Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menyegel empat kapal wisata asing.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Siswo Kristyanto mengatakan penyegelan itu dilakukan lantaran diduga melanggar aturan kepabeanan dan perpajakan.

Secara terperinci, empat kapal wisata asing yang disegel itu berasal dari Malaysia dua unit dan Singapura dua unit. Sementara dua lainnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak melanggar aturan.

“Hasil pemeriksaan sementara, dari 6 kapal yang kami periksa itu 4 kapal kita lakukan penyegelan,” kata Siswo dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan, kapal yang disegel merupakan kapal wisata asing ini beroperasi untuk kegiatan rekreasi di Indonesia. Kapal ini pun mendapatkan fasilitas impor sementara berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Namun, dalam pelaksanaannya kapal tersebut menyalahi aturan karena kapal tersebut telah disewakan dan bahkan diperjualbelikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas berupa kapal tersebut disewakan atau ternyata sudah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia sehingga menghindari pungutan bea masuk dan pajak impor,” imbuhnya.

Adapun, DJP saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kerugian negara yang disebabkan dugaan pelanggaran peraturan bea masuk dan pajak kapal wisata asing tersebut. Namun demikian, estimasi untuk satu kapal yacht ukuran kecil di kisaran harga Rp10 miliar.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa patuh terhadap ketentuan baik itu bidang kepabeanan maupun perpajakan. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisatawan asing yang kami duga dan dapat pelanggaran,” pungkasnya.

Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.

Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.

Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama aparat penegak hukum (APH) menyegel sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akibat diduga penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Disegel sementara, setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Jember sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Haryadi, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan dan Perwakilan Pertamina Patra Niaga (PPN) Malang Alam Kanda Winali menemukan dugaan penyalahgunaan dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM subsidi di salah satu SPBU.

Temuan tersebut usai menerima laporan masyarakat adanya aktivitas dugaan mencurigakan di lokasi SPBU tersebut.

Sebagai langkah pencegahan, SPBU tersebut disegel Kepolisian Resor (Polres) Jember bersama BPH Migas pada Sabtu (14/3) dan tidak diperbolehkan beroperasi hingga proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum selesai.

Dia menyebutkan, SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16.000 liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22.000 liter per hari yang transaksinya didominasi dengan surat rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna.

"Pihak Kepolisian Resort Jember melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan. CCTV SPBU juga nonaktif,” ujarnya.

Ia menuturkan, selama proses penanganan oleh APH berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama periode menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Alokasi pasokan dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke SPBU terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

“Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar,” tutur Wahyudi.

Ia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

“Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan melakukan verifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaan.

BPH Migas juga mengimbau kepada seluruh SPBU untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sesuai regulasi agar subsidi negara dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi,” ucap Wahyudi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius karena merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.

“Ada dua hal yang janggal. Pertama Surat Rekomendasi. Surat Rekomendasi tidak ada sama sekali di sini. Kita duga kemarin tangki dimodifikasi jadi 4.000 liter, itu (pembelian BBM) pakai Surat Rekomendasi untuk petani. Ini suatu kejahatan, kejahatan yang luar biasa. Hak untuk masyarakat kecil untuk petani mereka ambil,” terangnya.

Bambang juga mengajak masyarakat, termasuk media massa, ikut mengawasi siapa yang berada di balik penyalahgunaan BBM subsidi.

"Mari kita sama-sama teman-teman media kita pantau ini siapa di belakang pencurian ini harus saya ungkapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Kami akan mengusut kasus ini melalui pendekatan scientific crime investigation. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum aparat atau pihak internal pemerintah, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” kata Kompol Ferry.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak pelaku usaha barang mewah yang diduga memasukkan produk secara ilegal ke Indonesia. Hal ini menyusul langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyegel tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta.

Purbaya menggunakan istilah “Spanyol” atau “separo nyolong” untuk menggambarkan dugaan modus pelaporan impor yang tidak penuh, yakni sebagian barang dilaporkan dan sebagian lainnya tidak dikenakan bea masuk serta pajak sebagaimana mestinya.

“Barangnya istilahnya ‘Spanyol’, separo nyolong. Ada yang dilaporkan 100 persen, ada yang 50 persen, ada yang 25 persen. Nanti akan dilihat oleh Bea Cukai seperti apa,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat ditoleransi karena merugikan negara dan mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penindakan untuk melindungi pasar domestik dari peredaran barang ilegal.

Langkah penyegelan dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta pada Rabu (11/2/2026) terhadap tiga gerai Tiffany & Co yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terkait barang impor bernilai tinggi (high value goods).

Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa terdapat indikasi tidak semua barang yang dipajang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang bernilai tinggi yang diduga tidak seluruhnya diberitahukan dalam PIB,” ujar Siswo.

Saat ini Bea Cukai tengah melakukan audit dengan mencocokkan stok fisik barang di gerai dengan dokumen impor yang dilaporkan. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, perusahaan berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal hingga 1.000 persen dari nilai kepabeanan dan pajak impor yang kurang dibayar.

Pemeriksaan juga dimungkinkan diperluas ke gerai perhiasan mewah lainnya di wilayah Jakarta. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha barang mewah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan segera melunasi kewajiban negara apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan menjaga penerimaan negara dari sektor impor barang bernilai tinggi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

KOMPAS.com-PT Bumi Resources Minerals Tbk BRMS memberikan klarifikasi atas informasi penyegelan konsesi tambang emas di Palu, Sulawesi Tengah.

Manajemen menyatakan penyegelan dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada satu titik area yang ditemukan terjadi pembukaan lahan tanpa izin oleh penambang liar.

Area tersebut merupakan bagian kontrak karya PT Citra Palu Minerals dan belum ditambang maupun dioperasikan.

"Lokasi tambang emas River Reef di Poboya, Palu yang saat ini sedang dioperasikan oleh CPM melalui metode penambangan terbuka open pit mining sampai saat ini tetap berjalan normal seperti biasa," tulis Manajemen BRMS dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

BRMS menegaskan operasional tambang yang aktif tetap berjalan normal.

Perusahaan juga menyampaikan salah satu fasilitas pemrosesan emas milik CPM sedang ditingkatkan kapasitasnya dari 500 ton menjadi 2.000 ton bijih per hari.

Peningkatan ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan diproyeksikan mendorong kenaikan produksi emas pada 2026.

Selain itu, CPM menargetkan mulai mengoperasikan tambang emas bawah tanah pada semester II 2027. Tambang tersebut memiliki kadar emas sekitar 3,5 hingga 4,9 gram per ton.

Perusahaan memproyeksikan tambahan produksi dari tambang bawah tanah mulai terlihat pada akhir 2027 atau awal 2028.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Ada Kabar Tambang Emas Bumi Resources Minerals Disegel Satgas PKH, Ini Tanggapan BRMS

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi senyap. Kali ini berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dalam tangkap ini, tim lembaga antirasuah mengamankan 10 orang

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres. Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang," kata Budi, Kamis (18/12/2025) malam.

Budi belum menyampaikan detail perkara terkait OTT tersebut. Kendati, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status para pihak yang diamankan.

Di sisi lain, melansir Antara, tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada Kamis pukul 19.00 WIB.

"Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi.

Ketiga orang itu langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut, diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Banten yang berlangsung pada Rabu (17/12/2025). Dalam perkara ini, ada 9 orang diamankan.

Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan merupakan aparat penegak hukum, dua penasehat hukum, dan enam lainnya pihak swasta. Tim KPK juga menyita uang dalam operasi senyap ini.

"Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," ujar Budi.

Sama seperti OTT di Bekasi, Budi belum dapat menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap. Hanya saja para pihak yang diamankan tengah diperiksa secara intensif dan segera diumumkan kepada publik.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan di Banten.

"Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - iPhone 17 Pro Orange Cosmic tiba-tiba ramai jadi sorotan publik. Pasalnya, seorang pengguna membagikan kondisi iPhone 17 Pro Orange Cosmic miliknya yang berubah warna menjadi pink.

Foto penampakannya diunggah ke forum online Reddit. Banyak orang yang kemudian bertanya kenapa hal itu bisa terjadi.

Mengutip Mashable, kemungkinan besar perubahan warna terjadi karena kesalahan pengguna dalam membersihkan iPhone 17 Pro Cosmic Orange.

Sebagai informasi, laman 9to5Mac mencatat casing iPhone 17 Pro dilapis dengan anodized aluminum. Material itu mengandalkan lapisan oksida buatan untuk ketahanan korosi, ketangguhan, dan warna yang seragam.

Namun, hal berbeda akan terjadi saat lapisan terkena pembersih berbasis peroksida. Warna pada logam di bawahnya akan bereaksi pada larutan dan berubah.

Sementara itu, pengguna TikTok menyebut kemungkinan penyebab lain karena masalah segel pelindung anodized aluminum.

Jadi, kemungkinan iPhone 17 Pro berwarna orange itu bersentuhan dengan bahan yang harusnya tidak diperbolehkan. Misalnya pemutih ataupun hidrogen peroksida.

Foto: Pembaruan iPhone 17 Pro Max Oranye yang Berubah Menjadi Emas Mawar. (Dok. reddit.com/r) Pembaruan iPhone 17 Pro Max Oranye yang Berubah Menjadi Emas Mawar. (Dok. reddit.com/r)

Situs dukungan Apple menuliskan cara membersihkan iPhone dengan aman. Bagian luar iPhone dapat dibersihkan dengan menggunakan tisu isopronil alkohol 70%, tisu etil alkohol 75% atau tisu disinfektan clorox.

Apple juga melarang menggunakan produk yang mengandung pemutih atau hidrogen peroksida. Hindari juga celah-celah kecil menjadi lembap dan merendam ponsel pada cairan pembersih.

Usai melakukan disinfeksi, pengguna diminta menggunakan kain lembut sedikit lembap dan tidak berbulu untuk mengelap iPhone.