REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029, Ade Jona Prasetyo, menegaskan penguatan kaderisasi, pemberdayaan daerah, dan penciptaan pengusaha muda baru akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Menurutnya, Hipmi harus hadir lebih dekat dengan daerah dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidato perdananya usai ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026), Ade Jona menilai tantangan ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan organisasi pengusaha yang solid, adaptif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah.

“Hipmi harus menjadi rumah besar bagi seluruh pengusaha muda Indonesia. Kita harus memperkuat kolaborasi, memperluas peluang usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta memastikan pengusaha muda Indonesia mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri dan kompetitif di tingkat global,” ujar Ade Jona dalam siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Ade Jona mengatakan, pembangunan ekonomi nasional perlu ditopang oleh penguatan potensi ekonomi daerah. Karena itu, HIPMI akan mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan masing-masing agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Ke depan, saya ingin Hipmi hadir lebih dekat dengan daerah, lebih kuat dalam kaderisasi, dan lebih konkret dalam melahirkan pengusaha-pengusaha muda baru. HIPMI harus menjadi organisasi yang tidak hanya besar secara jaringan, tetapi juga besar dalam kontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Menurut Ade Jona, setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu menjadi fokus pengembangan ekonomi agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat daya saing nasional.

Ia juga mengajak seluruh kader Hipmi memperkuat soliditas organisasi setelah berakhirnya proses pemilihan ketua umum. Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini membutuhkan kolaborasi seluruh kader untuk menjaga peran Hipmi sebagai motor penggerak ekonomi.

“Aklamasi ini bukan kemenangan individu maupun kelompok tertentu. Ini adalah amanah dari seluruh keluarga besar Hipmi Indonesia. Karena itu, setelah Munas ini tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah semangat untuk bersatu dan bekerja bersama demi kemajuan Hipmi dan kemajuan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ketua Tim Pemenangan Ade Jona Prasetyo, Sona Maesana, mengatakan dukungan luas yang diberikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi menunjukkan adanya kesamaan harapan agar organisasi semakin kuat dan relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha.

“Kini saatnya seluruh kader kembali merapatkan barisan. Kontestasi telah selesai, dan agenda besar yang menanti adalah bagaimana HIPMI semakin kuat, semakin solid, dan semakin relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha ke depan,” kata Sona.

Di bawah kepemimpinan Ade Jona, Hipmi diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai organisasi kader pengusaha, mitra strategis pemerintah, sekaligus pendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ade Jona Prasetyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Lampung, Kamis (11/6/2026). Usai terpilih, Jona menegaskan proses pemilihan telah selesai dan saatnya seluruh kader Hipmi bersatu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Ini adalah kemenangan bersama. Karena di Hipmi kita semua adalah sahabat, kita semua bersaudara," ujar Jona, Kamis (11/6/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi faktor geopolitik dan geoekonomi, Jona mengajak para pengusaha muda tetap optimistis dan mampu melihat peluang di tengah tantangan.

Menurut dia, Hipmi harus mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kontestasi telah usai. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama memajukan Hipmi dari pusat hingga daerah," kata Jona dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Jona menilai pengusaha yang mampu bertahan dalam situasi sulit justru memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Karena itu, ia meminta kader Hipmi terus meningkatkan kualitas usaha dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak takut menghadapi masa depan. Setiap tantangan selalu membawa peluang. Ketika pasar berubah, kita harus beradaptasi. Ketika persaingan meningkat, kita harus meningkatkan kualitas," ujarnya.

Jona mengatakan kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan peran Hipmi di daerah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurut dia, setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Potensi tersebut harus menjadi fokus utama pengembangan ekonomi agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Saya juga akan mewujudkan visi misi saya agar Hipmi lebih maju," kata mantan Ketua Umum BPD Hipmi Sumatera Utara itu.

Jona menambahkan penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai Hipmi dapat berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Ketika daerah maju, maka provinsi akan kuat. Ketika provinsi kuat, maka Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing. Sehingga, kita sebagai kader Hipmi ikut andil dalam mewujudkan target ekonomi 8 persen," ujar Jona.

Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia berpesan kepada para calon ketua umum HIPMI 2026-2029 agar tidak takut bersaing dalam mencari peluang usaha.

Menurut dia, pengusaha muda harus memiliki mental bertarung dan terbuka untuk belajar dari para senior.

"Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight. Kita harus kompetisi dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita," ujar Bahlil saat memberikan pidato dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6), yang dipantau melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Ia meminta para calon ketua umum HIPMI agar membangun jiwa kepemimpinan melalui proses dan kompetisi yang sehat. Bahlil menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam proses kaderisasi organisasi.

"Saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu di antaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menjadikan Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir di acara Munas HIPMI ini, sebagai contoh sosok yang memiliki daya juang tinggi dalam meniti karier di berbagai bidang.

Ia menilai perjalanan Prabowo dari militer, pengusaha, hingga akhirnya menjadi presiden menunjukkan pentingnya ketekunan dan ketahanan menghadapi kegagalan.

"Tidak gampang dari prajurit ke pengusaha, tapi Bapak Presiden survive, mengembangkan usahanya dan masuk dalam kategori konglomerat waktu itu," ujarnya.

Bahlil kemudian menyoroti perjalanan politik Prabowo yang beberapa kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden (pilpres) sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Satu yang menurut saya yang membuat terinspirasi, bagaimana men-shifting dari pengusaha ke politisi, pernah kalah tiga kali dalam Pilpres tidak pernah loyo," ujarnya.

"Dengan daya juang dan menganut mazhab demokrasi yang baik, Bapak Presiden tidak pernah luntur dan menurunkan semangat. Alhamdulillah, pada Pilpres 2024 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, sikap pantang menyerah tersebut menjadi pelajaran penting bagi para pengusaha muda.

"Jadi orang itu jangan memble, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang mampu bangkit," ujarnya.

Ia menambahkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 juga menunjukkan pentingnya menjaga persatuan setelah kontestasi selesai.

"Waktu Bapak Presiden menang, yang kalah dirangkul. Terus untuk apa harus ada perbedaan?" ujar Bahlil. 

Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran kepada kalangan pengusaha Indonesia.

Di hadapan para anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Prabowo menyebut banyak pengusaha memiliki dosa di masa lalu.

Karenanya, Prabowo mengajak mereka meninggalkan praktik-praktik yang melanggar hukum dan fokus membangun ekonomi nasional.

"Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lu enggak bisa bohong sama gue, gue udah ngerti lo," ujar Prabowo dalam Pembukaan Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai peran pengusaha dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ia mengatakan pengusaha merupakan salah satu kunci kebangkitan bangsa karena memiliki peran menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

Namun, Prabowo mengingatkan kekayaan yang diperoleh para pelaku usaha seharusnya juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Menurut dia, pengusaha perlu memiliki semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Prabowo menilai masa depan bangsa akan sulit berkembang apabila kekayaan yang diperoleh di Indonesia justru dibawa ke luar negeri tanpa memberikan dampak yang cukup bagi masyarakat.

"Tapi kalau saudara kaya raya habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik," ujarnya.

Sang Kepala Negara mengatakan salah satu nilai yang perlu dijaga dalam kehidupan berbangsa adalah gotong royong.

Menurut dia, pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik semestinya ikut membantu masyarakat yang masih membutuhkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu syarat utama yang menurutnya harus dijaga adalah kepastian hukum.

Menurut dia, tanpa penegakan hukum yang konsisten, dunia usaha akan dihadapkan pada ketidakpastian yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

"Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar," ujarnya.

Prabowo juga menepis anggapan bahwa pemerintahannya tidak ramah terhadap investor asing. Ia mengaku masih bertemu banyak investor yang berminat menanamkan modal di Indonesia.

Meski begitu, ia menyebut masih ada pihak-pihak yang tidak menyukai penegakan hukum karena lebih nyaman dengan situasi yang tidak tertib.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali melontarkan candaan kepada para pengusaha yang hadir. Ia mengaku mengenal banyak tokoh HIPMI sejak lama sehingga memahami berbagai dinamika yang pernah terjadi di dunia usaha nasional.

Meski menyebut banyak pengusaha memiliki dosa, Prabowo mengajak para pelaku usaha untuk menatap ke depan dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Tapi sudahlah ya enggak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum, saudara akan kalah," ujarnya.

Prabowo mengatakan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, membuat berbagai dokumen dan kontrak bisnis kini dapat dianalisis dengan cepat sehingga ruang untuk pelanggaran semakin sempit.

Karena itu, ia mengajak kalangan pengusaha memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap menjunjung kepatuhan hukum dan semangat membangun ekonomi nasional.

Menurut Prabowo, RI memiliki peluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia apabila mampu mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara optimal.

"Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipelesetkan lagi menjadi 'Mas Bahlil Ganteng'.

Ketika berpidato dalam pembukaan Munas HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6), Bahlil sempat menyinggung pentingnya program MBG yang menjadi salah satu program andalan pemerintah.

"MBG itu bagus, tapi saya mau sampaikan jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi," ujar Bahlil dalam siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat Bahlil menyebut MBG, sejumlah peserta acara meneriakkan kepanjangan lain dari singkatan tersebut, yakni Mas Bahlil Ganteng.

"Apa? Kamu jangan bilang Bahlil Ganteng lagi, aduh kacau sekali," ujar Bahlil sambil tersenyum tipis.

Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019 itu menegaskan program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang penting untuk dijalankan. Sebagai mantan anak 'orang susah', Bahlil menilai MBG merupakan program yang mulia.

"Program ini adalah program yang harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program Makanan Bergizi Gratis ini adalah program mulia," ujar Bahlil.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, fokus utama seharusnya adalah menyempurnakan program, bukan saling menyalahkan.

"Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Tugas kita kader HIPMI adalah melakukan hal itu," ujar Bahlil.

Pelesetan MBG menjadi Mas Bahlil Ganteng sempat viral sebagai lagu di media sosial. Lagu ini salah satunya dipopulerkan influencer Sania Leonardo lewat akun @panggilakubambang yang mendapat 55,6 juta views dan 4,2 juta likes.

BANDARLAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa agak cocok dan mengenal hampir semua tokoh HIPMI. Prabowo mengungkapkan hal ini saat menghadiri acara Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

“Makanya bener-bener sepertinya saya sama Hipmi agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh Hipmi semua hampir semuanya ya,” kata Prabowo.

Prabowo juga berkelakar sudah mengetahui kelakuan dan gelagat dari para tokoh HIPMI. “Jadi jangan macem-macem aku sudah tahu kelakuanmu semua itu gelagat nya pun sudah saya tahu,” ujarnya.

Menurut Prabowo, banyak tokoh senior HIPMI yang dikenalnya sejak lama. Lebih lanjut, Prabowo pun menyoroti angka 8 yang selalu melekat ke dirinya. Dia juga menjumlahkan angka pada acara pembukaan munas HIPMI yang digelar pada 10 Juni 2026 ini.

“2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya okelah. Bukan, 10. Iya bener 10, satu tambah 6 (sama dengan) 7, 7 sama 10 (sama dengan) 17. Satu sama tujuh (sama dengan) 8. Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya,” tuturnya.

BANDARLAMPUNG - Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia melempar candaan di depan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil meminta izin memanggil Prabowo dengan sebutan ‘kanda’ agar lebih akrab.

Candaan itu disampaikan Menteri ESDM itu dilontarkan saat acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/9/2026). Bahlil awalnya menyapa Ketua MPR Ahmad Muzani dengan ‘kanda’.

“Yang saya hormati Ketua MPR RI abang saya Bapak Ahmad Muzani mungkin biar lebih akrab kita panggil Kanda Ahmad Muzani,” ujarnya.

Bahlil lantas mengungkap panggilan ‘Kanda’ itu dipelopori di HIPMI. Oleh karena itu, ia meminta izin untuk memanggil Prabowo ‘kanda’.

“Tadi kita ada aspirasi pak, katanya panggilan kanda dinda itu sebenernya di HIPMI, Pak,” ujarnya.

“Kalau Bapak berkenan saya izin bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Bahlil.

Ia lantas meminta persetujuan para anggota HIPMI di lokasi. Mereka kompak menjawab setuju.

“Setuju nggak?” ujar Bahlil.

“Biar lebih dekat Pak, supaya olahannya cepat masuk,” lanjut Bahlil yang disambut tepuk tangan riuh anggota HIPMI.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2026 di Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6/2026). Informasi itu diungkapkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah.

“Rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” tulis keterangan yang dikutip dari laman resmi Pemprov Lampung.

Momentum ini menjadi ajang strategis untuk mempererat jejaring pengusaha muda nasional sekaligus memperkuat peran kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mirza menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Munas Hipmi 2026. Dia mengatakan Munas bukan sekadar agenda organisasi untuk memilih ketua umum, melainkan wadah lahirnya inspirasi, motivasi, jaringan usaha, serta energi baru bagi para pengusaha muda di seluruh Indonesia.

“Munas bukan hanya tentang memilih Ketua Umum. Munas adalah tempat lahirnya inspirasi, motivasi, jaringan, dan energi baru. Saya berharap Munas Hipmi di Lampung dapat memberikan energi yang luar biasa bagi seluruh BPD Hipmi di Indonesia,” kata Mirza.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Lampung Barat. Informasi itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). “Besok diajak ke Krui, Lampung Barat, mau ikut nggak? Resmikan rumah sakit,” kata Budi kepada awak media.

Budi menjelaskan lebih lanjut alasan Prabowo ingin berkunjung secara langsung meresmikan RSUD di Lampung Barat. “Kan beliau kasih tiga quick wins. Jadi tadi diminta update. Yang pertama itu cek kesehatan gratis, yang kedua TBC, sama rumah sakit yang 66 itu,” ujarnya.

“Dan itu kan sudah jadi, 20 sudah beroperasi 12. Jadi beliau 'ya udah saya mau lihat', gitu. Jadi mungkin rencananya ingin mengunjungi,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar debat ketiga sekaligus debat terakhir calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Debat pamungkas tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, para kandidat membahas tema "Menggalang Kekuatan Investasi, Hilirisasi, Pembiayaan, dan Pasar Modal di Tengah Tantangan Ekonomi Global".

Tema itu dipilih untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan dan strategi dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ruang adu gagasan ekonomi

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari mengatakan, debat calon ketua umum menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, gagasan, dan solusi terkait masa depan dunia usaha serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, tantangan ekonomi global yang terus berkembang membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pemikiran strategis bagi dunia usaha.

"Debat ini menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan, visi, dan solusi yang dapat memberikan kontribusi bagi masa depan perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang, HIPMI diharapkan dapat terus menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis serta melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan bangsa ke depan," ujar Akbar.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVIII HIPMI Arief Satria Kurniagung mengatakan, debat terakhir menjadi momentum penting bagi para kandidat untuk memaparkan pandangan mengenai masa depan organisasi dan penguatan dunia usaha nasional.

Ia berharap para kandidat dapat menawarkan gagasan terkait peran pengusaha muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi HIPMI sebagai wadah pengusaha muda Indonesia.

"Dalam debat ketiga nanti, kami berharap para kandidat dapat menghadirkan gagasan terbaiknya terkait masa depan HIPMI, penguatan dunia usaha, serta kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Debat terakhir ini akan menjadi momentum penting menjelang pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029," kata Arief.

Menjelang pemilihan ketua umum

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Munas XVIII HIPMI Tri Febrianto Damu menilai debat ketiga menjadi tahapan penting dalam proses demokrasi organisasi menjelang pelaksanaan Munas XVIII HIPMI.

Menurut dia, forum tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, program, dan arah kepemimpinan organisasi di hadapan anggota HIPMI sebelum pemilihan ketua umum digelar.

"Debat ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, program, dan arah kepemimpinan organisasi di hadapan anggota HIPMI. Kami berharap seluruh rangkaian proses ini dapat semakin memperkuat tradisi demokrasi dan melahirkan kepemimpinan terbaik bagi HIPMI ke depan," ujarnya.

Debat pamungkas tersebut sekaligus menutup rangkaian debat calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 sebelum pelaksanaan Munas XVIII HIPMI yang akan menentukan pemimpin baru organisasi pengusaha muda tersebut untuk tiga tahun mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII HIPMI yang akan digelar pada 10 Juni 2026, Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI akan menyelenggarakan debat ketiga sekaligus debat pamungkas Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 pada Rabu, 3 Juni 2026 di Jakarta. Debat ketiga akan mengangkat tema “Menggalang Kekuatan Investasi, Hilirisasi, Pembiayaan, dan Pasar Modal di Tengah Tantangan Ekonomi Global”.

Melalui tema tersebut, para kandidat diharapkan dapat menawarkan berbagai gagasan dan strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari menyampaikan, bahwa debat calon ketua umum merupakan momentum penting untuk menghadirkan berbagai gagasan dan perspektif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Caketum HIPMI Reynaldo: Pariwisata Penggerak Ekonomi Nasional



“Debat ini menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan, visi, dan solusi yang dapat memberikan kontribusi bagi masa depan perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang, HIPMI diharapkan dapat terus menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis serta melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan bangsa ke depan,” ujarnya.

Ketua Organizing Committee (OC) MUNAS XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung menyampaikan, bahwa debat ketiga akan menjadi momentum penting bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan terbaiknya terkait masa depan HIPMI dan dunia usaha nasional.

“Dalam debat ketiga nanti, kami berharap para kandidat dapat menghadirkan gagasan terbaiknya terkait masa depan HIPMI, penguatan dunia usaha, serta kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Debat terakhir ini akan menjadi momentum penting menjelang pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” ujarnya.



Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) MUNAS XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu menegaskan, bahwa debat terakhir di Jakarta akan menjadi bagian penting dalam rangkaian proses demokrasi organisasi menjelang pelaksanaan MUNAS XVIII HIPMI.

Akademisi Sebut Anthony Leong Kuasai Panggung Debat Caketum Hipmi



“Debat ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, program, dan arah kepemimpinan organisasi di hadapan anggota HIPMI. Kami berharap seluruh rangkaian proses ini dapat semakin memperkuat tradisi demokrasi dan melahirkan kepemimpinan terbaik bagi HIPMI ke depan,” katanya.

Debat pamungkas ini menjadi penutup dari rangkaian debat Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 sebelum memasuki agenda utama MUNAS XVIII HIPMI yang akan menentukan nahkoda baru organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.

Debat ketiga akan disiarkan secara langsung pada Rabu, 3 Juni 2026 pukul 19.00 hingga 21.00 WIB sehingga dapat disaksikan oleh anggota HIPMI maupun masyarakat luas. Kehadiran siaran langsung tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan diskusi sekaligus memperkenalkan berbagai gagasan strategis yang ditawarkan para kandidat kepada publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak medio 2018, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Nyatanya, kebijakan tersebut banyak tak tepat sasaran.

Sejak tahun lalu, pemerintah sudah blak-blakan bahwa sejumlah pengusaha nakal mengakali insentif pajak murah itu lewat praktik ‘arisan faktur’: mereka memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzetnya tetap berada di kisaran Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, sehingga tetap bisa menerima tarif pajak final 0,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pun sudah mewanti-wanti para pelaku usaha agar kebijakan PPh final UMKM 0,5% tidak disalahgunakan karena pemerintah sudah memahami praktik licik tersebut.

"Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku ‘arisan faktur’. Nah ini juga harus kita jaga," ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ternyata, peringatan verbal tak cukup. Akhirnya, pemerintah merombak kriteria penerima fasilitas PPh final 0,5% lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026.

Melalui beleid anyar itu, entitas badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, hingga perseroan terbatas (PT) umum tidak bisa lagi menikmati tarif pajak murah tersebut seperti yang diatur dalam aturan sebelumnya (PP 55/2022).

Fasilitas PPh final 0,5% kini hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT Perorangan, dan entitas koperasi. Dengan demikian, diharapkan praktik ‘arisan faktur’ tak berguna lagi untuk mengakali kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan bahwa sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax yang sudah mengintegrasikan data WP akan mendeteksi praktik penghindaran pajak tersebut.

"Ketahuan juga sekarang dengan sistem Coretax, ketahuan kan siapabeneficiary-nya [penerima manfaat sebenarnya], jadi tidak bisa lagi ke depan. Yang UMKM, ya UMKM; jangan yang gede-gede ikut-ikut juga," tegas Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Kalangan pengusaha sendiri secara prinsip menyambut baik kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyatakan bahwa pihaknya memahami rasionalisasi di balik pencoretan entitas CV, firma, dan PT umum dari daftar penerima fasilitas tarif PPh final 0,5%

"Terutama untuk menutup celah praktik pemecahan usaha yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan antarpelaku usaha," ujar Anggawira kepadaBisnis, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, pemangkasan kriteria penerima ini menjadi instrumen penyaring yang efektif untuk memastikan bahwa insentif perpajakan memang mengalir tepat sasaran. Hipmi memandang pemerintah menuntut UMKM untuk berani 'naik kelas' lewat pengetatan penerima manfaat PPh final UMKM ini.

"Pelaku usaha yang sudah berkembang menjadi badan usaha yang lebih kompleks diharapkan mulai bertransisi menuju tata kelola, pencatatan keuangan, dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik," ujar Angga.

Jalan Tengah

Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pengetatan penerima PPh final 0,5% itu sebagai kebijakan jalan tengah yang memukul rata pengusaha nakal dan taat.

Fajry mengakui pengetatan lewat PP 20/2026 tersebut berpotensi efektif memberantas praktik pemecahan usaha. Kendari demikian, Fajry menganggap kebijakan tersebut seakan menganggap semua pelaku UMKM berbentuk CV atau PT umum berbuat curang.

"Tidak semua pelaku UMKM proses bisnisnya sesuai dengan bentuk usaha WP OP, PT Perorangan, maupun koperasi. Tidak semua PT atau CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar bertujuan untuk memecah usaha," ungkap Fajry kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Pencabutan fasilitas ini otomatis memaksa CV dan PT skala kecil untuk menyelenggarakan pembukuan standar. Fajry menyoroti bahwa transisi ini akan memicu lonjakan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang tidak murah, dan kerap kali tidak sepadan dengan besaran pajak yang harus mereka setorkan ke kas negara.

Lebih jauh, Fajry menyoroti ihwal momentum penerapan regulasi yang dirasa sangat tidak tepat. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, penghapusan insentif dipastikan akan mengerek tarif pajak efektif yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurutnya, penderitaan sektor riil ini semakin berlapis lantaran banyak pelaku usaha yang saat ini juga tengah mengeluhkan lambatnya pencairan restitusi pajak mereka. Kondisi yang ibarat 'jatuh tertimpa tangga' ini dikhawatirkan akan memaksa dunia usaha mengerem ekspansi, yang pada gilirannya akan menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Bahkan, Fajry mewanti-wanti adanya risiko politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia menilai arah PP 20/2026 lebih condong pada optimalisasi penerimaan negara ketimbang memfasilitasi UMKM.

"Tak heran jika di media sosial ramai akan penolakan atau protes terhadap regulasi yang baru dikeluarkan ini. Pada akhirnya, regulasi yang baru ini malah menjadibackfire[bumerang] bagi pemerintah," kata Fajry.

Kalangan pengusaha juga mewanti-wanti agar otoritas tidak lepas tangan terutama dalam masa transisi penerapan aturan baru ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan tenggat kelonggaran bagi CV dan PT yang masa berlaku fasilitas PPh final dari aturan lama (PP No. 55/2022) belum habis.

Hipmi misalnya, mendesak agar pemerintah memastikan masa peralihan ini tidak berbalik menjadi beban pukulan yang memberatkan, khususnya bagi CV dan PT skala kecil yang masih berada dalam fase ekspansi. Untuk itu, infrastruktur dan ekosistem pendukung wajib disiapkan secara pararel.

"Pendampingan, digitalisasi administrasi perpajakan, penyederhanaan pelaporan, serta pemberian insentif investasi dan pembiayaan perlu berjalan beriringan," tambah Angga.

Pada akhirnya, Hipmi menekankan desain kebijakan pajak harus senantiasa menyeimbangkan antara aspek keadilan, kepatuhan, dan pertumbuhan usaha.

"Apabila implementasinya dilakukan secara bertahap dan disertai ekosistem pendukung yang kuat, kami optimistis kebijakan ini dapat menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang mendorong lahirnya UMKM yang lebih produktif, lebih formal, dan lebih siap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

BALI - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar debat kedua Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI di Bali. Debat yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua itu, dihadiri langsung oleh empat Caketum.

Dalam debat kedua itu, Caketum Nomor Urut 1 Reynaldo Bryan mengatakan sektor pariwisata berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang masif dan berdampak nyata.

“Sektor ini tidak hanya menjadi penghasil devisa utama, tetapi juga secara langsung menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memicu percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” kata Caketum Reynaldo, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Reynaldo, pada 2025, sektor pariwisata telah menyerap 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 4-4,5% PDB. “Tahun 2025 sektor pariwisata kita mencatat rekor gemilang dengan kunjungan sekitar 15,39 juta wisatawan mancanegara,” paparnya.

Kendati demikian, ke depan, Reynaldo berharap pengembangan potensi pariwisata tidak hanya terfokus pada Jawa dan Bali, tapi sudah harus dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. “Kita perlu belajar dari Jepang, mereka berhasil melakukan diversifikasi sehingga pariwisata tidak hanya terfokus pada kota-kota utama, melainkan terdistribusi ke seluruh daerah,” jelasnya.

Jepang, kata Reynaldo berhasil menjalankan strategi pariwisata dengan sangat baik. Mereka fokus pada mengangkat budaya lokal, memberdayakan UMKM daerah, memperkuat digitalisasi pariwisata, serta membangun infrastruktur dan konektivitas untuk setiap daerah sehingga pariwisata mereka semakin terintegrasi.

Reynaldo berharap, Provinsi Bali bisa menjadi role model dan contoh bagaimana sebuah daerah bisa maju dan berkembang pesat hanya dengan mengoptimalkan potensi pariwisatanya.

“Bali adalah contoh hilirisasi sektor pariwisata yang berhasil. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha besar tetapi juga bisa mendongkrak pendapatan para UMKM, mulai dari kuliner, homestay, hingga penjual souvenir dan oleh-oleh lokal,” ujar Reynaldo.

Reynaldo berjanji, kalau terpilih nanti, dirinya akan menjadikan organisasi HIPMI sebagai penggerak pariwisata di Indonesia. Dengan kemampuan dan jejaring yang dimiliki, HIPMI bisa ikut memajukan pariwisata Indonesia yang inklusif, modern, berkelanjutan dan mendunia.