JAKARTA - Ahmad Jazuli resmi menjabat Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) setelah menerima surat keputusan (SK) dari DPP Perindo pada Senin (16/2/2026). Jazuli menyatakan, posisi yang dipercakan kepada dirinya merupakan amanah yang luar biasa.

Ia pun berjanji akan bekerja keras demi mendongkrak perolehan suara Partai Perindo di Jatim. “Harapan kami di 2029 nanti kami bisa melenggang ke Senayan. Bahkan kami pun juga punya optimisme untuk bisa mendapatkan satu fraksi di tingkat provinsi Jawa Timur dan satu fraksi DPRD di tingkat Kota Kabupaten seluruh Jawa Timur," kata Jazuli di Kantor DPP Partai Perindo.

Jazuli mengungkapkan, hal itu akan ia raih dengan memaksimalkan potensi yang ada demi kemakmuran rakyat. Hal itu sebagaimana garis besar perjuangan partai tentang menguatkan ekonomi kerakyatan.

"Saya yakin kalau kita berdikari dalam ekonomi, ketika kita berpolitik pun insyaallah kami yakin akan berdaulat," ujarnya.

Akan hal itu, Jazuli menekankan pentingnya penguatan pengurus partai hingga level DPC guna tercapainya program partai. “Kami akan melakukan penataan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM untuk tingkat pengurus di Jawa Timur, itu harus segera kami lengkapi," ucapnya.

Sebelumnya, DPP Partai Perindo menyerahkan surat keputusan (SK) ke Ketua DPW Jawa Timur kepada Ahmad Jazuli pada Senin (16/2/2026). Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang disaksikan beberapa pengurus DPP Partai Perindo.

“Jadi kita sudah menetapkan Ketua DPW Partai Perindo, yaitu Saudara Ahmad Jazuli dan juga Sekretaris DPW Partai Perindo, Saudara Bagus Priyo Zatmiko," kata Ferry di Kantor DPP Partai Perindo.

"Dan kita menyerahkan kepada kedua beliau untuk memimpin DPW Jawa Timur," sambungnya.

GAZA - Presiden AS Donald Trump mengatakan anggota Dewan Perdamaian (BoP) yang baru dibentuknya telah menjanjikan “ribuan personel” dan miliaran dolar untuk pasukan stabilisasi internasional potensial yang akan bertugas mengelola Gaza.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengatakan negara-negara yang mengambil bagian dalam inisiatif tersebut akan meresmikan komitmen mereka pada pertemuan tanggal 19 Februari di Washington, menggambarkan pengerahan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga “keamanan dan perdamaian” di wilayah Palestina tersebut.

“Negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, dan telah mengerahkan ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional dan Kepolisian Lokal,” tulisnya, dilansir RT. Dia menambahkan bahwa Hamas harus menjunjung tinggi komitmennya untuk “demiliterisasi” penuh dan segera.

Trump tidak menyebutkan negara mana yang telah menjanjikan pasukan atau pendanaan. Namun, militer Indonesia mengatakan memiliki 8.000 personel dalam keadaan siaga, berpotensi menjadikannya negara pertama yang secara resmi mengerahkan pasukan jika pemerintah memberikan persetujuan resmi.

“Pasukan kami sepenuhnya siap dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat setelah pemerintah memberikan persetujuan resmi,” kata juru bicara Angkatan Darat Brigadir Jenderal Donny Pramono kepada AP pada hari Minggu.

‘Dewan Perdamaian’ secara resmi dibentuk pada pertengahan Januari sebagai bagian dari peta jalan perdamaian Gaza, tetapi Trump membayangkan badan tersebut sebagai alternatif semu bagi PBB, dengan pengaruh yang meluas “jauh melampaui batas.”

Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua dan mengundang puluhan pemimpin asing untuk bergabung dengan apa yang ia gambarkan sebagai “badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah.”

Israel dilaporkan telah menerima undangan, sementara beberapa negara Eropa – termasuk Prancis, Jerman, Italia, Swedia, dan Inggris – telah menolak. Rusia telah mengkonfirmasi bahwa mereka menerima undangan dan mengatakan sedang mempelajari proposal tersebut. Keanggotaan tetap di luar tiga tahun pertama dilaporkan akan membutuhkan kontribusi sebesar USD1 miliar.

Badan yang dipimpin AS ini dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi, keamanan, dan transisi politik di wilayah tersebut, tetapi para kritikus mempertanyakan mandatnya dan tidak adanya perwakilan politik Palestina. Hamas menyatakan komitmennya terhadap proses perdamaian tetapi hanya akan melucuti senjata jika pasukan Israel menarik diri dari wilayah tersebut.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan rekayasa lalu lintas untuk arus mudik dan balik Angkutan Lebaran 2026. Pengaturan tersebut mencakup sistem satu arah (one way), contra flow, serta ganjil-genap di sejumlah ruas tol utama.

"Ini perlu dilakukan agar dapat mengurai kepadatan dan menciptakan kelancaran arus lalu lintas sehingga semua pemudik merasakan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan aspek keselamatan," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan resminya, Senin (16/2/2026).

Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kendaraan pada periode mudik dan balik.

Sistem satu arah saat arus mudik akan diberlakukan dari KM 70 ruas tol Jakarta–Cikampek hingga KM 421 tol Semarang–Solo mulai 17 Maret 2026 pukul 12.00 hingga 20 Maret 2026 pukul 24.00. Sementara arus balik one way berlaku dari KM 421 tol Semarang–Solo hingga KM 70 tol Jakarta–Cikampek pada 23 Maret 2026 pukul 12.00 hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00.

Selama pemberlakuan one way arus mudik, seluruh pintu gerbang tol menuju Jakarta akan ditutup sementara. Sebaliknya, saat arus balik, penutupan dilakukan pada pintu tol menuju arah Semarang. Kendaraan dari tol Cisumdawu saat mudik maupun balik dapat keluar melalui gerbang tol Cimalaka dan Cisumdawu Jaya.

Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur, serta rest area pada arus mudik dilakukan 17 Maret 2026 pukul 10.00–12.00 dari KM 421 hingga KM 70. Untuk arus balik, kegiatan serupa berlangsung 23 Maret 2026 pukul 10.00–12.00. Normalisasi lalu lintas dan pembukaan kembali jalur dilakukan 21 Maret 2026 pukul 00.00–02.00 untuk arus mudik dan 30 Maret 2026 pukul 00.00–02.00 untuk arus balik.

Selain one way, sistem contra flow diterapkan di tol Jakarta–Cikampek KM 47–KM 70 dan tol Jagorawi KM 21–KM 8 pada jam padat. Contra flow arus mudik di tol Jakarta–Cikampek berlaku 17–20 Maret 2026 serta 21–22 Maret 2026 pada jam tertentu. Untuk arus balik, contra flow diberlakukan 23–29 Maret 2026 di tol Jakarta–Cikampek serta 24 dan 29 Maret 2026 di tol Jagorawi.

Sistem ganjil-genap juga diterapkan di tol Karawang Barat KM 47 hingga Kalikangkung KM 414 dan tol Tangerang–Merak KM 31 hingga KM 98. Jadwalnya mengikuti pemberlakuan one way, yakni 17–20 Maret 2026 untuk arus mudik dan 23–29 Maret 2026 untuk arus balik.

Kebijakan ganjil-genap dikecualikan bagi kendaraan tertentu, seperti kendaraan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, kendaraan dinas TNI/Polri, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum berpelat kuning, kendaraan penyandang disabilitas, kendaraan pengelola jalan tol, serta kendaraan barang tertentu yang mendapat pengecualian. Pemerintah mengimbau masyarakat mematuhi pengaturan ini demi kelancaran dan keselamatan perjalanan selama mudik Lebaran 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyatakan telah menandatangani Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tersebar di 18 provinsi.

Adapun IPR merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala kecil dengan teknologi sederhana dan modal terbatas.

Bahlil mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk dalam 18 provinsi tersebut.

“Sudah saya tandatangani, ada sekitar 18 provinsi,” kata Bahlil saat menghadiri Sidang Dewan Pleno (SDP) 2026 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Makassar, Minggu (15/2/2026).

Bahlil mengaku telah membaca surat dari Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman yang meminta persetujuan untuk 6 titik IPR.

Permohonan itu telah Bahlil setujui dan berikutnya IPR akan diberikan Sudirman kepada pengusaha terkait.

“Sudah saya tandatangani untuk Sulawesi Selatan agar IPR-nya nanti gubernur yang kasih,” tutur Bahlil.

Dengan terbitnya persetujuan itu, para pelaku usaha tambang skala kecil bisa segera mengeksekusi keputusan tersebut. “Memang kalau itu tidak kita lakukan itu berat,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Berdasarkan laman resmi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Kementerian ESDM diketahui berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat, menyusul penyesuaian Wilayah Pertambangan tahun 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Wilayah Pertambangan itu akan memberi kepastian hukum kepada pertambangan rakyat.

Pada akhir Januari lalu, Kementerian ESDM menerima usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Kalimantan Tengah 129 blok, Sumatra Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sepakat meningkatkan tekanan terhadap Iran, salah satunya dengan membatasi ekspor minyak Iran ke China.

Kesepakatan itu terjadi dalam pertemuan di Gedung Putih, Rabu pekan lalu. Laporan Axios yang dikutip Reuters menyebut, kesepakatan ini berdasarkan pengakuan dua pejabat AS yang mendapat pengarahan terkait isu tersebut.

“Kami setuju bahwa kami akan memberikan tekanan maksimal terhadap Iran, misalnya mengenai penjualan minyak Iran ke China,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios, Sabtu (14/2/2026), dikutip dari Reuters.

China sendiri menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran. Setiap pengurangan perdagangan ini akan berdampak langsung pada pendapatan minyak Teheran. Langkah AS dan Israel diharapkan menekan ekonomi Iran secara signifikan.

Diplomasi Nuklir Masih Berjalan

Diplomat AS dan Iran pekan lalu menggelar pembicaraan nuklir melalui mediator Oman. Upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali jalur diplomasi, meski ketegangan terus meningkat.

Presiden Trump juga menempatkan armada angkatan laut AS di wilayah Teluk, dengan kesiapan militer menghadapi kemungkinan operasi berkelanjutan selama beberapa minggu terhadap Iran.

Ketegangan AS-Iran Terus Meningkat

Diketahui, hubungan AS dan Iran kembali memanas beberapa bulan terakhir karena Washington kembali mempersoalkan program nuklir Teheran.

Di tengah tensi politik yang tinggi, AS mengirim kapal induknya ke perairan Timur Tengah dan menyiagakan armada militernya untuk menghadapi kemungkinan serangan ke Iran.

Merespons situasi ini, Iran mengancam akan menggempur pangkalan militer AS di Timur Tengah jika negaranya diserang. Iran ditakuti karena program nuklirnya yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya energi dan produksi rudal balistik canggih.

Meski demikian, di tengah tensi yang terus meningkat, kedua pihak tetap bersedia duduk di meja perundingan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

SEMARANG - Banjir Semarang menggenangi sejumlah wilayah di Ibu Kota Jawa Tengah, sejak Minggu (15/2/2026) hingga Senin (16/2/2026). Selain sempat menggenangi sejumlah perumahan, banjir juga membuat jalur pantura Semarang-Demak macet.

Banjir di jalur pantura arah ke Kaligawe Semarang, terjadi tepatnya di KM 7. Banjir disebabkan meluapnya Kali Babon. Sejak Minggu malam, hujan deras mengguyur wilayah Semarang dan sekitarnya, tak terkecuali di wilayah bagian atas.

“Kondisi jalannya macet, ketinggian air 30 centimeter (ketinggian banjir di KM 7),” kata Kapolsek Genuk Kompol Rismanto kepada wartawan di Semarang, Senin (16/2/2026).

Di ruas jalan nasional itu, sejumlah truk tampak berada di sana. Sementara, para pesepeda motor ada yang menuntun motornya, namun ada pula yang nekat menerabas banjir.

Rismanto menambahkan, genangan air di pantura itu hanya terjadi di KM 7. Arah ke barat, tepatnya depan Kampus Universitas Islam Sultan Agung alias Kaligawe masih aman dilalui.

Pihaknya berkoordinasi dengan Polres Demak akibat kondisi ini. “Kami imbau masyarakat melewati jalur alternatif dari pertigaan Sayung ke Onggorawe dan Halte Karangtengah, Demak,” ujar Rismanto.

IDXChannel - PT Lion Metal Works Tbk (LION) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp2 miliar hingga Rp5 miliar sepanjang 2026.

Direktur LION Lawer Supendi mengatakan, fokus utama capex tersebut adalah untuk digitalisasi lini produksi. Salah satunya melalui pembelian mesin laser cutting dan pengelasan robotic.

"Otomatisasi ini untuk menekan biaya tenaga kerja jangka panjang dan meningkatkan output," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (16/2/2026).

Dia menerangkan, saat ini kondisi pasar industri sedang transisi menuju efisiensi tinggi melalui digitalisasi. Meskipun ada tekanan dari fluktuasi harga bahan baku, permintaan domestik tetap kuat sebagai penopang utama.

Sehingga, kata Lawer, perseroan menerapkan strategi pada Divisi Cable Ladder, Divisi Fire Door, dan Racking dengan sistem 2 way dan 4 way. Sehingga bisa menghemat anggaran, dengan teknologi tinggi dan menekan biaya.

"Sistem otomatis racking bekerja sama dengan China, sehingga mudah-mudahan strategi ini dapat memperbaiki kinerja," kata dia.

Dia juga menegaskan, fokus utama LION tahun ini menjaga margin keuntungan di tengah fluktuasi harga bahan baku yakni baja dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lawer mengungkapkan, kinerja penjualan perseroan saat ini menurun. Hal itu dibarengi dengan penurunan harga dan situasi pasar saat ini banyak kompetitor dari China.

"Selain penurunan omzet dan banyaknya kompetitor, terjadinya persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku yang tidak stabil. Tetapi pada 2024, perseroan mendapatkan order produk Cable Ladder, sehingga omzet cukup baik, sedangkan 2025 penjualan produk Cable Ladder berkurang," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump guna menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS serta menghadiri pertemuan kepala negara penandatangan Board of Peace.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan hadir di AS pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani perjanjian dagang dengan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Hal ini salah satunya dibahas pada pertemuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada akhir pekan lalu. Pertemuan ini digelar sebelum Kepala Negara bertolak ke AS hari ini, Senin (16/2/2026).

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).

Selain penandatanganan ART, yang merupakan hasil negosiasi panjang tarif impor antara RI dan AS, rangkaian kegiatan Prabowo turut meliputi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Pada pertemuan di Hambalang kemarin, Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.

Presiden ke-8 itu mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Melalui keterangan resmi, Haryo mengatakan bahwa secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Pembebasan Bea Masuk AS

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.

Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo turut ditujukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.

Pemerintah disebut memandang momentum itu sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Menutup keterangannya, Haryo menyampaikan optimisme pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah berangkat terlebih dahulu ke AS untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden Prabowo.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kami berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor pada Minggu (15/2) untuk memastikan kesiapan Indonesia jelang kunjungan ke Amerika Serikat (AS) terkait posisi kebijakan dan strategi negosiasi ekonomi.

Setiap langkah diplomasi ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pasar, hingga memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

Haryo menambahkan, agenda kegiatan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan AS itu merupakan bagian dari rangkaian acara Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.

Hadir dalam pertemuan di Hambalang, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," kata Haryo.

Haryo menambahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah berangkat terlebih dahulu guna mempersiapkan kehadiran Presiden Prabowo di AS. Lebih jauh, ia menyampaikan optimisme Pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut.

Pada pertemuan di Hambalang, Prabowo mengingatkan bahwa penting untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan AS.

Saat itu, Presiden mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diminta memastikan posisi tawar Indonesia agar tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Kemudian, Prabowo mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Adapun kebijakan tidak hanya berfokus terhadap kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Secara substansi, negosiasi tarif telah rampung, dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan itu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.

Sementara, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Presiden juga mencakup partisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari mendatang. Pemerintah menilai momentum ini sebagai langkah strategis guna memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengumumkan pengangkatan Nurdiana Darus sebagai Direktur Perseroan. Hal itu berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Perseroan di BSD pada Jumat (13/2/2026).

Masuknya Nurdiana Darus ke dalam struktur Direksi menegaskan fokus Perseroan terhadap agenda keberlanjutan, corporate affairs, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia membawa pengalaman strategis dari berbagai peran penting, baik di Unilever Indonesia maupun di sektor publik dan swasta.

Nurdiana Darus atau Ade, merupakan Warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan Unilever Indonesia sejak 2019. Saat ini, ia menjabat sebagai Head of Communication, Corporate Affairs, and Sustainability.

Ia meraih gelar sarjana cum laude di bidang Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Management Information Systems dari University of Oklahoma. Selain itu, Nurdiana juga memegang gelar Master of Science in Information Systems Technology dari The George Washington University.

Ia juga menempuh berbagai program executive education di John F. Kennedy School of Government, Harvard Business School, serta Edmund A. Walsh School of Foreign Service.

Sepanjang kariernya, Nurdiana aktif dalam berbagai inisiatif keberlanjutan dan sektor publik di Asia Tenggara. Ia memiliki keahlian di bidang keberlanjutan, kebijakan publik, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan.

Pengalaman kepemimpinannya mencakup posisi Deputi di Badan Pengelola REDD+ Indonesia, Senior Strategy Advisor untuk United Nations Development Programme (UNDP), Southeast Asia Director di Rainforest Alliance, serta peran senior di Accenture.

Setelah RUPSLB, susunan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

• Presiden Direktur: Benjie Yap
• Direktur: Neeraj Lal
• Direktur: Nurdiana Darus
• Direktur: Alejandro Meinardo Jr Santos Concha
• Direktur: Hendri Widiarta

Lebih lanjut, Perseroan juga menetapkan Mario Abdi Amrillah sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak 2 Februari 2026, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Mario merupakan profesional hukum dengan pengalaman lebih dari 21 tahun. Ia bergabung dengan Unilever Indonesia pada 2010 dan telah menempati berbagai posisi strategis, di antaranya Corporate & Operational Legal Manager, Competition Legal Network Lead untuk Asia Tenggara, General Counsel untuk Unilever Myanmar, Kamboja, dan Laos, hingga General Counsel untuk Foods and Personal Care Unilever Indonesia serta General Counsel Unilever Indonesia.

Berbagai pengalaman tersebut membekali Mario dengan kompetensi mendalam dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan regulasi, hukum persaingan usaha, serta operasional lintas negara.

Selain perannya saat ini sebagai General Counsel Unilever Indonesia, dalam kapasitas barunya sebagai Sekretaris Perusahaan, Mario bertanggung jawab memastikan Perseroan mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga akan mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga tata kelola perusahaan yang kuat, akuntabilitas, serta integritas regulasi demi memperkuat keberlanjutan jangka panjang dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli buka suara merespons riuh perdebatan soal legitimasi dan batas masa jabatan di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Pieter mengingatkan bahwa krisis organisasi jarang berdiri sendiri, yakni selalu menyimpan soal etika kekuasaan.

Menurut dia, dinamika tersebut bukan sekadar konflik prosedural, melainkan ujian tentang bagaimana profesi hukum memaknai kehormatan dan pembatasan diri. Dia menilai hal ini sebagai cermin politik organisasi yang klasik di mana ketika aturan ditafsir lentur, moralitas kerap diuji.

Analisis ini mencoba menempatkan polemik itu dalam bingkai tata kelola dan etika kepemimpinan. “Polemik kepemimpinan PERADI bukan sekadar soal jabatan, melainkan ujian etika, legitimasi, dan batas kekuasaan dalam organisasi profesi,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Dia memandang dinamika yang berkembang di tubuh Peradi dalam beberapa waktu terakhir merupakan ujian penting bagi tata kelola organisasi profesi. Menurutnya, terpilihnya Imam Hidayat sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Februari 2026 menandai adanya perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepemimpinan dan batas kewenangan organisasi.

Pieter menilai perdebatan yang mengemuka berakar pada perpanjangan masa bakti kepengurusan periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Luhut M.P. Pangaribuan. Dari sudut administratif, argumentasi mengenai kebutuhan transisi organisasi dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan.

Namun dalam perspektif tata kelola yang baik, kata dia, setiap perpanjangan mandat memerlukan dasar normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan organisasi profesi advokat tidak hanya mengelola administrasi keanggotaan, tetapi juga memikul amanat etika.

Dia menambahkan, prinsip officium nobile menempatkan kehormatan dan integritas sebagai fondasi. Dalam kerangka itu, kepatuhan pada batas masa jabatan bukan sekadar ketentuan formal, melainkan wujud penghormatan terhadap prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan.

Pieter mengungkapkan dalam teori organisasi modern, pembatasan masa jabatan berfungsi mencegah konsentrasi kewenangan yang berlarut-larut. Sirkulasi kepemimpinan menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan pembaruan gagasan dan regenerasi.

“Ketika terjadi perbedaan tafsir atas ketentuan masa jabatan, ruang penyelesaiannya harus tetap berada dalam kerangka konstitusional organisasi,” tuturnya.

Dia juga menekankan perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi moral kerap menjadi sumber ketegangan. Legalitas formal bertumpu pada prosedur dan aturan tertulis. Pieter menganggap legitimasi moral lahir dari penerimaan anggota dan rasa keadilan kolektif.

Dalam organisasi profesi, keduanya tidak dapat dipisahkan. “Legalitas tanpa legitimasi akan dipertanyakan. Sebaliknya, legitimasi tanpa dasar hukum berisiko melemahkan kepastian,” jelasnya.

Dia melihat munculnya Munaslub yang kemudian menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Imam Hidayat pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional ketika sebagian anggota menilai terdapat kebutuhan koreksi. Pieter menyatakan mekanisme luar biasa tersedia dalam desain organisasi untuk mengatasi kebuntuan.

“Yang menjadi kunci bukan semata hasilnya, melainkan apakah prosesnya berjalan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga serta prinsip demokrasi internal,” ucapnya.

Dia mengungkapkan tantangan berikutnya adalah konsolidasi. Organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan tidak dapat berlarut dalam fragmentasi.

Menurutnya, stabilitas kelembagaan menjadi prasyarat bagi independensi profesi. Tanpa stabilitas internal, posisi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum akan terdampak secara tidak langsung.

“Dalam konteks inilah, negara tidak dapat bersikap pasif. Negara harus hadir dan memahami dinamika politik organisasi profesi yang sering kali mengalami perbedaan pandangan dalam mengelola organisasi secara profesional dan bermartabat,” ucapnya.

“Kehadiran negara bukan untuk melakukan intervensi yang melampaui batas otonomi, melainkan memastikan bahwa kerangka hukum dan prinsip demokrasi internal tetap dihormati,” sambungnya.

Dia menegaskan negara berkepentingan menjaga agar setiap organisasi profesi yang menopang sistem peradilan tetap berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola yang baik. “Dalam konteks etika kepemimpinan, refleksi klasik tetap relevan. Filsuf Yunani Aristoteles mengingatkan, 'He who has never learned to obey cannot be a good commander',” kata dia.

Pieter mengatakan kepemimpinan mensyaratkan kepatuhan pada hukum dan batas. Kewenangan tidak berdiri di atas kehendak pribadi, melainkan pada norma yang disepakati bersama.

"Pandangan serupa ditegaskan oleh Immanuel Kant melalui imperatif kategorisnya: seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga prinsip tindakannya dapat dijadikan hukum umum. Dalam organisasi, setiap preseden yang diciptakan akan menjadi rujukan. Karena itu, keputusan hari ini harus diuji dengan standar universalitas dan konsistensi," katanya.

Pieter juga mengingatkan Peradi kini berada pada fase reflektif. Momentum ini dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis aturan.

Dia mengatakan bahwa kepemimpinan termasuk yang kini diemban Imam Hidayat pada akhirnya adalah mandat yang dibatasi norma. Ukuran keberhasilan bukan terletak pada figur, melainkan pada kesediaan seluruh elemen organisasi menempatkan etika di atas kepentingan sesaat.

"Jika prinsip officium nobile dijaga secara konsisten, dinamika ini justru dapat memperkuat fondasi kelembagaan. Integritas organisasi tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui kesetiaan pada aturan dan etika kepemimpinan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten holding energi dan infrastruktur Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), bakal menggelar RUPSLB pada bulan depan untuk membahas rencana aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham atau stock split.

Dalam pengumuman yang dipublikasikan Senin (16/2/2026), DSSA memanggil para pemegang saham perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu, 11 Maret 2026. RUPSLB itu akan dilaksanakan di Sinar Mas Land Plaza.

"Mata acara rapat adalah persetujuan atas rencana pemecahan saham (stock split) perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan stock split," tulis pengumuman tersebut.

Lebih lanjut, manajemen DSSA menjelaskan bahwa perseroan berencana untuk melakukan stock split dengan rasio 1:25. Aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham dilakukan untuk tiga tujuan.

Pertama, meningkatkan jumlah lembar saham perseroan yang beredar, sekaligus menjadikan harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau bagi berbagai kalangan investor.

Kedua, menjangkau basis investor yang lebih luas, sehingga diharapkan dapat lebih mendorong penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas perseroan sebagai perusahaan terbuka.

Ketiga, mendorong peningkatan volume perdagangan saham perseroan, sehingga likuiditas saham perseroan di pasar dapat menjadi lebih baik

Seperti diberitakan Bisnis, DSSA mengumumkan rencana stock split pada 30 Januari 2026. Merujuk pengumuman itu, DSSA akan stock split dengan rasio sebesar 1:25 dari nilai nominal saat ini Rp25 menjadi Rp1 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (30/1/2026), manajemen DSSA menjelaskan bahwa harga saham perseroan saat ini tergolong sangat tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan nilai pembelian minimal satu lot saham hanya terjangkau oleh segmen investor yang terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya volume perdagangan saham di pasar.

Nantinya, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh DSSA akan berubah secara signifikan, dari 7,70 miliar lembar saham menjadi 192,63 miliar lembar saham setelah stock split.

Manajemen DSSA menegaskan bahwa pelaksanaan stock split tidak akan mengubah hak atau nilai ekonomi yang dimiliki oleh pemegang saham.

Apabila mendapat lampu hijau dalam RUPSLB, DSSA menjadwalkan periode akhir perdagangan nominal lama di pasar reguler pada 6 April 2026 dan awal perdagangan nominal baru di pasar reguler pada 7 April 2026.

Di lantai bursa, saham DSSA parkir di level Rp94.325 per saham hingga Jumat (13/2/2026). Sepanjang tahun berjalan, saham DSSA melemah 4,91%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.