Presiden Prabowo Subianto berjanji menyiapkan kereta cepat untuk masyarakat di luar Pulau Jawa.

Ia menegaskan semua daerah perlu kereta cepat, salah satunya Pulau Sumatra. Prabowo menegaskan wilayah tersebut tak cuma butuh angkutan penumpang, melainkan pengangkut barang-barang logistik.

"Untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan. Kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel. Banyak sekali," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

"Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM. Kereta api listrik kita akan sangat turunkan biaya ekonomi," sambungnya.

Presiden Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera merencanakan kereta cepat tersebut. Ia meminta perencanaannya digarap bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Saya minta, kapan mulai, segera mungkin. Sulawesi, Kalimantan, Sumatra," pinta Prabowo.

"Ini mereka tuh satu tahun kerja, dia bilang sama dengan tiga tahun. Enggak ada Sabtu-Minggu, kan?" sambungnya.

Prabowo mengatakan penyediaan transportasi publik adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, ia berpendapat pembangunan transportasi tak melulu soal untung-rugi.

"Whoosh itu semua public transport, di seluruh dunia, jangan dihitung untung-rugi, hitung manfaat tidak untuk rakyat. Di seluruh dunia seperti itu. Ini namanya public service obligations (PSO)," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Saat ini, Indonesia baru memiliki kereta cepat di Pulau Jawa. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh melayani perjalanan dari Halim di DKI Jakarta ke Padalarang dan Tegalluar di Jawa Barat.

Pemerintah berencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya. Hari ini, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan jalur Whoosh sampai Banyuwangi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun jalur kereta api di daerah luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada hari ini, Selasa (4/11/2025). Menurutnya, revitalisasi Stasiun Tanah Abang menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan kereta api nasional.

“Jadi kereta api kita akan kita perbesar. Di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi,” kata Prabowo.

Menurutnya, kehadiran kereta api akan memangkas biaya logistik hingga biaya perekonomian dalam aktivitas masyarakat Tanah Air.

Kepala Negara juga menyebut bahwa kereta api dapat membuat masyarakat Indonesia lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan berpotensi meningkat.

Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan rencana perluasan jalur kereta api tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

“Rencanakan yang baik, Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya.

Ditemui usai peresmian, Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa diperlukan tidak hanya untuk mengangkut penumpang, melainkan juga barang.

Dia memandang perlu adanya moda transportasi yang menyokong logistik dan hasil bumi yang didapat dari rakyat, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, timah, hasil tambang, dan lain sebagainya.

“Daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, menghabiskan BBM. Kereta api listrik akan sangat menurunkan biaya ekonomi,” ujar Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indonesia kaya sumber daya alam termasuk satwa-satwa langka yang dilindungi. Namun, peneliti asing menyebut kawasan habitat orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatra Utara terus menyusut. Akibatnya, spesies kera besar asli Sumatra tersebut makin terancam punah.

Mengutip IFL Science, Minggu (2/10/2025), saat ini hanya ada sekitar 800 orang utan Tapanuli yang masih hidup berkeliaran di kawasan kecil di Batang Toru. Mereka juga harus beradaptasi karena habitatnya terus mengecil yang kini sudah berkurang 60% pada periode antara 1985 dan 2007.

Padahal, orang utan Tapanuli merupakan kera besar "paling baru", baru digolongkan sebagai spesies terpisah pada 2017. Status orang utan Tapanuli dalam IUCN, kini adalah "Critically Endangered."

Habitat Pongo tapanuliensis di hutan Sumatra Utara terus menerus terkikis oleh alih fungsi lahan menjadi area perkebunan dan industri. Upaya konservasi yang diharapkan makin agresif dengan status spesies tersendiri tidak terealisasi.

"Sejak spesies diumumkan, tidak banyak yang berubah. Tadinya orang berpikir spesies baru orang utan, bakal mendorong dunia untuk ramai-ramai berusaha menyelematkannya. Sayangnya, orang utan Tapanuli menghadapi ancaman yang sama seperti yang mereka hadapi pada 2017," kata Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, seperti dikutip oleh IFL Science.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah deforestasi ilegal, perburuan ilegal, dan perdagangan bayi orang utan. Di wilayah Batang Toru, juga ada proyek pembangunan bendungan dan proyek pertambangan emas yang makin meluas ke wilayah habitat orang utan.

Namun, orang utan Tapanuli juga mulai terlihat di wilayah lain. Bulan lalu, ilmuwan dari Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari menemukan orang utan Tapanuli hidup di hutan rawa yang jaraknya 32 kilometer dari area Batang Toru.

IUCN memperkirakan, jumlah orang utan Tapanuli bisa menyusut 83 persen dalam tiga generasi jika tidak ada peningkatan upaya konservasi.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indonesia kaya sumber daya alam termasuk satwa-satwa langka yang dilindungi. Namun, peneliti asing menyebut kawasan habitat orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatra Utara terus menyusut. Akibatnya, spesies kera besar asli Sumatra tersebut makin terancam punah.

Mengutip IFL Science, Minggu (2/10/2025), saat ini hanya ada sekitar 800 orang utan Tapanuli yang masih hidup berkeliaran di kawasan kecil di Batang Toru. Mereka juga harus beradaptasi karena habitatnya terus mengecil yang kini sudah berkurang 60% pada periode antara 1985 dan 2007.

Padajal, orang utan Tapanuli merupakan kera besar "paling baru", baru digolongkan sebagai spesies terpisah pada 2017. Status orang utan Tapanuli dalam IUCN, kini adalah "Critically Endangered."

Habitat Pongo tapanuliensis di hutan Sumatra Utara terus menerus terkikis oleh alih fungsi lahan menjadi area perkebunan dan industri. Upaya konservasi yang diharapkan makin agresif dengan status spesies tersendiri tidak terealisasi.

"Sejak spesies diumumkan, tidak banyak yang berubah. Tadinya orang berpikir spesies baru orang utan, bakal mendorong dunia untuk ramai-ramai berusaha menyelematkannya. Sayangnya, orang utan Tapanuli menghadapi ancaman yang sama seperti yang mereka hadapi pada 2017," kata Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, seperti dikutip oleh IFL Science.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah deforestasi ilegal, perburuan ilegal, dan perdagangan bayi orang utan. Di wilayah Batang Toru, juga ada proyek pembangunan bendungan dan proyek pertambangan emas yang makin meluas ke wilayah habitat orang utan.

Namun, orang utan Tapanuli juga mulai terlihat di wilayah lain. Bulan lalu, ilmuwan dari Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari menemukan orang utan Tapanuli hidup di hutan rawa yang jaraknya 32 kilometer dari area Batang Toru.

IUCN memperkirakan, jumlah orang utan Tapanuli bisa menyusut 83 persen dalam tiga generasi jika tidak ada peningkatan upaya konservasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025).

Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan.

“Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

"Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal.

“Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan," jelas Herman Daru.

Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto.

Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 1.073 orang aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumatra Utara terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Seluruh pegawai tersebut telah dijatuhi sanksi teguran tertulis sebagai langkah awal penindakan.

"Sudah kita surati satu satu, sudah lama ya, sudah dua bulan tiga bulan. Sudah kita berikan suratnya ke masing masing, dan sudah ada teguran ringan," kata Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kamis (30/10/2025).

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut tak akan berhenti pada pemberian teguran. Ia menyebut para pegawai itu akan terus dipantau aktivitas transaksinya, terutama terkait kemungkinan keterlibatan kembali dalam praktik judi online.

"Nanti kelihatan, ya, yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa ini kelihatan. Setelah kita keluarkan surat teguran itu kita lihat lagi nanti, apakah masih main lagi, akhirnya nanti akan kita kasih teguran keras," katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan ASN terlibat judol bersumber dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang tahun 2024.

"Data tersebut didapat dari PPATK di tahun 2024. Para pegawai yang terlibat terdiri dari PNS, honorer, hingga Pegawai Harian Lepas (PHL)," kata Sutan.

Menurutnya, para pegawai itu kini telah dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa teguran tertulis. Pemerintah provinsi juga melakukan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

"Mereka sudah diberi sanksi teguran. Kita akan pantau mereka agar tidak mengulangi perbuatannya melakukan judi online," paparnya.

Sutan menambahkan, kasus ini menjadi perhatian Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia menegaskan bahwa tak ada kompromi bagi aparatur yang melanggar etika dan hukum, termasuk dalam kasus judi online yang menurutnya kian meresahkan.

"Kita sudah beri teguran. Kita ingatkan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Jika tetap diulangi, maka ada sanksi berat yang akan diberikan. Jadi kita terus monitoring," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sumut, Julianus Bangun, menyebut pihaknya telah menerima mandat khusus dari Gubernur Sumut untuk menertibkan praktik judi online di kalangan ASN dan tenaga kontrak.

"Memang tugas ini baru diberikan kepada kami. Gubernur berharap agar seluruh ASN di Sumatera Utara bersih dari judi online," ujar Julianus.

Julianus memastikan penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Langkah ini, kata Julianus, menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk membangun pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berintegritas.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk mewujudkan institusi yang bersih, disiplin, dan bebas dari perilaku menyimpang, termasuk perjudian online," tegasnya.

Artikel selengkapnya >>>Klik di sini

Bisnis.com, PALEMBANG — Pembangunan dua ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) kembali mengisi daftar sederet proyek strategis nasional (PSN) di Sumatra Selatan. Meski digadang mampu mempercepat konektivitas, dampak nyata JTTS terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih menjadi tanda tanya besar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatra Selatan (Bappeda Sumsel) Regina Ariyanti mengungkapkan dua ruas JTTS yang masuk dalam PSN yaitu kelanjutan jalan tol ruas Prabumulih-Muara Enim, serta ruas Palembang-Betung yang nantinya akan terhubung sampai ke Provinsi Jambi.

“Berdasarkan Permenko yang baru dikeluarkan 24 September 2025, kita ada 15 PSN yang juga kelanjutan dari PSN sebelumnya yang belum selesai,” ujarnya, dikutip Senin (27/10/2025).

Namun demikian, Regina menyoroti tantangan Sumsel ke depan dengan hadirnya berbagai ruas jalan tol di wilayah tersebut. Menurutnya, belum bisa dilihat apakah JTTS tersebut dapat mendongkrak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitar jalan tol.

“Karena kalau kita melihat seperti di Lampung itu banyak exit tol dan pertumbuhan industri di sekitarnya. Tapi ketika masuk ke Sumsel, kita bisa hitung exit tol-nya,” tutur Regina.

Dia menilai perlu adanya peran pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan potensi sektor lain yang bisa digali dengan adanya jalan tol tersebut.

“Bagaimana kabupaten/kota melakukan perencanaan untuk pusat pertumbuhan di sekitar jalan tol. Karena ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa pembangunan tol ruas Palembang-Betung akan mulai terhubung pada 2026 mendatang.

Hal itu sejalan dengan hampir rampungnya persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

“Pembangunan tidak akan mengubahschedule [target] kita. Di Lebaran 2026, jalan tol sudah bisa digunakan untuk arus mudik dan baik,” tuturnya.

Dia menambahkan untuk pembebasan lahan ruas tol Palembang-Betung terjadi di kawasan kilometer 54 hingga 59. Setelah hambatan itu selesai, pihaknya optimis pembangunan bisa dilanjutkan dan keberadaan tol membantu mengatasi kemacetan yang terjadi selama ini.

“Saya pastikan progresnya kembali berjalan, karena pemilik lahan telah membuka blokade pembangunan ini dan kemacetan jalan selama ini akan segera terjawab,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyoroti kondisi ketimpangan perekonomian di Indonesia yang relatif berpusat di Pulau Jawa.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan pusaran ekonomi 56% di Pulau Jawa, kemudian 22% di Sumatra dan 7% berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya.

Menurutnya kondisi itu perlu menjadi perhatian lantaran wilayah lain seperti Pulau Sumatra, khususnya Provinsi Sumsel juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

“Jadi bagaimana agar Kadin (Kamar Dagang dan Industri) bisa berperan untuk membagi pusaran [ekonomi] ini jangan hanya berkutat di Jawa,” ujarnya dalam kegiatan Kadin Sumsel Expo 3rd, Selasa (21/10/2025).

Dikatakan Deru, Sumsel juga tengah mendapatkan penugasan khusus dalam upaya mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan bagian dari program strategis nasional.

Kehadiran infrastruktur itu diyakini akan menjadi gerbong utama dalam pemasaran produk hasil Sumsel ke pasar yang lebih luas. Serta mengantisipasi terus terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah lantaran hasil produk di wilayah tersebut harus dijual melalui daerah lainnya.

“Bayangkan satu-satunya ibu kota provinsi di Indonesia yang tidak punya Pelabuhan Samudra itu hanya Sumsel. Makanya tidak heran kalau produk seperti kopi Sumsel diklaim oleh wilayah lain” ujarnya.

Oleh karena itu dia berharap, berbagai pihak termasuk Kadin, mampu mengambil peran dalam mendorong realisasi pembangunan pelabuhan tersebut.

Termasuk bagaimana bisa menggaet para pelaku usaha untuk nantinya turut memanfaatkan keberadaan layanan infrastruktur tersebut.

“Kalau ada pelabuhantok[saja] nggak ada guna kalau tidak ada aktivitasnya, dan aktivitas pelabuhan itu tentu hampir semua anggota Kadin. Sehingga diharapkan Kadin ikut mempercepat dan membangun juga di kawasan [pelabuhan],” jelasnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan Sumsel menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya sudah cukup baik.

“Pertumbuhan diatas nasional baik bersumber dari batubara atau komoditas lain seperti kelapa sawitnya,” katanya.

Terkait pelabuhan, pihaknya mengklaim siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sumsel untuk mempercepat proses konstruksi maupun pengembangan pelabuhan wilayah tersebut.

“Siap bekerjasama apapun yang bisa dilihat untuk public private partnership supaya PSN [Pelabuhan Tanjung Carat] bisa jalan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Eka Mas Republik (MyRepublic), entitas anak dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) membeberkan strategi dan alasan perseroan mengincar regional II dan III pada lelang frekuensi 1,4 GHz yang digelar Komdigi.

Anak usaha DSSA ini telah memenangkan regional II dan III yang mewakili wilayah Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara (regional II)) dan Kalimantan dan Sulawesi (regional III). Adapun, regional I atau Jawa dan Papua dimenangkan oleh Surge (WIFI).

Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia mengatakan keputusan MyRepublic untuk fokus pada Regional II dan III didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi tetapi masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

Menurutnya, dengan memanfaatkan spektrum 1,4 GHz yang ideal untuk Fixed Wireless Access (FWA) — berdaya jangkau luas dan efisien secara infrastruktur — MyRepublic dapat mempercepat perluasan akses internet berkualitas ke lebih banyak masyarakat tanpa mengorbankan kualitas jaringan.

MyRepublic menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

“Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Timotius mengatakan keberhasilan memperoleh spektrum frekuensi 1,4 GHz di regional II dan III akan menjadi langkah strategis bagi MyRepublic untuk memperluas jangkauan layanan internet berkecepatan tinggi dan memperkuat konektivitas digital nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.

Melalui pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz ini, MyRepublic akan memperluas akses internet broadband hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal, guna menghadirkan konektivitas yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan MyRepublic dalam memperkuat fondasi konektivitas nasional yang merata dan inklusif.

“Perolehan pita frekuensi 1,4 GHz ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan internet yang lebih luas, cepat, dan andal bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi momentum penting bagi MyRepublic Indonesia untuk terus berkontribusi nyata dalam mendukung pemerintah mempercepat pemerataan akses internet dan transformasi digital nasional," jelasnya.

Sekadar tambahan, layanan internet MyRepublic saat ini telah melayani lebih dari 1,5 juta pelanggan di lebih dari 162 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, Sumatra Barat, mencatat telah terjadi gempa bumi sebanyak 19 kali dengan kedalaman 1 km hingga 10 km dengan kekuatan magnitudo 1,6 hingga M3,3 yang berada di Kabupaten Pasaman.

Kepala BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi mengatakan data 19 kali guncangan gempa bumi yang berada di Kabupaten Pasaman itu, tercatat berada di dua titik lokasi yakni di Bonjol dan Lubuk Basung. Dari dua lokasi tersebut, yang cukup sering terpantau berada di Bonjol.

“Gempa di Pasaman ini terjadi aktivitas sesar sianok bagian utara. Data 19 kali guncangan gempa bumi ini tercatat sejak tanggal 14 Oktober 2025 hingga pukul 19.52 Wib 15 Oktober 2025 malam ini,” katanya ketika dihubungi di Padang, Rabu (15/10/2025).

Suaidi menjelaskan aktivitas tektonik terjadi adanya gerak lempeng Indo- Australia yang menekan lempeng eurasia yang menyebabkan terbentuk nya patahan Besar Sumatera (SFS/Sumatra Fault System).

“Untuk wilayah Sumbar ini dilalui oleh patahan besar Sumatra yang terbaik dalam 5 segment yaitu, Barumun, angkola, Sianok , Sumani dan Suliti, dari 5 segmen itu yang paling aktif gempa nya adalah segmen sianok,” jelasnya.

Kemudian melihat cukup intens gempa buminya, Suaidi mengaku tidak tertutup kemungkinan ada gempa bumi lebih kuat lagi. Makanya BMKG terus memantau aktivitas gempa tersebut.

“Jadi kondisi tersebut bisa dibilang normal untuk segera sianok, yang penting masyarakat harus paham bahwa mereka tinggal di zona sesar aktif Sumatra, yang memiliki potensi gempa bumi dan longsor,” sebutnya.

Adanya kondisi itu, Suaidi menghimbau agar pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam melakukan edukasi mitigation ancaman gempa bumi untuk masyarakat sekitar zona sesar aktif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera mengumumkan pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz. Proses lelang sendiri telah berlangsung sejak Senin lalu (13/10/2025).

Menurut sumber kepada CNBC Indonesia, pemenang lelang akan diumumkan pada Rabu hari ini (15/10/2025).

CNBC Indonesia juga mencoba mengonfirmasi informasi ini kepada Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada informasi terkait kapan dan berapa jumlah pemenang lelang nantinya.

Sebagai informasi, tiga perusahaan ikut proses lelang kali ini. Mulai dari Eka Mas Republik (MyRepublic), Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha dari Surge, dan Telkom.

Ketiganya memperebutkan frekuensi dengan lebar 80 Mhz, rentang 1431 Mhz hingga 1512 Mhz.

Lelang ini diperuntukkan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

Terdapat tiga regional yang memiliki 15 zona untuk lelang kali ini. Berikut pembagiannya:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dialihkan jika tidak terserap optimal.

Purbaya mengatakan ia memang mendorong agar anggaran MBG diserap sepenuhnya. Namun, jika tidak terserap maka tidak mungkin anggaran MBG dibiarkan menganggur.

"Malah bagus kalau bisa (anggaran terserap), tapi kalau enggak bisa ngabisin, uangnya gimana? Dianggurin saja?" kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Purbaya mengatakan dana yang tidak terpakai tetap akan menimbulkan biaya karena pemerintah harus membayar bunga utang. Karenanya, ia mendorong agar anggaran MBG diserap dengan optimal sehingga tidak perlu dialihkan ke pos lainnya.

"Kan saya bayar bunga, jadi kita dorong supaya enggak bisa (anggaran dialihkan). Malah itu tujuan kita, didorong supaya saya enggak bisa ngambil anggarannya karena anggarannya habis," kata Purbaya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Jumlah itu setara dengan 29 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan MBG telah menyasar 31,2 juta penerima.

"Kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia. Di Sumatra 6,6 juta jiwa, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan ragu memangkas anggaran program MBG jika hingga akhir Oktober 2025 belum terserap optimal.

Hal ini ia sampaikan menanggapi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut penyerapan anggaran MBG kini sudah membaik.

"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," ujar Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10), melansir 20detik.

Purbaya sebelumnya juga menegaskan langkah pemotongan dilakukan agar anggaran yang sudah digelontorkan tidak mengendap dan membebani keuangan negara.

Namun, Zulhas mengatakan anggara MBG tidak mungkin dialihkan. Pasalnya MBG katanya adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"(MBG) program utama Bapak Presiden. Tidak mungkin dialihkan-alihkan, insyaallah. Itu program sangat penting dan menjadi program utama," kata Zulhas di Hotel Padma, Semarang, dikutip detikcom, Senin (13/10).

Zulhas menilai program MBG yang menyasar 82 juta penerima manfaat bukan hanya sekadar program bantuan, tapi juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui asupan gizi yang memadai.

"Misalnya makanan bergizi kan 82 juta itu besar sekali idenya Pak Prabowo itu. Untuk 82 juta penerima manfaat, tentu tidak mudah maka harus kita dukung," tegasnya.