JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai regulasi yang rumit membuat investasi terhambat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari jalan untuk mengurangi ketidakefisienan.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian regulasi dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk... terus terang saja saya sampaikan...untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujarnya.

"Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," sambung Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk Satgas Khusus Deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ungkapnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," imbuhnya.

Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya sempat menghambat pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang berbelit.

"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya... akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tegas Presiden.

JAKARTA - Perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengarah pada persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia, yakni keterwakilan suara rakyat. Besaran PT dinilai tidak hanya menentukan konfigurasi politik di parlemen, tetapi juga memengaruhi jutaan suara masyarakat yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi legislatif.

Dalam sistem pemilu Indonesia, tingginya parliamentary threshold dinilai dapat memperbesar disproporsionalitas representasi politik. Dampaknya tidak hanya dirasakan partai peserta pemilu, tetapi juga kelompok masyarakat yang kehilangan saluran representasi akibat suaranya tidak terakomodasi di parlemen.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta, Senin (11/05/2026). Forum itu dihadiri sejumlah partai politik anggota GKSR bersama Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pembahasan parliamentary threshold harus disesuaikan dengan prinsip keterwakilan suara dalam sistem pemilu nasional.

“Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi, bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional,” ujar dia.

Menurut Ferry, sistem pemilu seharusnya mampu menjaga agar suara masyarakat tetap terwakili dalam proses politik. Karena itu, penetapan angka PT dinilai tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

“Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu,” kata dia.

PT Tinggi Dinilai Perbesar Disproporsionalitas

Ferry menegaskan penentuan angka parliamentary threshold seharusnya menggunakan pendekatan rasional berbasis matematika pemilu dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dia menilai penetapan angka tanpa ratio legis berpotensi menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

“Angka-angka tersebut jangan konteks politik, atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik. Tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada,” ujar dia.

Menurut dia, GKSR tengah merumuskan konsep parliamentary threshold dalam rentang 1 hingga 2 persen sebagai bagian dari desain sistem yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip keterwakilan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116.

Dia juga menilai fragmentasi politik tidak sepenuhnya berdampak negatif dalam demokrasi. Sebaliknya, keterlibatan lebih banyak elemen masyarakat dinilai penting agar kelompok marjinal, disabilitas, dan kelompok rentan tetap memiliki ruang dalam proses politik nasional.

“Dalam sistem pemilu proporsional, sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marjinal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini,” ucap dia.

Perindo Siapkan Penguatan Akar Rumput

Selain mendorong formulasi parliamentary threshold yang lebih proporsional, Ferry mengatakan Partai Perindo juga akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput untuk menghadapi skema baru dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kita memperjuangkan PT betul-betul mencerminkan sistem proporsional, tidak lagi ada disproporsionalitas,” kata dia.

Menurut dia, apabila formulasi parliamentary threshold baru telah ditetapkan, Partai Perindo akan mengoptimalkan kerja politik dan penguatan kelembagaan partai di masyarakat.

“Dan ini harus kerja keras di Partai Perindo dan mudah-mudahan Partai Perindo bisa mengoptimalkan kerja-kerja, yang pasti adalah kita berharap bahwa seluruh kelembagaan kita betul-betul kita kuatkan di akar rumput kita di masyarakat,” ujar dia.

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai akan menjadi penentu arah kualitas representasi politik nasional ke depan, terutama dalam memastikan setiap suara masyarakat tetap memiliki ruang keterwakilan dalam sistem demokrasi.

BONTANG - Di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat iklim investasi bagi para investor di awal tahun 2026 menunjukkan data signifikan. Transformasi ekonomi dan kemudahan perizinan yang digalakkan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil manis.

Berdasarkan data terbaru dari dasbor Online Single Submission (OSS), tercatat 657 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru telah diterbitkan dalam periode 1 Januari hingga 30 April 2026. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa iklim investasi di Kota Bontang tetap bergairah, khususnya sektor riil.

Hal yang menarik dari data perizinan kali ini adalah dominasi luar biasa dari sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 99,7 persen dari total perizinan.

“Fenomena ini menunjukkan adanya demokratisasi ekonomi di tengah masyarakat Bontang,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur.

Masyarakat kini tidak lagi hanya bergantung pada industri berat skala besar. Namun, aktif menciptakan lapangan kerja mandiri melalui sektor jasa, kuliner, hingga perdagangan kreatif. Sementara, sektor non-UMK tetap hadir memperkuat fondasi industri dengan porsi 0,3 persen.

Aspian Nur mengatakan, lonjakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menunjukkan kepercayaan publik terhadap iklim investasi di Bontang berada di level tertinggi. “Kami telah memangkas sekat birokrasi melalui sistem OSS agar pelaku usaha merasa aman dan nyaman. Kami adalah rumah yang siap menyambut investor dengan karpet merah," ujarnya.

Pemerintah Kota Bontang kini menerapkan sistem perizinan berbasis risiko untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi.

Berikut adalah rincian profil proyek yang masuk di awal 2026:

- Risiko Rendah: 63,2 persen (Pelaku usaha bisa langsung beroperasi setelah NIB terbit)

- Risiko Menengah Rendah: 20,7 persen

- Risiko Menengah Tinggi: 12,5 persen

- Risiko Tinggi: 3,7 persen (Tetap menarik bagi industri strategis dengan pengawasan ketat)

Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih memegang kendali utama dengan angka fantastis 99,7 persen. Buktinya pengusaha lokal melihat Bontang sebagai ladang subur untuk mengintegrasikan bisnis mereka dengan industri manufaktur yang sudah mapan.

Sisanya, sebesar 0,3 persen berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan posisi geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan dan gerbang logistik di wilayah tengah Indonesia, Bontang diprediksi akan terus mengalami gelombang investasi hingga akhir tahun.

“Apalagi pemerintah daerah berencana meluncurkan program insentif pajak dan kemudahan modal bagi pemilik NIB baru,” ucapnya.

JAKARTA - Dinamika politik menjelang pemilu kerap ditandai dengan bergabungnya figur-figur kunci yang dinilai memiliki rekam jejak dan pengaruh di tingkat lokal. Terkini, mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Kupang, A.D.E. Manafe, dipastikan bergabung dengan Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bergabungnya A.D.E. Manafe dengan Partai Perindo dan disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (11/5/2026). Kehadirannya dinilai membawa perspektif birokrasi yang penting dalam merumuskan strategi politik yang lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat di Kupang .

Penguatan Konsolidasi dan Basis Politik

Ketua DPW Partai Perindo NTT Simson A. Lawa mengatakan, bergabungnya A.D.E. Manafe tidak hanya memperkuat struktur partai, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Perindo mulai menarik kepercayaan dari kalangan profesional dan birokrat di daerah.

"Dengan bergabungnya sosok yang dikenal sebagai ‘jenderal birokrat’, kami optimistis Perindo NTT dapat mengembalikan kursi-kursi yang sempat hilang, khususnya di parlemen Kota Kupang," ucap Simson.

Dia menilai pengalaman panjang di birokrasi memberi nilai tambah dalam membaca persoalan riil masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga kebutuhan dasar warga. Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya Perindo untuk menghadirkan politik yang tidak berhenti pada elektoral, tetapi juga berorientasi pada solusi.

Dorongan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Daerah

Dalam konteks yang lebih luas, Simson menegaskan bahwa penguatan partai tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pembangunan daerah, terutama dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan penguatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian NTT.

Menurut dia, tantangan pembangunan di NTT tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, kehadiran tokoh-tokoh dengan pengalaman teknokratis diharapkan mampu menjembatani kebutuhan kebijakan dengan realitas di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa Perindo menjadi rumah bersama bagi siapa saja yang ingin berkontribusi membangun NTT. Ruang partisipasi harus dibuka seluas-luasnya, agar gagasan dan pengalaman yang beragam bisa bertemu untuk satu tujuan, yaitu memajukan Bumi Flobamorata," kata Simson.

Dia juga memastikan bahwa ke depan, konsolidasi partai akan terus diperkuat dengan melibatkan lebih banyak tokoh lokal yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berbasis masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Perindo dalam membangun kekuatan politik yang tidak hanya bertumpu pada struktur, tetapi juga pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Dengan bergabungnya A.D.E. Manafe, Perindo NTT berharap dapat mempercepat penguatan organisasi sekaligus menghadirkan pendekatan politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidang aduan kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). Purbaya memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha guna mengakselerasi proyek strategis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat (Jabar).

Dalam agenda tersebut, Purbaya mendengarkan keluhan dari sejumlah pelaku usaha maupun instansi terkait perizinan , regulasi, maupun kendala teknis. Sidang ini menghadirkan PT Acwa Tenaga Saguling, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta PT PLN (Persero).

PLN IP Gandeng Mitra Internasional Bangun PLTS Terapung Saguling



Proyek senilai kurang lebih USD80 juta ini merupakan kolaborasi dengan perusahaan asal Arab Saudi, ACWA Power. Meski Amdal telah dikantongi sejak tahun lalu, pembangunan jaringan transmisi masih terkendala Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang memicu mundurnya target operasional dari Juni 2026 menjadi Maret 2027.

CEO PT Indo Acwa Tenaga Saguling, Tim Anderson mengungkapkan, urgensi penyelesaian izin dalam waktu dekat guna memitigasi risiko keterlambatan lebih lanjut.

"Itu masih sedikit risiko kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Awal-awalnya begitu kemarin Juni, tapi ada sedikit terlambat untuk peroleh Amdal. Amdalnya sudah kami dapat baik untuk kawasan pembangkit 31 Juli tahun yang lalu," ujar Tim dalam sidang, Kamis (7/5/2026).

Adapun Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa proses perizinan belum berjalan penuh karena adanya dokumen yang belum lengkap, yakni rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan pengganti dari aset PLN Group di kawasan PLTA Saguling. Usai Cirata, PLN Siap Garap Proyek PLTS Terapung Singkarak dan Saguling



"Sudah Pak. ini kan kebetulan di PLTA Saguling itu, tempat dimana proyek itu dikembangkan, itu kan ada lahan milik PLN Group yang siap dialihkan menjadi kawasan hutan begitu," ujar Darmawan.

Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyoroti realisasi lahan pengganti PLN di Jawa Barat yang baru mencapai 159 hektare atau 14,7% dari total kewajiban 1.081 hektare. Pemprov Jawa Barat meminta komitmen tertulis agar sisa kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara paralel.

"Tentu tidak bisa langsung 'pok terlong' kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau pakta integritas dari Bapak, sehingga kami yakin kita selesaikan paralel," tegas Herman.

Sidang ditutup dengan tercapainya kesepakatan antara PLN dan Pemprov Jawa Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan batas waktu hingga 2027 bagi PLN untuk menuntaskan seluruh kewajiban penggantian lahan, sementara surat rekomendasi gubernur akan segera diterbitkan dalam waktu singkat.

Purbaya menginstruksikan agar seluruh pihak bergerak cepat setelah hambatan administratif ini teratasi agar proses di Kementerian Kehutanan bisa segera rampung.

"Yang jelas kan nanti dikasih waktu sampai 2027 nanti cukup, saya pikir waktunya. Tapi yang jelas, untuk proyek ini, kendala tadi rekomendasi Gubernur sudah dihilangkan, akan keluar dalam waktu singkat. Nanti tinggal diurus ke Kementerian Kehutanan. Jangan terlalu lama ya," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Menghadapi potensi musim kemarau yang lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino, Pemprov Sumatera Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 di Griya Agung, Palembang. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 berlangsung bertahap sejak April dengan puncak pada Agustus.

Sementara, fenomena El Nino diprediksi berkembang pada periode Juli hingga September 2026, yang berpotensi memperparah kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Apel siaga ini diikuti sekitar 1.600 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha, serta kelompok masyarakat peduli api. Kegiatan ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Djamari menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Pengendalian karhutla harus dilakukan lebih dini, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas, dengan mengutamakan pencegahan sebelum api meluas.

Pemerintah juga resmi mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 untuk memperkuat koordinasi, pengendalian, pemantauan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik secara nasional.

Menurut dia, Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis sekaligus rawan karhutla karena karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumsel turun dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi sekitar 5.939 hektare pada 2025 dan hingga April 2026 tercatat sekitar 79,95 hektare.

Pemerintah meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli terpadu, deteksi dini hotspot, kesiapan personel dan peralatan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Dunia usaha, khususnya pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, diminta menjadi bagian dari solusi dengan memastikan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

APP Group bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan turut berpartisipasi aktif dengan menampilkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan peralatan pemadaman, mulai dari Regu Penanggulangan Kebakaran (RPK) inti, Tim Reaksi Cepat (TRC), perangkat pemadam, drone pemantau titik api, Automatic Weather Station (AWS), kendaraan patroli, hingga sistem komunikasi terintegrasi. Pada kesempatan ini, helikopter APP Group juga melakukan patroli udara di sekitar lokasi apel sebagai bagian dari simulasi kesiapsiagaan.

Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan, pihaknya bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan mengedepankan pendekatan Integrated Fire Management (IFM) yang berfokus pada empat pilar utama yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respons cepat.

“Melalui pendekatan Integrated Fire Management, kami memastikan seluruh upaya penanggulangan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan berbasis masyarakat, pemantauan berbasis teknologi, hingga kesiapan respons cepat di lapangan. Namun, kami meyakini bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah, aparat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur kebersamaan harus terus kita hidupkan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkap Suhendra.

Upaya pencegahan di wilayah operasional mitra APP Group di Sumatera Selatan, khususnya di OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, dilakukan melalui program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA) yang telah berjalan di 31 desa. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berjumlah 633 orang, melalui kegiatan patroli terpadu, sosialisasi, serta pengelolaan lahan tanpa bakar.

SITARO - Penanganan anggaran bencana kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan korupsi dalam proses penanggulangan erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Perkara ini dinilai tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas penggunaan dana publik di daerah rawan bencana.

Penetapan Bupati Sitaro sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memunculkan perhatian luas masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga Sitaro. Proses hukum tersebut dinilai menjadi ujian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan independen.

Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Sitaro Normans Luntungan mengatakan, penetapan tersangka tersebut mengejutkan sebagian besar masyarakat. “Kejati telah menetapkan ibu bupati sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Gunung Ruang. Hal ini sangat mengejutkan sebagian besar masyarakat Sitaro,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Sebagai politikus Partai Perindo, dia meminta publik tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik. Pengelolaan anggaran negara harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pada situasi kebencanaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Biar supaya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk jangan sekali-sekali bermain dengan uang negara,” katanya.

Dia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Normans turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas penanganan perkara tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala dan tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah bekerja pagi, siang, dan malam untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gunung Ruang,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pengajuan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh sejumlah manajer investasi saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa, mengatakan seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh.

Kesiapan ini tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional, serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan pelindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.

Menurut Ogi, ketertarikan manajer investasi untuk mendirikan DPLK didorong oleh besarnya potensi pasar program pensiun serta peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.

Ogi menyampaikan bahwa pendirian DPLK oleh manajer investasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K).

Undang-Undang ini membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang.

Ke depan, ujar Ogi, OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan perluasan akses kepesertaan.

Selain itu, OJK juga mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.

“Dengan keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK, diharapkan kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan peserta,” tutup Ogi.

Per Maret 2026, OJK mencatat total aset dana pensiun tumbuh sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai mencapai Rp1.684,89 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,71 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp408,82 triliun.

Sementara untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.276,07 triliun atau tumbuh sebesar 11,76 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat pada periode 1-7 Mei 2026. Hal ini diakibatkan adanya gangguan fenomena atmosfer global yang aktif di Jawa hingga Nusa Tenggara.

BMKG memprakirakan Monsun Australia diprakirakan menguat dalam beberapa hari ke depan, ditandai dengan pola angin zonal yang semakin didominasi oleh angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia. “Kondisi ini berperan dalam membawa massa udara yang relatif kering dari wilayah Australia menuju Indonesia, sekaligus menjadi indikasi bahwa sejumlah daerah mulai beralih secara bertahap dari periode musim hujan menuju musim kemarau,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/5/2026).

BMKG mengatakan bahwa pola peralihan musim ini terlihat dari perbedaan suhu udara yang cukup signifikan antara pagi dan siang hari. Pada pagi hingga siang hari, radiasi matahari yang intens menyebabkan proses konveksi yang tinggi, yang kemudian memicu pembentukan hujan lokal pada sore hingga malam hari.

“Hujan yang terjadi biasanya tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dan durasi yang singkat, serta berpotensi disertai kilat dan angin kencang,” ungkapnya.

Selain itu, BMKG membeberkan bahwa kombinasi radiasi matahari yang tinggi dan kelembaban udara yang cukup dapat menyebabkan suhu yang relatif panas pada pagi hingga siang hari, diikuti dengan kondisi hujan yang signfikan pada sore hingga malam hari.

Meskipun sejumlah daerah sudah mulai beralih menuju musim kemarau, BMKG mengatakan potensi hujan masih dapat terjadi dalam sepekan ke depan karena pengaruh dinamika atmosfer yang terpantau aktif.

Saat ini, Madden-Julian Oscillation (MJO) berada di fase 2 (Indian Ocean) dan diprediksi melewati sebagian wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta sebagian besar Pulau Jawa dan Laut Jawa.

Kemudian, Gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur, serta Laut Jawa dan Laut Flores. Sementara itu, Gelombang Rossby Ekuatorial diprediksi akan aktif di sebagian wilayah Aceh, Papua Barat Daya, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.

“Keberadaan gangguan atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah-wilayah yang disebutkan, secara khusus, wilayah yang terpengaruh oleh ketiga fenomena ini, yaitu sebagian besar Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi,” jelas BMKG.

Pada skala meso atau menengah, BMKG mengungkapkan sirkulasi siklonik juga mempengaruhi pola cuaca di wilayah Indonesia. Sirkulasi siklonik yang terbentuk di Samudra Pasifik utara Maluku Utara, Selat Makassar, Samudera Hindia Barat Aceh, dan Samudera Hindia Barat Sumatera Barat membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Perairan utara Maluku Utara, Perairan barat Aceh, Perairan barat Sumatera Barat.

Selain itu, diperkirakan terbentuk juga daerah konvergensi lainnya yang memanjang dari Selat Malaka hingga Perairan Timur Aceh, dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, dari Perairan Selatan Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari Perairan Utara NTT hingga NTB, serta dari Laut Banda hingga Sulawesi Tengah.

“Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” pungkasnya.

Berikut potensi hujan dalam sepekan ke depan periode 1-7 Mei 2026:

Periode 1-3 Mei 2026

Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

Siaga (hujan lebat – sangat lebat): Aceh, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Angin Kencang: Nihil.

Periode 4-7 Mei 2026

Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

Siaga (hujan lebat – sangat lebat): Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan.

Angin Kencang: Nihil.

Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) mencatat sebanyak 63 dari 127 aduan pelaku usaha terkait hambatan usaha dan investasi telah diselesaikan hingga 22 April 2026.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satgas P2SP sekaligus Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit mengatakan aduan tersebut ditangani melalui Kanal Debottlenecking sebagai sistem penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga.

“Dari 127 pengaduan ini, 63 aduan sudah diselesaikan,” kata Satya dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Kanal Debottlenecking dibentuk untuk menerima, memetakan, memvalidasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Dari total aduan tersebut, sebanyak 50 aduan masih dalam proses, sementara 14 aduan tidak diproses.

Hingga 22 April 2026, tingkat penyelesaian aduan mencapai 56 persen, sementara 44 persen sisanya masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan jenis isu, mayoritas aduan berkaitan dengan perizinan usaha sebanyak 64 aduan atau 50 persen, diikuti lahan dan tata ruang 18 aduan atau 14 persen.

“Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang,” ujarnya.

Satya mengatakan aduan lain mencakup persoalan syarat ekspor-impor, ketersediaan energi, listrik, serta hambatan teknis lainnya.

Ia menuturkan Kanal Debottlenecking juga dirancang agar proses penyelesaian aduan pelaku usaha berjalan transparan dan dapat dipantau.

“Pelaku usaha yang memasukkan pengaduan melalui kanal tersebut dapat melihat progres penyelesaiannya,” ungkap dia.

Satya menjelaskan Pokja Debottlenecking merupakan bagian dari Satgas P2SP untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut dia, satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menyelesaikan hambatan strategis dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menambahkan penyelesaian hambatan usaha penting untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan mendorong sektor riil bergerak.

“Pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor riilnya tidak bergerak,” ucap dia.

Satya menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan implementasi program prioritas pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diizinkan dengan pengaturan ketat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat dan hanya di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.

“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujar Latif.

Ia menegaskan penguatan tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam regulasi itu, pukat harimau atau trawl termasuk alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.

Sementara JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu alat tangkap lain.

Untuk memastikan implementasi di lapangan, Latif menyebut KKP juga menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 yang mengatur operasional JHUB di Zona 03 WPPNRI 718.

Dalam aturan tersebut, penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik berbasis titik koordinat, menggunakan alat sesuai ketentuan, serta wajib memperhatikan keberadaan nelayan lain guna mencegah konflik di lapangan.

KKP juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan keselamatan operasi serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan, lanjut Latif, akan diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi pada 20 April 2026. Mereka menolak operasional kapal yang diduga menggunakan trawl karena dikhawatirkan mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal.

Menanggapi aksi itu, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.

KKP juga menegaskan kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di PPN Merauke hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” kata Latif.

Latif menyatakan KKP melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat juga membuka ruang dialog dengan nelayan untuk menghindari kesalahpahaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 24 April-27 April 2026. BMKG melaporkan hal ini dipengaruhi pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 4 -20 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur Laut hingga Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru.

"Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25-2.5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia selatan NTT, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua, Samudra Hindia barat Kep. Nias, Samudra Hindia barat Bengkulu, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Samudra Hindia selatan Banten," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2026).

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTВ.

Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti Perahu Nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), Kapal Tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m).

Kemudian, Kapal Ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m).

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," imbaunya.