Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah kondisi perang di Timur Tengah. Presiden RI Prabowo Subianto pun menekankan agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan dalam Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Gus Irfan mengatakan bahwa konflik regional yang terjadi di Timur Tengah memang menjadi perhatian utama.

"Presiden meminta kepada kami untuk menjadikan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas utama. Beliau sudah menyampaikan ini ketika Ramadan kemarin. Kemudian kita fokus pada keselamatan keamanan jemaah," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan bahwa prioritas keamanan itu meliputi keamanan dalam perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Kemudian, keamanan selama di Arab Saudi. Lalu, keamanan logistik yang akan mendukung kegiatan jemaah di Arab Saudi.

"Alhamdulillah tahun ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di Timur Tengah, kita sudah sejak awal meningkatkan jumlah linjam atau perlindungan jemaah hampir 100%," ujar Gus Irfan.

Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo pun mengatakan bahwa selama tidak ada kalimat ketiadaan pemberangkatan haji dari Pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jemaah hajinya.

Kemudian Kementerian Haji dan Umrah juga tetap akan melakukan koordinasi berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan penerbangan maskapai, serta otoritas di Arab Saudi.

"Alhamdulillah komunikasi kami dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi sangat cair sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik," jelasnya.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa operasional penyelenggaraan haji 2026 dimulai pada 21 April 2026 dengan jemaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan ke Arab Saudi kemudian diharapkan pada 22 April 2026, dengan kloter terakhir pada 21 Mei 2026.

Puncak haji diperkirakan akan berlangsung pada 25-26 Mei 2026 di Arafah, Arab Saudi. Lalu, operasional pemulangan haji dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 1 Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menilai bahwa asuransi perjalanan, khususnya untuk perjalanan haji dan umrah mendapatkan katalis positif dari mobilitas jemaah yang terus meningkat.

Direktur Utama Zurich Syariah Hilman Simanjuntak berpendapat kebutuhan perlindungan berbasis syariah yang juga semakin tinggi menjadi pendorong potensi bagi asuransi Haji dan Umrah.

Oleh karena itu, dalam menangkap peluang tersebut, Zurich Syariah fokus pada penguatan kolaborasi dengan penyelenggara perjalanan Haji dan Umrah serta mitra distribusi lainnya.

“Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan literasi mengenai pentingnya perlindungan syariah selama perjalanan ibadah. Selain itu, kami terus menyempurnakan pengalaman nasabah,” ungkap Hilman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Sejauh ini, ujarnya, permintaan perlindungan perjalanan Haji dan Umrah Zurich Syariah terus menunjukkan minat yang sehat, dengan pertumbuhan jumlah polis sekitar 6% pada Januari 2026.

Kendati demikian, Hilman menuturkan kontribusi itu belum signifikan, tetapi perusahaan optimistis lini ini bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang melengkapi portofolio besar Zurich Syariah.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan risiko yang banyak diklaim nasabah adalah risiko terkait gangguan perjalanan seperti penundaan atau perubahan jadwal, klaim kesehatan dan kejadian kehilangan bagasi.

“Secara umum, tren klaim berada pada tingkat yang stabil dan masih dalam proyeksi pengelolaan risiko kami. Kami memastikan seluruh proses klaim berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah,” tegasnya.

Hilman pun menyampaikan bahwa produk perlindungan perjalanan Haji dan Umrah Zurich Syariah dirancang dengan cakupan yang komprehensif sesuai prinsip syariah, meliputi perlindungan kesehatan, kecelakaan, penundaan atau pembatalan perjalanan, hingga bantuan darurat.

“Produk ini juga dilengkapi dengan fitur Halal Trip Directory, panduan perjalanan halal berisi informasi restoran halal, lokasi masjid, hingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat,” ungkapnya.

Di lain sisi, dia turut mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti perkembangan rencana konsorsium asuransi Haji yang sedang digodok oleh pemerintah dan otoritas terkait. Pihaknya kini masih menantikan arahan resmi lebih lanjut.

“Pada prinsipnya, Zurich Syariah siap mendukung setiap inisiatif yang memberikan perlindungan terbaik bagi jemaah serta memperkuat ekosistem asuransi syariah secara nasional,” tutup Hilman.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Setelah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, sebagai tersangka, penyidik kini menelusuri asal-usul kuota haji tambahan dan aliran dana yang diduga melibatkan biro perjalanan haji.

Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk pihak yang mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat kunjungan ke Arab Saudi pada 2023. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan besar di ruang publik: akankah KPK memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Pemberian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah bermula dari pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), pada 2023.

Dari titik inilah, KPK kini mengurai benang kusut antara kebijakan politik tingkat tinggi, diskresi administratif di Kementerian Agama, hingga dugaan praktik transaksional yang melibatkan biro perjalanan haji.

Pemeriksaan Kunci dan Aliran Dana Kuota Haji

Pada Senin (26/1/2026), penyidik KPK memeriksa Ishfah Abidal Azis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini menjadi penting karena Gus Alex diduga mengetahui detail teknis pembagian kuota serta aliran dana yang mengalir dari biro perjalanan haji ke internal Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa fokus pemeriksaan kali ini bukan semata soal kebijakan, melainkan dugaan aliran uang.

“Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama,” kata Budi kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Menurut Budi, keterangan tersebut krusial untuk memetakan siapa saja yang diduga menikmati keuntungan dari perubahan komposisi pembagian kuota haji tambahan. Dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, kuota tambahan justru dibagi rata 50:50.

“Pemeriksaan ini menjadi keterangan kunci untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut,” ujarnya.

Selain Gus Alex, KPK juga memeriksa sejumlah pelaku usaha travel haji, termasuk dari asosiasi Kesthuri, meski nominal aliran dana belum diungkap ke publik.

Apalagi, setelah melalui rangkaian penyelidikan sejak pertengahan 2025, KPK resmi menaikkan status perkara kuota haji ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan dua tersangka: mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis.

Keduanya diduga meloloskan kebijakan pembagian kuota yang menyimpang dari ketentuan awal. Gus Alex sendiri memilih irit bicara usai diperiksa KPK.

“Ke penyidik aja,” katanya singkat saat dicecar awak media.

Dia menyatakan siap menjalani proses hukum. Namun, ia enggan menanggapi pertanyaan soal dugaan aliran dana, penampungan uang, hingga isu keterkaitan dengan organisasi tertentu.

Bos Maktour Angkat Bicara

Di sisi lain, narasi bahwa biro perjalanan menikmati ribuan kuota tambahan juga dibantah oleh sejumlah pelaku usaha. Salah satunya datang dari Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour Travel, yang kembali diperiksa KPK pada hari yang sama.

Fuad mengaku justru kesulitan memperoleh kuota tambahan selama 2023–2024. Bahkan, ia menyebut kuota yang diterimanya tidak sampai 300.

“Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya itu Maktour hampir 600 [kuota]. Tahun 2024 itu kami dipangkas,” ujar Fuad kepada wartawan.

Ia bahkan mengklaim harus menggunakan kuota haji furoda agar jemaahnya bisa berangkat, karena kuota tambahan dinyatakan habis.

“Saya bawa ini untuk memperlihatkan fakta kenyataan, begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan,” katanya.

Pernyataan ini membuka kemungkinan bahwa dugaan praktik transaksional tidak merata di semua biro perjalanan, atau justru terpusat pada kelompok tertentu yang memiliki akses khusus ke pengambil kebijakan.

Asal-Usul Kuota Tambahan: dari Istana ke Kemenag

Akar persoalan kasus ini bermula pada 2023, ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBS, Jokowi menyampaikan langsung kondisi antrean haji Indonesia yang telah menumpuk hingga puluhan tahun

“Waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun,” ujar Jokowi kala itu.

Permintaan tersebut disambut positif oleh pemerintah Arab Saudi, yang kemudian memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Secara normatif, tambahan kuota ini dimaksudkan untuk memangkas antrean haji reguler.

Namun, di sini letak masalahnya. KPK menduga terjadi diskresi bermasalah saat Kementerian Agama membagi kuota tersebut menjadi 50% haji reguler dan 50% haji khusus.

“Kalau kita melihat latar belakang atau asal-usul pemberian kuota ibadah haji ini semestinya untuk memangkas panjangnya antrean,” ujar Budi Prasetyo.

Untuk menelusuri tahap awal pemberian kuota, KPK memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Dito diketahui mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dalam keterangannya di KPK, Dito mengingat bahwa isu haji muncul dalam jamuan makan siang Jokowi dengan MBS.

“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” ujar Dito di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menekankan bahwa pembahasan tidak hanya soal haji, melainkan juga investasi, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, keterangan Dito dinilai penting oleh penyidik sebagai fase pra-diskresi.

“Artinya ini kan pra-diskresi ya,” kata Budi.

KPK Perlu Panggil Jokowi?

Dengan semakin jelasnya asal-usul kuota haji tambahan, pertanyaan publik pun mengerucut: apakah Jokowi perlu dipanggil KPK?

KPK sendiri memilih berhati-hati. Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan siapa pun, termasuk mantan presiden, sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan.

“Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik,” ujarnya.

Meski menolak berspekulasi, dia tidak menutup kemungkinan ada peluang tersebut.

“Yang pasti, kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50%-50%?” katanya.

Secara hukum, Jokowi berada pada posisi yang sensitif, namun tidak otomatis terseret. Pemberian kuota oleh Arab Saudi merupakan keputusan negara lain, sementara diskresi pembagian berada di tangan Kementerian Agama.

Namun, KPK tetap membutuhkan keterangan pihak-pihak yang mengetahui konteks kebijakan sejak awal, terutama untuk memastikan tidak ada tekanan, arahan, atau komunikasi lanjutan yang memengaruhi perubahan komposisi kuota.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pemanggilan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji belum bersifat mendesak.

Hal itu disampaikan Karyono saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/1/2026), menanggapi berkembangnya wacana pemanggilan Jokowi dalam penyidikan kasus kuota haji 2023–2024 yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

“Demi penegakkan hukum siapapun ya, bisa dipanggil termasuk mantan Presiden untuk menegakkan hukum siapapun khususnya pemberesan korupsi sehingga siapapun bisa dipanggil tanpa melihat status,” ujar Karyono.

Kendati demikian, Karyono menekankan bahwa pemanggilan Jokowi baru relevan jika terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsung.

“Tetapi apakah mendesak? Ya menurut saya masih belum untuk memanggil Jokowi kecuali memang bukti-buktinya sudah sangat kuat ada keterlibatan Presiden ke-7. Tetapi jika sebatas disebut-sebut yang tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga belum mendesak untuk memanggil,” katanya.

Menurut Karyono, saat ini fokus utama KPK seharusnya tetap diarahkan pada para tersangka yang telah ditetapkan serta pihak-pihak yang berada dalam domain kebijakan Kementerian Agama.

Dia juga menyoroti kecenderungan dalam sejumlah kasus besar sebelumnya, di mana nama Jokowi kerap didorong untuk dipanggil dalam proses hukum, termasuk dalam kasus yang menyeret pejabat publik lainnya.

“Banyak kasus seperti Pertamina, Nadiem, dan lainnya meminta Jokowi dipanggil sehingga ada analisis itu bagian dari cara melimpahkan suatu masalah kepada Jokowi sebagai Presiden ke-7 saat itu sehingga menjadi cara atau langkah taktis mencari perlindungan bagi para tersangka,” kata Karyono.

Dari perspektif politik, dia menilai narasi pemanggilan Jokowi juga berpotensi menjadi bentuk penggiringan opini publik. Meskipun Jokowi merupakan kepala pemerintahan pada saat itu, tetapi Karyono menilai tidak serta-merta presiden dapat dijerat dalam kasus korupsi yang terjadi di kementerian teknis.

“Cukup sulit untuk menjerat Presiden karena dia tidak terlibat secara langsung. Meskipun kepala pemerintahan, tetapi belum tentu persoalan korupsi yang terjadi seperti di Kementerian Agama, Pertamina, dan kasus Nadiem kan belum tentu dan masih sulit untuk dibuktikkan karena ini sudah menjadi domain menteri,” tuturnya.

Namun, demikian, dia menilai bahwa kasus kuota haji ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola ibadah. Haji, sebagai rukun Islam kelima, memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Ketika kuota haji diduga diperdagangkan, dampaknya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga luka sosial yang dalam.

“Diskresi memang dibenarkan dalam sistem pemerintahan. Namun, diskresi yang tidak transparan berpotensi menjadi pintu masuk korupsi. Di sinilah KPK perlu mencoba membedakan antara kebijakan yang sah dan penyimpangan yang bersifat pidana,” pungkas Karyono.

Alhasil, apakah Jokowi akan dipanggil KPK untuk minta penjelasan soal kuota haji? Jawabannya belum pasti. Namun, selama penyidikan terus bergerak ke hulu menelusuri asal-usul kebijakan nama Jokowi akan tetap berada dalam pusaran diskursus publik.

Namun, bagi KPK, ujian sesungguhnya bukan hanya mengungkap siapa yang bersalah, tetapi memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa bahkan urusan ibadah pun tidak kebal dari godaan korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan dirinya tidak hadir saat penyidik KPK menggeledah rumah mertuanya, Fuad Hasan.

Dito mengemukakan, karena istrinya merupakan keturunan timur maka keluarga besar kerap berkumpul di satu rumah. Namun, kebetulan saat penggeledahan Dito sedang tidak di rumah mertuanya.

"Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya. Kebetulan ya mungkin ini saya jelasin dikit ya. Kalau kultur orang dari keturunan Timur Tengah itu kan biasa satu rumah itu memang isinya ramai gitu. Keluarga anak-anak itu jadi satu kan. Jadi kebetulan [tidak di rumah]," ujar Dito di KPK, Jumat (23/1/2026).

Kemudian, Dito menjelaskan soal pemeriksaannya oleh penyidik KPK yang menyinggung Fuad Hasan selaku Bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah Maktour.

Pertanyaan penyidik, kata Dito, berkaitan dengan pembahasan kasus kuota haji bersama dengan Fuad. Dalam hal ini, politisi Golkar itu menyatakan telah menjelaskan pembahasan itu ke penyidik.

"Ya cuma sekali, ada satu pertanyaan doang. Pernah membahas [kasus kuota haji] atau tidak," pungkasnya.

Sekadar informasi, mertua Dito Fuad Hasan Masyhur (FHM) lebih dulu bersinggungan dengan KPK. Fuad yang Pemilik Maktour Travel sempat diperiksa oleh KPK pada Senin (1/9/2025).

Bahkan, KPK juga telah menyatakan telah melakukan upaya pencekalan terhadap Fuad Hasan selama enam bulan sejak Agustus 2025 dalam kasus kuota haji ini.

Adapun, penggeledahan di rumah maupun kantor Fuad Hasan oleh penyidik KPK berlangsung pada medio Agustus-September 2025.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

“Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

“Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

“Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

“Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiba di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama RI pada tahun 2023–2024.

"Penyidik sudah berada di sana," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Selama berada di Arab Saudi, Asep mengatakan, penyidik KPK pertama mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kemudian Kantor Kementerian Haji Arab Saudi.

"Kenapa ke Kementerian Haji Arab Saudi? Ya, tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya, kemudian juga ketersediaan fasilitas, dan lain-lainnya ya. Itu secara umumnya," kata dia.

Menurut dia, penyidik KPK akan berada di Arab Saudi sampai sepekan mendatang untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

"Mungkin satu mingguan lagi ya di sana," katanya.

KPK pada pada 9 Agustus 2025 mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan kuota haji.

Dalam penanganan perkara korupsi itu, KPK telah mencegah mantan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang menjadi staf khusus saat Yaqut menjabat sebagai menteri agama, serta pemilik biro Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri.

Pada 18 September 2025, KPK menyampaikan bahwa 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya menyatakan menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2024.

DPR antara lain menyoroti pemanfaatan kuota haji tambahan masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menurut ketentuan itu, persentase kuota untuk haji khusus seharusnya delapan persen dan persentase kuota untuk haji reguler semestinya 92 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi umat Muslim yang hendak menjalankan ibadah Haji, karena pemerintah resmi menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, DPR RI dan pemerintah telah resmi memutuskan BPIH 2026 sebesar Rp87,4 juta, dengan biaya haji yang ditanggung calon jemaah (bipih) sebesar Rp54,2 juta.

Besaran biaya haji yang ditanggung calon jemaah tersebut untuk 2026 turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jamaah.

Namun, berapa pun biayanya, calon jemaah haji maupun umrah harus memilih layanan travel yang tepat. Karena, perjalanan haji dan umrah merupakan perjalanan spiritual yang akan dikenang seumur hidup, sehingga pengalaman perjalanannya diharapkan berjalan lancar, nyaman, dan didukung fasilitas yang memadai.

Di sisi lain, kebijakan umrah mandiri menjadi ancaman bagi para pengusaha biro perjalanan.

Kehadiran umrah mandiri dikhawatirkan menghilangkan 4,2 juta lapangan kerja yang selama ini bergantung pada perjalanan ibadah umat muslim ini. Lapangan kerja tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari agent travel hingga perhotelan.

Di Indonesia, ada begitu banyak biro perjalanan yang menawarkan paket haji dan umroh, dan menawarkan harga mulai dari yang terjangkau hingga program premium dengan berbagai fasilitas.

Para biro perjalanan berlomba memberikan pelayanan terbaik, mulai dari membantu proses pendaftaran, pengajuan visa dan segala macam dokumen yang dibutuhkan, sampai maskapai penerbangan pilihan dengan transparansi biaya.

Saat ini, biro perjalanan yang ramah terhadap pengguna lewat fitur-fitur digital seperti media sosial atau aplikasi juga lebih menjadi pilihan, karena bisa memberikan kemudahan kepada calon jemaah.

Tak sedikit pula biro perjalanan yang menyediakan pilihan perjalanan tambahan ke negara lain seperti Turki, Mesir, Dubai, hingga Yordania sebagai nilai tambah dari produk-produk paket perjalanannya.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini daftar 10 biro perjalanan haji dan umrah terbesar di Indonesia, yang telah memiliki izin Kementerian Agama:

1. Khazzanah Tour

Khazzanah Tour sudah berdiri sejak 2001, dan berkantor pusat di Jalan Otista Raya No.46B, Cawang, Jakarta Timur. Biro perjalanan ini telah memiliki reputasi yang kuat dengan telah memberangkatkan ribuan jemaah.

Khazzanah Tour menawarkan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari paket Mahabbah yang dibanderol mulai Rp27,9 juta dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap untuk harga paling terjangkau.

Namun, bagi yang menginginkan pengalaman tambahan dan eksklusif, Khazzanah Tour juga menyediakan paket Executive harga hingga Rp36,7 juta, di mana jemaah akan difasilitasi dengan akomodasi bintang lima.

2. Maghfirah Travel

Mengutip laman resminya, Maghfirah Travel telah berpengalaman selama hampir 24 tahun, didirikan pada 2001 dan telah memberangkatkan lebih dari 72.000 jemaah.

Maghfirah Travel menyediakan paket-paket Haji, termasuk Haji Khusus dengan kuota resmi dari Kemenag, dan antrean umrah lebih singkat dari haji reguler, hanya sekitar 5-7 tahun.

Selain itu, tersedia pula paket Haji Furoda yang tanpa antre sehingga jemaah bisa segera berangkat, menggunakan visa mujamalah yang legal, serta menyedian berbagai fasilitas premium.

3. Patuna

Patuna sudah berdiri dan dikenal sejak 1983. Mereka memiliki sistem pelayanan yang rapi, staf yang berpengalaman, dan sering menjadi pilihan jamaah lansia karena perhatian khusus pada lansia.

Patuna juga memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota sehingga mudah diakses oleh para calon jemaah haji dan umrah dari seluruh Indonesia.

Patuna menyediakan paket umrah mulai dari harga US$2.050 atau sekitar Rp34 juta sampai US$4.900 atau sekitar Rp80 juta, tergantung tanggal keberangkatan, fasilitas, dan paket perjalanan ke kota lain seperti Turki dan Dubai.

Selain itu, ada paket Haji Khusus mulai dari US$11.950 atau sekitar Rp199 juta, sampai dengan harga US$32.950 atau sekitar Rp550 juta. Kemudian, ada paket Haji Mujamalah yang dibanderol dengan harga mulai dari US$28.450 atau sekitar Rp473,4 juta sampai dengan US$42.950 atau sekitar Rp715 juta.

4. Alhijaz Indowisata

Alhijaz Indowisata juga sudah cukup senior sebagai penyedia jasa travel haji dan umrah dengan mengantongi izin resmi dan aktif termasuk untuk memberangkatkan haji khusus dan Furoda.

Alhijaz juga kerap jadi pilihan, karena menyediakan pilihan paket yang cukup bervariasi, bahkan mulai dari Rp26 juta sampai dengan Rp32,9 juta.

Alhijaz juga menjalin kerja sama dengan muassasah resmi di Arab Saudi, sehingga seluruh perjalanan jamaah dipastikan akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

5. Arminareka Perdana

Sudah berdiri sejak 1990, Arminareka Perdana merupakan salah satu perusahaan jasa travel Haji Plus dan Umrah yang terbukti, dengan telah memberangkatkan puluhan ribu jemaah melalui program Solusi.

Arminareka juga telah resmi terdaftar di AMPHURI dan Kementerian Agama serta dan mendapatkan penghargaan dan prestasi yang gemilang berupa Rekor MURI 2017 Peserta Muhasabah Terbanyak dan Perusahaan Travel Umroh Terbesar No.1 di Indonesia yang memberangkatkan Jamaah Terbanyak Umroh dan Haji Plus sejak tahun 2009 sampai 2019 sesuai data Penjualan Bersih Maskapai Garuda Indonesia.

Daftar 10 Travel Haji dan Umrah Terbesar di Indonesia

6. ESQ Tours & Travel

ESQ Tours &Travel yang berada di bawah naungan PT Farul Ikhsan Wisata telah memiliki pengalaman melayani jasa perjalanan Haji Plus dan Umrah lebih dari 10 tahun.

Dipercaya juga sebagai penyedia program muhasabah, ESQ Tour & Travel juga telah banyak meraih penghargaan mulai dari Rekor Bisnis (REBI 2015, World's Best Hajj & Umrah Operator, dan Operator Umroh Haji Terbaik Kementerian Pariwisata 2016.

7. Alia Wisata

Berdiri sejak tahun 2000, Alia Wisata telah berpengalaman memberangkatkan jemaah Umrah dan Haji Khusus, serta telah berkembang untuk memberikan layanan pariwisata baik dalam maupun luar negeri, baik di bidang tiket pesawat, paket perjalanan, voucher hotel dan lainnya.

Sebagai travel haji dan umrah, Alia Wisata juga telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dengan SK NOMOR 832 TAHUN 2019.

Alia Wisata telah memberangkatkan lebih dari 5.000 jemaah dan menyediakan program Jumatain dengan tarif mulai Rp34 juta; paket Mawaddah Landing Madinah yang dibanderol sekitar Rp33,5 juta ; serta paket Sakinah dengan harga Rp39,5 juta, yang bisa disesuaikan dengan bujet dan kebutuhan calon jemaah.

8. Munatour

Munatour merupakan perusahaan travel haji dan umrah swasta nasional dengan fokus utama pada penyelenggaraan Umrah, Haji Khusus, Wisata Halal, dan Travel Sunnah. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1999 dengan nama PT Muna Bina Insani dan telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam melayani jemaah.

Munatour juga menawarkan program dan paket yang bervariasi, mulai dari kelas premium Fairuz dengan biaya perjalanan Rp52,5 juta, dan paket ekonomi Safir yang lebih terjangkau dengan harga mulai dari Rp32,5 juta. Munatour juga menyediakan berbagai paket khusus seperti untuk awal Ramadan.

9. Rabbani Tour

Rabbani Tour telah dipercaya melayani jemaah haji dan umrah sejak 1996 dan telah melayani lebih dari 25.000 jemaah.

Pada 2025 ini, rabbani Tour menyediakan berbagai paket umrah mulai dari Paket Hemat 12 hari seharga Rp25,9 juta dan Paket Hemat plus Mesir, yang tak hanya membawa jemaah beribadah umrah, tapi juga melakukan perjalanan ke Mesir, sampai Paket Umrah plus Eropa Barat seharga Rp65,9 juta.

10. Multazam Utama

Multazam Utama hadir sebagai biro perjalanan yang sudah lama berpengalaman sejak tahun 1999 yang telah dipercaya oleh ribuan jemaah dan banyak digunakan oleh artis dan publik figur.

Multazam Utama juga menawarkan harga paket yang beragam, mulai dari paket reguler dengan tarif mulai Rp27,9 juta, hingga paket plus Turki 12 hari yang dibanderol hingga Rp47,5 juta.

Multazam Utama juga telah berkembang pesat dan kini sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota besar seperti Surabaya, Makassar, Lampung, Samarinda, Palembang, hingga Bengkulu.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR melalui Komisi VIII menjanjikan kualitas layanan haji 2026 tetap terjaga meski biaya ibadah haji dipangkas.

Diketahui, pada hari ini, Rabu (29/10/2025), DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah memutuskan pemangkasan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang menegaskan bahwa calon jemaah haji tetap mendapatkan kualitas layanan haji terbaik meskipun terjadi pemangkasan biaya perjalanan haji.

"Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal, pelayanan tetap terbaik bagi jemaah," kata Marwan saat konferensi pers di Kompleks DPR, Rabu (29/10/2025).

Terlebih, katanya, pemangkasan dilakukan di tengah nilai kurs yang semakin tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dia menegaskan, calon jemaah haji tetap mendapatkan layanan baik dari segi konsumsi, transportasi, hingga fasilitas penginapan.

Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan semua fasilitas yang didapatkan calon jemaah haji sejak berangkat dari Tanah Air hingga menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Marwan juga menegaskan larangan adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengeklaim keberadaan kampung hajiIndonesia di Arab Saudi dapat menekan biaya ibadah haji pada masa mendatang, sekaligus menambah pendapatan negara.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan kampung haji akan menghadirkan efisiensi dalam pembentukan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

“Selama ini terkait dengan perhajian kita kan terjadi cash outflow [arus kas keluar]. Nanti ketika ada kampung haji, cash inflow-nya juga akan besar,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa arus kas masuk itu akan membantu menyisihkan inefisiensi dalam pembentukan biaya haji bagi jemaah Tanah Air saat ini.

Pasalnya, pengelolaan kampung haji akan berada di tangan pemerintah Indonesia, atas restu pemerintahan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Dahnil memohon dukungan masyarakat hingga DPR RI agar pembangunan kampung haji tersebut segera terlaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR RI resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Besaran Bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan Bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pemerintahan Arab Saudi merombak aturan khusus agar Indonesia bisa memiliki aset berupa lahan di Makkah untuk pembangunan kampung haji. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki aset tanah di Tanah Suci.

Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) No. 15/2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

Dia menyebut bahwa perubahan aturan pada pemerintahan Arab Saudi merupakan terobosan bersejarah. Sebab, selama ini negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1447 H/2026 M semestinya naik imbas nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa terdapat perbedaan kurs asumsi yang digunakan dalam pembentukan BPIH tahun lalu dan tahun ini.

Menurutnya, pembentukan BPIH 2025 menggunakan kurs asumsi Rp16.000 per dolar AS, sedangkan kurs asumsi BPIH 2026 sebesar Rp16.500.

“Jadi apabila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, perhitungan kami itu [biaya haji] naik Rp2,7 juta,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya beberapa faktor yang sejatinya mengerek naik biaya haji tahun ini, salah satunya tingkat inflasi.

Namun demikian, dia menyebut pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI berupaya melakukan efisiensi biaya haji dengan menyisir komponen-komponen yang dapat dikurangi.

“Akhirnya disepakati turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujarnya.

Dahnil lantas mengeklaim bahwa penurunan biaya haji tahun ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Pihaknya pun berharap efisiensi biaya haji dapat lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).