JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan arus dana asing keluar (capital outflow) dari pasar modal Indonesia saat ini terjadi karena faktor eksternal, khususnya kondisi geopolitik dan geoekonomi global, dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik.

Friderica menjelaskan ketidakpastian global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan lebih lama oleh Federal Reserve, menjadi salah satu pemicu utama keluarnya dana asing dari berbagai pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau teman-teman lihat terjadi (outflow) karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya kita harapkan ini akan bisa berbalik," ujarnya di Istana Negara Jakarta dikutip Rabu (6/4/2026).

Namun, OJK memastikan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi data investor, termasuk pembukaan informasi pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner, serta penyajian data yang lebih rinci dari sebelumnya.

Baca Juga

OJK Kantongi Nama Calon Direksi BEI jelang RUPS Juni, Siapa Saja?

Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float minimum di atas 15 persen. Upaya ini dilakukan untuk memperdalam pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

Sementara itu, kata Friderica, perbaikan yang dilakukan otoritas juga merupakan respons terhadap perhatian dari lembaga indeks global seperti MSCI. Menurutnya, sejumlah kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek, termasuk potensi penyesuaian (rebalancing) dalam indeks MSCI.

Baca Juga

SLIK di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank

"Ini mungkin memberikan dampak sementara, semacam short-term pain. Tapi ke depan, fundamental pasar kita akan semakin kuat," katanya

Di sisi lain, OJK melihat ketahanan pasar mulai meningkat seiring peran investor domestik yang kian besar. Dalam satu tahun terakhir, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat bertambah sekitar 5 juta single investor identification (SID).

Editor: Puti Aini Yasmin

SOLO - PT Dexa Medica kembali menggelar program Cek Segitiga berupa cek kesehatan gratis . Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 warga ini digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (19/4/2026).

Tinggi antusiasme warga menegaskan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol sebagai langkah awal menjaga kesehatan. Berdasarkan hasil skrining, ditemukan bahwa sebagian peserta memiliki kadar kolesterol dan tekanan darah yang perlu menjadi perhatian. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Sebanyak 35,6% memiliki kadar kolesterol di atas 199 mg/dL, 31,5% terdeteksi tekanan darah tinggi,

dan 7,5% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL. Dokter Umum dari RS Panti Waluyo Surakarta, dr. Felix Juan Yu, mengungkapkan pola makan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti makanan bersantan, gorengan, kerupuk, hingga makanan dengan kandungan mentega tinggi berkontribusi pada peningkatan kolesterol. Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam dan penyedap juga memicu naiknya tekanan darah,” katanya.

Ia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, seperti mengatur pola makan, mengurangi konsumsi lemak jenuh dan garam, serta rutin berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, juga disarankan untuk memantau kondisi tubuh secara menyeluruh.

District Sales Manager OGB Yogyakarta, Wintoro Nur mengatakan, program ini telah digelar dua kali di Solo dan menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jika sebelumnya didominasi peserta usia lanjut, kini semakin banyak anak muda yang ikut. Ini menunjukkan kesadaran kesehatan mulai tumbuh,” ujarnya.

Wintoro menambahkan, program Cek Segitiga tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan gaya hidup. Ke depan, Dexa Medica berencana untuk menghadirkan layanan yang lebih berkualitas dengan terus mengembangkan program ini melalui berbagai kegiatan tambahan yang lebih edukatif.

Salah satu peserta, Heppy mengungkapkan kegiatan ini sangat membantu masyarakat. “Kami sekeluarga merasa terbantu. Pelayanannya baik, petugasnya ramah, dan ada konsultasi yang membuat kami lebih paham kondisi kesehatan,” katanya. Cek Kesehatan Gratis di Karawang, Dexa Medica Deteksi Risiko Tinggi Penyakit Kronis

Peserta lainnya, Maulana, mengaku mendapatkan pengalaman yang berkesan dan menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan. “Awalnya deg-degan melihat hasilnya, ternyata tensi saya cukup tinggi. Dari sini saya jadi ingin lebih rutin berolahraga agar bisa menurunkannya,” ujarnya.

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Medica terus menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit kronis hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Jakarta (ANTARA) - Tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi geopolitik, hingga perang dagang yang belum sepenuhnya mereda, telah menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan penerimaan negara.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tantangan tersebut tidak hanya datang dari sisi eksternal, tetapi juga dari praktik-praktik penghindaran pajak lintas negara yang semakin canggih.

Dalam hal ini praktik yang penting untuk diwaspadai bagi Indonesia adalah keberadaan skema dan celah untuk meminimalkan beban pajak secara agresif, sehingga menggerus basis pajak negara berkembang, atau dikenal dengan istilah base erosion and profit shifting (BEPS) dan menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan fiskal.

Dengan tax ratio yang masih relatif rendah dan tax gap yang besar, setiap praktik penghindaran pajak lintas negara akan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Istilah BEPS dipopulerkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2012 untuk menggambarkan strategi perusahaan memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah atau tanpa pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara global. Secara global, OECD memperkirakan praktik BEPS menyebabkan kehilangan penerimaan pajak sebesar 100–240 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 4–10 persen dari total penerimaan pajak global.

Keterkaitan Praktik BEPS dengan tekanan global, saat ini menjadi semakin relevan dan strategis. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia mulai dari perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga global, hingga eskalasi geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, maka perusahaan multinasional menghadapi tekanan besar untuk menjaga profitabilitas. Dalam situasi ini, strategi efisiensi tidak lagi hanya menyasar operasional, tetapi juga merambah agresivitas dalam perencanaan pajak lintas negara.

Skema dan celah

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, praktik BEPS tidak hanya bertahan, tetapi justru berevolusi menjadi lebih adaptif dan sulit dideteksi. Perusahaan multinasional memanfaatkan kombinasi skema teknis dan celah regulasi lintas negara untuk menjaga profitabilitas di tengah perlambatan ekonomi, volatilitas energi, dan ketidakpastian geopolitik.

Salah satu skema paling umum adalah profit shifting melalui transfer pricing. Perusahaan mengatur harga transaksi antar-entitas dalam grup untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah. Misalnya, entitas di Indonesia dibebani biaya tinggi atas lisensi, jasa manajemen, atau pembelian barang dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, sehingga laba kena pajak di dalam negeri menjadi kecil.

Selain itu, terdapat skema strategic placement of intangible assets. Aset tidak berwujud, seperti paten, algoritma, dan merek dagang, ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah. Entitas di negara pasar, seperti Indonesia, kemudian membayar royalti yang besar, sehingga laba secara sistematis dipindahkan ke luar negeri.

Skema lain yang juga marak adalah thin capitalization, yaitu pembiayaan perusahaan melalui utang berlebihan dari afiliasi luar negeri. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga yang tinggi.

Tidak kalah penting, praktik treaty shopping juga menjadi bagian dari strategi BEPS. Perusahaan memanfaatkan jaringan perjanjian pajak untuk mendapatkan tarif pajak lebih rendah dengan mendirikan entitas perantara di negara tertentu yang memiliki perjanjian menguntungkan.

Menurut OECD, berbagai skema ini secara agregat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global, hingga 100–240 miliar dolar AS per tahun, angka yang semakin signifikan ketika tekanan ekonomi global meningkat.

Selanjutnya, di balik skema tersebut terdapat sejumlah celah yang kerap dimanfaatkan. Pertama, perbedaan aturan pajak antarnegara. Perbedaan perlakuan atas suatu instrumen keuangan atau entitas dapat menciptakan situasi di mana penghasilan tidak dikenakan pajak di dua yurisdiksi sekaligus.

Kedua, keterbatasan definisi permanent establishment (bentuk usaha tetap/BUT) menjadi celah krusial di era ekonomi digital karena kerangka perpajakan internasional masih bertumpu pada kehadiran fisik. Banyak perusahaan, khususnya platform digital, mampu meraup nilai ekonomi besar dari suatu negara hanya melalui interaksi pengguna, data, dan transaksi daring, tanpa kantor, aset, atau karyawan yang signifikan secara lokal. Akibatnya, negara pasar, seperti Indonesia, kesulitan menetapkan hak pemajakan secara optimal, karena secara formal entitas tersebut tidak memenuhi kriteria.

Ketiga, lemahnya pertukaran informasi dan keterbatasan data lintas negara masih menjadi hambatan serius dalam mengatasi praktik BEPS. Meski inisiatif, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), telah digagas secara global, implementasinya belum merata dan sering terkendala kualitas data, perbedaan standar pelaporan, serta keterbatasan kapasitas administrasi di banyak negara berkembang.

Akibatnya, otoritas pajak kerap menghadapi blind spot dalam melacak aliran dana, kepemilikan aset, dan struktur perusahaan multinasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Keempat, keberadaan yurisdiksi tax haven menjadi episentrum dari praktik penghindaran pajak global yang semakin agresif. Negara atau wilayah ini secara sengaja menawarkan tarif pajak sangat rendah, bahkan mendekati nol, dikombinasikan dengan rezim kerahasiaan finansial yang ketat, sehingga menjadi tempat ideal untuk “menyembunyikan” laba, tanpa aktivitas ekonomi yang sepadan.

Tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga global, serta gejolak energi akibat konflik perang mendorong perusahaan untuk menjaga margin keuntungan dengan segala cara, termasuk optimalisasi pajak lintas negara. Kondisi ini tentunya menciptakan ketimpangan fiskal, ketika negara membutuhkan penerimaan lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal, praktik BEPS justru semakin menggerus potensi tersebut.

Penguatan strategi

Bagi Indonesia, momentum tekanan global justru harus dimaknai sebagai katalis untuk mempercepat reformasi perpajakan yang lebih dalam dan berbasis data. Penguatan untuk menghindari BEPS bukan lagi pilihan teknokratis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan fiskal di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Salah satu penguatan kunci adalah Country-by-Country Reporting (CbCR). Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memperoleh gambaran utuh mengenai distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pembayaran pajak dari suatu grup usaha multinasional di berbagai yurisdiksi. Dengan data ini, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengidentifikasi pola profit shifting yang tidak wajar, misalnya ketika laba besar dilaporkan di negara dengan aktivitas ekonomi minimal.

Selanjutnya, penguatan exchange of information (pertukaran informasi perpajakan) menjadi fondasi penting dalam era ekonomi lintas batas. Melalui skema, seperti AEOI, Indonesia dapat mengakses data keuangan wajib pajak yang ditempatkan di luar negeri, termasuk rekening keuangan, kepemilikan aset, dan transaksi lintas yurisdiksi. Hal ini secara signifikan mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak yang selama ini memanfaatkan kerahasiaan perbankan di yurisdiksi tertentu.

Kerja sama ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan cross-check atas laporan wajib pajak domestik, dengan data global, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas pengawasan. Dalam konteks tekanan global, akses terhadap data ini menjadi semakin penting karena arus modal internasional cenderung lebih volatil dan kompleks.

Di sisi lain, penerapan prinsip substance over form menjadi kunci dalam menutup celah legalistik yang sering dimanfaatkan dalam praktik BEPS. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian pajak tidak hanya didasarkan pada bentuk formal suatu transaksi, tetapi pada substansi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, jika suatu transaksi atau struktur bisnis secara formal terlihat sah, tetapi secara substansi hanya bertujuan untuk menghindari pajak, maka otoritas pajak berhak untuk mengabaikan bentuk tersebut dan mengenakan pajak sesuai realitas ekonominya.

Lebih jauh, integrasi ketiga instrumen tersebut akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Dengan dukungan sistem digital, seperti Coretax, analisis big data, dan kecerdasan buatan, otoritas pajak dapat mengidentifikasi anomali secara lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pemeriksaan manual yang memakan waktu.

Pada akhirnya, penguatan strategi untuk menghindari BEPS bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan instrumen-instrumen ini akan sangat menentukan seberapa kuat negara mampu menjaga basis pajaknya dari praktik penggerusan yang semakin canggih.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengelola ekonominya dengan satu senjata pamungkas, yakni disiplin fiskal. Selama itu pula kekuatan Indonesia bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada disiplin dan kredibilitas kebijakan.

Batas defisit fiskal 3 persen dari PDB bukan hanya menjadi ketentuan teknis, tetapi simbol komitmen bahwa negara ini tidak akan mengorbankan masa depan demi kenyamanan jangka pendek.

Disiplin inilah yang menjadi fondasi kepercayaan investor global dan menjaga peringkat investasi tetap berada pada level layak investasi sejak 2011.

Ketika lembaga pemeringkat global mulai menggeser outlook menjadi negatif, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan persepsi terhadap arah kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan dalam ekonomi modern bekerja seperti udara yang tidak terlihat, tetapi menjadi syarat utama kehidupan. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi, namun dapat runtuh hanya karena satu sinyal yang dianggap menyimpang.

Ketika istilah “berkurangnya prediktabilitas kebijakan” muncul dalam analisis lembaga internasional, itu adalah alarm yang jauh lebih serius daripada sekadar perlambatan ekonomi. Ini menandakan bahwa pasar mulai meragukan, bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses di baliknya.

Di saat yang sama, tekanan fiskal semakin terasa nyata. APBN 2026 dirancang dengan defisit yang masih berada di bawah ambang batas, namun ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit.

Program sosial berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut kapasitas fiskal yang tidak kecil.

Di sisi lain, rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum bekerja optimal. Ketika pengeluaran meningkat, sementara penerimaan tidak mengimbangi, ketidakseimbangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Ketika sebagian signifikan dari penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena setiap rupiah yang digunakan untuk membayar utang adalah rupiah yang tidak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, dinamika nilai tukar rupiah menjadi indikator lain yang perlu dicermati. Pelemahan rupiah hingga mendekati level psikologis yang pernah dialami pada masa krisis 1998 bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga soal memori bersama dan persepsi risiko.

Bagi investor, angka tersebut bukan sekadar kurs, melainkan sinyal tentang stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan. Ketika independensi otoritas moneter mulai dipertanyakan, bahkan hanya dalam bentuk persepsi, pasar cenderung merespons secara cepat dan defensif.

Dinamika geopolitik

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini, tidak berdiri sendiri. Kondisi itu juga berkelindan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ketegangan perdagangan, perubahan arah kebijakan ekonomi negara besar, hingga fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan eksternal yang tidak mudah dikendalikan oleh satu negara saja.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga agar mampu membaca arah perubahan global dengan cermat.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tantangan dan ancaman. Tantangan adalah sesuatu yang dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, sementara ancaman muncul ketika respons tersebut tidak memadai.

Sejumlah analisis internasional menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Indonesia cenderung bersifat gradual, bukan ledakan mendadak.

Pelemahan rupiah yang bertahap, investasi yang mulai tertahan, hingga penurunan daya beli kelas menengah merupakan gejala yang jika tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi.

Krisis 1998, yang menjadi titik balik besar dalam perjalanan ekonomi dan politik Indonesia, justru melahirkan reformasi struktural yang memperkuat institusi dan tata kelola.

Pandemi global juga membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan yang luar biasa.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada fondasi demokrasinya yang relatif kokoh dan kapasitas institusional yang terus berkembang. Kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan otomatis.

Resiliensi bukanlah alasan untuk lengah, melainkan modal untuk bertindak lebih bijak. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang spektakuler, tetapi konsistensi dalam reformasi yang mendasar, yakni penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi.

Narasi optimisme

Di sisi lain, pendekatan pembangunan juga perlu terus diselaraskan antara tujuan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Program sosial yang ambisius harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh fondasi struktural yang kuat, bukan sekadar dorongan konsumsi atau ekspansi fiskal.

Lebih dari itu, penting untuk membangun kembali narasi optimisme yang berbasis pada realitas, bukan retorika. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tantangan yang ada bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju kematangan ekonomi.

Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu indikator atau satu kebijakan, melainkan oleh kemampuan secara bergotong royong untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian.

Gejolak yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi peringatan dini yang berharga, jika direspons dengan kebijakan yang tepat. Sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, tetapi sering memberikan isyarat bagi mereka yang mau membaca.

Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan.

Di sisi lain, ada risiko yang jika diabaikan dapat menggerus fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Pilihan ada pada bagaimana negara ini merespons sinyal-sinyal yang ada antara apakah sebagai ancaman yang menakutkan, atau sebagai momentum untuk memperkuat diri.

Di tengah semua itu, satu hal yang tetap relevan adalah bahwa kepercayaan, sekali lagi, adalah mata uang paling berharga dalam ekonomi modern.

Menjaga kepercayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya, stabilitas bukanlah kondisi yang diberikan, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah profesor ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks pada tahun 2026, pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk bertransformasi.

Digitalisasi bukan lagi sekadar proyek modernisasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal.

Transformasi digital di tingkat pemerintah daerah sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir melalui berbagai inisiatif nasional. Namun, konteks tahun 2026 memberikan urgensi baru yang lebih nyata. Kondisi ekonomi yang cenderung fluktuatif memaksa pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, responsif, dan adaptif.

Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat setiap kebijakan harus tepat sasaran, sementara ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, digitalisasi menjadi jawaban yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial.

Dalam praktiknya, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan publik. Layanan perizinan yang sebelumnya memakan waktu panjang kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui sistem daring yang terintegrasi. Pembayaran pajak daerah menjadi lebih mudah dan transparan, sementara pengelolaan data kependudukan semakin akurat dan real-time.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Ketika proses menjadi lebih sederhana dan transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun meningkat.

Dampak dari digitalisasi ini tidak berhenti pada aspek pelayanan, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi daerah. Kemudahan dalam perizinan mendorong peningkatan investasi, sementara transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata pelaku usaha.

Digitalisasi juga mempercepat integrasi ekonomi lokal dengan ekosistem digital yang lebih luas. Pelaku usaha, terutama UMKM, kini memiliki akses yang lebih besar ke pasar melalui platform digital, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif.

Namun demikian, kondisi ekonomi 2026 yang penuh tekanan juga menghadirkan tantangan serius bagi implementasi digitalisasi. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengadopsi teknologi. Daerah dengan infrastruktur digital yang memadai dan sumber daya yang kuat cenderung lebih cepat bertransformasi, sementara daerah yang masih menghadapi keterbatasan justru berisiko semakin tertinggal. Kesenjangan ini menjadi isu penting, karena digitalisasi yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Transformasi digital membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dalam banyak kasus, perubahan ini tidak mudah diterima. Resistensi terhadap perubahan masih sering terjadi, terutama ketika digitalisasi dianggap sebagai ancaman terhadap cara kerja yang sudah lama berjalan.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan dalam hal literasi digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan layanan digital, sehingga potensi manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Keamanan siber

Isu keamanan siber juga menjadi perhatian utama di era digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber juga semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya membangun sistem yang canggih, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut aman dan dapat dipercaya. Kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, masyarakat akan ragu untuk beralih ke layanan digital, sehingga tujuan dari transformasi tersebut sulit tercapai.

Di balik berbagai tantangan tersebut, digitalisasi tetap menawarkan peluang besar, terutama dalam konteks ekonomi yang menuntut efisiensi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Data yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data menjadi keunggulan yang sangat penting.

Lebih jauh lagi, digitalisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan ekonomi digital. Dukungan terhadap UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital menjadi salah satu strategi yang semakin relevan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses ke platform digital, pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Para ahli menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Digitalisasi harus dipandang sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan yang visioner, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen untuk menciptakan perubahan menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa hal tersebut, digitalisasi berisiko menjadi sekadar proyek teknologi yang tidak memberikan dampak nyata.

Selain itu, pendekatan yang inklusif menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi ini. Investasi dalam infrastruktur digital harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi elemen penting yang harus diperkuat agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat yang luas.

Dalam perspektif jangka panjang, digitalisasi pemerintah daerah akan terus berkembang menuju konsep yang lebih terintegrasi, seperti kota cerdas dan desa cerdas. Teknologi akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan. Namun, keberhasilan dari konsep ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat dan memberikan dampak yang nyata.

Pada akhirnya, digitalisasi pemerintah daerah di tahun 2026 merupakan refleksi dari bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman. Di tengah tekanan ekonomi yang ada, digitalisasi menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika diiringi dengan strategi yang matang, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen untuk menciptakan transformasi yang inklusif.

Digitalisasi bukan sekadar tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi tentang mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah.

Dalam konteks inilah, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Jika dikelola dengan tepat, digitalisasi tidak hanya akan menjadi solusi atas tantangan ekonomi 2026, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.

*) Dr Joko Rurianto ST MM, profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.

"Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel," katanya.

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.

Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.

Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.

"⁠Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.

Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.

"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.

Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.

Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.

Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.

Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.

"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk dijaga di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang dipicu gejolak geopolitik dan kenaikan harga energi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi daring dipantau dari Jakarta, Sabtu mengatakan stabilitas daya beli masyarakat menjadi kunci, karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.

“Karena struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini dipengaruhi kondisi Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan perdagangan. Defisit anggaran negara tersebut mencapai sekitar 6,5 persen, sementara total utang telah menembus sekitar 127 triliun dolar AS.

Selain itu, defisit perdagangan yang besar juga mendorong berbagai kebijakan ekonomi ekspansif dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas ekonominya.

“Sehingga kemudian membuat sebuah kebijakan ATE, ART atau hambatan dagang, kemudian kebijakan ekspansional seperti sekarang atau openship, di mana semuanya untuk menjaga stabilitas ekonominya Amerika,” kata Rizal.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut turut memengaruhi perekonomian global dan berdampak terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik, karena saat ini harga minyak jenis Brent telah mendekati bahkan berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel.

Jika tren tersebut berlanjut, kata dia, maka tekanan inflasi energi akan meningkat dan berpotensi memperbesar defisit fiskal negara-negara importir energi seperti Indonesia.

Selain itu, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan global juga menurut dia dapat meningkat sehingga memperberat kondisi ekonomi dalam negeri.

Rizal menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari tekanan tersebut. Jika daya beli kelompok ini melemah, maka konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan.

“Kebutuhan kebijakan tentu menuntut daya beli atau juga consumption rumah tangga ini diintervensi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai intervensi pemerintah diperlukan agar guncangan eksternal tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.

Salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan yakni menurunkan pajak penjualan bahan bakar minyak (BBM) agar kenaikan harga energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga dapat menyalurkan bantuan fiskal berupa transfer tunai atau subsidi tambahan guna menjaga daya beli rumah tangga.

“Sehingga intervensi ini harus dirancang untuk menahan guncangan eksternal itu agar tidak langsung menghantam daya beli,” kata Rizal.

Indef juga membuat simulasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga skenario, yakni ringan, sedang, dan berat.

Dalam simulasi tersebut, jika tidak ada kebijakan antisipatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun hingga 0,12 persen.

Namun dengan kebijakan penahan dampak, seperti subsidi energi dan bantuan fiskal, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditekan sehingga dampaknya relatif lebih kecil.

Sementara itu, Pendiri Indef Didin S Damanhuri menyampaikan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.

Didin menjelaskan, jika harga minyak rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel, maka defisit APBN Indonesia berpotensi meningkat hingga sekitar Rp240 triliun atau mendekati 4 persen.

Menurutnya, skenario tersebut masih dapat memburuk apabila konflik global berlangsung lebih lama. Jika perang berkepanjangan hingga sekitar satu setengah bulan dan harga minyak melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi dapat meningkat hingga sekitar Rp544 triliun dengan defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 5–6 persen.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila konflik berlangsung selama dua hingga lima bulan dan harga minyak melonjak ke kisaran 180–200 dolar AS per barel, Didin memperkirakan subsidi energi dapat membengkak hingga Rp884 triliun.

Kondisi tersebut menurut dia, berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 6 persen, situasi yang menurutnya menyerupai tekanan fiskal pada masa pandemi COVID-19.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memberikan stimulus di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. 

Realisasi sementara defisit APBN menyentuh Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mendekati ambang batas 3 persen.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut wujud nyata dari strategi counter-cyclical. Dia menyebut, pemerintah bisa saja memotong belanja untuk menekan defisit, namun hal itu akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita," ujarnya.

Dia menegaskan, defisit APBN merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan. Purbaya optimistis fondasi ekonomi yang dijaga melalui stimulus tahun 2025 akan memperkuat momentum di tahun 2026. 

"Lalu saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah," katanya.

Baca Juga

Purbaya Izinkan Ditjen Pajak Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Adapun, realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Hal ini disebabkan penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target karena perlambatan ekonomi seperti penerimaan pajak tembus Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target.

Kemudian, kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target, PNBP sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target dan hibah sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.

Di sisi lain, realisasi belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu. Dia menyoroti tingginya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai 129,3 persen dari target.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat tembus Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target, belanja K/L sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target, belanja non-K/L mencapai Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen dari target dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari target.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Central Asia (BBCA) menjadi saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin, Selasa (18/11/2025).

Total penjualan asing mencapai Rp 1,03 triliun, sedangkan beli Rp 840,8 miliar. Alhasil net foreign sell BBCA mencapai Rp 188,4 miliar.

Tekanan jual asing membuat saham BBCA mengalami koreksi 2,04% ke level 8.400.

Selanjutnya, Barito Pacific (BRPT) menjadi saham dengan net sell terbesar kedua, yakni Rp 127,3 miliar dan diikuti oleh Indokripto Koin Semesta (COIN) Rp 73,8 miliar.

Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin:

1. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp205,04 miliar
2. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp127,26 miliar
3. PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) - Rp73,78 miliar
4. PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp59,86 miliar
5. PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) - Rp52,17 miliar
6. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) - Rp51,00 miliar
7. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp49,82 miliar
8. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) - Rp41,92 miliar
9. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) - Rp41,21 miliar
10. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp33,87 miliar

Sementara itu asing mencatat net buy Rp 281,3 miliar di seluruh pasar. Akan tetapi hal itu ditopang oleh transaksi saham Impack Pratama Industri (IMPC) di pasar negosiasi.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah setelah menguat 0,15% pada pembukaan.

Pada penutupan perdagangan, IHSG terkoreksi 54,96 poin atau melemah 0,65% ke level 8.361,92. Sebanyak 230 saham naik, 418 turun, dan 162 tidak bergerak.

Nilai transaksi mencapai Rp 19,56 triliun yang melibatkan 40,85 miliar saham dalam 2,52 juta kali transaksi.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah dengan koreksi terbesar dicatatkan sektor kesehatan energi dan industri. Sedangkan sektor properti menjadi satu-satunya yang mengalami penguatan.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Laos melalui Kementerian Keuangan resmi mengusulkan kenaikan gaji minimum bulanan pegawai negeri sipil (PNS), dari 2,2 juta kip (Rp 1.694.000) menjadi 3 juta kip (Rp 2.316.000) mulai 2026.

Melansir Asian News, Selasa (18/11/2025), Menteri Keuangan Laos Santiphab Phomvihane mengatakan kebijakan ini dirancang untuk meredakan tekanan ekonomi yang semakin berat bagi PNS termasuk abdi negara lain, seperti militer, dan polisi.

"Penyesuaian ini penting karena inflasi dan depresiasi mata uang telah mengikis pendapatan pegawai negeri secara signifikan," ujar Santiphab dalam sidang Majelis Nasional (NA).

Ia menjelaskan, kenaikan gaji akan didukung anggaran tambahan sebesar 11 triliun kip. Dana tersebut bersumber dari perluasan basis pajak pertambahan nilai, penyesuaian tarif cukai, hingga penerapan pajak baru seperti pajak lingkungan dan pajak bumi.

"Sumber-sumber penerimaan ini stabil dan memiliki kapasitas untuk meningkat setiap tahun," katanya.

Santiphab juga memaparkan bahwa restrukturisasi gaji ini tidak dimaksudkan untuk mendorong konsumsi berlebihan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli mereka yang paling terdampak kenaikan harga.

"Bukan untuk mendorong inflasi semakin tinggi," tegasnya.

Sejumlah anggota NA menyambut baik rencana tersebut, namun meminta pengawasan ketat terhadap pasar guna mencegah pedagang menaikkan harga secara ilegal. Santiphab mengakui kekhawatiran itu dan meminta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga akan melakukan kampanye informasi publik untuk menjelaskan urgensi dan tujuan kebijakan tersebut. Sekaligus mencegah kenaikan harga yang "oportunistik".

"Kita harus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar dapat memenuhi permintaan pasar internal dengan lebih baik," ujar Santiphab.

Bagi banyak PNS di Laos, rencana kenaikan gaji ini membawa harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan biaya hidup. Pemerintah menegaskan langkah ini merupakan bentuk pengakuan atas kesulitan nyata yang dialami para aparatur negara dalam situasi ekonomi saat ini.

(tfa/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Pinjaman daring atau pinjol terus diminati karena memberikan akses pendanaan yang lebih cepat dibandingkan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Ketua ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai kasus gagal bayar pinjol masih sering terjadi. Menurutnya, banyak faktor yang memicu galbay, mulai dari kondisi keuangan yang tidak stabil, kesalahan dalam mengatur pengeluaran, hingga minimnya pemahaman atas syarat pinjaman. Padahal konsekuensi gagal bayar cukup berat, seperti denda yang membengkak, tekanan psikologis, hingga potensi persoalan hukum.

Risiko lain yang kerap luput disadari adalah turunnya skor kredit di SLIK OJK. Dampaknya, pengguna akan kesulitan mengajukan kredit lain, termasuk kredit kendaraan maupun KPR. Karena itu kemampuan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo menjadi kunci agar konsumen terhindar dari teror penagih utang.

OJK menyebut pengaduan terkait debt collector menjadi salah satu yang paling banyak diterima. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sekitar separuh dari total keluhan konsumen berkaitan dengan praktik penagihan.

Ia menegaskan upaya yang dilakukan OJK mencakup langkah preventif dan kuratif, salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Selain regulasi, OJK terus mengintensifkan edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban saat mengambil pinjaman. Friderica atau kerap yang disapa Kiki mengingatkan bahwa permintaan terhadap perlindungan konsumen harus diimbangi tanggung jawab untuk membayar kewajiban.

Ia menyampaikan pesan sederhana, yaitu jika tidak ingin berhadapan dengan penagih utang maka cicilan harus dibayar sesuai ketentuan.

"Kita terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa," kata Kiki, dikutip Minggu (16/11/2025).

Bagi konsumen yang menghadapi kesulitan keuangan, langkah paling aman adalah menghubungi lembaga keuangan dan meminta restrukturisasi. Kiki menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan, namun sikap proaktif dari debitur dapat menghindari eskalasi masalah. Menurutnya, lebih baik berinisiatif menjelaskan kondisi daripada menghindar sampai akhirnya dicari oleh penagih.

"Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," kata Kiki.

Kesadaran untuk mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil pinjaman menjadi benteng utama agar masyarakat tidak terjebak dalam tekanan utang dan teror debt collector.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan ekonomi dan ketatnya persaingan kerja membuat banyak lulusan baru di China terjebak dalam kondisi sulit. Tak sedikit yang akhirnya bekerja di luar bidang kuliah atau menerima gaji jauh di bawah harapan.

Fenomena ini kini melahirkan istilah baru yang ramai dibahas yaitu "anak dengan ekor busuk", gambaran generasi muda yang menganggur lama dan bergantung pada orang tua. Istilah "anak dengan ekor busuk" diambil dari "gedung ekor busuk", proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi China sejak 2021.

Isu ini mencuat setelah sejumlah laporan media, termasuk Channel News Asia (CNA) menggambarkan betapa suramnya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi di negara tersebut. Banyak mahasiswa telah menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh pendidikan spesifik, namun tetap kesulitan mendapatkan posisi yang relevan.

Kondisi pasar kerja yang melemah dan persaingan yang semakin tajam membuat banyak anak muda kehilangan arah. Bahkan, sebagian mulai meragukan janji lama bahwa pendidikan tinggi otomatis memberi masa depan yang lebih stabil.

"Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi, akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu," kata Hu Die, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNA.

Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah delapan bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas.

Chen Yuyan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada 2022, bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir.

"Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman-orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan sangat rendah," ucap Chen.

Krisis Pasar Tenaga Kerja di China

Pendiri Young China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zak Dychtwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di China bagi para pemudanya, yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya.

"Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus," kata Zak Dychtwald.

Ancam Kepastian Ekonomi

Berbeda dengan generasi orangtua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis.

"Saat ini jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di China, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang," kata profesor Global Labor and Work di Cornell University, Eli Friedman.

Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah "merunduk" atau tangping dalam bahasa Mandarin, ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif. Beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apa pun yang tersedia karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir.

Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil.

"Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Tahun ini jumlah lulusan universitas di China akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang, naik dari 9 juta orang pada 2021. Pemerintah China telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak.

"Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia semakin mencolok," kata Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Wang Xiaoping.

Laporan Kerja Pemerintah China 2025 merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda dengan menekankan perluasan peluang kerja, bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan. Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, pemotongan pajak dan biaya, subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya.

China telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini. Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, China masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur.

Menurut laporan China Daily pada Juli lalu, yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta departemen terkait, China diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]