REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia telah mengunci pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, pengamanan pasokan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke Negeri Beruang Merah guna memperkuat kerja sama energi jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri.

“Untuk crude satu tahun, mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Kondisi demikian mendorong pemerintah memperluas sumber pasokan dari berbagai negara. Rusia menjadi salah satu mitra yang dinilai siap memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi.

“Kabarnya cukup menggembirakan, kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan mereka juga siap membangun beberapa infrastruktur penting,” ujar Bahlil.

Ia menyampaikan, pembahasan pasokan crude telah mendekati tahap final. Komunikasi terkait LPG masih berlangsung dan memerlukan tahapan lanjutan.

Menurut Bahlil, kebutuhan crude nasional yang mencapai sekitar 300 juta barel per tahun menuntut pemerintah bersikap fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan.

Dalam kerja sama tersebut, pemerintah juga membuka peluang investasi Rusia di sektor hilir, termasuk pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage). Pembahasan teknis dan nilai investasi masih berjalan dan akan diumumkan setelah mencapai kesepakatan final. Kerja sama dilakukan melalui skema antarpemerintah maupun antarbisnis sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional dalam jangka panjang.

“Aman, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik solar, bensin, maupun LPG,” tegas Bahlil.

Ia menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi. Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah, yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel. Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyak tersebut akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel. “Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah menjalankan kunjungan kerja resmi ke Rusia dan siap untuk menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia sendiri merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia, terutama di sektor energi.

Prabowo telah tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/4/2026) pukul 07.45 waktu setempat dalam rangka kunjungan kerja resminya itu. Prabowo kemudian dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya di sektor energi dan berbagai bidang prioritas lainnya.

Dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global. Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Putin untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional serta perkembangan geopolitik dunia.

Menurut Teddy, kerja sama dengan Rusia diharapkan dapat memastikan stabilitas pasokan energi nasional, termasuk ketersediaan minyak.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Teddy, Senin (13/4/2026).

Selain itu, kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan terkait upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global.

"Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global," ujar Teddy.

Adapun, kunjungan Prabowo ke Rusia kali ini menjadi yang ketiga kalinya sejak menjabat sebagai Presiden RI. Prabowo telah mengunjungi Rusia dua kali pada tahun lalu, yakni menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) pada 18-20 Juni 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Putin di Kremlin pada 10 Desember 2025.

Dalam agenda SPIEF, Prabowo hadir sebagai pembicara utama. Prabowo juga bertemu dengan Putin untuk memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan, energi nuklir, perdagangan, teknologi, dan pendidikan.

Kemudian, Indonesia dan Rusia juga menandatangani kesepakatan investasi dan kerja sama, serta menghormati korban blokade Leningrad dengan tabur bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateralnya dengan Putin pada akhir tahun lalu, Prabowo membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Rusia di bidang politik, ekonomi, energi, dan perdagangan.

Catatan Kerja Sama Dagang dan Investasi

Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia yang dulunya sebagai Uni Soviat terbangun pada 1950. Pada 1954, Indonesia membuka Kedutaan Besar di Moskow dan Rusia membuka Kedutaan Besar di Jakarta.

Berbagai kerja sama bilateral pun telah disepakati, terutama dari sisi perdagangan dan investasi. Teranyar, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgistan telah merampungkan Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (FTA) pada Desember 2025.

Kerja sama tersebut berfokus pada perdagangan dan investasi mulai dari pertanian, energi, teknologi, logistik, serta potensi penggunaan mata uang lokal.

Adapun, dalam pertemuan bilateral dengan Prabowo pada akhir tahun lalu, Putin mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia–Rusia telah berkembang secara konsisten. Putin pun menyoroti besarnya peluang kerja sama energi, termasuk energi nuklir. Dia mengaku memahami rencana Indonesia terkait pengembangan energi tersebut.

“Kalau Indonesia memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap membantu,” tegasnya.

Selain energi, Putin menyebut adanya banyak proyek potensial di bidang industri serta pertanian. Dia mencatat bahwa Indonesia bahkan mencatat kelebihan neraca dalam perdagangan pertanian dengan Rusia. Meski begitu, kata Putin, Rusia, tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Penurunan pasokan gandum dari Rusia ke Indonesia juga akan menjadi topik pembahasan dalam dialog hari itu. Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra tradisional Rusia dalam kerja sama militer-teknis.

Dia menyatakan bahwa hubungan antar–kementerian pertahanan berlangsung sangat aktif dan berada pada level profesional yang baik. Dia juga menyebutkan bahwa banyak personel militer Indonesia menjalani pendidikan di lembaga pendidikan tinggi militer Rusia.

“Kami siap untuk menaikkan jumlah ini,” ucapnya.

Adapun, dari sisi perdagangan, nilai dagang Indonesia dengan Rusia merupakan yang terbesar di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Total perdagangan kedua negara pada semester I/2024 telah mencapai US$1,57 miliar. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia mencapai US$510 juta. Kemudian, nilai impor Indonesia dari Rusia mencapai US$1,06 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Rusia di antaranya lemak dan minyak nabati, termasuk kepala sawit serta produk turunannya, teh, kopi, kakao dan produk turunannya, karet dan produk turunannya, alas kaki, peralatan dan komponen. Indonesia pun mengekspor ikan, furnitur, peralatan listrik dan elektronik serta pakaian ke Rusia.

Adapun, impor utama Indonesia dari Rusia antara lain fertilizer, besi baja, mineral fuels, alutsista, karet sintesis dan aluminium.

Dari sisi investasi, mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terdapat peningkatan yang sangat signifikan investasi dari Rusia. Dari segi nilai, tercatat kenaikan sebesar 210% secara tahunan (Year on Year/YoY) pada semester I/2024 dengan nilai US$114 juta. Sementara, dari sisi jumlah proyek, terdapat kenaikan 719% YoY pada tahun 2023 dengan jumlah proyek 3.965.

Terdapat tiga sektor tujuan utama investasi Rusia di Indonesia antara lain perumahan, kawasan, industri dan perkantoran. Lalu, hotel dan restoran. Sementara, tiga destinasi favorit tujuan investasi Rusia di Indonesia adalah Bali, Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Investasi Rusia di Indonesia sebagian besar mengalir pada bidang-bidang kimia, farmasi, dan bidang hospitality. Terdapat pula kerja sama investasi Rusia di Indonesia yang sedang berjalan yakni pembangunan oil refinery dan pabrik petrokimia di Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar US$15 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut stok energi nasional dalam kondisi aman seiring dengan meredanya konflik Timur Tengah.

Bahlil menuturkan, ketahanan pasokan energi domestik saat ini mampu meredam tekanan dari gejolak global yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi dan ketersediaan energi.

Dia menuturkan, fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilewati. Bahlil menuturkan, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri.

“Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya.

Bahlil melanjutkan, pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan energi. Hal tersebut termasuk melalui implementasi Biodiesel B50.

Dia menuturkan, hasil uji coba terhadap B50 sudah mencapai kisaran 60% - 70%. Uji coba dilakukan terhadap alat-alat berat, kereta api, kapal, hingga mobil.

Bahlil menargetkan, hasil akhir dari uji coba tersebut akan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang.

"Insya Allah bulan Mei - Juni, hasil akhirnya sudah selesai, dan akan diterapkan di 1 Juli," ujarnya.

Hemat Anggaran Subsidi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan kebiajkan biodiesel 50% (B50) akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp48 triliun.

Airlangga menyebut, seiring dengan lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah misalnya mencari solusi pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penerapan B50, yakni campuran 50% bahan bakar nabati (sawit/CPO) dengan 50% solar.

"Dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," ujar Airlangga usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain menghemat anggaran subsidi, kebijakan B50 dinilai mampu menekan impor BBM hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengingatkan dunia bahwa energi tidak pernah sepenuhnya berada dalam ranah ekonomi semata. Ia selalu beririsan dengan politik internasional, keamanan, dan strategi negara.

Perhatian dunia kini kembali tertuju pada Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi salah satu chokepoint energi paling vital di dunia. Sekitar sepertiga perdagangan minyak global yang diangkut melalui laut melewati jalur ini. Setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi dan mengguncang stabilitas ekonomi global.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari wilayah kita. Sebagai negara dengan konsumsi energi yang terus meningkat dan masih bergantung pada impor untuk sebagian kebutuhan energi, stabilitas pasokan global merupakan faktor yang sangat menentukan ketahanan energi nasional.

Dalam situasi seperti ini, respons yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, misalnya mencari sumber pasokan alternatif atau mengoptimalkan distribusi domestik. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat diplomasi energi sebagai bagian dari strategi nasional.

Diplomasi energi pada dasarnya adalah kemampuan suatu negara untuk memastikan akses terhadap sumber daya energi melalui hubungan internasional yang stabil, kredibel, dan berjangka panjang. Dalam sistem energi global yang semakin dipengaruhi dinamika geopolitik, pendekatan diplomatik sering kali menjadi kunci untuk membuka ruang solusi yang tidak selalu tersedia melalui mekanisme pasar semata.

Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman yang menunjukkan bagaimana diplomasi energi dapat memainkan peran penting. Ketika sanksi Amerika Serikat terhadap Venezuela berdampak pada aktivitas sektor migas di negara tersebut, operasi perusahaan Maurel & Prom yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pertamina ikut terdampak. Akibatnya, potensi produksi dan monetisasi aset energi Indonesia di Venezuela sempat terhambat.

Melalui berbagai pendekatan diplomatik dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah Indonesia berupaya membuka kembali ruang operasional tersebut melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut akhirnya menghasilkan pelonggaran lisensi yang memungkinkan aktivitas produksi dan penjualan kembali berjalan. Dalam periode awal setelah pelonggaran tersebut, operasi tersebut menghasilkan sekitar 5,3 juta barel penjualan minyak dengan nilai sekitar US$330 juta, serta memberikan kontribusi sekitar US$100 juta laba bersih bagi Pertamina.

Pengalaman tersebut memberikan satu pelajaran penting: dalam dunia energi modern, akses terhadap sumber daya sering kali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis atau komersial, tetapi juga oleh kemampuan diplomasi.

Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa diplomasi energi dapat menjadi instrumen penting bagi negara untuk memperkuat diversifikasi sumber pasokan energi. Jika kerja sama energi lintas kawasan semacam itu dapat terus dikembangkan secara konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu penopang ketahanan energi Indonesia, terutama ketika dunia menghadapi potensi gangguan pasokan dari kawasan tertentu.

Karena itu, diplomasi energi seharusnya tidak dilihat hanya sebagai respons terhadap krisis. Ia perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia sebagai negara “middle power” dalam geopolitik energi global.

Pertama, memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara produsen energi utama di berbagai kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika dan Amerika Latin. Diversifikasi hubungan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu.

Kedua, memperluas kerja sama energi lintas kawasan melalui investasi hulu, kontrak pasokan jangka panjang, serta kemitraan teknologi energi baru.

Ketiga, memposisikan Indonesia sebagai mitra yang stabil dan terpercaya dalam sistem energi global. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi secara geopolitik, reputasi sebagai mitra yang kredibel sering kali menjadi aset strategis yang sangat berharga.

Namun pada akhirnya, diplomasi energi harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi domestik. Peningkatan produksi dalam negeri, pembangunan cadangan energi strategis, serta percepatan diversifikasi menuju energi baru dan terbarukan tetap menjadi fondasi utama.

Dunia energi saat ini berada dalam fase yang semakin kompleks dan saling terhubung. Karena itu, keamanan energi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu teknis.

Ia telah menjadi bagian dari strategi negara.

Dan dalam dunia yang semakin dipengaruhi dinamika geopolitik, diplomasi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia.