Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat terjadinya penurunan signifikan pada jumlah kartu SIM (SIM card) yang beredar di pasar, diikuti dengan tren pertumbuhan pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) di tingkat operator seluler.

Komdigi menduga kebijakan pengetatan registrasi kartu seluler berbasis teknologi biometrik turut andil mendorong proses rasionalisasi dalam industri telekomunikasi nasional.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengklaim jumlah kartu SIM yang beredar telah mengalami penurunan drastis dari posisi puncaknya pada 2024 yang mencapai 335 juta nomor, menjadi tinggal 294 juta nomor per 30 April 2026.

Pengurangan sekitar 41 juta kartu ini dinilai sebagai pencapaian positif dalam menciptakan lanskap industri yang lebih sehat dan efisien, yang salah satunya turut didorong oleh uji coba implementasi biometrik.

Komdigi menggalakkan uji coba pendaftaran biometrik sejak awal 2026. Selain lonjakan ARPU, aktivitas penggunaan data masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital terpantau ikut merangkak naik.

“Belum ada evidence base-nya, tetapi orang lebih nyaman menggunakan handphone sekarang,” ujar Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data performa industri, pembersihan pasar dari pengguna kartu sekali pakai sukses mendongkrak nilai ARPU campuran (blended) pada Kuartal I/2026. XLSMART memimpin pertumbuhan dengan capaian ARPU Rp47.300, tumbuh 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di posisi lain, Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan ARPU gabungan sebesar Rp45.200 atau melonjak 15,3% secara tahunan (year-on-year), dengan ARPU khusus segmen prabayar berada di angka Rp44.100. Sementara itu, Telkomsel membukukan ARPU stabil di level Rp45.000 pada Kuartal I/2026, mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam mengunci segmen pelanggan berkualitas tinggi.

Kenaikan ARPU juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen dan strategi bisnis operator. Konsumsi data masyarakat melonjak tajam seiring tingginya intensitas aktivitas menonton video, streaming, dan bermain gim. Momentum ini dimanfaatkan operator untuk menghentikan perang tarif dan fokus mencari pelanggan aktif jangka panjang melalui penawaran paket premium berkuota besar.

Selain itu, penyesuaian tarif layanan internet dan adopsi jaringan 5G yang berbiaya lebih mahal ikut berkontribusi mengerek pendapatan. Keberhasilan strategi konvergensi layanan (Fixed Mobile Convergence/FMC) yang menggabungkan internet rumah dan seluler dalam satu paket premium turut mengunci loyalitas pelanggan berdaya beli tinggi.

Komdigi menilai penyusutan nomor aktif ini bukan sebuah kemunduran, melainkan bukti keberhasilan sistem biometrik dalam memangkas peredaran kartu SIM fiktif atau penggunaan sekunder yang tidak produktif. Industri telekomunikasi kini bergerak menjauhi kuantitas kuota murah dan beralih menuju kualitas layanan yang lebih menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) optimistis jumlah pelanggan operator seluler tetap tumbuh meskipun pemerintah akan memberlakukan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 serta membatasi kepemilikan tiga nomor per operator seluler.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATSI Merza Fachys mengatakan potensi pertumbuhan pelanggan masih terbuka seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan digital.

“Masih ada potensi pertumbuhan lagi, selalu,” kata Merza usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Merza mengatakan penggunaan handphone kini tidak lagi hanya sebatas untuk komunikasi suara maupun pesan singkat, melainkan telah berkembang untuk berbagai kebutuhan digital lainnya.

Dia menilai wajar apabila masyarakat memiliki lebih dari satu nomor telepon untuk kebutuhan yang berbeda, seperti komunikasi harian, transaksi finansial, maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor untuk setiap operator seluler.

Menurut Merza, kebijakan tersebut justru membuka peluang pengelolaan nomor seluler yang lebih tertata sesuai kebutuhan penggunaan masyarakat.

“Itu akan menjadi sebuah opportunity bahwa kita bisa mengatur daripada nomor-nomor ini untuk apa saja aplikasi yang kita gunakan,” kata Merza.

Dia juga meyakini pertumbuhan industri telekomunikasi tetap akan berlanjut karena hampir seluruh aktivitas masyarakat kini berbasis digital.

“Maka kita yakini bahwa ini akan tumbuh karena sudah macam-macam lagi aplikasinya, sudah hampir kehidupan kita sehari-hari semua sekarang berbasis digital,” kata Merza.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Dia mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange [pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

Dia juga menekankan perlindungan masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurut Edwin, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Adapun registrasi SIM card menggunakan biometrik akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange[pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Untuk diketahui, biaya yang harus dibayar oleh operator seluler untuk setiap kali melakukan verifikasi (hit) data biometrik ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah Rp3.000 per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Angka tersebut tiga kali lipat dibanding tarif akses data berbasis teks biasa (berupa pencocokan NIK dan Nomor KK) yang sebelumnya digunakan operator seluler untuk akses data pengguna baru.

Jika sebuah operator seluler mendapatkan 100.000 pelanggan baru dalam kurun waktu satu bulan, simulasi biaya minimal yang wajib mereka tanggung artinya mencapai Rp300 juta. Dalam perkembangannya, operator seluler dapat merangkul lebih dari 100.000 pengguna per bulan.

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

“Jadi start dengan saling melindungi,” imbuhnya.

Dia juga menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurutnya, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Sebelumnya, Edwin memastikan data pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler, melainkan diverifikasi langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menjelaskan dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Lingkungan sistem dan koneksi juga diwajibkan memenuhi standar ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Selain itu, Edwin menegaskan tidak ada foto pelanggan yang disimpan dalam proses verifikasi. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto asli. Pengiriman data dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan internet publik.

Sistem tersebut juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologi End to End Encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP,” kata Edwin kepada Bisnis.

Dia juga menjelaskan biaya hak akses data biometrik diatur melalui PP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah turut membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap NIK pada masing-masing operator.

Adapun pengawasan dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan operator seluler setiap tiga bulan sekali.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan kesiapan menghadapi penerapan penuh registrasi kartu SIM berbasis biometrik mulai 1 Juli 2026. Perusahaan menerapkan registrasi pelanggan menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition/FR) melalui kanal digital maupun GraPARI.

Vice President (VP) Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, implementasi kebijakan registrasi biometrik menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital, termasukscamdanphishing.

Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel dalam 'Melayani Sepenuh Hati', perusahaan memfokuskan kesiapan pada penyediaan proses registrasi yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan.

“Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang berlaku, proses verifikasi identitas serta teknologi yang digunakan telah memenuhi prinsip pencegahan penipuan serta ketahanan terhadap ancaman siber sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator,” kata Fahmi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Melalui registrasi biometrik, Fahmi berharap seluruh pihak dapat memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas yang valid. Dengan demikian, pelanggan dan masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat berkomunikasi maupun bertransaksi secara digital.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tenggat implementasi registrasi biometrik pada Juli 2026 bersifat final. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah menetapkan target implementasi biometrik pada Juli 2026 guna meningkatkan keamanan identitas di ruang digital, melindungi pengguna dari kejahatan siber, memperkuat keamanan transaksi digital, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.

“Atas hal tersebut maka perlu dilakukan percepatan implementasi registrasi biometrik terhadap seluruh pelanggan seluler agar tujuan pemerintah dan operator seluler untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya tercapai,” kata Edwin kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Edwin menjelaskan, dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi minimal ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu, lingkungan sistem dan koneksi juga wajib memenuhi sertifikasi ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menegaskan tidak ada gambar atau foto pelanggan yang disimpan dalam proses tersebut. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentukencrypted formatBase64, bukan foto atau gambar asli. Proses pengiriman dilakukan melaluidedicated secure connectionatauvirtual private network(VPN) antara operator dan Dukcapil, bukan melalui internet publik.

Selain itu, sistem juga dilengkapi duafirewallsecaraface to faceantara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologiend-to-endencryption(E2EE)

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP [Perlindungan Data Pribadi],” kata Edwin.

Edwin menambahkan, biaya hak akses data biometrik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomorMobile Station International Subscriber Directory Number(MSISDN) untuk setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada masing-masing operator.

“Pengawasan yang dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan oleh opsel setiap 3 bulan sekali,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tenggat implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pelanggan seluler pada Juli 2026 sudah final. Ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam PM Komdigi No. 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah menetapkan target implementasi biometrik pada Juli 2026 untuk meningkatkan keamanan identitas di ruang digital, melindungi pengguna dari kejahatan siber, memperkuat keamanan transaksi digital, serta mendorong ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.

“Atas hal tersebut maka perlu dilakukan percepatan implementasi registrasi biometrik terhadap seluruh pelanggan seluler agar tujuan pemerintah dan operator seluler untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya tercapai,” kata Edwin kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Edwin menjelaskan, dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi minimal ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu, lingkungan sistem dan koneksi juga wajib memenuhi sertifikasi ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Dia menegaskan tidak ada gambar atau foto pelanggan yang disimpan dalam proses tersebut. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto atau gambar asli. Proses pengiriman dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan melalui internet publik.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan end to end encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP [Perlindungan Data Pribadi],” kata Edwin.

Edwin menambahkan, biaya hak akses data biometrik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap nomor induk kependudukan (NIK) pada masing-masing operator.

“Pengawasan yang dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan oleh opsel setiap 3 bulan sekali,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons aturan yang mewajibkan kartu SIM dijual dalam kondisi tidak aktif.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi memastikan Telkomsel sejak awal telah menjalankan proses bisnis dan kanal distribusi sesuai ketentuan.

“Dengan memastikan bahwa pelanggan akan melalui proses registrasi aman, terverifikasi, dan sesuai standar pemerintah. Pada tahap awal, pelanggan akan dipandu oleh petugas di GraPARI,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Sabtu (31/1/2026).

Pemerintah mensyaratkan kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah registrasi berbasis biometrik berhasil divalidasi.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan nomor baru yang kerap dimanfaatkan pelaku penipuan digital untuk berganti nomor guna menghindari pelacakan.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas per operator. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepemilikan nomor yang wajar dan akurat, sekaligus membatasi ruang penyalahgunaan identitas secara masif.

Fahmi mengatakan, Telkomsel mendukung dan telah menerapkan kebijakan tersebut sejak awal serta memandangnya sebagai upaya memperkuat kualitas basis pelanggan.

Meskipun pembatasan ini dapat memengaruhi struktur kepemilikan nomor, lanjut Fahmi, Telkomsel meyakini dampaknya dapat dikelola dengan baik.

“Dan justru berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelanggan dan optimalisasi nilai penggunaan [ARPU] melalui basis pelanggan yang lebih valid dan bertanggung jawab,” kata Fahmi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui teknologi biometrik pengenalan wajah.

Setiap warga negara Indonesia wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah, sementara warga negara asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor seluler prabayar per operator. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif dan baru dapat digunakan setelah registrasi tervalidasi.

Selain itu, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor terdaftar serta mekanisme pemblokiran apabila ditemukan penyalahgunaan identitas.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek perlindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama operator, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan.

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama agar dapat beralih ke sistem berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memastikan pusat layanan pelanggan resminya, Graha Pari Sraya (Grapari), siap menjalankan tahapan implementasi registrasi biometrik mulai Januari 2026.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, Grapari akan menjadi kanal utama pada fase awal implementasi pendaftaran SIM card menggunakan biometrik wajah.

“Sejalan dengan peluncuran program SEMANTIK, Telkomsel siap menjalankan tahapan implementasi registrasi biometrik mulai Januari 2026, dimulai dari GraPARI sebagai kanal utama pada fase awal,” kata Fahmi kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Fahmi menjelaskan pemerintah memberikan masa transisi hingga Juli 2026 untuk penerapan biometrik di seluruh Indonesia. Telkomsel memastikan seluruh proses penerapan mengikuti standar teknis dan ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator.

Dia menambahkan Telkomsel menyambut baik diterbitkannya Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 yang memberlakukan registrasi nomor seluler berbasis biometrik wajah sebagai langkah memperkuat validasi identitas dan menekan penipuan online yang kian marak.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi langkah untuk menanggulangi penipuan yang memanfaatkan SIM card. Pemerintah menegaskan sebagian besar penipuan daring berawal dari penggunaan nomor anonim yang tidak tervalidasi sehingga registrasi biometrik diperlukan untuk memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid.

Di sisi lain, regulasi juga mewajibkan operator menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk mengecek seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya, serta melakukan pemblokiran apabila ditemukan penggunaan nomor tanpa izin pemilik identitas. Pemerintah juga menegaskan bahwa dalam ekosistem biometrik, data biometrik pelanggan hanya digunakan untuk proses verifikasi.

Fahmi mengatakan, Telkomsel mendukung penuh ketentuan tersebut.

“Kami tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan pelanggan mengendalikan identitas digitalnya secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan registrasi SIM card baru menggunakan biometrik wajah guna memperkuat validasi identitas pelanggan dan memutus praktik kejahatan digital yang kerap dilakukan dengan berganti-ganti nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola registrasi pelanggan secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional. Di tengah meningkatnya kejahatan digital, Meutya menilai sebagian besar ancaman berangkat dari persoalan yang sama, yakni anonimitas pengguna nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat.

Berbagai tindak kejahatan seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada lemahnya identitas nomor.

“Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya,” kata Meutya dalam Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Meutya, dampak kejahatan digital tersebut telah menimbulkan kerugian besar. Nilai kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp9,1 triliun dalam periode November 2024 hingga saat ini atau lebih dari satu tahun.

Selain itu, laporan lain menunjukkan fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

“Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kami kuatkan ini demi perlindungan konsumen,” katanya.

Meutya menambahkan penyusunan regulasi tersebut didukung arahan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta masukan masyarakat melalui media sosial, WhatsApp hingga uji publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED).

“Jadi ini adalah juga inisiasi sekaligus respons terhadap tuntutan dari publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan jenis kejahatan digital yang paling banyak terjadi saat ini hampir seluruhnya bergantung pada penggunaan SIM card yang tidak tervalidasi secara sah.

“Penipuan online, sekali lagi kami ulang, spam call, merupakan kejahatan yang paling dominan. Karena itu kita perlu membangun atau kita harus melawan kepercayaan palsu yang biasanya kejahatan itu menghilang ketika terdeteksi,” katanya.

Meutya menilai persoalan utama kejahatan digital bukan semata kecanggihan teknologi pelaku, melainkan lemahnya validasi identitas pada pintu masuk ruang digital. Tanpa penguatan identitas pelanggan seluler, pola kejahatan akan terus berulang melalui penggunaan nomor baru.

Karena itu, dalam Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan empat poin utama kebijakan:

1.Penerapan know your customer (KYC) menggunakan NIK dan biometrik pengenalan wajah.

2.Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Jika ditemukan kartu yang telah aktif sebelum registrasi, masyarakat diminta melaporkan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan.

3.Pembatasan kepemilikan nomor secara wajar, yakni maksimal tiga nomor per NIK untuk setiap operator seluler.

4.Perlindungan data pelanggan melalui penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait implementasi registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Salah satunya perihal enskripsi data.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan, agar penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik benar-benar aman dan akuntabel, pemerintah serta operator seluler harus menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, standar keamanan data biometrik harus ditetapkan secara tegas, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.

“Setiap data biometrik harus dienkripsi dengan teknologi terkini dan disimpan di server yang telah terserfikasi keamanannya,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Kedua, lanjut Ardi, audit independen terhadap sistem keamanan wajib dilakukan secara rutin agar celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki secepat mungkin. Lembaga pengawas harus memiliki akses untuk melakukan peninjauan terhadap proses registrasi dan pengelolaan data biometrik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait hak dan risiko penggunaan data biometrik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana data mereka digunakan, siapa yang mengakses, dan bagaimana mereka dapat meminta penghapusan data jika diperlukan,” kata Ardi.

Keempat, Ardi menekankan pengawasan distribusi kartu SIM prabayar harus diperketat. Praktik jual beli SIM card tanpa registrasi resmi perlu diberantas karena menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital.

Menurutnya, pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan insiden yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data dengan cepat.

Kelima, sistem verifikasi biometrik harus dilengkapi teknologi anti-manipulasi, seperti deteksi livenessdan perlindungan terhadap deepfake. Menurut Ardi, pemerintah dapat menggandeng pakar keamanan siber dan akademisi untuk terus mengembangkan serta menguji sistem keamanan secara berkelanjutan.

Selain itu, operator seluler wajib menyediakan layanan pengaduan dan pemulihan data bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data biometrik.

“Terakhir, regulasi perlindungan data pribadi harus segera disahkan dan ditegakkan, agar masyarakat memiliki payung hukum yang jelas dalam menghadapi risiko kebocoran data,” kata Ardi.

Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang menyangkut data biometrik tetap mengutamakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.

Ardi menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik merupakan langkah besar dalam upaya memperkuat keamanan digital di Indonesia. Namun, inovasi tersebut harus diiringi kehati-hatian serta komitmen kuat terhadap perlindungan hak masyarakat.

“Jangan sampai ambisi menekan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan,” kata Ardi.

Dia menegaskan pemerintah, operator seluler, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menerapkan kebijakan ini. Transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata.

Dengan persiapan yang matang dan pengawasan ketat, registrasi SIM card berbasis biometrik dinilai dapat menjadi solusi efektif sekaligus tetap menjaga hak privasi masyarakat Indonesia di era digital yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan perlindungan hak setiap warga negara.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses administrasi.

“Semoga langkah besar ini menjadi tonggak awal menuju ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan,” tandas Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyoroti soal registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai membawa tantangan baru bagi keamanan digital.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan salah satu ancaman terbesar berasal dari teknologi deepfake, yang memungkinkan penciptaan citra wajah palsu yang sangat menyerupai aslinya.

Dengan teknologi tersebut, pelaku kejahatan siber berpotensi memanipulasi sistem verifikasi biometrik, khususnya yang berbasis pengenalan wajah.

Jika sistem registrasi SIM card tidak dilengkapi dengan mekanisme deteksi anti deepfake serta sistem audit yang memadai, validasi identitas berisiko dimanipulasi oleh pelaku kejahatan siber.

“Teknologi biometrik memang terus berkembang, namun pelaku kejahatan pun tidak tinggal diam,” kata Ardi kepada Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Ardi mengatakan pelaku kejahatan selalu mencari celah baru untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Oleh sebab itu, pemerintah dan operator seluler perlu terus memperbarui teknologi pengamanan serta melakukan penilaian risiko secara berkala.

Selain ancaman deepfake, potensi manipulasi juga datang dari rekayasa sosial (social engineering), yakni upaya pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan manusia untuk mendapatkan akses ke data biometrik maupun sistem registrasi.

Menurutnya, pelatihan dan sosialisasi kepada petugas registrasi menjadi sangat penting agar mereka mampu mengenali dan mencegah upaya manipulasi yang semakin canggih.

ICSF menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik memang menawarkan solusi yang cukup menjanjikan di atas kertas. Dengan validasi identitas yang lebih kuat, peluang terjadinya kejahatan digital seperti penipuan daring, SIM swap, serta penyalahgunaan nomor seluler dapat ditekan.

Sistem biometrik diharapkan mampu mempersulit pelaku kejahatan dalam menggunakan identitas palsu atau mendaftarkan SIM card atas nama orang lain tanpa izin.

Namun demikian, Ardi menegaskan efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi verifikasi biometrik, tetapi juga pada integritas proses registrasi secara keseluruhan.

“Jika distribusi kartu SIM masih longgar dan praktik jual beli SIM card secara ilegal tetap terjadi, maka sistem biometrik bisa saja menjadi formalitas belaka,” kata Ardi.

Selain itu, Ardi menilai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data biometrik dan memahami risiko yang mengikutinya harus terus digencarkan. Efektivitas kebijakan juga perlu diukur secara berkala, tidak hanya dari penurunan angka kejahatan, tetapi juga dari perlindungan hak konsumen serta tingkat kepuasan pengguna.

Ardi mengingatkan kejahatan digital merupakan fenomena yang dinamis. Menurutnya, pelaku kejahatan akan terus mencari cara baru untuk menembus sistem keamanan. Oleh karena itu, kebijakan registrasi biometrik perlu diiringi dengan pengawasan distribusi SIM card yang ketat, kolaborasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang konsisten.

Selain aspek keamanan sistem, isu lain yang mengemuka adalah risiko kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik masyarakat. Data biometrik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan data pribadi lain seperti password atau PIN.

“Jika password bocor, kita masih bisa menggantinya. Namun, jika data biometrik seperti sidik jari atau wajah bocor, kita tidak memiliki opsi untuk ‘mengganti’ sidik jari atau wajah kita,” katanya.

Ardi menjelaskan data biometrik bersifat permanen dan melekat seumur hidup pada setiap individu. Dia menambahkan bahwa kasus kebocoran data biometrik telah terjadi di berbagai negara dan menimbulkan dampak jangka panjang.

Data biometrik yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, mulai dari pemalsuan identitas, akses ilegal ke rekening bank, hingga pengambilalihan akun digital.

“Di Indonesia, kekhawatiran semakin besar karena regulasi perlindungan data pribadi masih dalam tahap penguatan,” kata Ardi.

Oleh sebab itu, standar keamanan, mekanisme audit, serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan data biometrik dinilai harus benar-benar tegas sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa data biometrik bukan sekadar data teknis, melainkan identitas digital yang sangat bernilai.

Menurut Ardi, transparansi mengenai pihak yang mengelola, menyimpan, dan memiliki akses terhadap data biometrik menjadi kunci utama agar hak privasi masyarakat tetap terjaga.

“Pemerintah dan operator seluler harus memastikan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemusnahan data biometrik dilakukan dengan standar keamanan tertinggi serta diawasi oleh lembaga independen,” kata Ardi.

Pemerintah mulai memberlakukan aturan baru registrasi sim card nomor ponsel dengan mekanisme biometrik pengenalan wajah atau face recognition. Mekanisme registrasi ini berlaku mulai Januari 2026.

Ketentuan diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

“Jadi ini peraturan menterinya memang baru dikeluarkan pada awal 2026, tapi persiapannya dimulai dari 2025 karena memang ini melakukan formula ulang terhadap tata kelola SIM card khususnya SIM card baru,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid usai peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (Semantik) di Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Meutya menjelaskan, aturan ini berlaku untuk pembelian SIM card baru yang dibeli konsumen mulai periode ini. Untuk pengguna SIM card lama tetap bisa melakukan registrasi ulang pemutakhiran data, namun sifatnya hanya menjadi pilihan jika ingin mendaftar.

“Target utama di pelaksanaan peraturan menteri ini adalah nomor-nomor baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penggunaan kartu baru yang dibeli saat ini karena ingin memutus rantai kejahatan digital. Nomor baru banyak digunakan untuk melakukan penipuan secara digital.

“Kejahatan digital itu sebagian besar berasal dari kartu-kartu SIM card yang tidak tervalidasi. Biasanya polanya sama. Nomornya terdeteksi, buang, ganti nomor baru, terdeteksi, buang, ganti nomor baru,” kata Meutya.

Lalu bagaimana cara melakukan registrasi biometrik?

1. Mendatangi Gerai Operator Seluler

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengungkapkan konsumen yang membeli SIM card baru bisa langsung mendatangi gerai resmi operator seluler tersebut. Dian memastikan saat ini semua operator seluler sudah siap melayani registrasi biometrik.

“Jadi sebetulnya pendaftaran ini bisa dilakukan dimana saja. Bisa juga tadi di gerai, di outlet-outlet seperti itu,” kata Dian.

Pelanggan akan dibantu oleh petugas di setiap gerai operator seluler lalu memproses nomor ponsel. Registrasi ini akan menggunakan data seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan mengambil foto wajah pelanggan menggunakan kamera yang disediakan.

Selanjutnya, data NIK tersebut akan terintegrasi langsung dengan pola biometrik wajah. Selanjutnya data tersebut akan dikirim ke database Dukcapil untuk verifikasi.

Setelah dinyatakan valid, maka nomor SIM yang didaftarkan alan langsung aktif dan bisa digunakan. Jika tidak valid, konsumen harus melakukan pemutakhiran data kependudukan terlebih dahulu.

2. Melalui Aplikasi atau Website

Dian mengungkapkan, konsumen juga tidak dibatasi aksesnya untuk mendaftarkan secara biometrik hanya melalui gerai resmi. Masyarakat yang membeli SIM card bisa melakukan registrasi biometrik secara mandiri.

“Ada beberapa channel yang disediakan oleh operator yaitu channel dari e-channel lewat website,” kata Dian.

Tahapan yang dilakukan bisa dilakukan melalui aplikasi masing-masing operator seluler. Lalu aktivasi dapat dilakukan dengan mendaftarkan nomor ponsel baru, mendapatkan kode OTP dan memasukkannya sebagai verifikasi awal.

Selanjutnya, konsumen perlu memasukkan NIK dan melakukan pemindaian wajah dari kamera ponsel. Operator akan mengirimkan data tersebut ke sistem Dukcapil untuk diverifikasi.

Sama seperti aktivasi di gerai, jika data dinyatakan valid maka kartu SIM langsung bisa diaktifkan dan digunakan. Namun jika tidak valid, maka konsumen harus melakukan pembaruan data kependudukan di Dukcapil.

Dian menyatakan, data NIK dan pemindaian wajah pelanggan akan tetap aman. “Datanya itu tidak disimpan oleh operator. Jadi datanya itu disimpan di Dukcapil, karena kami juga kan harus berhati-hati terhadap data pribadi ya. Jadi ini operator melewatkan saja, hanya untuk verifikasi kemudian data tersebut disimpan di database yang benar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan registrasi SIM card baru menggunakan biometrik wajah guna memperkuat validasi identitas pelanggan dan memutus praktik kejahatan digital yang kerap dilakukan dengan berganti-ganti nomor telepon.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola registrasi pelanggan secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Di tengah meningkatnya kejahatan digital, Meutya menilai sebagian besar ancaman berangkat dari persoalan yang sama, yakni anonimitas pengguna nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat.

Berbagai tindak kejahatan seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada lemahnya identitas nomor.

“Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya,” kata Meutya dalam Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Meutya, dampak kejahatan digital tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nilai kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp9,1 triliun dalam periode November 2024 hingga saat ini atau lebih dari satu tahun.

Selain itu, laporan lain menunjukkan fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

“Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kami kuatkan ini demi perlindungan konsumen,” katanya.

Meutya menambahkan, penyusunan regulasi tersebut didukung oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta berbagai masukan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, WhatsApp, hingga uji publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED).

“Jadi ini adalah juga inisiasi sekaligus respons terhadap tuntutan dari publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan jenis kejahatan digital yang paling banyak terjadi saat ini hampir seluruhnya bergantung pada penggunaan SIM card yang tidak tervalidasi secara sah.

“Penipuan online, sekali lagi kami ulang, spam call, merupakan kejahatan yang paling dominan. Karena itu kita perlu membangun atau kita harus melawan kepercayaan palsu yang biasanya kejahatan itu menghilang ketika terdeteksi,” katanya.

Meutya menilai persoalan utama kejahatan digital bukan semata kecanggihan teknologi pelaku, melainkan lemahnya validasi identitas pada pintu masuk ruang digital. Tanpa penguatan identitas pelanggan seluler, pola kejahatan akan terus berulang melalui penggunaan nomor-nomor baru.

Karena itu, dalam Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan empat poin utama kebijakan:

1. Penerapan Know Your Customer (KYC) menggunakan NIK dan biometrik pengenalan wajah.
2. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Jika ditemukan kartu yang telah aktif sebelum registrasi, masyarakat diminta melaporkan kepada Komdigi agar dapat ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan.
3. Pembatasan kepemilikan nomor secara wajar, yakni maksimal tiga nomor per NIK untuk setiap operator seluler. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan identitas.
4. Perlindungan data pelanggan, yang dijamin melalui penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat.