Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 150,68 atau naik 0,57% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 149,83.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai menyatakan kenaikan NTP tersebut ditopang oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang tumbuh sebesar 1,30%, melampaui laju kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya naik 0,73%.

Artinya, hasil panen yang dijual petani nilainya lebih tinggi ketimbang beban pengeluaran yang mereka tanggung.

Dia menambahkan, kondisi ini mencerminkan perbaikan posisi tawar petani di tengah tekanan biaya hidup yang terus merayap naik.

"NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani kita masih berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan tahun dasar 2018," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Jika dirinci, 4 dari 5 subsektor pertanian mencatatkan kenaikan NTP. Subsektor hortikultura tampil sebagai penggerak utama dengan lonjakan tertinggi sebesar 2,87%, mendorong NTPH menjadi 123,62. Lonjakan ini terutama didorong oleh harga sayur-sayuran yang melejit 5,78%.

Subsektor peternakan turut mencatatkan kenaikan berarti sebesar 1,17% dengan NTPT mencapai 112,08.

Harga ternak besar menjadi kontributor terbesar dalam subsektor ini dengan kenaikan mencapai 5,26%.

Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) naik tipis 0,31% menjadi 211,89 dan masih mempertahankan posisinya sebagai subsektor dengan NTP tertinggi di antara seluruh kelompok pertanian Kaltim.

Subsektor tanaman pangan pun tak ketinggalan tumbuh 0,27%, dengan harga padi yang naik 1,03% menjadi pendorong utama, diikuti palawija sebesar 0,70%.

Di sisi lain, Mas'ud menyebutkan subsektor perikanan justru menjadi pengecualian. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) turun 0,67% menjadi 105,28.

Penyebabnya bukan pada anjloknya harga jual, melainkan pada tekanan biaya yang lebih berat. Meskipun Indeks Harga yang Diterima Petani di sektor perikanan masih naik 0,07%, indeks Harga yang Dibayar Petani di subsektor ini juga naik 0,74%, sehingga melampaui pendapatan yang mereka terima.

Artinya, nelayan dan pembudidaya ikan harus menanggung beban biaya yang bertambah tanpa diimbangi kenaikan harga tangkapan yang sepadan.

Seirama dengan NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang mengukur profitabilitas usaha tani tanpa memasukkan komponen konsumsi rumah tangga juga mencatatkan kenaikan.

NTUP Mei 2026 tercatat sebesar 157,02 atau naik 0,46% dari posisi April yang sebesar 156,30.

Tiga subsektor menjadi penopang kenaikan NTUP, yaitu hortikultura naik 2,49%, peternakan naik 1,41%, dan tanaman pangan naik 0,50%.

Namun, dua subsektor lainnya justru mengalami kemunduran, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 0,08% dan subsektor perikanan turun 0,54%.

Menariknya, penurunan NTUP perkebunan rakyat ini kontras dengan NTP subsektor yang sama yang justru naik. Tak pelak, biaya produksi dan investasi barang modal mulai menggerus margin usaha, meskipun secara keseluruhan petani perkebunan masih untung.

Posisi Kaltim di Papan Tengah

Secara regional, Kalimantan Timur mencatatkan kenaikan NTP sebesar 0,57% dan berada di urutan ketiga dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan.

Kalimantan Barat memimpin dengan kenaikan 1,97%, disusul Kalimantan Selatan 1,75%. Sementara Kalimantan Utara naik 0,29% dan Kalimantan Tengah hanya 0,21%.

Secara nasional, dari 38 provinsi yang dihitung NTP-nya, 26 provinsi mencatatkan kenaikan dan 12 provinsi mengalami penurunan.

NTP nasional tumbuh 1,99%, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Sumatera Selatan sebesar 6,61% dan penurunan terdalam di Gorontalo sebesar 3,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 menjadi sinyal tekanan baru di sektor pertanian. Di tengah harga pangan konsumen yang masih tinggi, kemampuan petani menutup biaya produksi justru melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha tani dan daya beli rumah tangga petani.

Badan Pusat Statistik mencatat NTP April 2026 sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16% atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

Artinya, kenaikan pendapatan dari hasil panen belum mampu mengimbangi lonjakan biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi pertanian.

Secara sektoral, tekanan paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun 5,31%. Pelemahan dipicu anjloknya harga jual komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah di tingkat petani, sementara biaya yang harus dibayar tetap naik.

Subsektor peternakan juga turun 0,97%, sedangkan perikanan melemah 0,98%, baik nelayan tangkap maupun budidaya.

Perbandingan NTP Januari–April 2025 vs 2026

Sumber: BPS, diolah

Namun, seberapa besar pengaruh penurunan NTP terhadap kesejahteraan petani?

Pengamat pertanian Khudori menilai penurunan NTP tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai penurunan kesejahteraan petani. Menurut dia, NTP pada dasarnya hanya mengukur perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan kondisi kesejahteraan secara utuh.

“NTP itu hanya membandingkan harga-harga. Sama sekali bukan cara untuk mengukur kesejahteraan, bahkan proksi pun tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha tani. Banyak petani kecil mengandalkan pemasukan nonpertanian, terutama mereka yang memiliki lahan sempit di bawah setengah hektare.

Karena itu, penurunan NTP lebih tepat dibaca sebagai melemahnya nilai tukar hasil panen terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. Ketika ongkos pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, dan transportasi naik lebih cepat dibanding harga jual panen, margin usaha tani otomatis tertekan.

Meski penurunan April hanya 0,09% dan tergolong tipis, Khudori menilai tekanan biaya produksi memang nyata. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, ongkos angkut, hingga biaya sewa mesin pertanian memberi efek berantai terhadap struktur biaya petani.

Di sisi lain, Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Kusnan menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena “double squeeze”, yakni tekanan yang muncul tatkala harga input naik ketika harga panen justru turun.

Menurut dia, pupuk nonsubsidi dan pestisida masih mahal akibat gangguan rantai pasok global dan fluktuasi kurs. Sementara saat panen raya datang, harga di tingkat petani cepat jatuh karena lemahnya posisi tawar.

“Banyak petani sebenarnya hanya bertahan, bahkan merugi jika menghitung tenaga kerja keluarga sendiri,” kata Kusnan saat dihubungi terpisah.

Kondisi ini menjelaskan paradoks yang kerap berulang. Harga cabai, beras, atau telur di tingkat konsumen tetap tinggi, tetapi petani tidak otomatis menikmati keuntungan. Margin justru banyak terserap di rantai distribusi, logistik, dan perantara.

Kusnan menilai lemahnya infrastruktur pascapanen menjadi akar persoalan. Tanpa gudang, cold storage, atau akses pasar langsung, petani terpaksa menjual hasil panen cepat-cepat saat harga murah karena risiko rusak.

Jika tekanan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek. Petani bisa mengurangi luas tanam, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih aman, bahkan meninggalkan sektor pertanian untuk mencari pekerjaan nonpertanian.

Risiko itu penting dicermati karena bisa berdampak pada produksi pangan nasional dalam jangka menengah. Ketika petani enggan menanam, pasokan bisa menurun dan harga pangan berpotensi lebih bergejolak di masa depan.

Untuk meredam tekanan, pelaku usaha tani mendorong kebijakan yang lebih struktural. Mulai dari subsidi input yang tepat sasaran, penguatan koperasi tani, pembangunan fasilitas penyimpanan desa, hingga digitalisasi rantai pasok agar petani terhubung langsung dengan pembeli.

Penurunan NTP April memang kecil, tetapi menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan nasional belum otomatis berarti kesejahteraan petani membaik. Selama biaya produksi terus naik dan tata niaga belum efisien, petani tetap berada di posisi paling rentan dalam rantai pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai Tukar Petani (NTP) turun pada April 2026 setelah kenaikan biaya yang ditanggung petani lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan harga hasil panen, menandakan tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani mulai meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan NTP April 2026 tercatat sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026.

Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16%, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani,” kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Kondisi ini menunjukkan peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian belum mampu mengimbangi beban biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi di sektor pertanian.

Secara umum, komoditas yang paling mendorong kenaikan harga diterima petani pada April antara lain kelapa sawit, gabah, karet, dan tomat.

Namun, tekanan terbesar datang dari subsektor hortikultura yang mencatat penurunan NTP paling dalam sebesar 5,31%.

Pelemahan tersebut dipicu turunnya indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 4,99%, sementara indeks harga yang dibayar justru naik 0,33%.

Komoditas utama yang menekan pendapatan petani hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah.

Selain hortikultura, subsektor peternakan juga mengalami penurunan NTP sebesar 0,97%, sedangkan subsektor perikanan turun 0,98%, baik untuk nelayan tangkap maupun budidaya.

Di sisi lain, dua subsektor masih mencatat perbaikan daya tukar, yakni tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.

NTP subsektor tanaman pangan naik 0,43%, sementara tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,62%, ditopang penguatan harga komoditas utama seperti sawit dan gabah.

Perkembangan ini menunjukkan kesejahteraan petani masih belum merata antar subsektor, dengan petani komoditas ekspor dan pangan pokok cenderung lebih diuntungkan dibanding petani hortikultura yang rentan terhadap fluktuasi harga harian.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham perunggasan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) selalu mendapatkan momentum saat bulan Ramadan 2026 terkerek konsumsi rumah tangga.

Analis Bahana Sekuritas Abdusshomad Cakra Buana menjelaskan bahwa secara historis perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh momentum musiman (event-driven), khususnya dalam hal konsumsi rumah tangga, termasuk bulan Ramadan hingga Lebaran.

"Harga unggas biasanya cenderung meningkat menjelang Ramadan, mencerminkan penguatan permintaan musiman," ujarnya dalam riset, dikutip Selasa (24/2/2026).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang 2025 produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan tumbuh 12,4% year on year (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sektor pertanian 5,33% atau PDB nasional yang tumbuh 5,11%.

Dari sisi makro, Cakra menjelaskan bahwa indeks penjualan ritel Bank Indonesia untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan konsumsi yang tetap resilien selama periode Ramadan.

"Dalam konteks ini, kami memperkirakan momentum kenaikan harga yang saat ini terjadi di sepanjang rantai nilai perunggasan akan terus berlanjut seiring pasar semakin mendekati musim perayaan tersebut," ujarnya.

Untuk tahun ini, Ramadan bertepatan dengan sejumlah faktor pendorong dari kebijakan belanja pemerintah. Bahana Sekuritas memperkirakan belanja fiskal pada semester pertama 2026 akan lebih kuat dan akan memberikan dukungan tambahan terhadap konsumsi.

"Dengan karakter permintaan Indonesia yang sangat dipengaruhi momentum musiman, kami meyakini kombinasi antara kuatnya permintaan musiman dan stimulus fiskal dapat menghasilkan periode Ramadan yang lebih kuat dari biasanya bagi sektor perunggasan," tandasnya.

Dengan tambahan sentimen berupa program makan bergizi gratis (MBG) yang berpotensi menyerap 1,1 juta ton daging ayam, Bahana Sekuritas memberikan rekomendasi overweight saham emiten unggas.

Dalam risetnya yang terbit pada 12 Januari 2026 tersebut, Cakra merekomendasikan JPFA dengan target harga Rp2.590 dan CPIN di target harga Rp4.490.

"JPFA menjadi pilihan utama kami, didorong oleh estimasi pertumbuhan laba inti 2026 yang lebih tinggi, return on invested capital (ROIC) yang lebih tinggi, serta fokus pada ekspansi hilir. Kami juga meyakini CPIN karena prospek ekspansi pada segmen pabrik pakan," tandasnya.

Sementara itu, melansir Bloomberg Terminal 19 dari 22 merekomendasikan buy CPIN dengan target harga Rp5.711. Target harga ini mencerminkan potensial return 28,9% dari harga terakhir Rp4.430. Pada penutupan Selasa (24/2), CPIN turun 1,58% ke Rp4.360.

Di sisi lain, 25 dari 28 saham merekomendasikan buy JPFA dengan target harga Rp3.029, mencerminkan potensial return 25,2% dari harga terakhir Rp2.420. Pada penutupan Selasa (24/2), JPFA tidak berubah di harga Rp2.420.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SEMARANG — Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada November 2025 tercatat mengalami penurunan 2,08 persen secara month-to-month (m-t-m) menjadi 107,07. Di bulan sebelumnya, NTP gabungan DIY tercatat berada di angka 109,34.

​Penurunan NTP ini merupakan imbas dari penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,69 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru mengalami kenaikan 0,40 persen.

​Statistisi Utama BPS Provinsi DIY Sentot Bangun Widoyono menjelaskan bahwa penurunan NTP terjadi pada semua subsektor yang turut mengalami penurunan.

"NTP yang menurun ini terjadi di semua subsektor pertanian. Komoditas utama yang menyumbang penurunan NTP ini berasal dari subsektor hortikultura dan subsektor peternakan,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, dikutip Rabu (3/12/2025).​

​Subsektor hortikultura mencatat penurunan NTP terdalam di antara seluruh subsektor, yakni mencapai 9,69 persen MtM menjadi 128,90. ​Selain hortikultura, penurunan NTP juga pada subsektor peternakan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan.

​Tekanan terhadap NTP semakin kuat lantaran biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi tetap naik. Indeks Harga Konsumen (IHK) pedesaan DIY mengalami inflasi sebesar 0,57 persen mencapai angka 131,96 pada bulan November.

Sentot mengatakan provinsi DIY termasuk di antara 22 provinsi yang mengalami penurunan NTP secara nasional. Adapun Provinsi Papua Barat Daya memuncaki penurunan NTP nasional yang mencatat penurunan terbesar 3,12 persen. (M. Robith Faizi)

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di Jateng pada November 2025 menurun, dipengaruhi oleh sektor tanaman perkebunan rakyat yang merosot tajam.

NTP pada bulan November 2025 tercatat sebesar 116,11 poin, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya yang berada di angka 116,41 poin. Penurunan NTP terjadi ketika Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa penurunan NTP pada bulan November disebabkan oleh sejumlah komoditas seperti gabah, tembakau, salak, cabai rawit, dan bawang daun.

Berdasarkan subsektor, Endang melaporkan bahwa penurunan NTP terjadi di hampir semua subsektor, seperti subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar -2,20 persen, peternakan sebesar -0,62 persen, tanaman pangan sebesar -0,29 persen, dan nelayan sebesar -0,37 persen (m-to-m). Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,53 persen (m-to-m).

“Subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat mengalami penurunan NTP sebesar 2.20 persen. Komoditas yang memberikan andil penurunan adalah tembakau, tebu, kakao/coklat biji, kelapa, dan pala biji,” ujar Endang, Senin (2/12/2025).

Berdasarkan perkembangan NTP provinsi di pulau Jawa pada bulan November 2025, dari 6 provinsi terdapat dua provinsi yang mengalami kenaikan dan 4 provinsi yang mengalami penurunan, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. NTP tertinggi dicatat Provinsi Jawa Barat sebesar 116,15 poin dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,07 poin. (Fadya Jasmin Malihah)