Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal memegang kendali dalam penentuan harga jual komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang diekspor ke pasar global.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 itu, pemerintah menugaskan satu BUMN ekspor sebagai pelaksana tunggal ekspor komoditas SDA strategis, baik sebagai pemilik barang maupun perantara tunggal.

Adapun pada tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas yang masuk kategori SDA strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi. Ke depan, daftar komoditas tersebut dapat diperluas melalui rapat koordinasi pemerintah.

Pada Pasal 3 ayat (2) PP 24/2026 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN ekspor, harga jual komoditas SDA strategis ditentukan oleh BUMN ekspor alias PT DSI.

"Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor," demikian bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (5/6/2026).

Dengan ketentuan tersebut, PT DSI akan memiliki kewenangan menentukan harga penjualan komoditas SDA strategis Indonesia ke pembeli luar negeri.

Tak hanya itu, regulasi tersebut juga memberikan ruang bagi BUMN ekspor untuk mengambil margin usaha. Pada Pasal 3 ayat (4), disebutkan bahwa BUMN ekspor dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan yang sama, pemerintah juga mengatur bahwa seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata niaga ekspor komoditas unggulan Indonesia. Sebelumnya, perusahaan produsen dapat melakukan negosiasi dan penjualan langsung kepada pembeli luar negeri.

Kini, fungsi pemasaran dan penentuan harga ekspor akan terpusat melalui BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah.

Dalam bagian penjelasan PP, pemerintah menyebut pengelolaan langsung ekspor oleh BUMN ditujukan untuk memastikan pengelolaan komoditas SDA strategis berjalan optimal sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan langsung tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Meski aturan telah berlaku sejak 1 Juni 2026, pemerintah memberikan masa transisi. Dalam ketentuan peralihan, ekspor komoditas SDA strategis wajib dilakukan melalui BUMN ekspor paling lambat hingga 31 Desember 2026. Setelah periode tersebut berakhir, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor.

Selain itu, kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 dan masih berlaku akan dievaluasi oleh BUMN ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih dibayangi volatilitas pada perdagangan Rabu (20/5/2026) seiring pelaku pasar menanti pidato Presiden Prabowo Subianto serta hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia terkait suku bunga acuan.

Pada perdagangan Selasa (19/5/2026), IHSG ditutup melemah tajam 3,46% ke level 6.370,68. Tekanan terbesar berasal dari sektor basic material yang anjlok 7,3%, sementara sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0,55%.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut pelemahan IHSG dipicu aksi jual investor setelah muncul rumor pemerintah tengah menyiapkan pengaturan ekspor komoditas strategis melalui satu badan khusus bentukan negara.

Sejumlah komoditas yang disebut bakal masuk dalam skema tersebut antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam.

"Rumor tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pengendalian harga jual yang dapat menekan marjin laba emiten-emiten berbasis komoditas," tulis tim riset, Selasa (19/5/2026).

Sentimen itu dikaitkan dengan agenda kehadiran Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Agenda tersebut dinilai menjadi sorotan pasar karena untuk pertama kalinya dokumen KEM-PPKF disampaikan langsung oleh kepala negara di hadapan DPR, yang sebelumnya lazim dipaparkan oleh Menteri Keuangan.

Selain mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, investor juga menunggu hasil RDG Bank Indonesia. Berdasarkan konsensus pasar, bank sentral diperkirakan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5% guna meredam tekanan pelemahan rupiah.

Kenaikan suku bunga acuan berpotensi menjadi sentimen campuran bagi pasar saham. Di satu sisi, langkah tersebut dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun di sisi lain berisiko menekan likuiditas dan minat investasi pada aset berisiko.

Pelaku pasar juga akan mencermati data pertumbuhan kredit perbankan April 2026 yang diperkirakan tumbuh 9,7% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan realisasi Maret 2026 sebesar 9,49% YoY.

Dengan sejumlah sentimen tersebut, pergerakan IHSG pada perdagangan besok diperkirakan masih akan fluktuatif, terutama pada saham-saham berbasis komoditas dan sektor yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 menjadi sinyal tekanan baru di sektor pertanian. Di tengah harga pangan konsumen yang masih tinggi, kemampuan petani menutup biaya produksi justru melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha tani dan daya beli rumah tangga petani.

Badan Pusat Statistik mencatat NTP April 2026 sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16% atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

Artinya, kenaikan pendapatan dari hasil panen belum mampu mengimbangi lonjakan biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi pertanian.

Secara sektoral, tekanan paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun 5,31%. Pelemahan dipicu anjloknya harga jual komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah di tingkat petani, sementara biaya yang harus dibayar tetap naik.

Subsektor peternakan juga turun 0,97%, sedangkan perikanan melemah 0,98%, baik nelayan tangkap maupun budidaya.

Perbandingan NTP Januari–April 2025 vs 2026

Sumber: BPS, diolah

Namun, seberapa besar pengaruh penurunan NTP terhadap kesejahteraan petani?

Pengamat pertanian Khudori menilai penurunan NTP tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai penurunan kesejahteraan petani. Menurut dia, NTP pada dasarnya hanya mengukur perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan kondisi kesejahteraan secara utuh.

“NTP itu hanya membandingkan harga-harga. Sama sekali bukan cara untuk mengukur kesejahteraan, bahkan proksi pun tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha tani. Banyak petani kecil mengandalkan pemasukan nonpertanian, terutama mereka yang memiliki lahan sempit di bawah setengah hektare.

Karena itu, penurunan NTP lebih tepat dibaca sebagai melemahnya nilai tukar hasil panen terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. Ketika ongkos pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, dan transportasi naik lebih cepat dibanding harga jual panen, margin usaha tani otomatis tertekan.

Meski penurunan April hanya 0,09% dan tergolong tipis, Khudori menilai tekanan biaya produksi memang nyata. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, ongkos angkut, hingga biaya sewa mesin pertanian memberi efek berantai terhadap struktur biaya petani.

Di sisi lain, Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Kusnan menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena “double squeeze”, yakni tekanan yang muncul tatkala harga input naik ketika harga panen justru turun.

Menurut dia, pupuk nonsubsidi dan pestisida masih mahal akibat gangguan rantai pasok global dan fluktuasi kurs. Sementara saat panen raya datang, harga di tingkat petani cepat jatuh karena lemahnya posisi tawar.

“Banyak petani sebenarnya hanya bertahan, bahkan merugi jika menghitung tenaga kerja keluarga sendiri,” kata Kusnan saat dihubungi terpisah.

Kondisi ini menjelaskan paradoks yang kerap berulang. Harga cabai, beras, atau telur di tingkat konsumen tetap tinggi, tetapi petani tidak otomatis menikmati keuntungan. Margin justru banyak terserap di rantai distribusi, logistik, dan perantara.

Kusnan menilai lemahnya infrastruktur pascapanen menjadi akar persoalan. Tanpa gudang, cold storage, atau akses pasar langsung, petani terpaksa menjual hasil panen cepat-cepat saat harga murah karena risiko rusak.

Jika tekanan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek. Petani bisa mengurangi luas tanam, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih aman, bahkan meninggalkan sektor pertanian untuk mencari pekerjaan nonpertanian.

Risiko itu penting dicermati karena bisa berdampak pada produksi pangan nasional dalam jangka menengah. Ketika petani enggan menanam, pasokan bisa menurun dan harga pangan berpotensi lebih bergejolak di masa depan.

Untuk meredam tekanan, pelaku usaha tani mendorong kebijakan yang lebih struktural. Mulai dari subsidi input yang tepat sasaran, penguatan koperasi tani, pembangunan fasilitas penyimpanan desa, hingga digitalisasi rantai pasok agar petani terhubung langsung dengan pembeli.

Penurunan NTP April memang kecil, tetapi menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan nasional belum otomatis berarti kesejahteraan petani membaik. Selama biaya produksi terus naik dan tata niaga belum efisien, petani tetap berada di posisi paling rentan dalam rantai pangan.