Bisnis.com, MEDAN — Pengamat sekaligus Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyoroti penurunan nilai tukar petani (NTP) di Sumut periode Mei 2026 yang diakibatkan oleh turunnya mayoritas indeks harga yang diterima petani, sedangkan indeks harga yang dibayar (pengeluaran) oleh petani mengalami kenaikan.

Sebagaimana diketahui, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. BPS Sumut mencatat NTP gabungan di Sumut turun dari 162,45 pada April 2026 menjadi 159,92 pada bulan Mei.

Hampir seluruh subsektor kompak menunjukkan penurunan, kecuali NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) yang naik 8,89% dari periode sebelumnya. Persentase penurunan NTP terbesar datang dari subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mencapai 2,78%.

Berdasarkan data BPS, penurunan NTP di Sumut diakibatkan oleh meningkatnya indeks harga yang dibayar (pengeluaran) petani sebesar 1,50% pada bulan Mei, terutama dari komoditas cabai merah, tomat, bawang merah, pupuk, hingga upah pemanenan.

Sementara indeks harga yang diterima (pemasukan usaha) petani mengalami penurunan 0,09% yang disumbang oleh komoditas kelapa sawit, kopi, dan ayam ras pedaging.

Gunawan menilai fenomena peningkatan indeks harga yang dibayar petani yang terjadi serentak di semua subsektor sebagai penyebab penurunan NTP di Sumut.

“Peningkatan indeks harga yang dibayar atau pengeluaran petani terjadi serentak di semua subsektor, baik subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, maupun perikanan. Ini yang menjadi biang keladi penurunan NTP secara keseluruhan,” kata Gunawan, Rabu (3/6/2026).

Data BPS menunjukkan indeks harga yang dibayar petani subsektor tanaman pangan naik sebesar 1,6%. Untuk tanaman hortikultura, pengeluaran petani naik 1,07%.

Lalu, pengeluaran petani tanaman perkebunan rakyat dan peternakan naik masing-masing 1,51%, serta perikanan naik 1,13%. Kenaikan pengeluaran petani secara serentak mengakibatkan NTP mengalami tekanan.

“Ini menunjukkan bahwa petani tengah menghadapi masalah kenaikan biaya hidup, serta kenaikan pada biaya input produksi,” jelas Gunawan.

Dari sisi kenaikan biaya input produksi, lanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada naiknya harga produk pertanian maupun peternakan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Dia juga menyebut situasi ini dilematis bagi petani maupun peternak. Dari pantauan di lapangan Gunawan menemukan ada peternak yang sengaja menahan harga agar harga jual daging tidak terlalu mahal. Namun, dalam jangka waktu lama kondisi ini dapat merugikan peternak lantaran beban pengeluaran membengkak sementara indeks harga yang diterima stabil atau bahkan turun.

“Situasi seperti ini rawan membuat peternak alami kerugian. Yang pada akhirnya NTP sulit naik karena terbebani dengan peningkatan pengeluaran,” tambahnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, NTP yang rendah karena beban pengeluaran tinggi memunculkan kerentanan pada dua kemungkinan besar, yakni terjadinya inflasi atau penutupan aktivitas kerja (PHK).

Gunawan menyebut kunci pemulihan NTP di situasi ini yakni dengan memperbaiki belanja atau daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 menjadi sinyal tekanan baru di sektor pertanian. Di tengah harga pangan konsumen yang masih tinggi, kemampuan petani menutup biaya produksi justru melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha tani dan daya beli rumah tangga petani.

Badan Pusat Statistik mencatat NTP April 2026 sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16% atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

Artinya, kenaikan pendapatan dari hasil panen belum mampu mengimbangi lonjakan biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi pertanian.

Secara sektoral, tekanan paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun 5,31%. Pelemahan dipicu anjloknya harga jual komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah di tingkat petani, sementara biaya yang harus dibayar tetap naik.

Subsektor peternakan juga turun 0,97%, sedangkan perikanan melemah 0,98%, baik nelayan tangkap maupun budidaya.

Perbandingan NTP Januari–April 2025 vs 2026

Sumber: BPS, diolah

Namun, seberapa besar pengaruh penurunan NTP terhadap kesejahteraan petani?

Pengamat pertanian Khudori menilai penurunan NTP tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai penurunan kesejahteraan petani. Menurut dia, NTP pada dasarnya hanya mengukur perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan kondisi kesejahteraan secara utuh.

“NTP itu hanya membandingkan harga-harga. Sama sekali bukan cara untuk mengukur kesejahteraan, bahkan proksi pun tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha tani. Banyak petani kecil mengandalkan pemasukan nonpertanian, terutama mereka yang memiliki lahan sempit di bawah setengah hektare.

Karena itu, penurunan NTP lebih tepat dibaca sebagai melemahnya nilai tukar hasil panen terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. Ketika ongkos pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, dan transportasi naik lebih cepat dibanding harga jual panen, margin usaha tani otomatis tertekan.

Meski penurunan April hanya 0,09% dan tergolong tipis, Khudori menilai tekanan biaya produksi memang nyata. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, ongkos angkut, hingga biaya sewa mesin pertanian memberi efek berantai terhadap struktur biaya petani.

Di sisi lain, Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Kusnan menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena “double squeeze”, yakni tekanan yang muncul tatkala harga input naik ketika harga panen justru turun.

Menurut dia, pupuk nonsubsidi dan pestisida masih mahal akibat gangguan rantai pasok global dan fluktuasi kurs. Sementara saat panen raya datang, harga di tingkat petani cepat jatuh karena lemahnya posisi tawar.

“Banyak petani sebenarnya hanya bertahan, bahkan merugi jika menghitung tenaga kerja keluarga sendiri,” kata Kusnan saat dihubungi terpisah.

Kondisi ini menjelaskan paradoks yang kerap berulang. Harga cabai, beras, atau telur di tingkat konsumen tetap tinggi, tetapi petani tidak otomatis menikmati keuntungan. Margin justru banyak terserap di rantai distribusi, logistik, dan perantara.

Kusnan menilai lemahnya infrastruktur pascapanen menjadi akar persoalan. Tanpa gudang, cold storage, atau akses pasar langsung, petani terpaksa menjual hasil panen cepat-cepat saat harga murah karena risiko rusak.

Jika tekanan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek. Petani bisa mengurangi luas tanam, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih aman, bahkan meninggalkan sektor pertanian untuk mencari pekerjaan nonpertanian.

Risiko itu penting dicermati karena bisa berdampak pada produksi pangan nasional dalam jangka menengah. Ketika petani enggan menanam, pasokan bisa menurun dan harga pangan berpotensi lebih bergejolak di masa depan.

Untuk meredam tekanan, pelaku usaha tani mendorong kebijakan yang lebih struktural. Mulai dari subsidi input yang tepat sasaran, penguatan koperasi tani, pembangunan fasilitas penyimpanan desa, hingga digitalisasi rantai pasok agar petani terhubung langsung dengan pembeli.

Penurunan NTP April memang kecil, tetapi menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan nasional belum otomatis berarti kesejahteraan petani membaik. Selama biaya produksi terus naik dan tata niaga belum efisien, petani tetap berada di posisi paling rentan dalam rantai pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 mengalami penurunan tipis, dengan subsektor hortikultura menjadi yang paling tertekan akibat penurunan harga komoditas di tingkat petani.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan NTP Maret 2026 tercatat sebesar 125,35 atau turun 0,08% dibandingkan Februari 2026.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani ini naik 0,33% lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani yang meningkat 0,41%,” kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebagai gambaran, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Adapun, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

BPS mencatat sejumlah komoditas dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani secara nasional, antara lain kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, serta kol atau kubis.

Namun demikian, berdasarkan subsektor, hortikultura (NTPH) mencatat penurunan NTP terdalam yakni sebesar 0,67%. Kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,11%, sementara indeks harga yang dibayar justru meningkat 0,56%.

Lebih lanjut, Ateng menuturkan komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks harga yang diterima pada subsektor hortikultura meliputi bawang merah, cabai merah, dan wortel.

Di sisi lain, BPS mencatat nilai tukar nelayan (NTN) justru mengalami kenaikan sebesar 0,65%. Peningkatan ini didorong oleh naiknya indeks harga yang diterima sebesar 0,95%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar sebesar 0,30%.

Ateng menyampaikan komoditas utama yang menopang kenaikan NTN antara lain udang laut, teri, kembung, cakalang, dan tongkol.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai tukar petani (NTP) turun 1,40% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 123,60 pada Januari 2026. Dari sana, NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman hortikultura (NTPH).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan NTP pada Januari 2026 terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani (It) yang turun sebesar 1,85% menjadi 155,02. Adapun, komoditas penyumbang It antara lain cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan gabah.

“… lebih tajam turunnya jika dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani [Ib], yaitu turun 0,45% [menjadi 125,42],” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Adapun, komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan Ib nasional adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bensin.

Sebagai informasi, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam hal ini, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Jika dicermati secara subsektor, BPS mencatat subsektor tanaman hortikultura (NTPH) mengalami penurunan NTP terdalam adalah dari 138,70 pada Desember 2025 menjadi 119,62 pada Januari 2026.

“Subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 13,76%. Hal ini karena It turun sebesar 14,08%, sedangkan Ib naik mengalami penurunan sebesar 0,37%,” terangnya.

Lebih lanjut, komoditas yang dominan memengaruhi penurunan It pada subsektor tanaman hortikultura adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan wortel.

Di sisi lain, nilai tukar nelayan (NTN) justru mengalami kenaikan sebesar 2,51% pada Januari 2025. Hal ini karena It mengalami peningkatan 2,24%, sedangkan Ib turun 0,26%.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan harga It pada subsektor nelayan adalah cakalang, layang, tongkol, kembung, dan cumi-cumi,” tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada November 2025 tercatat mengalami penurunan 2,08 persen secara month-to-month (m-t-m) menjadi 107,07. Di bulan sebelumnya, NTP gabungan DIY tercatat berada di angka 109,34.

​Penurunan NTP ini merupakan imbas dari penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,69 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru mengalami kenaikan 0,40 persen.

​Statistisi Utama BPS Provinsi DIY Sentot Bangun Widoyono menjelaskan bahwa penurunan NTP terjadi pada semua subsektor yang turut mengalami penurunan.

"NTP yang menurun ini terjadi di semua subsektor pertanian. Komoditas utama yang menyumbang penurunan NTP ini berasal dari subsektor hortikultura dan subsektor peternakan,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, dikutip Rabu (3/12/2025).​

​Subsektor hortikultura mencatat penurunan NTP terdalam di antara seluruh subsektor, yakni mencapai 9,69 persen MtM menjadi 128,90. ​Selain hortikultura, penurunan NTP juga pada subsektor peternakan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan.

​Tekanan terhadap NTP semakin kuat lantaran biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi tetap naik. Indeks Harga Konsumen (IHK) pedesaan DIY mengalami inflasi sebesar 0,57 persen mencapai angka 131,96 pada bulan November.

Sentot mengatakan provinsi DIY termasuk di antara 22 provinsi yang mengalami penurunan NTP secara nasional. Adapun Provinsi Papua Barat Daya memuncaki penurunan NTP nasional yang mencatat penurunan terbesar 3,12 persen. (M. Robith Faizi)

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di Jateng pada November 2025 menurun, dipengaruhi oleh sektor tanaman perkebunan rakyat yang merosot tajam.

NTP pada bulan November 2025 tercatat sebesar 116,11 poin, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya yang berada di angka 116,41 poin. Penurunan NTP terjadi ketika Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa penurunan NTP pada bulan November disebabkan oleh sejumlah komoditas seperti gabah, tembakau, salak, cabai rawit, dan bawang daun.

Berdasarkan subsektor, Endang melaporkan bahwa penurunan NTP terjadi di hampir semua subsektor, seperti subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar -2,20 persen, peternakan sebesar -0,62 persen, tanaman pangan sebesar -0,29 persen, dan nelayan sebesar -0,37 persen (m-to-m). Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,53 persen (m-to-m).

“Subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat mengalami penurunan NTP sebesar 2.20 persen. Komoditas yang memberikan andil penurunan adalah tembakau, tebu, kakao/coklat biji, kelapa, dan pala biji,” ujar Endang, Senin (2/12/2025).

Berdasarkan perkembangan NTP provinsi di pulau Jawa pada bulan November 2025, dari 6 provinsi terdapat dua provinsi yang mengalami kenaikan dan 4 provinsi yang mengalami penurunan, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. NTP tertinggi dicatat Provinsi Jawa Barat sebesar 116,15 poin dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,07 poin. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) pada November 2025 berada di level 124,05 atau turun 0,23% dibandingkan dengan Oktober 2025. Pada bulan sebelumnya, NTP berada di level 124,33.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penurunan NTP terjadi imbas indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,26%. Angkanya lebih dalam dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib), yaitu sebesar 0,03%.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, kakao atau cokelat biji, dan juga tembakau,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Adapun, BPS mencatat subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam terjadi pada tanaman perkebunan rakyat (NTPR), yakni menjadi 159,10 pada November 2025 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 160,16.

“Subsektor tanaman perkebunan rakyat ini mengalami penurunan NTP sebesar 0,66% dan hal ini disebabkan karena It turun sebesar 0,85% dan lebih dalam dari penurunan Ib yang sebesar 0,19%,” ujarnya.

Pudji menuturkan, komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It pada subsektor NTPR adalah kelapa sawit, kakao atau cokelat biji, tembakau, dan kelapa.

Untuk diketahui, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Adapun, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Berbeda dengan NTP, BPS mencatat nilai tukar nelayan (NTN) justru mengalami kenaikan sebesar 0,70% yang disebabkan It mengalami peningkatan sebesar 0,66% sedangkan Ib turun sebesar 0,04%.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan IT pada nilai tukar nelayan ini adalah tongkol, kembung atau kobang atau sumbo, kemudian cumi-cumi dan kakap,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai tukar petani (NTP) turun 0,02% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 124,33 pada Oktober 2025. Adapun, NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman hortikultura (NTPH).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penurunan NTP pada Oktober 2025 terjadi pada indeks harga yang diterima petani (It) yang naik sebesar 0,06% menjadi 155,13. Adapun, komoditas penyumbang It antara lain kelapa sawit, jagung, karet, dan cabai merah.

“Kenaikan indeks harga ini [It] lebih lambat dari kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani atau Ib yang sebesar 0,08% [menjadi 124,77],” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Pudji menambahkan, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) nasional adalah cabai merah, telur ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk.

Sebagai informasi, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

Untuk diketahui, NTP merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam hal ini, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Jika dilihat lebih jauh, subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman hortikultura (NTPH) dari 120,89 pada September 2025 menjadi 118,08 pada Oktober 2025.

“Subsektor tanaman hortikultura ini mengalami penurunan NTP sebesar 2,33%. Hal ini karena It turun sebesar 2,21%, sementara Ib naik dan mengalami peningkatan sebesar 0,12%,” terangnya.

Dia menjelaskan, komoditas yang dominan memengaruhi penurunan It pada subsektor tanaman hortikultura adalah cabai rawit, kol atau kubis, tomat, dan kentang.

Di sisi lain, peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) sebesar 0,25% dari 159,77 pada September 2025 menjadi 160,16 pada Oktober 2025.

Sementara itu, BPS mencatat nilai tukar nelayan (NTN) juga mengalami penurunan sebesar 0,04% pada Oktober 2025. Hal ini karena It mengalami penurunan 0,11% lebih dalam dari penurunan Ib yang sebsar 0,07%.

“Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan It pada subsektor nelayan adalah cakalang, tongkol, kembung, dan laisi,” tutupnya,.