#30 tag 24jam
Mentan Amran Ancam Cabut Izin RPH Nakal yang Naikkan Harga Daging Sapi
Mentan Amran ancam cabut izin RPH dan feedloter yang naikkan harga daging sapi tak wajar demi lindungi konsumen dan stabilkan harga pasar. [406] url asal
#menteri-pertanian #harga-daging-sapi #izin-rph #feedloter #kenaikan-harga-daging #cabut-izin-rph #impor-daging #harga-sapi-hidup #stabilisasi-harga-daging #rph-nakal #harga-acuan-daging #peraturan-pan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/02/26 02:10
v/132590/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas Rumah Potong Hewan (RPH) maupun perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang menaikkan harga daging sapi secara tidak wajar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap ada pihak yang mencoba menaikkan harga daging di RPH. Jika terbukti melakukan hal itu, pemerintah siap mencabut izin mereka sehingga tidak boleh menjual daging.
Bahkan, Amran menyebutfeedloteryang tetap menyuplai juga berisiko kehilangan izin dan impor daging tahun depan dihentikan.
“Kalau kami dapat lagi [RPH yang mencoba menaikkan harga], aku tidak beri ampun. Saya cabut izinnya. Enggak boleh menjual daging. Kalau feedloter tetap supply, feedloter cabut izinnya. Tidak boleh impor tahun depan. Itu aku pastikan,” kata Amran saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Amran menekankan bahwa tindakan ini diambil karena masyarakat yang dirugikan akibat kenaikan harga, sementara pelaku bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga seenaknya.
“Kita yang dimarahi rakyat, dia yang enak-enak melakukan, menaikkan harga seenaknya. Ini kan harus diatur pemerintah,” lanjutnya.
Amran mengatakan pihaknya akan mengecek lebih lanjut terkait berapa banyak izin usaha RPH yang dicabut. Namun, dia menegaskan RPH nakal tidak dapat lagi menyalurkan daging, termasuk produk impor dari negara lain.
Sebelumnya,Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangantelah melaksanakan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya, Bekasi, dan RPH Dharma Jaya, Cakung, pada Minggu, 8 Februari 2026. Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi over faktur pada harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.
Adapun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang para pimpinan feedloter dan RPH untuk menghadiri rapat stabilisasi harga, menyusul adanya indikasi penjualan sapi hidup di tingkat RPH sebesar Rp56.500 per kilogram bobot hidup.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran pada malam yang sama.
Hasilnya, tiga feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya diketahui telah mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp55.000 per kilogram bobot hidup. Bahkan, salah satu feedloter tercatat menjual sapi dengan harga Rp55.500 per kilogram, atau masih di bawah batas Rp56.000 per kilogram.
Agung menekankan, disiplin harga ini penting untuk menjaga agar harga daging sapi di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah.
“Hal ini tentu akan menjaga harga daging sapi di pasar di bawah atau paling tidak itu di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 di mana harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000,” pungkasnya.
Mentan tegaskan pengawasan harga daging sapi di feedloter
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tengah mengawasi ketat pergerakan harga timbang ... [314] url asal
#mentan #daging-sapi #feedloter #menteri-pertanian #andi-amran
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tengah mengawasi ketat pergerakan harga timbang sapi hidup di tingkat feedloter (penggemukan) yang belakangan dilaporkan naik.
Pengawasan dilakukan menyusul aksi mogok para pedagang daging sapi se-Jabodetabek pada Kamis ini, sebagai protes atas mahalnya harga timbang sapi hidup di feedloter.
Usai rapat koordinasi harga pangan di Jakarta, Kamis, Amran menyebutkan berdasarkan pengakuan feedloter yang hadir dalam rapat, harga sapi saat ini masih berada di bawah harga acuan pembelian (HAP).
“Harga sapi (di tingkat produsen) masih sekitar Rp55 ribu per kilogram, sementara harga acuan pembelian (HAP) Rp56 ribu. Jadi masih di bawah HAP,” katanya.
Meski demikian, ia meminta Satgas Pangan segera turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada pihak yang bermain dalam rantai distribusi.
“Kita suruh cek siapa yang bermain, apakah penggemukan, distributor, atau siapa. Pasti ketemu nanti siapa sebenarnya yang menaikkan harga,” ujarnya.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin impor bagi perusahaan yang terbukti menjual di atas HAP.
“Kalau ada yang menaikkan harga di atas HAP, saya cabut izinnya. Selama saya masih menteri, tidak akan mungkin dia masuk lagi untuk impor,” ucap dia.
Amran juga menegaskan pemerintah tidak mempersulit izin impor sapi bakalan.
Ia menyebut pemerintah telah menetapkan kuota impor sapi bakalan sebanyak 700 ribu ekor dalam setahun dengan melibatkan 80 perusahaan feedloter.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPP APDI) Jakarta Wahyu Purnama menyampaikan bahwa pedagang daging sapi berencana mogok jualan tiga hari, Kamis-Sabtu, di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.
Menurut Wahyu, harga sapi timbang hidup dari feedloter terlalu tinggi sehingga harga karkas di RPH ikut naik.
Ia menambahkan, asosiasi telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada 5 Januari, yang berjanji menstabilkan harga dalam dua pekan. Namun, hingga kini hasil rapat tersebut belum terealisasi.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Amran Ancam Cabut Izin Feedloter yang Mainkan Harga Daging Sapi
Pemerintah menemukan indikasi permainan harga di tingkat hulu distribusi sapi. [441] url asal
#harga-daging-sapi #menteri-pertanian #feedloter #impor-sapi #satgas-pangan #kebijakan-pangan #stabilitas-harga #pengawasan-distribusi #het-harga-eceran-tertinggi #mogok-pedagang-daging
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melayangkan ultimatum keras kepada pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) yang diduga memainkan harga daging sapi di atas ketentuan pemerintah. Amran mengancam mencabut izin impor sapi jika pelanggaran tersebut ditemukan.
Menteri Pertanian memimpin langsung rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Satgas Pangan, Bulog, badan usaha milik negara (BUMN) pangan, aparat penegak hukum, asosiasi, hingga pelaku usaha daging sapi di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pemerintah menilai gejolak harga dan aksi mogok pedagang daging sapi tidak terlepas dari dugaan permainan di tingkat hulu distribusi.
“Kalau dia coba-coba main-main, hampir pasti izinnya aku cabut. Aku yang cabut. Impor sapi bakalan itu dari saya,” kata Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menyampaikan laporan awal pemerintah mengindikasikan adanya harga dari feedloter yang dijual di atas ketentuan. Pemeriksaan langsung di lapangan segera dilakukan untuk menelusuri mata rantai yang bermain, mulai dari penggemukan hingga distribusi. Satgas Pangan diminta turun sejak hari tersebut.
“Kalau aku temukan, 99 persen aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu. Itu tegas tadi saya sampaikan kepada mereka,” ujar Amran.
Terkait kuota impor, pemerintah menegaskan impor sapi bakalan sebanyak 700 ribu ekor sepenuhnya dialokasikan untuk swasta sepanjang tahun. Kebijakan tersebut tidak dipangkas dan berbeda dengan penugasan impor daging beku yang sebagian dialihkan kepada BUMN agar negara memiliki instrumen stabilisasi harga saat terjadi gejolak.
Amran menilai penguasaan stok oleh negara menjadi kunci intervensi pasar. Pengalaman krisis minyak goreng dijadikan pelajaran agar pemerintah tidak kehilangan kendali ketika harga bergejolak dan pasokan terganggu.
Amran juga memastikan pemerintah mengunci kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk seluruh pangan strategis hingga Ramadhan berakhir. Pendekatan persuasif dinilai tidak lagi memadai setelah berulang kali dilakukan.
“Tidak ada pengusaha di seluruh Indonesia yang boleh menjual di atas HET. Kalau ada yang menjual di atas HET, Satgas Pangan akan bekerja, bila perlu menindak,” tuturnya.
Di luar komoditas daging, pemerintah menegaskan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman sehingga tidak ada alasan bagi kenaikan harga. Cadangan beras nasional tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada akhir Januari sepanjang sejarah. Minyak goreng tersedia sekitar 700 ribu ton yang dikelola Bulog dan ID FOOD.
Harga ayam hidup justru berada di bawah HPP, sedangkan telur, cabai, dan bawang merah dinilai cukup hingga Ramadhan.
Pemerintah juga memastikan aksi mogok pedagang daging sapi telah berakhir setelah kesepakatan dicapai dalam pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan. Distribusi kembali berjalan sesuai regulasi dan pengawasan diperketat menjelang Ramadhan.
Stabilisasi harga daging sapi ditegaskan menjadi prioritas untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepastian usaha. Penindakan akan dilakukan tanpa kompromi terhadap pelaku yang terbukti melanggar.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)