu sisi, pemerintah meminta pelaku usaha tidak menaikkan harga, bahkan mengancam penindakan hukum atas pelanggaran harga eceran tertinggi. Di sisi lain, struktur biaya di lapangan berubah signifikan akibat kenaikan bahan baku, logistik, hingga energi.

Kondisi ini memunculkan anomali harga yang kian sulit dijelaskan secara sederhana sebagai persoalan pasokan.

Fenomena tersebut terlihat pada komoditas minyak goreng rakyat Minyakita. Meski pasokan crude palm oil domestik melimpah hingga 5,7 juta ton, harga di pasar justru melonjak ke kisaran Rp20.000–Rp22.000 per liter, jauh di atas HET Rp15.700 per liter.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menilai lonjakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, produksi yang ada saat ini cukup, dan bahan baku dalam kondisi aman.

“Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi soal distribusi yang tidak dikendalikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, dikutip Senin (27/4/2026).

Dia menegaskan produsen tidak boleh lepas tangan atas distribusi produknya. Produsen diminta ikut bertanggungjawab.

“Ini produk mereka, mereka yang harus bertanggung jawab penuh sampai ke tangan konsumen. Kalau ada distributor yang bermain harga, tindak. Cabut. Jangan diberi ruang,” katanya.

Namun, tekanan tidak hanya terjadi di sektor minyak goreng. Kebijakan harga acuan juga mulai menekan komoditas lain, termasuk daging sapi.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga acuan pembelian sapi hidup di tingkat produsen menjadi Rp59.000 per kilogram. Sementara itu, harga jual daging di konsumen tetap ditahan pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

Kerugian Rantai Pasok

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai kombinasi kebijakan tersebut berisiko memicu kerugian di sepanjang rantai pasok.

Dia menyebut situasi ini sebagai dilema struktural antara menjaga harga konsumen dan keberlanjutan usaha.

“Kalau itu sehari, dua hari, seminggu, sebulan mungkin ya. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, ya tahu sendiri, lama-lama kan jebol,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi telah turut mendorong lonjakan biaya transportasi, produksi, hingga kemasan. Perubahan struktur ongkos tersebut tidak tercermin dalam harga acuan yang masih mengacu pada kondisi lama.

Khudori juga menyoroti pendekatan penegakan hukum yang dinilai berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

“Kalau acuan itu tidak diikuti oleh pelaku usaha, mereka didatangi oleh aparat penegak hukum. Ini membuat pelaku usaha ketakutan, padahal yang mereka jual barang legal,” ujarnya.

Tekanan tersebut bahkan mulai berdampak pada keputusan bisnis. Sejumlah pelaku usaha disebut mempertimbangkan menghentikan pasokan ke ritel modern karena harga jual tidak menutup biaya produksi.

“Kalau mereka masuk, itu rugi,” katanya.

Jika kondisi ini berlanjut, Khudori memperingatkan potensi berkurangnya pasokan di pasar modern. Produk yang tersedia bisa terbatas pada beras program pemerintah atau beras khusus yang belum tentu sesuai preferensi konsumen.

Efisiensi yang dilakukan pelaku usaha untuk bertahan juga berpotensi menurunkan kualitas produk. Khudori menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan bersifat temporer.

“Mestinya dalam jangka pendek sesuaikan acuan. Kalau situasi berubah, bisa diubah lagi,” katanya.

Dia juga menyoroti dasar hukum pengaturan harga yang dinilai tidak sepenuhnya mengikat pelaku usaha swasta. “Penetapan harga itu hanya berlaku untuk pemerintah, tidak mengikat swasta,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan serupa juga terjadi di tingkat petani, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia Kusnan menyebut harga cabai masih berfluktuasi di kisaran Rp64.000 per kilogram di tingkat konsumen, setelah sempat menyentuh Rp75.000–Rp85.000 per kilogram. Namun, disparitas harga antara petani dan konsumen masih lebar.

“Kalau di pasar akhir Rp64.000 per kilogram, di tingkat petani mungkin hanya Rp32.000–Rp35.000 per kilogram,” ujarnya.

Margin tersebut tidak dinikmati petani, melainkan terserap dalam rantai distribusi dan biaya logistik.

Kusnan menjelaskan tekanan terhadap petani berasal dari cuaca ekstrem yang meningkatkan biaya produksi hingga 30%, kenaikan harga pupuk dan pestisida, serta lemahnya posisi tawar akibat ketergantungan pada tengkulak.

“Tengkulak masih memegang peran dominan karena menyediakan kepastian serapan dan modal instan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menahan harga daging sapi di tingkat konsumen di tengah kenaikan biaya produksi menggerus margin pelaku usaha tergerus, bahkan hingga merugi. Pengusaha berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada harga sapi hidup impor. Namun, pemerintah memastikan penyesuaian masih terbatas dan harga daging di pasar tetap terkendali.

Menurutnya, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

Zulhas menyampaikan pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,” ujarnya.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (Jappdi) Asnawi menyebut pelaku usaha justru menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Asnawi menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha sudah terjadi sejak intervensi pemerintah menjelang Ramadan, ketika harga acuan sapi hidup di tingkat feedloter ditetapkan maksimal Rp55.000 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut datang saat harga sudah mengalami lonjakan dari sebelumnya hanya berkisar Rp47.000–Rp48.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp8.000. Di sisi lain, pelaku usaha membeli sapi di atas harga acuan, sehingga importir di hulu telah menanggung kerugian sejak awal.

“Di hulu, mereka beli sudah US$3,8 dikali saat itu [kurs] Rp16.800. Mereka punya modal Rp63.840. Ketika itu, dia ditetapkan harus jual Rp55.000. Artinya dia harus menanggung rugi,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Tekanan berlanjut di tingkat rumah potong hewan (RPH). Asnawi menuturkan harga sapi hidup sekitar Rp57.000 per kilogram menghasilkan biaya karkas setara Rp114.000 per kilogram, sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah hanya Rp107.000. Kondisi ini membuat pelaku jagal merugi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat pengecer, yang harus menjual daging di kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, dengan modal riil sudah mencapai Rp133.000–Rp135.000 per kilogram dalam kondisi belum dipangkas lemak.

Asnawi menambahkan, disparitas harga semakin besar karena bagian lemak yang terpangkas hanya laku di kisaran Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga memperlebar kerugian. Secara keseluruhan, dia menyatakan pelaku usaha dari hulu hingga hilir mengalami kerugian beruntun sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tekanan biaya semakin berat akibat rendahnya rendemen karkas yang kini hanya sekitar 49%–50%, jauh di bawah asumsi ideal, serta tingginya biaya logistik, penyusutan bobot sapi, pakan, hingga operasional.

Berdasarkan kalkulasi Jappdi, harga pokok penjualan (HPP) daging telah mencapai sekitar Rp137.285 per kilogram, belum termasuk biaya tambahan seperti listrik, transportasi, dan tenaga kerja.

Mengacu struktur biaya tersebut, pelaku usaha menilai harga jual di tingkat konsumen seharusnya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram agar usaha tetap berkelanjutan.

“Sekarang ini kita jual rata-rata di Rp140.000 [per kilogram] minimal, tertinggi Rp150.000. Kalau daging secondary cut, prime cut, kita jualnya di atas Rp150.000, tertinggi Rp160.000 [per kilogram],” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pasokan sapi impor yang belum optimal. Menurutnya, realisasi impor masih jauh dari target sehingga dikhawatirkan hanya mampu menopang pasar dalam jangka pendek.

Untuk itu, Jappdi menilai perlu adanya penyesuaian harga yang lebih realistis serta kebijakan berbasis data dan melibatkan pelaku usaha, agar keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan industri tetap terjaga.

Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta distributor dan importir kedelai mematuhi Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah guna menjaga stabilitas pasokan serta melindungi konsumen.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah terus berkoordinasi intensif dengan importir kedelai guna menekan kenaikan harga sehingga tidak membebani pengrajin tahu dan tempe.

"Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir. Bagaimana kondisinya saat ini, artinya naiknya tapi masih tidak terlalu signifikan dan dalam kategori sangat wajar. Namun demikian, secara ketentuan harga saat ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ketut menyebutkan dalam data harga kedelai per 13 April yang diolah Bapanas berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai di DKI Jakarta paling tinggi mencapai Rp11.000 per kilogram (kg). Sedangkan terendah mencapai Rp10.500 per kg.

"Secara keseluruhan, rata-rata harga kedelai di regional Jawa berada di angka Rp10.555 per kg," jelasnya.

Selanjutnya untuk regional Sumatera terpantau fluktuasi dengan rata-rata harga Rp11.450 per kg. Lalu rata-rata di regional Sulawesi mencapai di Rp11.113 per kg. Sementara di Bali-NTB dan Kalimantan masing-masing berada di Rp10.550 per kg dan 10.908 per kg.

"Namun sebenarnya kondisi harga kedelai di pengrajin tahu tempe ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," ujar Ketut.

Adapun ketentuan harga kedelai telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. HAP di tingkat konsumen atau pengrajin tahu dan tempe maksimal Rp11.400 per kg untuk kedelai lokal. Sementara HAP kedelai impor maksimal di Rp12.000 per kg dengan asumsi harga kedelai di tingkat importir Rp11.500 per kg.

Ia juga memastikan kepada para importir agar mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak menaikkan harga melebihi batas yang ditentukan.

Pihaknya menegaskan kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran, termasuk pencabutan izin distributor hingga penahanan izin importir jika ditemukan praktik harga yang tidak wajar.

"Bapak Kepala Bapanas sangat tegas. Jadi kalau ada yang melebihi ketidakwajaran, kami bisa mencabut izin distributor, menahan izin importir," tegasnya.

Ia juga menjelaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga kedelai sampai di tingkat pengrajin tahu dan tempe. Apabila harga kedelai telah melampaui HAP tingkat konsumen Rp12.000 per kg, maka pemerintah akan melakukan intervensi.

"Tatkala melewati Rp12.000 per kg, pemerintah akan melakukan intervensi. Sekali lagi, kita jaga bareng," imbuh Ketut.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kepada para importir kedelai untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.

Ia meminta pelaku usaha tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya pengrajin tahu dan tempe, agar kenaikan harga tidak menekan kelompok yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum bagi para importir untuk berkontribusi positif dengan menjaga keseimbangan harga demi kepentingan nasional serta mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Diketahui, dalam Proyeksi Neraca Pangan Kedelai Tahun 2026 yang dikelola Bapanas, proyeksi produksi kedelai dalam negeri setahun ini diestimasikan di angka 277,5 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi kedelai setahun mencapai 2,74 juta ton yang mayoritas untuk kebutuhan pengrajin tahu dan tempe nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

harga daging sapi di beberapa pasar yang disebut melampaui HAP di tingkat konsumen, itu jenis daging sapi kualitas super

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan daging sapi di tingkat konsumen yang dijual di pasaran saat ini masih sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah, menyusul adanya kabar bahwa komoditas itu mengalami kenaikan harga.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan mengatakan informasi harga daging sapi yang disebut melampaui HAP di sejumlah pasar umumnya merujuk pada daging sapi kualitas super tanpa lapisan lemak.

"Kabar mengenai harga daging sapi di beberapa pasar yang disebut melampaui HAP di tingkat konsumen, itu jenis daging sapi kualitas super," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan ketentuan HAP daging sapi yang diatur Bapanas merujuk pada daging sapi kualitas standar yang masih ada sedikit tempelan lemak. Bukan daging sapi polosan.

"Keluar lagi (berita) harganya (daging sapi) Rp160.000 per kilogram. Nah mereka sebut naik, walaupun mereka menyebut super. Jadi yang Rp160.000 itu adalah yang (kualitas) super. Kita tidak atur," tegas Ketut.

Menurut Ketut, sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, HAP di tingkat konsumen untuk daging sapi dalam rentang harga Rp105.000 sampai Rp140.000 per kg.

Untuk paha belakang segar maksimal di Rp140.000 per kg, paha depan segar Rp130.000 per kg, dan paha depan beku di Rp105.000 per kg.

"Yang pemerintah atur adalah harga daging sapi yang standar, yaitu paha belakang yang masih sedikit ada lemaknya, yang bukan daging polos, itu maksimal harganya Rp 140.000. Jadi tolong Satgas Saber di daerah agar dapat ditunjukkan ke masyarakat bahwa harga daging sapi yang Rp140.000, itu memang ada," tambah Ketut.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memperketat pengawasan ke seluruh lini pasar agar harga-harga pangan tidak berfluktuasi terlalu jauh.

"Pengawasan digencarkan karena kita punya waktu krusial. Minggu ini adalah krusial sekali. Besok, lusa, kemudian Sabtu, Minggu, Senin, sampai hari Rabu, itu puncak-puncaknya yang akan terjadi kenaikan permintaan," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu pertama Maret 2026, komoditas daging sapi dilaporkan terjadi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada 90 kabupaten/kota. Namun setelah dibedah, sebagian besar harga masih berada dalam koridor HAP tingkat konsumen.

"Setelah kita bedah kembali, ternyata 32 daerah di atas harga, kemudian 58 daerah di bawah harga. Artinya, sebenarnya daerah yang di atas harga itu bisa kita kendalikan," tambah Ketut.

Kaposko Satgas Pangan Polri Brigjen Polisi Zain Dwi Nugroho mengungkapkan secara nasional jumlah provinsi dengan IPH yang alami kenaikan harga mulai menurun. Kendati demikian, Satgas Saber Pelanggaran Pangan akan terus menggencarkan pemantauan.

"Dari IPH, minggu pertama Maret dibandingkan minggu keempat Februari 2026, mengalami penurunan dari 26 provinsi pada minggu keempat Februari 2026 menjadi 23 provinsi pada minggu pertama Maret 2026 atau turun tiga provinsi," katanya.

"Ini termasuk dampak dari kegiatan pemantauan yang kita melakukan, sehingga dapat terjadi penurunan," tambah Zain.

Bapanas mencatat selama periode 5 Februari sampai 11 Maret telah terlaksana 47.217 kegiatan pemantauan. Satgas Saber Pelanggaran Pangan telah mengeluarkan 705 surat teguran, koordinasi pengisian stok kosong 1.494 giat, rekomendasi cabut izin usaha 2 giat, dan rekomendasi cabut izin edar 4 giat serta penegakan hukum sampai 6 giat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan dan komoditas di dalam negeri diprediksi mengalami kenaikan menjelang lebaran. Operasi pasar dilakukan untuk meredam kondisi tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat potensi lonjakan harga pada komoditas cabai rawit dan telur ayam menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas tersebut perlu menjadi fokus pengendalian inflasi daerah karena permintaannya biasanya meningkat menjelang Lebaran.

Di sisi lain, Amalia menuturkan telur ayam ras menjadi komoditas yang paling perlu diwaspadai menjelang Lebaran.

BPS mencatat harga rata-rata nasional telur ayam ras pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp32.475 per kilogram dan tertinggi di level Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan 210 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga.

Amalia menjelaskan di sejumlah daerah harga telur ayam ras bahkan sudah jauh melampaui harga acuan penjualan (HAP). Di Buton Utara, misalnya, harga telur ayam ras mencapai sekitar Rp37.293 per kilogram atau 24,31% di atas HAP dengan kenaikan IPH 14,69%.

Selain telur ayam ras, cabai rawit juga masih menjadi perhatian karena harganya masih tinggi secara nasional. BPS mencatat harga rata-rata cabai rawit mencapai Rp71.429 per kilogram pada pekan pertama Maret 2026.

BPS mencatat cabai rawit mengalami kenaikan IPH di 49,17% wilayah dengan harga tertinggi mencapai Rp200.000 per kilogram di Kabupaten Nduga.

Sementara itu, harga daging ayam ras secara nasional juga telah berada di atas HAP dengan rata-rata mencapai Rp41.181 per kilogram. BPS mencatat daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 48,99% wilayah dengan harga tertinggi Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

Di sisi lain, bawang merah secara nasional mulai menunjukkan tren penurunan meskipun masih sedikit berada di atas HAP Rp41.500 per kilogram atau dibanderol Rp41.906 per kilogram. Komoditas ini terpantau mengalami penurunan IPH di 41,67% wilayah di Indonesia.

Lebih lanjut, BPS mencatat harga minyak goreng relatif stabil dan cenderung menurun. Secara nasional, harga rata-rata minyak goreng dengan kualitas curah, premium, dan Minyakita turun 0,40% menjadi Rp19.319 per liter.

Untuk Minyakita, rata-rata harganya adalah Rp16.441 per liter atau turun 1,64% dibandingkan Februari 2026, meski masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Operasi Pasar

Sementara itu, untuk meredam harga sejumlah komoditas yang melambung, Kementerian Pertanian berencana melakukan operasi pasar cabai dan bawang merah di 20 titik di Jakarta.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Muhammad Agung Sunusi mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan komoditas hortikultura tetap tersedia bagi masyarakat.

“Kami akan melakukan aksi cabai dan bawang merah harga terjangkau, yang kami mulai titiknya nanti, kurang lebih insya Allah di 20 titik Pasar Pemantauan SP2KP atau Info Pangan gerai Perumda Pasar Jaya,” kata Agung dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/3/2026).

Nantinya, cabai dan bawang merah tersebut akan dijual dalam kemasan dengan volume sekitar 300–500 kilogram per hari dengan harga terjangkau. Kegiatan ini berlangsung pada 10–19 Maret 2026 di Toko Tani Modern, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta di 20 titik pasar pemantauan SP2KP atau Info Pangan di gerai Perumda Pasar Jaya.

Agung menjelaskan operasi pasar ini juga bertujuan memperpendek rantai distribusi sehingga harga komoditas hortikultura dapat lebih terjangkau bagi konsumen.

Di sisi lain, Agung juga memastikan ketersediaan berbagai komoditas pangan strategis nasional dalam kondisi aman menghadapi Lebaran 2026, mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, daging sapi, telur, gula, hingga minyak goreng.

Untuk mendukung stabilitas pasokan, pemerintah juga mendorong distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan serta memperkuat kerja sama antar daerah.

Berdasarkan data Kementan, produksi cabai dan bawang merah dari sejumlah sentra utama masih cukup besar.

Untuk cabai rawit merah, berdasarkan monitoring pada 1 Maret 2026, produksi di Blitar mencapai sekitar 2.000 hektare yang tersebar di tiga kecamatan yakni Panggungrejo, Binangun, dan Wates.

Agung menjelaskan produksi dari wilayah ini menjadi salah satu sumber pasokan yang didistribusikan ke Pasar Pare Kediri dan Pasar Induk Jakarta.

Selain itu, distribusi cabai dari wilayah Enrekang dan Sulawesi Selatan juga mulai diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan di daerah yang mengalami harga tinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Dari sisi harga, Agung menyebut harga cabai rawit merah mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi.

Meski demikian, data Kementan menunjukkan harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat produsen dan konsumen masih melampaui harga acuan penjualan (HAP) pada pekan pertama Maret 2026, masing-masing sebesar Rp59.039 per kilogram dan Rp71.574 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut sejumlah harga komoditas pangan terpantau stabil sepanjang Ramadan 2026. Pemerintah juga menjamin pasokan tetap terjaga menjelang Idulfitri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Dia juga menyampaikan Kemendag telah melakukan pengecekan langsung di Pidie, Aceh. Menurutnya, harga barang-barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan terjaga.

Kendati demikian, dia tak menampik terdapat beberapa daerah dengan harga kebutuhan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, Budi menegaskan, secara keseluruhan harga kebutuhan pokok masih sesuai dengan HET.

“Tetapi secara keseluruhan, harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi, kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat, sehingga kita pastikan bahwa menjelang lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke Pidie, Aceh, yang sebelumnya terdampak bencana. Budi menuturkan harga bahan pokok di wilayah tersebut juga relatif stabil.

“Kemarin ketika kita di Pidie Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagian besar harga bahkan berada di bawah harga acuan. Hal itu, menurut para pedagang dan pemasok, ditopang oleh kelancaran distribusi dari luar kota maupun luar provinsi.

“Kebanyakan harga di bawah harga acuan karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan-kebutuhan dari luar kota termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik dan insya Allah lebaran ini semua dapat terjaga, baik harga maupun pasokannya,” tuturnya.

Cabai Rawit-Daging Ayam Naik

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit mengalami lonjakan signifikan pada pekan ketiga Februari 2026. Kenaikan terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia dengan disparitas harga yang semakin melebar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan rata-rata harga cabai rawit berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–57.000 per kilogram.

Sampai dengan pekan ketiga Februari 2026, harganya naik 19,89% menjadi Rp68.928 per kilogram dibandingkan Januari 2026 di level Rp57.492 per kilogram.

“Kalau kita cermati, cabai rawit yang mengalami peningkatan IPH itu pada 59,44% wilayah di Indonesia. Jadi hampir lebih dari setengahnya wilayah di Indonesia mengalami peningkatan cabai rawit,” kata Ateng dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (23/2/2026).

Data BPS menunjukkan, terdapat 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat dibandingkan pekan kedua Februari 2026 yang tercatat sebanyak 210 kabupaten/kota.

“Ini berarti peningkatannya mengalami peningkatan, baik dari sisi peningkatan harganya atau IPH-nya maupun peningkatan dari sisi jumlah kabupaten/kotanya,” tuturnya.

BPS juga mencatat disparitas harga cabai rawit yang cukup lebar antardaerah. Harga terendah tercatat Rp23.462 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp200.000 per kilogram yang berada di wilayah Indonesia Timur.

“[Harga cabai rawit] Rp200.000 [per kilogram] ini di Kabupaten Nduga harga tertingginya. Di Kabupaten Mapi Rp190.000 [per kilogram], di Kabupaten Intan Jaya Rp170.000 [per kilogram]. Ini semuanya di wilayah Papua yang mengalami peningkatan tertinggi,” jelasnya.

Jika ditinjau berdasarkan IPH, lonjakan tertinggi secara persentase tercatat di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Ateng menyebut Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan IPH hingga 121,23% menjadi Rp78.449 per kilogram pada pekan ketiga Februari 2026. Disusul Kota Pasuruan dengan IPH 114,03% atau dibanderol Rp78.192 per kilogram, Kabupaten Nganjuk 100,81% yang dipatok di level Rp72.359 per kilogram.

Senada, pada pekan ketiga Februari 2026, rata-rata harga daging ayam ras naik 1,65% menjadi Rp40.789 per kilogram dibandingkan Januari 2026. Komoditas ini mengalami kenaikan IPH di 55% wilayah di Tanah Air.

Data juga menunjukkan, sebanyak 198 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada pekan ketiga Februari 2026 dari pekan sebelumnya hanya 155 kabupaten/kota.

BPS mencatat, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Intan Jaya. Lalu, Rp80.000 per kilogram masing-masing di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara itu, harga daging ayam ras terendah di level Rp25.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak naik tipis setelah sesi yang bergejolak karena investor menilai status pembicaraan nuklir antara AS dan Iran.

Dilansir Bloomberg, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup di atas US$63 per barel, dengan pasar bereaksi tajam terhadap berita utama yang terkait dengan pertemuan tersebut.

Sementara, harga minyak Brent naik 0,55 poin ke US$68,10 per barel.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan tersebut memiliki "awal yang baik," meskipun Wall Street Journal melaporkan bahwa Teheran tetap menolak untuk mengakhiri pengayaan bahan bakar nuklir, sebuah poin penting bagi AS.

Eskalasi di Timur Tengah, yang menjadi sumber dari sekitar sepertiga minyak mentah dunia, telah menambah premi risiko pada harga minyak acuan. Para pedagang telah mempertimbangkan ketegangan geopolitik terhadap prospek kelebihan pasokan.

Namun, harga berjangka di New York sempat mencatat penurunan mingguan pertama mereka sejak pertengahan Desember karena pembicaraan AS-Iran membantu meredakan kekhawatiran atas konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.

Harga juga melanjutkan kenaikan setelah data menunjukkan sentimen konsumen AS secara tak terduga membaik ke level tertinggi dalam enam bulan, meredakan beberapa kekhawatiran atas perlambatan ekonomi di negara tersebut yang dapat menyebabkan potensi penurunan permintaan minyak.

Sementara itu, dalam negosiasi trilateral dengan AS, Ukraina dan Rusia sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan untuk pertama kalinya dalam lima bulan karena mereka berupaya mengakhiri konflik empat tahun mereka.

Pembicaraan mengalami kemajuan, dengan hasil yang diharapkan "dalam beberapa minggu mendatang," menurut utusan khusus Trump.

Arab Saudi memangkas harga untuk pembeli di Asia kurang dari yang diperkirakan sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut percaya pada permintaan minyaknya, meskipun harga masih diturunkan ke level terendah sejak akhir tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Mekanisme full call auction (FCA) dalam papan pemantauan khusus (PPK) menuai sorotan dari pelaku pasar. Di satu sisi dirancang untuk melindungi investor, skema ini di sisi lain dinilai berpotensi menekan likuiditas dan merugikan investor ritel.

Ketua Umum MISSI Yumetri Abidin bahkan meminta bursa menghapus mekanisme tersebut. Yumetri menilai PPK FCA melanggar prinsip dasar pasar modal yang terbuka dan transparan.