Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut meraih predikat Pengendalian Inflasi Terbaik I tingkat kabupaten di wilayah Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Pengakuan itu datang di tengah kondisi harga sejumlah komoditas pangan strategis yang masih bertengger pada level tinggi dan menjadi beban bagi konsumen.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per Jumat (5/6/2026) menunjukkan harga cabai rawit merah di Garut mencapai Rp77.600 per kilogram, cabai merah besar Rp75.850 per kilogram, dan bawang merah Rp57.800 per kilogram. Sementara itu, daging sapi kualitas I masih berada di level Rp157.650 per kilogram.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga.

“Upaya ini kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak terbebani dengan fluktuasi harga-harga,” kata Syakur, Jumat (5/4/2026).

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah komoditas pangan masih mengalami tekanan harga. Kelompok cabai dan bawang menjadi penyumbang utama mahalnya biaya belanja rumah tangga. Harga cabai rawit merah bahkan mendekati Rp80.000 per kilogram, jauh di atas kisaran harga yang dianggap nyaman bagi konsumen.

Di sisi lain, beberapa komoditas relatif terkendali. Harga beras kualitas medium tercatat berkisar Rp14.750-Rp15.400 per kilogram. Telur ayam ras segar berada di angka Rp27.050 per kilogram, sedangkan daging ayam ras segar Rp36.100 per kilogram.

Syakur mengakui keberhasilan pengendalian inflasi tidak dapat dicapai oleh pemerintah daerah semata.

Menurut dia, dukungan masyarakat, pelaku usaha, petani, distributor, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Tantangan terbesar bagi Garut adalah mempertahankan predikat tersebut di tengah ketidakpastian pasokan pangan dan fluktuasi harga yang masih berpotensi terjadi. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya bukan hanya tercermin dalam penghargaan, melainkan pada kemampuan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," tutur Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.

Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.

“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.

“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.

Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien.

“Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.

Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.

Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.

Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.

Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.

Cara Kerja Mafia Pangan

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional.

Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.

“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.

Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.

“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.

Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.

Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah penertiban praktik mafia pangan dan penguatan produksi domestik.

Dia juga menilai stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Jika pemerintah gagal menjaga harga dan pasokan pangan, gejolak sosial dan tekanan politik dapat meningkat.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.

Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.

Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 menjadi sinyal tekanan baru di sektor pertanian. Di tengah harga pangan konsumen yang masih tinggi, kemampuan petani menutup biaya produksi justru melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha tani dan daya beli rumah tangga petani.

Badan Pusat Statistik mencatat NTP April 2026 sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16% atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

Artinya, kenaikan pendapatan dari hasil panen belum mampu mengimbangi lonjakan biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi pertanian.

Secara sektoral, tekanan paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun 5,31%. Pelemahan dipicu anjloknya harga jual komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah di tingkat petani, sementara biaya yang harus dibayar tetap naik.

Subsektor peternakan juga turun 0,97%, sedangkan perikanan melemah 0,98%, baik nelayan tangkap maupun budidaya.

Perbandingan NTP Januari–April 2025 vs 2026

Sumber: BPS, diolah

Namun, seberapa besar pengaruh penurunan NTP terhadap kesejahteraan petani?

Pengamat pertanian Khudori menilai penurunan NTP tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai penurunan kesejahteraan petani. Menurut dia, NTP pada dasarnya hanya mengukur perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan kondisi kesejahteraan secara utuh.

“NTP itu hanya membandingkan harga-harga. Sama sekali bukan cara untuk mengukur kesejahteraan, bahkan proksi pun tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha tani. Banyak petani kecil mengandalkan pemasukan nonpertanian, terutama mereka yang memiliki lahan sempit di bawah setengah hektare.

Karena itu, penurunan NTP lebih tepat dibaca sebagai melemahnya nilai tukar hasil panen terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. Ketika ongkos pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, dan transportasi naik lebih cepat dibanding harga jual panen, margin usaha tani otomatis tertekan.

Meski penurunan April hanya 0,09% dan tergolong tipis, Khudori menilai tekanan biaya produksi memang nyata. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, ongkos angkut, hingga biaya sewa mesin pertanian memberi efek berantai terhadap struktur biaya petani.

Di sisi lain, Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Kusnan menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena “double squeeze”, yakni tekanan yang muncul tatkala harga input naik ketika harga panen justru turun.

Menurut dia, pupuk nonsubsidi dan pestisida masih mahal akibat gangguan rantai pasok global dan fluktuasi kurs. Sementara saat panen raya datang, harga di tingkat petani cepat jatuh karena lemahnya posisi tawar.

“Banyak petani sebenarnya hanya bertahan, bahkan merugi jika menghitung tenaga kerja keluarga sendiri,” kata Kusnan saat dihubungi terpisah.

Kondisi ini menjelaskan paradoks yang kerap berulang. Harga cabai, beras, atau telur di tingkat konsumen tetap tinggi, tetapi petani tidak otomatis menikmati keuntungan. Margin justru banyak terserap di rantai distribusi, logistik, dan perantara.

Kusnan menilai lemahnya infrastruktur pascapanen menjadi akar persoalan. Tanpa gudang, cold storage, atau akses pasar langsung, petani terpaksa menjual hasil panen cepat-cepat saat harga murah karena risiko rusak.

Jika tekanan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek. Petani bisa mengurangi luas tanam, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih aman, bahkan meninggalkan sektor pertanian untuk mencari pekerjaan nonpertanian.

Risiko itu penting dicermati karena bisa berdampak pada produksi pangan nasional dalam jangka menengah. Ketika petani enggan menanam, pasokan bisa menurun dan harga pangan berpotensi lebih bergejolak di masa depan.

Untuk meredam tekanan, pelaku usaha tani mendorong kebijakan yang lebih struktural. Mulai dari subsidi input yang tepat sasaran, penguatan koperasi tani, pembangunan fasilitas penyimpanan desa, hingga digitalisasi rantai pasok agar petani terhubung langsung dengan pembeli.

Penurunan NTP April memang kecil, tetapi menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan nasional belum otomatis berarti kesejahteraan petani membaik. Selama biaya produksi terus naik dan tata niaga belum efisien, petani tetap berada di posisi paling rentan dalam rantai pangan.