CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan sekitar 200 perusahaan dalam dan luar negeri menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah jadi energi listrik (PSEL).

Ratusan perusahaan tersebut katanya sedang mengikuti tender proyek PSEL.

"Kami sebenarnya sudah mulai proses untuk melakukan tender secara terbuka yang masuk kurang lebih 200 perusahaan dalam dan luar negeri," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (24/10).

Rosan mengatakan Danantara memang bertugas untuk mengundang investor masuk ke proyek PLTSa. Namun jika tidak ada investor yang masuk, Danantara tetap akan melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan ada program PSEL di 7 lokasi yang bakal groundbreaking pada Maret 2026. Program PSEL katanya akan berjalan di Bawah Danantara.

"Pada intinya kita hanya ingin memastikan bahwa program ini memang akan jalan di bawah dan antara. Karena ini kan sudah berapa belas tahun tidak pernah jalan gitu ya program ini.

"Danantara akan menjadi pemegang saham di semua proyek itu ya. Untuk memastikan bahwa proyek itu jalan dengan baik dan benar," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangkit listrik dari sampah itu akan dibangun di Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan.

Pembangunan pembangkit listrik dari sampah itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Sampah yang menimbulkan penyakit itu, melalui Inpres (Perpres) itu, sekarang insyaallah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, ini yang kita percepat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, sosial, dan olahraga dengan memberikan sejumlah kemudahan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), mulai pengurangan hingga pembebasan pajak.

Tak hanya mendorong pelaksanaan lebih banyak acara tanpa beban pajak yang tinggi, peraturan yang diresmikan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 September 2025 dan berlaku surut mulai 27 Agustus 2025 ini, juga memudahkan masyarakat untuk menikmati hiburan dan berolahraga dengan biaya terjangkau.

Berikut adalah implementasi Kepgub Nomor 852 Tahun 2025:

1. Diskon pajak 50 persen

Sejumlah kegiatan yang bisa mendapatkan potongan pajak hingga 50 persen, di antaranya:

2. Bebas pajak 100 persen

Berikut adalah kegiatan yang mendapat pembebasan pajak sepenuhnya (0 persen), mencakup:

Pemprov DKI mengingatkan, penyelenggara acara tetap diwajibkan untuk melaporkan rencana kegiatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama untuk kegiatan insidental. Tujuannya, agar proses pengurangan atau pembebasan pajak dapat diproses sesuai aturan.

Melalui kebijakan Kepgub 852/2025, Pemprov DKI mewujudkan dukungan terhadap perkembangan sektor seni, budaya, hiburan, sosial dan olahraga di Jakarta yang mudah diakses masyarakat, tanpa beban pajak yang tinggi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan jajaran anak usahanya untuk menghadirkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya selama rangkaian wondr JRF Expo 2025.

Langkah ini menjadi wujud komitmen BNI dan ekosistem usahanya untuk memperkuat peran sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus bagian penting dari rantai nilai ekonomi kreatif Indonesia.

PT Bank Hibank Indonesia, misalnya, menghadirkan tiga UMKM unggulan di area hi Corner, yakni hi Soto Kudus, hi Siomay, dan hi Coffee. Kehadiran mereka di tengah suasana internasional wondr JRF Expo 2025 diharapkan dapat memperkenalkan cita rasa lokal ke pasar yang lebih luas.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari semangat #LangkahBersama BNI untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui ekosistem yang terintegrasi antara perbankan, UMKM, dan gaya hidup modern.

"Partisipasi anak usaha dan mitra binaan BNI dalam ajang ini merupakan bagian dari kolaborasi #LangkahBersama untuk mendorong ekonomi lokal tumbuh melalui ekosistem yang terintegrasi antara perbankan, UMKM, dan gaya hidup," ujar Okki dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai anak usaha yang berfokus pada pembiayaan digital bagi pelaku usaha kecil, hibank berperan dalam memperluas akses keuangan, memperkuat kapasitas bisnis, serta membantu UMKM tampil di panggung nasional dan internasional seperti wondr JRF 2025.

Selain itu, BNI juga menghadirkan sejumlah merchant pilihan seperti Oma Elly, Thai Sajja, London Layers, dan Old Changkee yang membawa ragam kuliner dan gaya hidup premium.

Keikutsertaan mereka memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus mempertegas peran BNI dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

Menambah kemeriahan ajang ini, BNI Life juga turut hadir dengan menawarkan produk perlindungan dan investasi yang disesuaikan dengan gaya hidup sehat dan aktif masyarakat urban.

Melalui layanan konsultasi di lokasi, BNI Life memberikan edukasi seputar pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi masa depan bagi para pengunjung.

Secara keseluruhan, UMKM mitra binaan BNI dan anak usahanya bergabung dengan 138 merchant dan lebih dari 100 brand global di wondr JRF Expo 2025. Keberagaman ini tidak hanya menambah daya tarik acara, tetapi juga memperkuat posisi wondr JRF sebagai pusat kolaborasi antara olahraga, ekonomi kreatif, dan gaya hidup urban.

Sebagai sponsor utama, BNI turut menghadirkan sistem pembayaran digital terintegrasi melalui EDC dan QRIS BNI yang digunakan di seluruh area pameran.Solusi ini menegaskan komitmen BNI dalam memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan modern selama event berlangsung.

"Melalui wondr JRF 2025, BNI tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang menghubungkan UMKM, industri kreatif, dan gaya hidup sehat. Sinergi ini diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Okki.

Dengan inisiatif ini, BNI mempertegas perannya sebagai bank dengan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga memajukan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia di era digital.

Ini bukan kisah seorang taipan. Ini tentang keluarga terkaya di Amerika Serikat (AS) yang dibenci semua penggemar klub sepak bola Manchester United. Inilah kisah Keluarga Glazer.

Kisah Keluarga Glazer bermula dari perjalanan seorang warga AS yang lahir dari keluarga biasa-biasa saja, Malcolm Glazer. Ia beradu nasib di New York dengan berjualan jam tangan.

Mulanya, Malcolm berjualan di Pangkalan Angkatan Udara Sampson di dekat New York. Sayangnya, usaha ini ditutup 1956 seiring penutupan pangkalan udara.

Malcolm Glazer pun membanting setir ke usaha real estate. Kesuksesan di bisnis ini membuatnya bisa melebarkan sayap ke perbankan, fasilitas kesehatan, restoran, hingga stasiun televisi.

Tak berhenti di situ, Malcolm Glazer masuk ke bisnis olahraga pada 1995. Ia memulai cengkeraman di dunia olahraga dengan mengambil alih Tampa Bay Buccaneers, klub sepak bola Amerika.

Malcolm mulai melibatkan anaknya dalam bisnis. Ia menugaskan Joe, Bryan, dan Edward mengurus Tampa Bay Buccaneers.

Pada 2003, atas saran anak-anaknya, Glazer mulai membeli saham Manchester United. Kala itu, United di bawah asuhan Alex Ferguson berstatus sebagai klub papan atas di Eropa.

Saham Glazer di United cuma 2,9 persen pada 2003. Seiring berjalannya waktu, saham Keluarga Glazer di manchester United terus tumbuh hingga 98 persen pada 2005.

Malcolm Glazer menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada 2014, kekayaan bersihnya menembus US$4 miliar atau sekitar Rp57,8 triliun.

Malcolm Glazer tutup usia pada 28 Mei 2014. Ia mewarisi dinasti bisnisnya ke enam orang anak.

Termasuk saham-sahamnya di Manchester United. Saham Malcolm di United dibagi ke Joel (17 persen), Avram (16,4 persen), Dancie (16,4 persen), Kevin (16,3 persen), Bryan (15,5 persen), dan Edward (15,2 persen).

Keluarga Glazer melanjutkan penguasaan mayoritas saham di Manchester United sepeninggalan Malcolm. Meski tetap mayoritas, jumlah saham mereka terus menyusut.

Avram Glazer dan Joel Glazer ditugaskan sebagai co-chairs sekaligus co-directors Manchester United. Kepemimpinan The Glazers di United tak pernah luput dari caci maki penggemar Setan Merah.

Sejak Keluarga Glazer menguasai saham Manchester United pada 2005, klub sepak bola Inggris itu dibangun di atas tumpukan utang. Per 30 Juni 2025, dilansir BBC, utang Manchester United menembus 637 juta poundsterling atau sekitar Rp14 triliun (asumsi kurs Rp22.112,74 per poundsterling).

Penggemar United tak sepakat dengan cara Keluarga Glazer tersebut. Pasalnya, Setan Merah adalah klub tanpa utang sebelum era Glazers.

Gerakan #GlazersOut selalu mengemuka, terutama saat Manchester United mengalami masa kelam sepeninggalan Alex Ferguson.

Puncak amarah fans United terhadap Avram Glazer dan keluarganya terjadi pada medio 2021. Sekitar 1.000 orang penggemar menginvasi lapangan dalam pertandingan MU melawan musuh bebuyutan, Liverpool.

Mereka memprotes kepemimpinan Keluarga Glazer, terutama keputusan mengikuti Liga Super Eropa, kompetisi baru bernilai miliaran dolar AS yang hanya diikuti 12 klub.

Keberadaan kompetisi itu menimbulkan polemik di dunia sepak bola karena dinilai sebagai perampasan sepak bola oleh orang-orang kaya yang bahkan tak paham sepak bola.

Meski begitu, Avram Glazer tak melepaskan cengkeraman keluarganya di Manchester United.

Keluarga Glazer baru melonggarakan penguasaan atas Manchester United di 2023. Mereka menjual 25 persen saham ke Sir Jim Ratcliffe, taipan Inggris pemilik INEOS.

Per Desember 2024, Ratcliffe memiliki 28,94 persen saham di Manchester United. Ia mendapatkan hak pengelolaan klub itu. Namun, pemilik saham terbesar Manchester United tetap Keluarga Glazer.

Forbes mencatat Avram Glazer sebagai orang terkaya nomor 2.019 saat ini. Nilai kekayaannya mencapai US$1,7 miliar atau Rp28,25 triiun (asumsi kurs Rp16.618,7 per dolar AS).

Sumber kekayaan pria 65 tahun itu berasal dari saham di Manchester United dan Tampa Bay Buccaneers.

Avram Glazer tak kaya sendirian. Lima saudaranya juga memiiki total kekayaan yang sama.

Bryan Glazer, Edward Glazer, Joel Glazer, Kevin Glazer, dan Darcie Glazer Kassewitz sama-sama memiliki kekayaan Rp28,25 triliun. Mereka juga bertengger di peringkat ke-2019 daftar orang terkaya Forbes.

Saking kayanya anak-anak Malcolm Glazer, Forbes menyematkan status "Keluarga Terkaya Amerika Serikat" kepada Keluarga Glazer pada 2024. Kekayaan Keluarga Glazer ditaksir US$10 miliar kala itu.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada China Development Bank (CDB).

Langkah ini menjadi upaya pemerintah guna menuntaskan persoalan finansial proyek strategis tersebut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerbitan keppres itu akan memuat susunan tim yang bertugas melakukan perundingan restrukturisasi dengan pihak CDB.

Ia mengklaim proses ini sempat tertunda akibat pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring (utang) ini segera," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut Luhut, dirinya sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani untuk segera menunjuk nama-nama anggota tim yang akan masuk dalam keppres tersebut.

"Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya'. Ya, dia (Rosan) bilang 'saya bicara presiden'," ujar Luhut.

Luhut juga menepis anggapan bahwa restrukturisasi utang Whoosh akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan tidak pernah ada permintaan agar dana APBN digunakan untuk melunasi utang proyek tersebut.

"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegasnya.

Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyatakan pihaknya terus berkoordinasi erat dengan Indonesia terkait pengelolaan proyek kereta cepat, termasuk dalam penilaian investasi dan potensi ekonominya.

"Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil," kata Guo dalam keterangan resmi, Senin (20/10), seperti dikutip dari situs resmi pemerintah China.

Guo menambahkan China akan selalu siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berkualitas tinggi. Ia berharap proyek tersebut dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diketahui memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun saat proposal disampaikan ke Indonesia.

Dari total nilai proyek, sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari modal pemegang saham yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Membengkaknya nilai investasi ini menimbulkan perdebatan publik mengenai tanggungan utang proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang tersebut.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Menurut Purbaya, dengan dividen sebesar itu, Danantara semestinya mampu mengelola pembiayaan restrukturisasi utang Whoosh tanpa perlu menarik dana dari APBN.

Luhut sebelumnya pernah menyebut proyek Whoosh sempat bermasalah sejak tahap pembangunan. Ia menyebut "proyek itu busuk," merujuk pada sejumlah persoalan teknis yang muncul di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pembangunan pilar LRT oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di KM 3+800 yang dilakukan tanpa izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PUPR menilai pekerjaan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan genangan air di ruas Tol Jakarta-Cikampek akibat sistem drainase yang tidak sesuai kapasitas.

Akibat pelanggaran itu, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR sempat menghentikan sementara proyek KCJB pada 2020.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh pasar di Ibu Kota akan menerapkan sistem transaksi nontunai berbasis QRIS mulai tahun depan.

"Kalau di Jakarta iya, akan diperluas ke seluruh pasar yang ada. Sekarang ini semua pasar sudah memiliki kerja sama dengan bank binaannya," kata Pramono dalam pembukaan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (25/10).

Pramono mengatakan digitalisasi pasar memberikan banyak manfaat bagi pedagang maupun pembeli. Selain memudahkan transaksi, sistem pembayaran nontunai terbukti mampu menekan praktik kejahatan dan premanisme.

"Begitu masyarakat di pasar menggunakan QRIS, premannya akan berkurang signifikan, copetnya juga berkurang signifikan. Kalau dia curi QRIS-nya, nggak bisa dipakai buat belanja," ujarnya.

Program digitalisasi pasar ini, lanjut Pramono, digagas Pemprov DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia bahkan menyebut soal ide lomba digitalisasi pasar yang melibatkan bank sebagai peserta dan BI-OJK sebagai juri.

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan juga menyambut baik rencana perluasan tersebut. BI akan menindaklanjuti arahan Pramono melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Ini ide luar biasa Pak Gubernur, dan disambut oleh Tim TP2DD. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas di tahun depan," kata Iwan.

BI mencatat, sejak penerapan QRIS di pasar-pasar tradisional Jakarta, transaksi digital meningkat signifikan dan diterima dengan baik oleh para pedagang.

Cek selengkapnya di sini.

Salah satu bank swasta terbesar di Iran, Ayandeh Bank, bangkrut usai bertahun-tahun mengalami masalah keuangan.

Kantor berita ISNA pada Sabtu (25/10) melaporkan seluruh aset Ayandeh Bank kini telah diserap negara melalui bank nasional, Melli Bank.

"Transfer dari Ayandeh Bank ke Melli Bank sekarang selesai," kata Direktur Melli Bank, Abolfazl Najarzadeh, yang disiarkan televisi pemerintah pada Sabtu, seperti dikutip AFP.

Ayandeh Bank merupakan bank swasta di Iran yang memiliki 270 cabang di seluruh negeri, termasuk 150 cabang di ibu kota Teheran.

Ayandeh Bank didirikan pada 2013 setelah merger beberapa lembaga keuangan yang lebih kecil, terutama Tat Bank, lembaga kredit Saman Bank, dan Ansar Financial and Credit Institute.

Sejak beberapa tahun terakhir, Ayandeh Bank bergulat dengan masalah keuangan, dengan total kerugian bank sekitar US$5,2 miliar (sekitar Rp86 triliun) dan utang sekitar US$2,9 miliar (sekitar Rp48 triliun).

Kondisi keuangan Ayandeh ini salah satunya disebabkan oleh sanksi-sanksi internasional yang diterima Iran dari negara-negara Barat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Langkah ini dilakukan setelah Iran dan Amerika Serikat gagal melanjutkan pembicaraan nuklir buntut serangan Israel-AS ke fasilitas nuklir Iran pada Juni.

Pada Sabtu, nasabah terlihat mengantre di berbagai cabang Ayandeh Bank di Teheran. Bank Sentral sebelumnya telah memberikan jaminan bahwa nasabah bisa memulihkan tabungan mereka melalui Melli Bank.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh pada Kamis (23/10) juga mengatakan bahwa nasabah Ayandeh tak perlu khawatir dengan simpanan mereka.

Kebangkrutan Ayandeh ini juga menjadi indikasi krisis perbankan Iran yang semakin dalam. Awal tahun ini, Bank Sentral juga memperingatkan bahwa delapan bank lain berisiko dibubarkan. 

Bank Sentral Iran belum mengungkapkan secara terbuka nama-nama delapan bank yang berisiko dibubarkan karena ketidakstabilan keuangan.

Sistem perbankan Iran telah menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat dan internasional selama beberapa dekade, yang telah melumpuhkan akses ke keuangan global, memutus transaksi dolar, dan mengikis kepercayaan terhadap mata uang rial.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dari lembaga global ternama, yakni TIME Magazine, Newsweek, dan The Asian Banker (TAB). Pencapaian ini semakin menegaskan posisi BCA sebagai salah satu bank paling tangguh, terpercaya, dan berkelanjutan di dunia.

Pertama, BCA sukses masuk dalam daftar World's Best Companies 2025 versi TIME Magazine dan Statista. Daftar ini menilai lebih dari 1.000 perusahaan global berdasarkan tiga aspek utama, yakni kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

BCA berada di peringkat 527 dunia dengan skor 81,7, dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Selain BCA, perusahaan Indonesia lainnya yang masuk dalam daftar ini adalah Sinar Mas (peringkat 641), PT PLN (Persero) (peringkat 679), dan Kalbe (peringkat 813).

Penghargaan dari TIME tersebut menjadi bukti komitmen BCA dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif, serta menjalankan bisnis yang tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Tak berhenti di situ, BCA juga dinobatkan sebagai perusahaan paling dipercaya di dunia untuk kategori Bank pada daftar World's Most Trustworthy Companies 2025 yang disusun Newsweek dan Statista. Penilaian ini melibatkan lebih dari 65.000 responden dan mengumpulkan 200.000 evaluasi perusahaan untuk mengukur tingkat kepercayaan pelanggan, investor, dan karyawan terhadap perusahaan.

Predikat ini mencerminkan konsistensi BCA dalam menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola perusahaan yang transparan, manajemen risiko yang kuat, serta layanan keuangan yang andal dan aman.

Sementara itu, dalam ajang World's 1000 Largest and Strongest Banks Rankings 2025 yang digelar The Asian Banker di Frankfurt, Jerman, BCA dinobatkan sebagai Strongest Bank in Indonesia 2025. Pengumuman ini bersamaan dengan konferensi global industri keuangan SWIFT Sibos 2025.

Penghargaan ini diberikan atas kinerja fundamental BCA yang solid, didukung permodalan kuat, manajemen risiko yang prudent, dan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Capaian ini sekaligus menegaskan posisi BCA di antara jajaran bank paling tangguh dan berpengaruh di dunia.

Rangkaian penghargaan dari TIME, Newsweek, dan The Asian Banker menjadi bukti nyata atas dedikasi BCA dalam menjalankan nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan inovasi berkelanjutan. Pengakuan ini juga menegaskan posisi BCA sebagai bank kebanggaan Indonesia yang diakui di tingkat global.

LRT Jabodebek memastikan semua layanan telah kembali normal mulai pukul 10.30 WIB, setelah terjadi gangguan pada semua lintasan pada pukul 8.40, Sabtu (25/10).

Lewat akun Instagram resminya, LRT menyebut gangguan terjadi pada sistem third rail yang berfungsi menyuplai listrik bagi kereta. Akibatnya lima rangkaian berhenti pada petak jalur.

Masing-masing rangkaian rute yang terhenti yakni Kuningan-Pancoran, Taman Mini-Kampung Rambutan, Bekasi Barat-Cikunir 2, Cawang-Halim, Halim-Cawang.

Akibat gangguan tersebut, penumpang sempat diturunkan di rel.

"Sebanyak 653 pengguna berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada laporan korban luka," demikian pernyataan pihak LRT.

"Saat ini, penanganan proses gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas layanan," lanjut pernyataan tersebut. 

Sebelumnya kereta LRT Jabodebek sempat mengalami kendala perjalanan pagi tadi, karena masalah pada kelistrikan. Pengelola LRT Jabodebek telah menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan yang terdampak pada penumpang.

Di media sosial beredar foto dan video sejumlah penumpang terpaksa berjalan kaki keluar dari LRT menuju stasiun maupun transportasi umum terdekat,

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar ingin mengajak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belajar keamanan siber (cyber security) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Purbaya saat media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

"Nanti kalau cyber security-nya udah top di sini (Kemenkeu), saya akan ajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia, termasuk Kominfo (Komdigi)," canda Purbaya.

Awalnya Purbaya menyampaikan telah merekrut beberapa peretas (hacker) top Indonesia untuk mengetes berbagai keamanan sistem IT di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing. Kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di tes, udah lumayan," ujarnya.

Ia pun menyinggung bahwa banyak orang-orang IT yang mengakui bahwa keamanan sistem sudah sangat baik. Padahal, ketika dites hacker justru jebol.

"Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya. Punya saya jago, punya saya jago. Dikasih tahu nggak mau. Ternyata begitu diuji, jebol. Baru saya marah-marahin," tegas Purbaya.

Kemudian, Purbaya pun menambahkan keamanan sistem IT di Kemenkeu, khususnya sistem pajak Coretax sudah mencapai angka 95.

"Sekarang security-nya Coretex udah bagus sekali, kan dulu saya bilang cyber security-nya 30 dari 100, sekarang udah 95 plus, jadi kalau nilainya udah A plus itu securitynya," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan akan terus meningkatkan keamanan sistem IT di Kemenkeu sampai angka 100 dalam waktu sebulan.

"Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan, dalam waktu sebulan, secara bertahap. Nanti tiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi, yang lain itu. Untuk melihat bahwa (di Kementerian) Keuangan, sistem IT kita betul-betul aman," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 28.390 laporan masyarakat telah masuk melalui layanan WhatsApp 'Lapor Pak Purbaya' yang dibuka untuk menampung keluhan terkait pajak dan bea cukai.

Ia mengaku akan meninjau langsung sejumlah laporan secara acak untuk memastikan kebenaran penanganannya.

"Nanti sekali-sekali saya datangin orangnya. Dari berapa puluh [yang dilaporkan] yang tadi saya datangin, bener enggak dia kerjanya. Sekali ketahuan dia ngibulin saya, selesai dia," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Purbaya memaparkan, hingga 20 Oktober pukul 08.00 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah itu, 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri atas 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12 ribu laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Dari hasil tindak lanjut, sebanyak 437 laporan telah diteruskan untuk penanganan, meliputi 239 kasus terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 198 kasus terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya juga menyoroti sejumlah laporan yang terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum Bea Cukai yang disebut sering berada di sebuah kafe. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru.

"Kita datangi Starbucks-nya, kita cek seperti apa. Ternyata bukan orang Bea Cukai," ujarnya.

Sejumlah laporan lainnya tetap akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, termasuk dugaan pemerasan, pelanggaran administrasi, dan tindakan tidak patut dari aparat pajak maupun bea cukai.

Salah satu laporan yang terbukti benar adalah kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa, di mana seorang akun representatif menagih tunggakan pajak Rp300 ribu kepada wajib pajak pada pukul 05.41 pagi disertai ancaman pencabutan status pengusaha kena pajak.

Purbaya menilai alasan petugas tersebut tidak masuk akal.

"Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Jangan dilatih aja. Dihukum sedikit ya," ucapnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kanal pengaduan tersebut, Purbaya juga mengumumkan nomor resmi konfirmasi pelaporan, yakni 0815 9966 662.

"Kalau yang nanya tentang laporan bukan dari nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan konfirmasi pakai nomor tunggal ini, biar orang enggak takut," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menambahkan seluruh laporan yang masuk akan ditangani secara independen oleh Inspektorat Jenderal dengan tetap berkoordinasi bersama DJP dan DJBC untuk proses tindak lanjut.

"Prinsipnya, yang menangani Inspektorat Jenderal supaya independen, tapi dalam pelaksanaannya kami tetap koordinasi dengan Pajak dan Bea Cukai," ujar Awan.

Nomor 'Lapor Pak Purbaya' (0822 4040 6600) diluncurkan oleh Kemenkeu pada Rabu (15/10) sebagai kanal aduan publik terkait masalah pajak dan bea cukai. Masyarakat dapat melaporkan keluhan mulai dari kesulitan administrasi, dugaan pungutan liar, hingga perilaku tidak patut aparat pajak.

Purbaya menyebut, staf khusus dari Kementerian Keuangan telah disiagakan untuk menerima laporan masyarakat melalui WhatsApp tersebut. Setiap laporan yang masuk akan mendapat balasan otomatis sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh tim internal.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyoroti dampak negatif dari aturan Umrah Mandiri yang kini diatur secara legal di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amphuri Zaky Zakariya mengatakan ketentuan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha haji-umrah di seluruh Indonesia, karena berpotensi menimbulkan risiko besar bagi jamaah, ekosistem keumatan, dan kedaulatan ekonomi umat.

"Jika legalisasi umrah mandiri benar-benar diterapkan tanpa pembatasan, maka akan terjadi efek domino," ujar Zaky di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Secara konsep, kata dia, umrah mandiri dipahami sebagai perjalanan ibadah yang dilakukan jamaah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.

Zaky menilai legalisasi umrah mandiri membuka peluang bagi korporasi dan platform global, seperti Online Travel Agent perjalanan internasional untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU lokal.

"Jika hal ini dibiarkan, kedaulatan ekonomi umat akan tergerus. Dana masyarakat akan mengalir keluar negeri, sementara jutaan pekerja domestik kehilangan penghasilan," katanya.

Ia menjelaskan sektor umrah dan haji selama ini menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja, mulai dari pemandu ibadah, penyedia perlengkapan, hingga pelaku UMKM di daerah.

Selain itu legalisasi umrah mandiri juga berpotensi menurunkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mengurangi penerimaan pajak karena nilai tambah ekonomi bergeser ke luar negeri.

Menurut Zaky, umrah mandiri tidak dapat disamakan dengan perjalanan wisata biasa karena ibadah umrah merupakan ibadah mahdhah yang membutuhkan bimbingan dan nilai spiritual.

"Jika peran lembaga keagamaan seperti pesantren, ormas Islam, dan PPIU diabaikan, maka nilai-nilai rohani yang selama ini menyertai perjalanan ibadah akan hilang. Umrah bisa berubah menjadi sekadar transaksi digital tanpa makna spiritual," ujarnya.

Zaky menilai konsep Umrah Mandiri tampak memberikan kebebasan, tapi sebenarnya mengandung risiko besar, seperti bimbingan manasik, perlindungan hukum, maupun pendampingan di Tanah Suci.

"Jika terjadi gagal berangkat, penipuan, atau musibah seperti kehilangan bagasi dan keterlambatan visa, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Di samping itu jamaah juga bisa terjerat pelanggaran aturan di Arab Saudi karena minimnya pemahaman terhadap regulasi setempat, seperti batas waktu visa (overstay), larangan berpakaian beratribut politik, atau aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

"Sejarah mencatat banyaknya kasus penipuan umrah dan haji, termasuk tragedi besar pada 2016 ketika lebih dari 120 ribu orang gagal berangkat. Dengan pengawasan ketat saja penipuan masih terjadi, apalagi bila praktik umrah mandiri dilegalkan," ujarnya.

Zaky mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI serta DPR RI melalui Komisi VIII agar memberikan batasan teknis yang jelas agar tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun.