Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga ayam dan telur mulai melandai di tingkat produsen pada pekan pertama Maret 2026. Namun, penurunan tersebut belum terjadi di tingkat konsumen sehingga pemerintah kini mengalihkan fokus ke arah rantai distribusi di bawah yang diduga terlalu panjang.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan secara rata-rata nasional harga telur ayam ras di tingkat produsen masih berada sedikit di atas harga acuan pembelian (HAP), yakni sekitar 2,20%.

Merujuk Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 (Perbadan 6/2024), HAP telur ayam ras di produsen ditetapkan di level Rp26.500 per kilogram, sedangkan di konsumen adalah Rp30.000 per kilogram.

Pada pekan pertama Maret 2026, harga telur ayam ras di tingkat produsen turun 0,64% menjadi Rp27.083 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya di level Rp27.257 per kilogram.

Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar konsumen sehingga pemerintah menilai perlu melakukan penguatan pengawasan pada rantai distribusi.

Data Kementan menunjukkan harga rata-rata telur di tingkat konsumen hanya turun sekitar 0,15% menjadi Rp32.650 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya Rp32.600 per kilogram.

“Artinya mata rantai ini betul-betul juga harus menjadi perhatian. Mestinya kan imbang, tapi ini jauh,” kata Makmun dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di YouTube Kemendagri, Senin (9/3/2026).

Padahal, lanjut dia, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para produsen telur di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra untuk mendorong harga kembali mendekati HAP.

Sebelumnya, harga telur sempat terdorong naik setelah beredarnya selebaran (flyer) yang mencantumkan harga Rp27.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat produsen ikut bergerak mengikuti angka tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam ras. Menurutnya, harga di tingkat produsen sebenarnya sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Secara rata-rata nasional, harga ayam di tingkat produsen bahkan telah berada di bawah HAP dengan penurunan sekitar 1,87% menjadi Rp24.363 per kilogram pada pekan pertama Maret 2026. Namun di tingkat konsumen, harga rerata mingguan karkas daging ayam ras hanya turun sekitar 0,95% menjadi Rp41.550 per kilogram.

Sebagai gambaran, HAP daging ayam ras di produsen adalah Rp25.000 per kilogram dan di konsumen ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.

“Rantai distribusi dan di posisi pasar akhir yang selalu juga, apakah ini karena rantainya yang panjang, ada yang D1, D2, sehingga harga di konsumennya belum tertekan [turun],” ujarnya.

Selain ayam dan telur, Makmun mengatakan rerata harga mingguan sapi hidup di tingkat produsen masih berada di bawah HAP. Rata-rata harga sapi hidup tercatat sekitar Rp53.510 per kilogram atau sekitar 4,45% di bawah HAP.

Namun demikian, harga di tingkat konsumen justru mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pekan lalu meski masih berada di bawah acuan harga pemerintah. Rerata harganya berada di level Rp136.550 per kilogram.

“Di rantainya ini apakah ada kendala logistik atau memang banyak tangan, atau ada upaya mengambil keuntungan lebih di momen seperti saat ini,” ucapnya.

Kendati demikian, dia memastikan dari sisi pasokan, stok komoditas peternakan seperti ayam, telur, dan daging sapi secara nasional masih dalam kondisi aman.

Kementan juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu mengatasi kendala distribusi, terutama terkait logistik, agar pasokan dari daerah produsen dapat mengalir lancar ke wilayah konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta produsen dan distributor agar tidak melakukan penimbunan komoditas strategis daging ayam ras dan telur ayam ras menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026 dan Idulfitri.

Direktur Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda meminta perusahaan integrator maupun peternakan dan koperasi, termasuk produsen ayam broiler dan telur untuk memastikan produksi dan pasokan cukup sesuai dengan kebutuhan.

“Kami juga meminta agar produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan stok,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Kementan juga mendorong agar pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan pasokan harga telur dan daging ayam ras di wilayah masing-masing.

“Dan dari hasil pengawasan ini, tentu kami meminta kepada teman-teman dinas juga untuk melakukan tindakan tegas agar para produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan,” ujarnya.

Senada, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga meminta agar para pelaku usaha di sektor pangan untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan harga dan mutu pangan melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.

Adapun, Satgas Saber dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026. Ruang lingkup pengawasannya mencakup berbagai komoditas pangan strategis, mulai dari beras hingga protein hewani dan hortikultura, seperti jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, serta gula konsumsi.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa meminta para pelaku usaha untuk memastikan mitra distributor tidak membuat harga berfluktuasi di hilir.

“Tolong agar para pelaku usaha mengingatkan kepada para distributornya untuk tidak membuat harga bergerak melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Ketut.