Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 64 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun ini hingga 19 Oktober 2025 atau tepat satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pencapaian tersebut setara dengan 6,14 juta ton dari total alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2025 sebesar 9,55 juta ton.

"Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia," kata Rahmad dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kinerja positif perseroan terkait penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak terlepas dari berbagai terobosan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pupuk subsidi.

Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Rahmad menyampaikan, melalui kedua peraturan tersebut, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien dengan mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani.

Pihaknya pun mengapresiasi dukungan dan kebijakan pemerintah tersebut yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani.

"Tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata," ujarnya.

Rahmad menilai dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya yang dilakukan pihaknya telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.

"Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak dilantik 20 Oktober 2024.

Pelantikan terjadi di tengah gempuran tantangan global dan domestik bagi perekonomian dalam negeri.

Beberapa contoh tantangan dalam setahun ini mulai dari gejolak harga pangan, tensi geopolitik, hingga perubahan iklim yang memukul rantai pasok dunia. Namun, ekonomi Indonesia masih mampu berdiri relatif tegak.

Merujuk data BPS, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2024 (awal Prabowo-Gibran menjabat) tercatat mampu tumbuh 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Lalu, pada awal tahun ini pertumbuhan ekonomi agak sedikit lambat yakni hanya mampu terealisasi 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025. Kendati, di kuartal II melaju kencang dan berhasil tumbuh tinggi sebesar 5,12 persen (yoy).

Tak hanya ekonomi yang masih stabil, kemiskinan di tahun pertamaPrabowo-Gibran juga turun.  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

Angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengakui memang ada kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran yang patut diapresiasi dan juga diperbaiki dalam setahun pemerintahan.

Misalnya, keberhasilan Prabowo menjaga inflasi terkendali. Prabowo juga berhasil menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak. Selain itu, ia juga masih bisa menjaga kekuatan daya beli masyarakat.

Menurutnya, tiga capaian itu merupakan prestasi yang layak diapresiasi dari tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pemerintah relatif berhasil menjaga stabilitas makro, misalnya inflasi tetap terkendali, nilai tukar rupiah relatif tidak terlalu bergejolak, dan daya beli masyarakat cukup terjaga lewat berbagai program subsidi maupun bantuan sosial alias tidak nyungsep lebih lanjut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, upaya mempercepat hilirisasi dan menjaga ketahanan pangan juga dinilai layak untuk diapresiasi, meski hasilnya belum sepenuhnya terasa.

Meski demikian, Ronny menilai di balik semua itu, ada pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan karena kebijakan yang melempem. Misalnya; belanja negara yang belum efektif dan maksimal membantu menumbuhkan perekonomian.

Kondisi tersebut tercermin dari realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal II yang bukan saja tidak tumbuh tapi bahkan tercatat minus 0,33 persen. Padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen.

"Realisasi belanja negara belum cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor produktif," kata Ronny.

Dari sisi investasi, Ronny melihat meski pemerintah terus menggembar-gemborkan hilirisasi dan reformasi investasi, minat investor asing masih belum menunjukkan lonjakan signifikan. Investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sebab, dari realisasi investasi Januari-September 2025 yang mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun, kontribusi PMA baru sebesar Rp212 triliun atau 43,1 persen.

"Investasi asing juga belum menunjukkan performa yang signifikan karena masih ada persoalan kepastian hukum dan hambatan birokrasi," jelasnya.

Ronny juga menyoroti koordinasi lintas kementerian/lembaga yang masih lemah. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan bagus hanya berhenti di atas kertas.

"Koordinasi lintas kementerian terlihat belum terlalu solid, sehingga banyak kebijakan bagus di atas kertas justru lemah di tataran implementasi lapangan," terangnya.

Oleh sebab itu, Ronny melihat ada tiga hal yang perlu diperbaiki pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua hingga seterusnya untuk memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pertama, memperbaiki efektivitas fiskal. Artinya, belanja negara harus lebih diarahkan ke proyek produktif yang memiliki multiplier effect optimal, bukan sekadar program populis jangka pendek untuk pencitraan.

Kedua, memperbaiki tata kelola investasi dan perizinan, agar kepercayaan pelaku usaha, terutama investor asing meningkat.

Ketiga, Ronny menyarankan untuk mendorong reformasi kelembagaan dan koordinasi antar kementerian/lembaga, supaya kebijakan tidak tumpang tindih dan bisa dijalankan dengan cepat di lapangan.

"Kalau tiga hal ini bisa direalisasikan dengan baik, saya yakin efektivitas kebijakan ekonomi di tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih kuat dan akan menambah daya dorongnya kepada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua adalah mempercepat transformasi ekonomi dari hilirisasi menuju industrialisasi yang sesungguhnya.

Senada dengan Ronny, Rendy menilai capaian ekonomi di tahun pertama memang patut diapresiasi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun ke level terendah dalam satu dekade terakhir.

"Jadi secara umum, performa ekonomi kita masih cukup solid di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam, fondasi pertumbuhan ini masih agak rapuh," jelas Rendy.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama perekonomian masih belum tumbuh kuat. Sebab, masyarakat kelompok menengah cenderung menahan konsumsinya.

"Nah, kalau kondisi ini nggak segera diantisipasi, potensi perlambatan ekonomi ke depan itu cukup besar, apalagi kalau ada guncangan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri," ujarnya.

Kemudian, meskipun angka pengangguran menurun, ia menyoroti kualitas pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, di mana produktivitasnya rendah, upahnya kecil, dan minim perlindungan sosial seperti BPJS atau jaminan tenaga kerja.

"Jadi kalau ada guncangan ekonomi, kelompok ini yang paling rentan. Masalah lain yang juga krusial adalah pengangguran muda. Padahal kita sekarang lagi di masa bonus demografi, di mana proporsi usia produktif itu besar sekali," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi, terutama melalui penguatan industri manufaktur.

Sebab, ia menilai meskipun hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan unggulan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Sektor yang tumbuh justru padat modal, bukan padat karya.

"Ke depan, kebijakan industri perlu diarahkan bukan cuma untuk hilirisasi sumber daya alam, tapi juga ke industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu penting banget untuk memanfaatkan momentum bonus demografi tadi," terangnya.

Selain memperkuat sektor manufaktur, Rendy juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang lebih produktif. Belanja negara, menurutnya, harus diarahkan ke proyek-proyek yang memiliki efek pengganda besar, sekaligus dibarengi dengan penguatan penerimaan pajak.

"Belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada program yang punya multiplier effect tinggi, misalnya pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur penunjang. Tapi di sisi lain, tax ratio juga perlu ditingkatkan supaya ruang fiskal tetap terjaga," ujarnya.

Rendy menegaskan, jika pemerintah mampu mengakselerasi industrialisasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian, arah ekonomi Indonesia ke depan akan lebih solid.

"Setahun pertama bisa disebut sebagai masa stabilisasi. Tahun kedua seharusnya jadi momentum akselerasi dari hilirisasi ke industrialisasi yang lebih produktif dan berkeadilan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atas capaian ekonomi Indonesia yang masih mampu tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5% menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

“Alhamdulillah, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibanding seluruh dunia. Kita berada di 5%, di antara G20 kita salah satu yang tertinggi dengan kondisi sekarang,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Selain pertumbuhan yang stabil, Kepala negara juga menyoroti tingkat inflasi nasional yang berhasil ditekan hingga sekitar 2%, salah satu yang terendah di antara negara-negara besar dunia.

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua,” ucapnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi tidak lepas dari sistem pemantauan harga dan pasokan pangan yang telah dikembangkan selama satu dekade terakhir.

Dia bahkan menyinggung bahwa pendekatan tersebut merupakan warisan kebijakan efektif dari pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Salah satu teknik mengendalikan inflasi ini dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan pertumbuhan dan inflasi menjadi keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain.

“Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara hebat pertumbuhannya, tapi inflasinya sangat tinggi. Argentina, misalnya, yang dulu optimis satu dua tahun lalu, kondisinya sekarang tidak bagus. Banyak negara lain juga masih sulit mengendalikan inflasi,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi satu setahun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) sejak Minggu (20/10/2025).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, para penegak hukum baik itu Kejagung, KPK hingga Polri telah banyak mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Salah satu penindakan korupsi yang paling disorot itu saat menetapkan saudagar minyak tersohor di Indonesia, yakni Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

Berikut daftar 10 kasus korupsi yang ditindak parat penegak hukum sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo

1. Kasus Ronald Tannur dan Zarof Ricar

Pasca tiga hari Prabowo jadi Presiden, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya atas vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah 'kong kalikong' dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

2. Tom Lembong di Kasus Gula

Masih di bulan yang sama saat Prabowo dilantik, eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo.

Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya," kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

4. Tata Kelola Minyak dan Produk Kilang

Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

5. Riza Chalid jadi Tersangka

Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya.

Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto. Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

6. Kasus Dugaan Korupsi Sritex

Masih dalam setahun Prabowo menjabat, Kejagung juga telah mengusut kasus Sritex. Secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah ber kongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

7. Kasus Suap Vonis CPO Korporasi

Dalam perkara suap ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

Selain itu, advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY) turut menjadi tersangka.

Kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para "wakil tuhan" itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

8. Kasus Obstruction of Justice

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara perintangan ini. Empat tersangka, yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); eks Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

Dalam catatan Bisnis, terdapat tiga kasus yang baru diduga dirintangi oleh para tersangka. Mulai dari, kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

Pada intinya, keempat tersangka itu bekerja sama dalam membuat narasi negatif untuk menyudutkan kinerja penyidik khususnya pada perkara korupsi timah, importasi gula dan fasilitas impor crude palm oil alias CPO.

9. Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

10. Kasus PLTU Halim Kalla

Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2x50 MegaWatt.

Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

Satgas PKH

Selain korupsi, di era Prabowo juga telah dibentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH. Satgas ini dibentuk untuk menertibkan dan mengembalikan kawasan hutan milik negara yang dikuasai secara ilegal atau bermasalah.

Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

Adapun, dalam penguasaan kembali ini masih ada 1,8 juta hektare yang masih dilakukan verifikasi untuk dititipkan kepada Agrinas pada tahap selanjutnya.

Kemudian, satgas ini juga dimanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025).

Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengemukakan bahwa ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Menurutnya, puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

"Diketahui beroperasi tanpa melalui mekanisme yang ditentukan terkait PPKH yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

Selain itu, Satgas PKH juga turut menindak kegiatan penebangan liar atau illegal logging pada kawasan hutan. Pada laporan awal ditemukan penebangan liar seluas 21.000 hektare lebih di Mentawai, Sumatera Barat hingga (1/10/2025).

Hingga kini, aktivitas penebangan liar masih berlangsung dengan luas area yang terdampak mencapai sekitar 500 hektare yang seluruhnya berada di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.

Teranyar, satgas ini telah menyita 4.610 meter kubik kayu dari kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur (Jatim) hari ini, Selasa (14/10/2025). Ribuan kubik kayu itu berasal dari pembalakan liar hutan Sipora di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Uang Triliunan Disita Kejagung

Setidaknya pada era Prabowo, Kejagung juga telah menyita total puluhan triliun dari kasus korupsi yang ada. Misalnya, dari perkara korupsi Duta Palma Group, Kejagung telah menyita total Rp7,2 triliun.

Uang triliunan itu terdapat uang pecahan rupiah senilai Rp6,7 triliun dan beragam jenis valuta asing alias valas mulai dari SGD 12.859.605 (Rp163,5 miliar kurs Rp12.720); US$13.274.490,57 (Rp218,9 miliar kurs Rp16.494); danYuan China 2.005 (Rp4,5 juta kurs Rp2.278).

Kemudian, Yen Jepang 2.000.000 (Rp226 juta kurs Rp113,2); Won Korea 5.645.000 (Rp66 juta kurs Rp11,7) dan RM 300.000 (Rp1,1 miliar kurs Rp3.829). Total, valas yang disita mencapai Rp383,9 miliar (dihitung saat Mei 2025).

Selain itu, Kejagung juga telah menyita uang triliunan pada kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO terkait korupsi. Dalam hal ini, setidaknya ada dua kali penyitaan dari tiga grup korporasi yang berkaitan dengan perkara rasuah tersebut.

Mereka yakni, Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Mereka menyerahkan uang itu dengan status penitipan. Uang itu kemudian disita oleh Kejagung.

Perinciannya, penyitaan dari Wilmar Group sebanyak 11,8 triliun pada Selasa (17/6/2025). Kemudian, dari Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar pada Rabu (2/7/2025). Uang ini rencananya bakal disalurkan untuk pemulihan kerugian negara jika sudah inkrah.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) mengemban amanah dalam melayani energi negeri dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Peran ini telah berkontribusi dalam menyukseskan misi Asta Cita, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebagai BUMN Energi, Pertamina menjalankan penugasan Pemerintah menyediakan energi secara adil dan merata, dari kota hingga desa, dari ibukota hingga pelosok Nusantara.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan tekad Pertamina melayani energi negeri tidak pernah surut sekalipun harus menghadapi tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan 83 ribu lebih desa dan kelurahan.

"Distribusi energi di Indonesia dikenal sebagai yang terumit di dunia, namun Pertamina selalu setia menyalurkan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada," ujar Simon.

Pertamina, imbuh Simon, terus memperkuat perannya sebagai tulang punggung penyediaan infrastruktur energi nasional, agar penyediaan dan distribusi energi lebih mudah diakses dengan harga yang terjangkau.

Tekad ini tercermin pada komitmen Pertamina menyediakan energi hingga wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui Program BBM Satu Harga.

Dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan 40 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga. Jumlah ini tersebar di Klaster Maluku–Papua (14 titik), Klaster Sulawesi–Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik) dan Klaster Sumatera (7 titik).

Kini, melalui Program BBM Satu Harga, Pertamina melayani kebutuhan energi masyarakat di wilayah 3T hingga mencapai 573 titik Lembaga Penyalur dari 15.345 titik distribusi BBM.

Melalui program One Village One Outlet (OVOO), Pertamina juga bergerak mengantarkan LPG Subsidi menjangkau wilayah pelosok hingga mencapai 269.096 pangkalan LPG di 38 Provinsi.

Dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina telah meningkatkan status 370 ribu pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Implementasi kebijakan ini semakin memperkuat layanan LPG untuk masyarakat hingga ke tingkat RW dan RT.

"Pertamina bergerak mendistribusikan BBM dan LPG dengan memanfaatkan multi moda, baik darat, laut dan udara. Ketersediaan energi menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi masyarakat terlebih di wilayah 3T," ujar Simon.

Jejak ini membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya bergerak di kota besar atau semata mencari keuntungan, melainkan mengabdi untuk kemajuan negeri.

Saat ini, Pertamina menyediakan 6.000 armada mobil tangki dan 476 kapal tanker dan kapal pendukung, untuk mendistribusikan BBM dan LPG.

Selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina telah memperkuat armada distribusi untuk mendukung ketahanan energi, dengan 4 kapal tanker gas raksasa ramah lingkungan bertipe Very Large Gas Carrier (VLGC) yakni Pertamina Gas Caspia, Pertamina Gas Dahlia, Pertamina Gas Tulip, dan Pertamina Gas Bergenia.

Selain itu, 6 tanker untuk mengangkut BBM dan minyak mentah, sehingga total ada 10 tanker tambahan yang menjadi urat nadi andalan dalam mengantarkan energi melalui jalur laut Indonesia.

Pertamina terus meningkatkan keandalan infrastruktur pengolahan dengan melakukan pengembangan kilang serta sarana dan fasilitas pendukungnya. Dalam masa satu tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Pertamina telah menyelesaikan pembangunan 2 tangki minyak mentah raksasa di Lawe Lawe yang merupakan tangki terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas masing masing 1 juta barrel.

Tangki Lawe-Lawe merupakan bagian dari proyek RDMP Balikpapan yang menaikkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan yang mencapai 360 ribu barel per hari. Proyek RDMP Balikpapan juga akan mengoperasikan unit utama hasil proyek RDMP Balikpapan yaitu RFCC pada akhir tahun ini.

Demikian halnya Kilang Balongan, Pertamina telah menyelesaikan pembangunan empat unit tangki baru masing-masing memiliki kapasitas 29 ribu meter kubik. Penambahan total kapasitas penyimpanan ini memperkokoh peran kilang Balongan dalam mengelola inventaris produk BBM.

Pertamina juga melakukan inisiatif pembangunan pipa minyak yang menghubungkan Kilang Balongan dengan Terminal BBM Plumpang. Pipa sepanjang 96 km ini akan menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, yang menyerap sekitar 30 persen konsumsi nasional.

"Kehadiran infrastruktur energi sangat strategis untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Febrina Ratna Iskana)

Usia pemerintahan Prabowo-Gibran tepat satu tahun Senin (20/10) ini.

Sejumlah perkembangan terjadi di satu tahun usia pemerintahan tersebut.

Salah satunya di bidang ekonomi.

Berikut sejumlah perkembangan ekonomi yang dirangkum CNNIndonesia di setahun usia pemerintahan Prabowo.

Catatan pertama soal kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.

Secara persentase, penduduk miskin terhadap total populasi nasional pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dari September 2024 yang berada di angka 8,57 persen.

Penurunan ini menambah tren membaiknya angka kemiskinan sejak Maret 2023.

Ateng menyebut bila menengok data historis, sempat terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin dari Maret ke September 2022. Namun sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, angka kemiskinan konsisten menurun.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di desa pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kota yang tercatat 6,73 persen.

"Kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan pedesaan sebesar 11,03 persen. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya," jelas Ateng.

Tak hanya penduduk miskin yang turun, BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia tercatat 2,38 juta orang per Maret 2025.

Angka ini setara dengan 0,85 persen dari total populasi dan mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang atau 0,99 persen.

"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024, mengalami penurunan 1,18 juta orang," ujar Ateng.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci ada 216,79 juta orang yang tergolong penduduk usia kerja. Lalu, 153,05 juta orang di antaranya berstatus angkatan kerja.

"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja. Sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

"Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 82 ribu orang. Naik kira-kira 1,11 persen," sambung Amalia.

Secara spesifik, BPS mencatat ada tambahan pengangguran 83.450 orang dibandingkan Februari 2024 lalu.

Kinerja pertumbuhan ekonomi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum berhasil lepas dari kutukan 5 persen. Pada kuartal 1 2025 misalnya, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87 persen.

Sementara pada kuartal II 2025, meskipun membaik, ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh 5,12 persen. Pertumbuhan masih jauh dari 8 persen yang diinginkan Prabowo.

Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen itu pun sempat memicu keraguan dari sejumlah ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) misalnya bingung dan mempertanyakan keabsahan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen di kuartal II (Q2) 2025 yang diungkap Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertanyaan diajukan Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho terkait perbedaan data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia juga menyoroti pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 5,37 persen (yoy) atau di atas pertumbuhan ekonomi dan menyandingkannya dengan konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,97 persen persen (yoy).

Ia juga menyoroti fenomena rombongan jarang beli (rojali) yang dikeluhkan pengusaha ritel.

"Ketika kami konfirmasi ke retailer dan kami tanyakan asosiasi, tidak terlihat begitu, bahkan fenomena rojali yang mendorong industri ritel tumbuh tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," kata Andry pada diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (6/8).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 kemarin.

Wanita yang akrab disapa Winny itu menegaskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Ia menyebut setiap proses bisnis BPS sudah memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.

Selain itu, PDB hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi.