Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan alasan pemerintah memangkas secara nilai anggaran transfer ke daerah (TKD).

Ia bilang, salah satunya supaya mencegah penyelewengan terhadap dana pemerintah pusat yang dikirim ke daerah untuk melakukan pembangunan.

Karena itu, ketimbang lebih dulu ditransfer ke pemda, TKD pada 2026 ia sebut menjadi langsung dinikmati masyarakat karena dana dialihkan untuk proyek-proyek khusus dari pemerintah pusat.

"Idenya adalah mentransfer dana langsung ke masyarakat, alih-alih ke pemerintah daerah. Jika dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah, dana tersebut dikhawatirkan akan dikorupsi," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Menurut Chatib, sebelum anggaran TKD dipangkas secara besar-besaran untuk 2026, DEN telah melakukan berbagai uji coba supaya dana dari pemerintah dinikmati oleh masyarakat.

Akhirnya, berangkat dari berbagai uji coba itu, pemerintah pun setuju untuk berani mengambil langkah besar memangkas TKD, supaya tidak perlu ditransfer melalui pemda.

"Jika dana tersebut ditransfer langsung ke masyarakat, berdasarkan pengalaman kami, biayanya mungkin hanya sekitar 25%-30%. Jadi, proyek ini berhasil karena dimulai dengan uji coba. Kami mengevaluasi, mengadaptasi, dan akhirnya diadopsi oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah buka suara ihwal alasan pemerintah pusat belum berani menaikkan anggaran TKD, seusai dipangkas untuk tahun anggaran 2026 dan menghasilkan protes dari berbagai kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya berani menaikkan sedikit anggaran TKD 2026 Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua harusnya enggak ada masalah kita naikkan," tegasnya.

"Jadi untuk membantu bapak ibu di daerah tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu, dua triwulan saya kira sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ungkap Purbaya.

Purbaya mengatakan, setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini diundangkan pada 10 September 2025 lalu.

Dijelaskan adanya aturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah pusat yang dijalankan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, di beberapa bidang. Seperti, infrastruktur, energi, transportasi, air minum.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Prima Bhakti menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengajukan besaran pinjaman sesuai dengan kemampuan fiskalnya masing-masing.

"Ya tergantung kemampuannya dia dong," ujar Astera kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (30/10/2025).

Kendati demikian dirinya menegaskan bahwa aturan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut akan diatur lebih lanjut.

"Yang teknis belum diatur," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan ketentuan itu terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan untuk periode awal-awal tahun yang biasanya memang belum banyak kas masuk dari penerimaan daerahnya, dan tak membuat Pemda makin ketergantungan dengan pemerintah pusat.

"kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja. Utamanya itu, menutup kekurangan uang jangka pendek," ujarnya selepas rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (29/10/2025).

"Jadi kita lihat dulu detail SOP nya seperti apa. Mereka pasti butuhnya itu kan nanti di bulan-bulan pertama, atau terakhir, di awal-awal tahun," lanjut Purbaya.

Menurutnya, hal ini tidak masalah karena utang mereka akan dipotong dari anggaran mereka sendiri.

"Nanti kan dia tinggal potongnya dari anggaran mereka sendiri, jadi enggak masalah itu," tegasnya.

Purbaya menekankan, yang belum clear saat ini terkait ketentuan itu ialah bentuk pembiayaannya apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda.

"Kalau utang kan bisa jangka panjang, atau dia mau tutup aja untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi saya belum belum terlalu clear, nanti saya pelajari lagi PP nya," tutur Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD guna mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Purbaya mengaku belum membaca secara rinci beleid tersebut, lantaran proses penyusunannya telah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal-kan. Rupanya sebelum saya jadi Menteri udah diproses kan, udah keluar,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa PP tersebut menjadi landasan hukum yang selama ini belum tersedia. “Itu intinya memperbolehkan sekarang. Kalau selama ini kan nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya. Nah sekarang boleh,” jelas Febrio.

Febrio menambahkan, besaran pinjaman yang bisa diberikan pemerintah pusat akan dihitung berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak yang mengajukan. “Jadi masalah besarannya (batas pinjaman) ya nanti kita itung. Sesuai dengan permintaannya saja,” ujarnya.

Berdasarkan PP 38/2025, pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pembangunan dan penyediaan infrastruktur, layanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor produktif, hingga pemulihan daerah terdampak bencana.

Aturan ini menegaskan bahwa seluruh pinjaman dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dengan sumber dana berasal dari APBN. Setiap pemberian pinjaman wajib mendapatkan persetujuan DPR sebagai bagian dari pembahasan APBN atau APBN Perubahan, serta disusun untuk periode lima tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bagi pemda, syarat untuk memperoleh pinjaman cukup ketat, antara lain harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5, tidak memiliki tunggakan pinjaman, dan memperoleh persetujuan DPRD. Pemerintah berharap kebijakan baru ini bisa mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan yang lebih murah serta memperkuat koordinasi fiskal antara pusat dan daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Prabowo Subianto resmi mengizinkan Pemda, BUMN, dan BUMD untuk berutang kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025) berikut ini.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyinkronkan fiskal guna mengatasi anggaran kas daerah yang ternyata mengendap sebesar Rp234 triliun.

"Angka Rp234 triliun itu bukan jumlah kecil dan seharusnya jadi perhatian bersama agar bisa dimanfaatkan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan belanja daerah," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai bahwa anggaran yang mengendap berdasarkan temuan Kementerian Keuangan itu masih tinggi. Bank Indonesia pun mencatat posisi simpanan kas daerah di perbankan per akhir September 2025 yang mencapai Rp234 triliun itu terdiri atas dana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana transfer ke daerah (TKD) seharusnya dikelola secara efisien dan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

"Dana TKD itu dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kalau dikelola dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa permasalahan dana mengendap tidak boleh dilihat semata sebagai kelalaian daerah, melainkan harus ditelusuri secara komprehensif untuk menemukan akar penyebabnya.

“Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN, penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan proses pengadaan, atau karena faktor kehati-hatian Pemda dalam menjaga kas daerah,” kata dia.

Untuk itu, dia mendorong Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi, pembinaan, dan monitoring kepada Pemda dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar realisasi belanja daerah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi hasil, terutama menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pemerintah telah memasuki fase penting dalam agenda energi nasional. Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah politik energi Indonesia mulai terlihat dengan jelas.

Fokus pembahasan bukan lagi sekadar soal membangun pembangkit listrik, tetapi soal bagaimana energi menjadi simbol kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Saat ini, empat tahun ke depan adalah masa penentu yang tidak hanya berkisar pada pencapaian angka saja, tetapi menetapkan pijakan baru bagi cara kita mengelola, membagikan dan memaknai energi.

Kedaulatan energi tidak hanya berarti "kita menguasai sumber daya alam". Di era transisi energi, kedaulatan berarti kita mengendalikan seluruh rantai nilai mulai dari eksplorasi, teknologi, industri, pembiayaan, hingga distribusi.

Tanpa penguasaan teknologi panel surya, baterai penyimpanan, jaringan pintar, dan kapasitas manufaktur dalam negeri, posisi kita tetap rentan dan bisa berisiko menjadi penonton dalam peralihan global menuju energi bersih.

Regulasi sudah membuka jalan untuk mengimplementasi kebijakan di antaranya melalui Undang‑Undang Nomor 30 Tahun2007 tentang Energi yang menetapkan bahwa penyediaan energi baru dan terbarukan dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih jauh lagi, Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara sebelum ekspor sebagai bagian dari upaya nilai tambah nasional.

Perspektif kebijakan Indonesia kini tercermin dalam dokumen seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025‑2034 yang menunjukkan bahwa sekitar 76 persen dari tambahan kapasitas listrik hingga 2034 akan bersumber dari energi baru terbarukan.

Porsi terbesar menjadi energi surya dengan 17,1 GW dari total penambahan sekitar 69,5 GW. Sumber energi terbarukan potensial lainnya berdasarkan potensi setelah surya adalah tenaga air, angin, dan panas bumi.

Bahkan, energi nuklir mulai diperhitungkan sebesar 0,5 GW, sebuah langkah yang dulu sulit dibayangkan. Angka-angka ini bukan hanya statistik teknis, melainkan simbol pergeseran kekuasaan energi dari fosil menuju sumber yang bersih dan terbarukan. Ini bukan sekadar angka teknis, melainkan pertanda bahwa kekuasaan energi sedang bergeser dari fosil ke terbarukan.

Namun, tantangan utama bukan hanya soal membangun pembangkit baru, melainkan soal siapa yang mengelola dan mengambil manfaat dari sistem tersebut. Jika panel surya dan baterai masih diimpor, maka independensi kita tetap rapuh.

Bila rantai pasok dibangun di luar negeri, maka kita hanya menikmati lampu yang menyala, bukan nilai industri. Maka dalam empat tahun ke depan, fokus kebijakan harus bergeser dari yang semula berorientasi pemenuhan kuantitas ke penguasaan industri dalam negeri, dari listrik yang menyala ke listrik yang memberdayakan.

Indonesia memiliki modal besar sebagai produsen nikel terbesar dunia, negara kita menjadi titik strategis dalam rantai pasok global baterai dan sistem penyimpanan energi. Laporan oleh International Energy Agency (IEA) mencatat lonjakan permintaan terhadap litium, nikel, kobalt dan grafit yang merupakan bahan baku utama baterai. Namun, posisi tawar juga menghadirkan risiko geopolitik jika industri nasional gagal dikelola dengan strategi jangka panjang.

Di sisi sosial, transisi energi harus menjawab pertanyaan keadilan. Akses listrik murah dan energi bersih harus dinikmati seluruh warga, di Sabang hingga Merauke, bukan hanya wilayah pusat industri. Model-model energi berbasis komunitas seperti solar komunitas di Nusa Tenggara dan PLTMH di pedalaman Kalimantan menunjukkan bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi bagian aktif dari solusi, bukan objek.

Sementara itu, ribuan pekerja di sektor batu bara, migas atau PLTU menghadapi disrupsi signifikan, tanpa skema transisi yang jelas mereka berisiko tertinggal. Transisi yang adil artinya tidak ada yang tertinggal ketika energi kita berubah.

Distribusi manfaat juga harus merata secara spasial. Infrastruktur transmisi sepanjang 47.758 km dan gardu induk 107,950 MVA dalam RUPTL adalah langkah penting, namun pemerataan tarif, kepemilikan lokal, dan akses investasi di daerah penghasil harus menjadi bagian kebijakan utama. Bila tidak, maka pembangunan hanya menjadi pusat-penghasil, tanpa transformasi ekonomi di wilayah terdampak lama.

Dalam ranah industri dan kebijakan, regulasi baru menghimpun landasan kebijakan strategis. Misalnya, peraturan yang memprioritaskan koperasi, usaha kecil dan menengah, bahkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pemberian izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009. Ini menunjukkan arah pemerintah untuk mengubah paradigma: bukan sekadar ekspor komoditas, melainkan manfaat untuk rakyat dan daerah.

Selain itu, kebijakan subsidi energi harus direorientasi. Alih-alih terus membayar subsidi konsumtif yang lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas, dana publik harus difokuskan pada investasi sosial energi yang dapat membuka akses energi bersih di daerah terpencil, mendanai koperasi energi desa, serta memperkuat riset dan inovasi teknologi lokal. Kebijakan seperti ini bukan hanya soal efisiensi anggaran tetapi soal keadilan generasi.

Mengingat momentum tersebut, pemerintah perlu menyusun Grand Strategy Energi Nasional yang menyatukan RUPTL, kebijakan mineral kritis, hilirisasi industri, dan pengembangan EBT dalam satu kerangka besar. Koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan menjadi mutlak agar kebijakan energi selaras dengan pembangunan manusia dan kemandirian industri.

Empat tahun ke depan adalah masa krusial. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia dalam peta dunia energi. Apakah kita hanya akan menjadi penonton di pinggir panggung atau aktor utama yang menggerakkan perubahan? Kedaulatan memberi kita kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri, keadilan memastikan bahwa seluruh rakyat ikut berdiri bersama.

(miq/miq)