isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting, terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi internasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pokja tersebut dinamai Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Satgas dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Pokja IV dibentuk guna mengoptimalkan diplomasi ekonomi, termasuk mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi.

“Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting, terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita,” kata Susiwijono.

Pokja tersebut akan berperan memperluas akses pasar ekspor, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta mendorong peningkatan investasi ke Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menerangkan, Pokja IV memiliki tiga pilar utama, yakni analisis dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan implementasi kebijakan.

Melalui pilar analisis dan strategi pasar, pokja bakal menghimpun dan menganalisis data geoekonomi, mengidentifikasi hambatan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan peluang perluasan akses pasar dan investasi.

Sementara pada pilar diplomasi dan koordinasi, pemerintah akan mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Adapun pada pilar rekomendasi dan implementasi kebijakan, Pokja IV akan mendorong harmonisasi regulasi domestik dengan standar global, mengawal ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan berbagai kendala implementasi.

Edi menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang terbuka dari berbagai perjanjian ekonomi internasional.

“Kita harus proaktif melihat berbagai macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan industri padat karya yang pasarnya sekarang cukup besar, tetapi kita bersaing di dalam pasar yang sempit. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha sehingga ketika pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dilakukan juga overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), yakni sistem informasi pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor yang memuat informasi mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bidang kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, hingga permasalahan yang dihadapi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Kementerian Perdagangan China pada Kamis (4/6) mengatakan bahwa lebih dari 100 acara yang bertujuan untuk meningkatkan impor negara tersebut akan digelar pada 2026 sehingga dapat menghadirkan lebih banyak barang berkualitas tinggi kepada perusahaan dan konsumen China.

Acara luar negeri pertama akan berlangsung di Belarus pada 7 Juni, disusul dengan acara lainnya di Jerman pada 11 Juni, yang menandai debut penyelenggaraan rangkaian acara tersebut di Uni Eropa (UE), kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China He Yongqian dalam sebuah konferensi pers.

Acara-acara tersebut, yang mengusung tema "Ekspor ke China", akan membangun platform serta jembatan bagi perusahaan dari seluruh dunia untuk memperluas ekspor ke China, sehingga memungkinkan negara-negara untuk semakin memperoleh manfaat dari pembangunan China.

Perusahaan-perusahaan internasional disambut baik untuk berpartisipasi dalam acara-acara itu dan terus berpartisipasi dalam pameran-pameran utama di China, seperti Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE), demi kepentingan kedua belah pihak.

Pihak kementerian telah menyelenggarakan acara serupa di kota-kota China seperti Beijing dan Hangzhou.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Pengalaman dan jaringan yang dimiliki FAO sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) membidik Indonesia menjadi pusat penguatan biosekuriti regional melalui kerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) di tengah meningkatnya risiko biologis dan lalu lintas perdagangan global.

“FAO merupakan mitra penting bagi Indonesia. Pengalaman dan jaringan yang dimiliki FAO sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peran karantina saat ini tidak lagi hanya memeriksa komoditas yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Ia mengatakan sistem karantina juga berfungsi menjaga ketahanan pangan, melindungi sumber daya hayati, dan memastikan perdagangan berjalan aman sesuai standar internasional.

Karena itu, Barantin mendorong penguatan kerja sama dengan FAO dalam sejumlah bidang, mulai dari penguatan sistem biosekuriti hingga modernisasi laboratorium.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan kapasitas pengawasan dan peringatan dini serta pengembangan sistem ketertelusuran atau traceability komoditas.

Menurut Karding, penguatan sistem ketertelusuran menjadi penting di tengah meningkatnya tuntutan standar keamanan pangan dan perdagangan internasional.

Barantin berharap FAO dapat mendukung penyusunan Grand Desain Perkarantinaan Indonesia 2026–2050 sebagai arah pengembangan sistem karantina nasional jangka panjang.

Indonesia, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pusat penguatan biosekuriti di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik karena merupakan negara kepulauan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Kami ingin sistem karantina Indonesia tidak hanya kuat untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi bagi penguatan biosekuriti kawasan,” ujar Karding.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai sekitar Rp304,7 triliun sehingga penguatan sistem biosekuriti dinilai penting untuk menjaga keamanan perdagangan dan daya saing produk ekspor Indonesia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan Indonesia memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perdagangan aman di kawasan.

Menurut Rajendra, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia sehingga fungsi karantina memiliki peran strategis dalam melindungi sumber daya hayati dan kesehatan pangan.

“FAO meyakini bahwa kolaborasi yang kuat dengan Indonesia akan memberikan kontribusi besar bagi penguatan biosekuriti regional melalui pendekatan one health dan kerja sama lintas sektor,” ucap Rajendra.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Barantin dan FAO dalam menghadapi tantangan biosekuriti global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya mobilitas perdagangan internasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kanada menjadi pintu masuk strategis bagi produk ke pasar Amerika Utara dengan potensi akses ke pasar sekitar 500 juta jiwa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis perjanjian perdagangan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA) memperkuat akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Utara di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Mendag Budi dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa menyampaikan perjanjian I-CA CEPA menjadi langkah strategis Indonesia untuk memperluas akses pasar, menurunkan hambatan perdagangan, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Disampaikan dia, I-CA CEPA dinilai memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia melalui penghapusan tarif, pengurangan hambatan perdagangan, hingga peluang peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

"Kanada menjadi pintu masuk strategis bagi produk ke pasar Amerika Utara dengan potensi akses ke pasar sekitar 500 juta jiwa, sekaligus menjadi jalur distribusi bernilai di tengah dinamika tarif Amerika Serikat," katanya.

Mendag menjelaskan, hubungan perdagangan Indonesia dan Kanada bersifat saling melengkapi sehingga tidak menimbulkan persaingan langsung dengan industri domestik.

Di sisi lain, Kanada juga dinilai memiliki daya beli tinggi dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 2,28 triliun dolar AS dan PDB per kapita sekitar 65.000 dolar AS.

Selain itu, preferensi konsumen Kanada terhadap produk alami, sehat, halal, dan ramah lingkungan dinilai sejalan dengan produk unggulan Indonesia.

Kinerja perdagangan kedua negara juga terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, total perdagangan barang Indonesia-Kanada mencapai 4,36 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan 3,57 miliar dolar AS pada 2024. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Kanada naik dari 1,44 miliar dolar AS menjadi 1,69 miliar dolar AS.

Di sektor jasa, total perdagangan jasa kedua negara pada 2024 mencapai 506,62 juta dolar AS dengan surplus bagi Indonesia sebesar 102,92 juta dolar AS. Ekspor jasa Indonesia juga meningkat dari 278,30 juta dolar AS menjadi 304,77 juta dolar AS.

Mendag menuturkan, perundingan I-CA CEPA berlangsung selama 2 tahun 8 bulan melalui 10 putaran perundingan. Negosiasi dimulai pada 21 Juni 2021 dan resmi ditandatangani pada 24 September 2025 di Ottawa, Kanada.

“Perundingan diselesaikan dengan tetap menjaga kepentingan nasional serta mendorong penguatan industri dalam negeri khususnya UMKM, perluasan akses pasar Indonesia ke kawasan Amerika Utara, peningkatan daya saing produk Indonesia, serta diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap mitra dagang tradisional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh penghapusan tarif sebesar 90,55 persen atau mencakup 6.573 pos tarif Kanada untuk berbagai produk unggulan.

Sementara Kanada memperoleh penghapusan tarif sebesar 85,54 persen atau mencakup 9.764 pos tarif Indonesia.

Tak hanya perdagangan barang, I-CA CEPA juga membuka akses lebih luas bagi sektor jasa Indonesia, termasuk peluang mobilitas tenaga profesional seperti insinyur, arsitek, tenaga kesehatan, dan tenaga teknologi informasi.

Di bidang ekonomi digital, kedua negara juga menyepakati kerja sama fasilitasi perdagangan digital melalui pengakuan dokumen elektronik, perlindungan konsumen dan data pribadi, hingga pengaturan pengiriman data lintas batas.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan implementasi perjanjian berjalan optimal. Langkah tersebut antara lain harmonisasi regulasi, penguatan standar mutu industri, peningkatan produktivitas, hingga penguatan sertifikasi dan standardisasi kompetensi profesi.

Mendag menilai I-CA CEPA akan memperkuat posisi Indonesia di kawasan Amerika Utara sekaligus mendukung diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok, dan pengembangan ekonomi hijau.

Dirinya merekomendasikan pengesahan kerja sama ini dikukuhkan melalui Peraturan Presiden dengan tetap memperhatikan kesiapan domestik, serta meyakini nilai ekspor bisa meningkat dua kali lipat.

“Dengan demikian, ratifikasi dan kesiapan implementasi menjadi krusial agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam tatanan perdagangan global," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Terusan Panama , urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, kini menjadi arena konflik terbaru bagi dua kekuatan besar dunia. Amerika Serikat (AS) secara resmi menggalang koalisi enam negara untuk mendesak China agar melepaskan kendalinya atas dua pelabuhan strategis di kanal tersebut.

Langkah ini menandai eskalasi serius dalam upaya Washington mengusir pengaruh Beijing dari belahan bumi barat, memicu ketegangan diplomatik yang kian memanas.

Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan bersama dengan Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay, dan Trinidad dan Tobago. Koalisi ini menyatakan dukungan penuh bagi Panama untuk bebas dari apa yang mereka sebut sebagai tekanan eksternal yang tidak semestinya.

China Kelabakan saat Taipan Hong Kong Jual Pelabuhan Terusan Panama Rp368 T ke AS



"Setiap upaya untuk merusak kedaulatan Panama adalah ancaman bagi kita semua," bunyi pernyataan tegas tersebut seperti dilansir RT.

Strategi Keamanan Nasional AS memang mengamanatkan pencegahan terhadap kompetitor non-Barat untuk memiliki atau mengendalikan aset kunci di kawasan Panama. Ketegangan ini makin mencuat mengingat tahun lalu, Donald Trump sempat melontarkan klaim keras bahwa China mengoperasikan Terusan Panama dan mengancam akan mengambilnya kembali.

China Melawan Kampanye Hitam

Beijing tidak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam keras manuver AS tersebut. Ia menyebut tuduhan Washington sebagai kampanye hitam yang tidak berdasar dan penuh kebohongan.

“Amerika Serikat yang mempolitisasi dan melakukan sekuritisasi berlebihan pada isu pelabuhan ini. Mereka munafik dan menyebarkan rumor serta fitnah di mana-mana,” tegas Lin Jian pada Rabu (6/5).

Koalisi enam negara yang dibentuk AS bertujuan menekan China untuk melepaskan kepentingannya di dua pelabuhan di Terusan Panama, serta menuduh Beijing melanggar kedaulatan Panama dan mempolitisasi perdagangan global. Sedangkan China menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Pihak China mendesak negara-negara anggota koalisi agar tidak tertipu atau dimanfaatkan oleh kekuatan yang memiliki motif tersembunyi. Lebih Banyak Kapal Melintasi Terusan Panama Akibat Perang Iran

Titik Sengketa

Akar dari perselisihan ini adalah pembatalan kontrak oleh Mahkamah Agung Panama pada Januari lalu terhadap anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini telah mengelola dua pelabuhan utama di pintu masuk kanal -Balboa dan Cristobal- selama hampir tiga dekade.

Kini konflik tersebut bergeser ke ranah hukum internasional, dimana MA Panama membatalkan hak kelola perusahaan China, langkah yang langsung didukung oleh AS. CK Hutchison melakukan perlawanan hukum dan meluncurkan arbitrase internasional.

Perusahaan tersebut menuntut ganti rugi sebesar USD2 miliar (sekitar Rp32 triliun) atas apa yang mereka sebut sebagai pengambilalihan yang melanggar hukum.

Peran Penting Terusan Panama

Terusan Panama bukan sekadar jalur kapal; ia adalah kompas ekonomi dunia. Jika ketegangan terus meningkat hingga mengganggu operasional atau menyebabkan sengketa hukum yang panjang, dampaknya akan terasa pada rantai pasok global.

Gangguan di kanal ini dapat menyebabkan keterlambatan barang elektronik hingga komoditas pangan. Konflik di jalur strategis biasanya memicu kenaikan biaya asuransi kapal dan biaya pengiriman. Menunjukkan bahwa Amerika Latin kini menjadi medan tempur utama pengaruh AS vs China.

Dengan arbitrase internasional yang tengah berjalan dan koalisi AS yang makin solid, masa depan kendali atas "jalan pintas dunia" ini masih tertutup kabut ketidakpastian. Apakah Panama akan tetap menjadi zona netral, atau justru terjepit di tengah ambisi dua raksasa?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mendorong pembukaan pasar ekspor baru, termasuk ke Uni Eropa, guna menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan perluasan pasar global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam merespons perlambatan ekspor dan dinamika ekonomi dunia.

“Langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, dalam (situasi) ketidakpastian ini, salah satunya adalah membuka pasar lebih luas,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan pemerintah tengah berkomunikasi dengan Uni Eropa untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian perdagangan agar dapat berjalan sesuai lini masa yang diharapkan.

Menurut dia, proses tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian teknis, termasuk penerjemahan dokumen ke 22 bahasa.

“Kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan bea masuk nol,” ujarnya.

Airlangga menambahkan pembukaan akses pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain Uni Eropa, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kerja sama perdagangan dengan negara lain, termasuk Kanada.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Kanada yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ekspor.

“Dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada,” ucapnya.

Airlangga juga menyampaikan kerja sama ekonomi dengan Inggris tengah didorong menuju FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu, pemerintah bersama negara ASEAN juga membahas penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan dalam ASEAN Economic Ministerial Meeting.

Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup respons negara-negara ASEAN terhadap krisis energi dan pangan, termasuk Strategic Petroleum Reserve dan cadangan pangan kawasan.

Airlangga mengatakan penguatan cadangan pangan juga penting untuk menghadapi ketidakpastian tambahan akibat faktor cuaca seperti El Nino.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 mencapai sekitar 22,43 miliar dolar AS dan secara tahunan menunjukkan perlambatan sebesar 3,01 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Perlambatan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor guna menjaga kinerja perdagangan luar negeri.

Ia optimistis pembukaan pasar dan penguatan kerja sama internasional dapat menjaga kinerja ekspor nasional ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka . Pemerintah bakal menjunjung prinsip hukum laut internasional yang diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

"Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip (pajak pelayaran di Selat Malaka). Saya Deputi Menteri bagian eko-mariitm yang dulu urusi maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Terkini, pemerintah sedang menggodok aturan untuk memberikan nilai tambah di titik berlabuh kapal-kapal industri. Wacana ini muncul dari keluhan kalangan pengusaha pelabuhan, yang menginginkan adanya penyesuaian aturan agar dermaga bersandar menjadi tempat yang bernilai ekonomi atas aktivitas kapal-kapal kargo industri yang bersandar.

Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Hormuz



"Jadi perjanjian hukum laut internasional, itu yang kami jalankan. Makanya saya sekarang ingin membuat itu (dermaga di suatu pulau) sebagai tempat labu jangkar, pengisian bahan bakar, dan lain-lain," kata Purbaya.

"Kami diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Bahkan pemerintah harus menjaga keamanan di sana," imbuhnya.

Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura



Adapun sebelumnya, Purbaya melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

Hal itu berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran. Purbaya menekankan bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Purbaya menekankan, bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lewati Selat Hormuz Wajib Bayar Iran Pakai Bitcoin, Bagaimana Nasib Kapal Tanker RI?



Menurut Purbaya, jika skema pengenaan biaya atau charge diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, hal tersebut dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema ini diusulkan untuk dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengilustrasikan pembagian pendapatan tersebut dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan panjang wilayah perairan masing-masing negara di sepanjang selat tersebut, di mana Indonesia dan Malaysia secara geografis memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.

Meskipun secara teoritis potensi pendapatannya sangat besar, Purbaya menegaskan, bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kelancaran perdagangan internasional.

Ia menyatakan bahwa wacana tersebut lebih merupakan refleksi atas posisi tawar Indonesia yang besar, namun pemerintah tidak berniat menjadikan pengenaan biaya di jalur internasional sebagai alat utama penambah pundi-pundi negara.

Menkeu menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa meski secara logika ekonomi hal tersebut memungkinkan, Indonesia tidak secara aktif mengejar implementasi kebijakan semacam itu saat ini.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya singkat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara strategis.

“Beberapa hal yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan adalah untuk mengamankan pasar-pasar internasional tersebut melalui berbagai perjanjian dagang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para pelaku usaha kita, tentunya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA).

Kemudian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Dengan kita mengamankan pasar di Uni Eropa, kita mengamankan pasar di Latin Amerika, kita mengamankan pasar di Eurasia termasuk negara seperti Rusia, belum lagi di internal ASEAN, sehingga banyak sekali potensi pasar yang kemudian bisa kita maksimalkan,” ujar Roro.

Selain memperluas akses pasar produk-produk lokal ke panggung global, Wamendag mengatakan pemerintah juga mengamankan pasar dalam negeri, khususnya di tengah kondisi geopolitik yang cukup menantang saat ini.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo (Subianto) adalah negara Indonesia harus survive, negara Indonesia harus tetap berdaya, dan pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap jalan, harus tetap meningkat dengan berjalannya waktu,” kata dia.

Lebih jauh, Roro juga mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia. Ia menggarisbawahi sebanyak 64,5 persen dari penggerak UMKM di dalam negeri merupakan perempuan.

“Ini suatu hal yang saya rasa penting untuk kita ketahui bersama, penting untuk kita sadari bahwa ternyata perempuan mempunyai peran yang sangat amat andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar dia.

Maka dari itu, Wamendag juga mendorong pelaku UMKM perempuan untuk lebih berdaya saing dan bisnisnya naik kelas melalui pemanfaatan platform perdagangan digital dan berbagai program dukungan dari pemerintah.

“Oleh karena itu, sangat butuh pendampingan, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan teman-teman di sini yang saya yakin sudah menggunakan mode ataupun gadget untuk pemasaran produk. Ini knowledge ini yang harus kita tingkatkan,” kata Roro.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Rusia, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) -

Indonesia dan Rusia memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor pascapenandatanganan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada Desember 2025 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi strategis kedua negara dalam menghadapi tantangan global, sekaligus memanfaatkan momentum pasca-FTA untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret.

“Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Rusia, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan, termasuk melalui kerja sama penyediaan bahan baku pupuk, perluasan akses pasar produk pertanian, serta pemanfaatan teknologi untuk modernisasi sektor pertanian,” ujar Deputi Edi dalam Expert Dialogue bertajuk “Global Trade Challenges and Strategic Cooperation” yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Sementara, Deputi Ekonomi Pembangunan Federasi Rusia Vladimir Illichev menegaskan komitmen Rusia untuk memperluas kemitraan ekonomi dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor strategis serta peningkatan konektivitas perdagangan.

“Partisipasi aktif sektor bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Rusia dan Indonesia. Kami mendorong agar para pelaku usaha dari kedua negara dapat terus menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Deputi Illichev.

Dialog tersebut menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi rantai pasok, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya kompetisi atas sumber daya strategis.

Dalam konteks ini, kedua negara memandang penguatan kerja sama menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan nasional.

Selain itu, transformasi rantai pasok global dinilai membuka peluang baru kolaborasi, termasuk di bidang swasembada pangan dan energi baru terbarukan.

Indonesia dan Rusia dinilai memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi, baik dari sisi sumber daya alam, kapasitas industri, maupun penguasaan teknologi.

Kerja sama ke depan, menurut Illichev, tidak hanya difokuskan pada perdagangan, tetapi juga mencakup pengembangan proyek bersama, investasi, alih teknologi, serta penguatan riset dan inovasi guna mendorong industrialisasi bernilai tambah.

Menutup dialog, kedua pihak sepakat forum tersebut menjadi platform strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan langkah konkret ke depan.

“Melalui dialog ini, Indonesia mendorong penguatan kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi hasil, dengan melibatkan secara aktif sektor bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu menghasilkan solusi inovatif dan memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global,” tutup Edi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menilai dampak langsung eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia masih relatif terbatas.

Penilaian tersebut didasarkan pada kecilnya eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut.

“Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama yang dapat mempengaruhi dinamika ekspor Indonesia,” kata Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Indonesia Eximbank Institute menunjukkan ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2 persen dari total ekspor nasional.

Komoditas utamanya meliputi minyak kelapa sawit (HS 1511), perhiasan (HS 7113), serta mobil dan kendaraan bermotor lainnya (HS 8703).

Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9 persen dari total impor nasional dan didominasi oleh komoditas energi, khususnya minyak.

Struktur ini menunjukkan bahwa eksposur perdagangan langsung Indonesia terhadap kawasan konflik relatif terbatas.

Sebagian besar ekspor Indonesia justru mengalir ke kawasan lain seperti Asia Timur (36,4 persen), Asia Tenggara (20,8 persen), Amerika Utara (11,5 persen), Asia Selatan (9,6 persen), dan Eropa Barat (5,7 persen).

Dengan demikian, dinamika ekonomi di kawasan-kawasan tersebut tetap menjadi penentu utama kinerja ekspor nasional.

Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan konflik dan implikasinya terhadap perdagangan global, khususnya terkait stabilitas jalur energi internasional.

“Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia,” ujarnya.

Kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam sistem energi global, dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap produksi minyak dunia.

Sekitar 20-30 persen perdagangan minyak global juga melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini dapat berdampak cepat pada harga energi internasional dan meningkatkan biaya logistik global.

Meski impor minyak Indonesia tidak secara langsung berasal dari Timur Tengah, dampaknya tetap terasa melalui jalur perdagangan regional.

Sekitar 75 persen impor minyak Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, yang merupakan pusat perdagangan dan pengolahan minyak di Asia.

Kedua negara tersebut juga mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga gangguan pasokan dapat mendorong kenaikan harga energi di dalam negeri.

Indonesia Eximbank Institute juga mencermati potensi dampak perubahan distribusi energi global terhadap negara-negara pengimpor utama minyak Timur Tengah seperti China, Jepang, India dan Korea Selatan.

Negara-negara tersebut merupakan pasar ekspor penting bagi Indonesia, sehingga kenaikan biaya energi berpotensi menekan aktivitas industri dan permintaan terhadap produk Indonesia.

Jika ketegangan geopolitik berlangsung lama, harga minyak global sepanjang 2026 diperkirakan bergerak pada kisaran 85-120 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata awal tahun yang masih berada di sekitar 60 dolar AS per barel.

Kenaikan harga energi dan biaya logistik berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor industri global.

Bagi eksportir Indonesia, tekanan akan terasa pada sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, seperti manufaktur, petrokimia, dan logam dasar. Kenaikan biaya input berisiko menggerus margin, terutama jika permintaan global melemah.

Selain itu, volatilitas pasar keuangan global juga berpotensi menekan nilai tukar negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, sehingga menambah tekanan bagi industri berorientasi ekspor.

Di tengah risiko tersebut, sejumlah komoditas ekspor Indonesia justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga energi global.

Batu bara, yang berkontribusi sekitar 8-9 persen terhadap total ekspor nasional, berpotensi mengalami kenaikan harga. Harga minyak kelapa sawit (CPO) juga menunjukkan tren kuat seiring solidnya permintaan global.

Selain itu, sejumlah komoditas berbasis bahan baku lokal turut mendapat keuntungan dari penurunan suku bunga sebelumnya yang membantu menekan biaya produksi, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

“Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas energi dan agro dapat membantu menopang kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Namun volatilitas pada komoditas logam dan sektor industri tetap perlu diantisipasi, terutama jika perlambatan ekonomi global terjadi lebih dalam,” kata Rini.

Dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan kondisi perdagangan global, ekspor Indonesia pada 2026 diperkirakan masih dapat tumbuh pada kisaran 4-5 persen, dan berpotensi meningkat menjadi sekitar 5-6 persen pada 2027, dengan catatan permintaan global pulih secara bertahap dan tensi geopolitik mereda.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membidik pasar Asia Tenggara dan Afrika sebagai tujuan ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memanfaatkan peluang perdagangan di tengah gangguan rantai pasok global.

“Nah salah satu contohnya yang kita lakukan (memanfaatkan peluang gangguan rantai pasok global) adalah terutama UMKM. UMKM itu sebenarnya lebih mudah (untuk melakukan ekspor),” kata Budi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dinamika geopolitik yang memengaruhi jalur logistik dan pasokan barang antarnegara dapat mengubah peta perdagangan dunia sehingga membuka celah pasar baru bagi produk Indonesia.

Ia menilai pelaku UMKM lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar karena banyak yang masih berada pada tahap awal ekspor sehingga lebih adaptif untuk menembus pasar baru dalam waktu relatif singkat.

“UMKM itu kan kebanyakan dia ekspor baru, sehingga jangka pendek (tidak terikat kontrak ekspor jangka panjang). Mereka bisa (lebih fleksibel) melihat pasar-pasar mana yang bisa dijalani,” ujarnya.

Budi mengatakan Kementerian Perdagangan memanfaatkan program business matching untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dari berbagai negara sekaligus membuka akses pasar baru.

Melalui program tersebut, transaksi ekspor UMKM mulai menunjukkan hasil. Pada Januari 2026, Budi menyebut nilai transaksi dari kegiatan business matching tercatat sekitar 4 juta dolar AS.

“Januari kemarin juga sudah (ada hasil ekspor UMKM), transaksinya sekitar 4 juta dolar AS,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pemetaan pasar dilakukan agar produk UMKM dapat mengisi celah permintaan yang muncul ketika pemasok dari negara lain mengalami hambatan dalam menyalurkan barang akibat gangguan rantai pasok global.

Budi menyebut kawasan yang dipertimbangkan sebagai tujuan ekspor antara lain Asia Tenggara dan Afrika karena dinilai relatif tidak terdampak langsung oleh gangguan geopolitik tertentu, khususnya pada jalur logistik perdagangan.

“Negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Afrika,” ujarnya memberikan contoh negara target ekspor.

Di sisi lain, Budi mengatakan pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan pada industri yang menggunakan bahan baku impor dan akan berkoordinasi dengan para eksportir untuk memetakan kendala teknis di lapangan.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mencatat program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun sepanjang 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026