Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menemukan dugaan praktik pungutan ilegal atau pungli layanan kursi roda yang melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Arab Saudi. Modus tersebut diduga dilakukan dengan memungut biaya jauh di atas tarif resmi kepada jemaah lansia dan disabilitas demi meraup keuntungan sepihak.

Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muftiono, mengatakan praktik tersebut kini tengah dalam proses pemeriksaan.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan layanan kursi roda resmi yang dikoordinasikan tim Lansia dan Disabilitas (Landis) bagi jemaah yang menjalankan ibadah tawaf dan sa’i saat umrah wajib. Namun, di lapangan ditemukan adanya KBIHU yang melakukan pungutan kolektif kepada jemaah dengan nominal yang tidak wajar.

“Kalau memang dia menggunakan mukimin atau orang yang di luar ketentuan itu sangat berbahaya bagi jemaah. Kedua, ya biasanya ya anggarannya terlalu besar,” ujar Muftiono di Makkah, Selasa (12/5/2026).

PPIH juga masih menelusuri dugaan penggunaan jasa pendorong kursi roda ilegal atau mukimin tanpa izin resmi dari otoritas Arab Saudi. Praktik tersebut dinilai berisiko tinggi karena dapat membahayakan keselamatan jemaah apabila pendorong ilegal ditangkap aparat keamanan Saudi saat proses ibadah berlangsung.

Muftiono menegaskan jemaah bisa terlantar di tengah pelaksanaan tawaf atau sa’i apabila menggunakan jasa tidak resmi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum KBIHU diduga mematok tarif hingga Rp10 juta per jemaah untuk layanan kursi roda di Masjidil Haram. Tim Media Center Haji bahkan menemukan ada jemaah yang diminta membayar sekitar Rp7 juta untuk layanan serupa.

Padahal, tarif resmi jasa dorong kursi roda di Masjidil Haram berkisar 300 riyal Saudi atau sekitar Rp1,38 juta. Saat waktu-waktu padat ibadah, tarif maksimal layanan resmi umumnya hanya mencapai sekitar 600 riyal Saudi atau setara Rp2,7 juta.

Petugas resmi layanan kursi roda di Masjidil Haram biasanya menggunakan rompi bertuliskan “Carts Service”.

“Kami mengingatkan jangan main-main dengan melakukan pelanggaran karena yang dilayani adalah orangtua kita, saudara-saudara kita,” kata Muftiono.

Selain persoalan kursi roda, Kementerian Haji dan Umrah juga menyoroti dugaan pelanggaran kegiatan city tour dan ziarah yang diorganisasi sejumlah KBIHU. Pemerintah telah mengeluarkan edaran larangan city tourke luar Makkah dan Madinah serta pembatasan umrah maksimal tiga kali sebelum puncak ibadah haji.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kondisi fisik jemaah tetap stabil menjelang fase puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji sekaligus Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi, Abdul Haris, menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan pengelola KBIHU. Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional disiapkan bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, PPIH juga mulai melakukan pembinaan dan koordinasi dengan KBIHU, petugas sektor, hingga petugas kloter.

“Kita berharap semuanya dapat bersinergi memberikan layanan yang terbaik termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi kami berharap betul bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Haris.

Pemerintah menegaskan proses pemeriksaan akan terus dikawal guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat distribusi konsumsi bagi jemaah haji Indonesia telah mencapai 2,78 juta box. Jumlahnya akan terus bertambah seiring berlanjutnya keberangkatan jemaah haji gelombang 2 langsung ke Makkah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menjelaskan bahwa hingga Jumat (8/5/2026), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan 2.129.003 box makanan di Madinah dan 653.115 box di Makkah.

Secara total, 2,78 juta box makanan sudah terdistribusikan kepada para jemaah haji. Ichsan mengatakan bahwa distribusi konsumsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjaga kondisi fisik jemaah menjelang puncak ibadah haji.

"Kebutuhan makan jemaah terus kami pastikan terpenuhi dengan baik, tepat waktu, dan sesuai standar gizi," ujar Ichsan dalam konferensi pers di Makkah pada Sabtu (9/5/2026).

Ichsan memastikan bahwa PPIH melakukan pengawasan distribusi secara ketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan, ketepatan waktu distribusi, hingga kecukupan gizi bagi jemaah.

Selain itu, PPIH juga menyajikan menu-menu dengan cita rasa nusantara agar rasa rindu jemaah haji terhadap makanan Indonesia bisa tetap terobati.

Kemenhaj juga menegaskan bahwa penguatan layanan konsumsi menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jemaah di tengah suhu Arab Saudi yang berkisar 38–42 derajat Celsius.

Selain konsumsi, pemerintah turut memperkuat layanan transportasi dan akomodasi menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang diperkirakan menjadi periode paling padat dalam operasional haji tahun ini.

Berdasarkan data dashboard haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Sabtu (9/5/2026) pukul 09.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 118.700 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Artinya, 58,37% jemaah haji Indonesia sudah berada di Madinah dan Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji khusus Indonesia mulai tiba di Tanah Suci, dengan masuknya rombongan perdana di Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah. Para jemaah haji khusus akan menjalani rangkaian ibadah dengan durasi lebih singkat dibandingkan haji reguler.

Sebanyak 42 jemaah haji bagian dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Patuna Travel tiba di Madinah pada Sabtu (2/5/2026). Rombongan tersebut terdiri dari 39 jemaah haji dan tiga petugas pendamping.

Kedatangan mereka disambut oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Bandara bersama tim pengawasan haji khusus di Madinah.

Pembimbing ibadah haji Patuna Travel, Ahmad Saifuddin, mengatakan bahwa para jemaah haji khusus akan berada di Madinah selama 8 hingga 10 hari untuk menjalani Arbain. Sebagai informasi, Arbain secara harafiah dalam Bahasa Arab berarti 40, dalam konteks ibadah, Arbain berarti pelaksanaan salat fardhu sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi, Madinah.

"Alhamdulillah, jemaah dari Patuna Travel ini adalah kelompok terawal. Selama di Madinah kami akan menjalani program Arbain kurang lebih 8 hingga 10 malam," ujar Ahmad .

Dia menjelaskan bahwa secara umum rangkaian ibadah haji khusus tidak berbeda dengan haji reguler, meskipun durasi pelaksanaan lebih singkat. Dalam rencana perjalanan, jemaah akan menjalani skema muruur di Muzdalifah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah di Makkah.

"Total perjalanan rangkaian haji kurang lebih 30 hari," katanya.

Koordinator Bandara Madinah Patuna Travel, Ayman Sofyan, menyebutkan bahwa total jemaah haji khusus yang diberangkatkan pihaknya tahun ini mencapai sekitar 1.100 orang yang terbagi dalam 26 kelompok perjalanan.

"Kedatangan hari ini merupakan kedatangan perdana grup Patuna," ujarnya.

Berbeda dengan jemaah haji reguler yang berada di Arab Saudi sekitar 40 hari, jemaah haji khusus memiliki masa tinggal lebih singkat, termasuk masa tinggal di Madinah yang berkisar antara empat hingga 10 hari tergantung paket.

Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Madinah, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan tahapan utama ibadah haji sebelum kembali ke Tanah Air.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Bandara, Abdul Basir, mengatakan kedatangan jemaah haji khusus akan berlangsung bertahap melalui bandara di Madinah maupun Jeddah dalam beberapa waktu ke depan.

"Kedatangan akan berlangsung bergelombang setiap hari," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus tetap berjalan, mencakup layanan akomodasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah.

Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umrah RI Dani Pramudya menjelaskan bahwa salah satu daya tarik haji khusus adalah masa tunggu yang lebih singkat dibanding haji reguler.

"Dari waktu antrean haji khusus ada yang 5 tahun ada juga 6 tahun. Terus kemudian waktu lamanya ibadah lebih singkat," ujarnya.