Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara terkait mundurnya dua direktur jenderal (dirjen) di lingkungan kementeriannya.

Dia menjelaskan pengunduran diri tersebut terjadi di tengah proses pemeriksaan internal dan menjadi bagian dari langkah pembenahan di tubuh Kementerian PU.

Menurut Dody, pengunduran diri itu berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tergolong pelanggaran disiplin berat aparatur.

“Sipil berat itu kan macam-macam, bisa gratifikasi, bisa perselingkuhan, bisa macam-macam lah. Macam-macam-macam,” kata Dody dalam Media Gathering di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan, detail temuan terkait kasus tersebut sebenarnya telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun, kedua pejabat tersebut memilih mengundurkan diri sebelum keputusan pemberhentian resmi diambil.

Dody menambahkan dirinya tidak berniat membuka lebih jauh detail kasus tersebut ke publik. Dia menegaskan seluruh proses dan langkah yang diambil telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, baik secara lisan maupun tertulis.

Bahkan, menurutnya, Presiden sempat menghubunginya secara langsung saat dirinya sedang melakukan kunjungan kerja.

“Saya berhenti di tengah jalan tol [waktu kunjungan kerja ke Sumbar] karena Pak Presiden telepon, memberikan apresiasinya, berterima kasih, sekaligus meminta saya terus mengerjakan bersih-bersih ini dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerjaan lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian PU,” katanya.

Di sisi lain, Dody menegaskan fokus utama kementeriannya saat ini adalah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kebocoran anggaran sekitar Rp1 triliun.

Dia menjelaskan BPK memberikan waktu 60 hari kepada Kementerian PU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sejak surat resmi diterima pada awal Maret 2026.

“Masalahnya surat itu baru kita terima kemarin, tanggal 3 Maret, walaupun surat itu tertanggal Agustus 2025, tapi fisik suratnya itu baru kita terima kemarin, 3 Maret,” ujarnya.

Dody menyebut pihaknya telah berkomitmen kepada BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius, termasuk dengan membentuk tim khusus.

Dia menegaskan dana Rp1 triliun tersebut harus segera dikembalikan ke negara karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan publik, mulai dari jembatan, fasilitas pendidikan agar anak-anak dapat bersekolah dengan lebih mudah, hingga pembangunan rumah dan rumah sakit.

Karena itu, dia menegaskan kementeriannya akan mengejar penyelesaian kasus tersebut sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh BPK.

“Makanya itu kamu akan kejar, mudah-mudahan sebelum dengan waktu 60 hari yang disampaikan oleh BPK dari tanggal waktu kamu terima surat kami sudah bisa menjawab dengan lebih positif lagi,” ujarnya.

Dody juga menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di internal Kementerian PU agar praktik kebocoran anggaran tidak terulang kembali.

Dia bahkan mengisyaratkan akan mengambil langkah lebih tegas terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan kementeriannya sebagai bagian dari mandat langsung Presiden.

“Saya akan lebih keras lagi. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua di sini, saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Di hari pertama saya dipanggil Kepala Negara, minta cuma satu, bersih-bersih. Bukan bisa bangun jalan jembatan, enggak, bersih-bersih,” ungkapnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah dua dirjen PU mundur secara mendadak. Dia mengklaim pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran Kementerian PU.

Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro dinyatakan mundur dari jabatan usai temuankerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Dody menekankan proses internal telah dilakukan sebelum kedua dirjen PU tersebut mengundurkan diri.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak, tidak bisa juga, karena sudah ada proses sebelumnya," ujar Dody saat meninjau jalur mudik di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3).

Semula, pihaknya menerima dua kali surat dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Surat itu diterima masing-masing pada Januari dan Agustus 2025.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta maaf atas kegaduhan publik terkait data bantuan beras untuk korban banjir di Sumatra.

"Ini yang dikirim beras, langsung sekjen tengah malam saya telepon. Bahayanya. Salah saja, 'oh anu, Pak satuannya salah'. Lah gimana, sudah disampaikan ke semua orang. Sampaikan cepat bahwa satuannya salah, yang sak. Clear ya, clear ya. Jadi salah tulis, maafkan aku karena aku manusia biasa," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Ia menegaskan kekeliruan terkait penulisan satuan pada data bantuan beras tersebut bukan penyimpangan ataupun korupsi seperti yang beredar di media sosial.

Amran menjelaskan satuan yang benar adalah paket berisi 5 kg seharga Rp60 ribu. Ia menegaskan bantuan yang dikirim justru melebihi data awal, termasuk logistik lain seperti mi instan dan minyak goreng.

Menurutnya, kekeliruan satuan ini tidak boleh diseret pada tuduhan korupsi.

"Justru yang ditulis 21 ribu kilogram, tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton karena satu paket 5 kilogram," ucapnya.

Amran menyampaikan seluruh bantuan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementan, bukan dari anggaran negara. Total nilai donasi yang terkumpul mencapai Rp75 miliar, ditambah bantuan negara sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ada korupsi di (Kementerian) Pertanian, aku pastikan 1x24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami yang melapor ke penegak hukum seberat-beratnya," tegasnya.

Amran juga berterima kasih kepada media dan masyarakat yang mengoreksi data tersebut. Ia menilai kritik publik menjadi bagian dari pengawasan bersama.

"Terima kasih kepada media. Yang tertulis kecil, tapi yang dikirim perusahaan justru lebih. Yang penting jangan fitnah ya. Aku tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang," ujarnya.

Kegaduhan bermula dari beredarnya foto data bantuan bencana di media sosial yang menginterpretasikan harga beras bantuan senilai Rp60 ribu per kg.

Kementan sebelumnya menjelaskan angka volume 21.874 pada data awal merujuk pada jumlah paket, masing-masing berisi 5 kg beras, bukan per kg.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas ketidakjelasan satuan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh data telah diperbaiki.

Menurut Arief, bantuan beras pemerintah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar, dan seluruh bantuan dari mitra disalurkan dalam bentuk barang, bukan dibeli menggunakan anggaran negara.

Kementan memastikan proses distribusi bantuan diawasi secara ketat melalui Inspektorat Jenderal dan siap diaudit.

"Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," ujar Arief.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta maaf atas kegaduhan publik terkait data bantuan beras untuk korban banjir di Sumatra yang sempat viral dengan angka Rp60 ribu per kilogram (kg).

Ia menegaskan kekeliruan itu murni kesalahan penulisan satuan, bukan penyimpangan ataupun korupsi seperti yang beredar di media sosial.

"Ini yang dikirim beras, langsung sekjen tengah malam saya telepon. Bahayanya. Salah saja, 'oh anu, Pak satuannya salah'. Lah gimana, sudah disampaikan ke semua orang. Sampaikan cepat bahwa satuannya salah, yang sak. Clear ya, clear ya. Jadi salah tulis, maafkan aku karena aku manusia biasa," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Amran menjelaskan satuan yang benar adalah paket berisi 5 kg, bukan per kg, sehingga interpretasi harga Rp60 ribu per kg tidak tepat. Ia menegaskan bantuan yang dikirim justru melebihi data awal, termasuk logistik lain seperti mi instan dan minyak goreng.

Menurutnya, kekeliruan satuan ini tidak boleh diseret pada tuduhan korupsi.

"Justru yang ditulis 21 ribu kilogram, tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton karena satu paket 5 kilogram," ucapnya.

Amran menyampaikan seluruh bantuan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementan, bukan dari anggaran negara. Total nilai donasi yang terkumpul mencapai Rp75 miliar, ditambah bantuan negara sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ada korupsi di (Kementerian) Pertanian, aku pastikan 1x24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami yang melapor ke penegak hukum seberat-beratnya," tegasnya.

Amran juga berterima kasih kepada media dan masyarakat yang mengoreksi data tersebut. Ia menilai kritik publik menjadi bagian dari pengawasan bersama.

"Terima kasih kepada media. Yang tertulis kecil, tapi yang dikirim perusahaan justru lebih. Yang penting jangan fitnah ya. Aku tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang," ujarnya.

Kegaduhan bermula dari beredarnya foto data bantuan bencana di media sosial yang menginterpretasikan harga beras bantuan senilai Rp60 ribu per kg.

Kementan sebelumnya menjelaskan angka volume 21.874 pada data awal merujuk pada jumlah paket, masing-masing berisi 5 kg beras, bukan per kg.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas ketidakjelasan satuan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh data telah diperbaiki.

Menurut Arief, bantuan beras pemerintah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar, dan seluruh bantuan dari mitra disalurkan dalam bentuk barang, bukan dibeli menggunakan anggaran negara.

Kementan memastikan proses distribusi bantuan diawasi secara ketat melalui Inspektorat Jenderal dan siap diaudit.

"Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," ujar Arief.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meluruskan kabar viral di media sosial soal bantuan beras untuk korban banjir Sumatra senilai Rp60 ribu per kilogram (kg).

Ia memastikan informasi tersebut keliru akibat kesalahan penulisan atau typo.

"Saya mau jelaskan, itu kan sempat ramai di sosmed katanya, hitungan Kementan 1 kg beras apaan sih Rp60 ribu? gitu ya. Itu mungkin perlu juga saya kasih tahu, itu salah typo, tapi perhitungannya tidak keliru," ujar Sudaryono di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Ia menjelaskan angka Rp60 ribu bukan untuk 1 kg beras, melainkan untuk satu paket beras seberat 5 kg.

"Bukan 1 kg 60 ribu, tapi satu pack, satu pack itu kan 5 kg. Kan enggak mungkin kita kasih bantuan tuh 1 kg kan. Pasti ngasihnya kan satu pack 5 kg. (Sebesar) 5 kg Rp60 ribu, jadi 1 kg-nya adalah Rp12.500 (per kg), sehingga itu. Tapi hitungannya benar, hitungannya bener, hanya memang ada kesalahan penulisan," jelasnya.

Sudaryono juga menerangkan di minimarket, ukuran kemasan beras paling kecil umumnya adalah 5 kg per sak. Jika masyarakat ingin membeli beras di bawah ukuran itu, biasanya harus membeli secara curah lalu dikemas sendiri, misalnya 1 kg, 1,5 kg, atau 2 kg.

Karena itu, bantuan yang disalurkan juga mengacu pada kemasan standar 5 kg per paket dengan harga Rp60 ribu.

"Tapi yang jelas, maksudnya itu bukan per kg, tapi per pack, satu packnya Rp60 ribu. Kalau beli di minimarket itu per saknya itu paling kecil 5 kg, yang per sak. Kalau Anda mau beli yang di bawah 5 kg, harus beli curah yang di-packing sendiri, mau 1 liter, mau 1 kg, mau 1,5 kg, 2 kg. Kalau yang paling kecil bentuk pack 5 kg," ujarnya.

Sudaryono juga menanggapi kritik publik terkait penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu korban bencana. Ia mengatakan pengumpulan dana tersebut dilakukan atas dasar solidaritas dan bersifat sukarela, bukan hasil paksaan.

"Jadi bukan kok karena kemudian dikoordinir terus semua dipaksa, tidak ada paksaan di sini ya," ujarnya.

Menurut dia, dana sekitar Rp75 miliar yang disalurkan secara bertahap ke tiga provinsi terdampak bencana berasal dari partisipasi sukarela pegawai Kementan, dengan nominal yang beragam.

"Penggalangan dana itu tidak ada paksaan, enggak ada. Jadi ya sukarela, ada yang Rp100 ribu, ada yang Rp1 juta, ya terserah," katanya.

Sebelumnya, Kementan sudah merespons ramainya perhatian publik terkait data bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra yang beredar di media sosial.

Data tersebut sempat memicu interpretasi bahwa harga beras bantuan mencapai Rp60 ribu per kg.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan data yang beredar.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganet yang ikut mengawasi, dan kami sampaikan saat ini bantuan beras pemerintah sudah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar," ujar Arief, Senin (8/12).

Ia menjelaskan foto data awal bantuan yang tersebar dengan nilai Rp1,3 miliar tidak mencantumkan satuan volume secara lengkap. Angka volume 21.874 yang tertulis merupakan jumlah paket beras, dengan masing-masing paket berisi 5 kg, bukan per kg.

Data tersebut kini telah diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman.

Arief juga memastikan Kementan tidak membeli bantuan tersebut menggunakan anggaran negara. Bantuan berasal dari mitra serta pihak-pihak yang ingin berkontribusi, kemudian disalurkan ke wilayah terdampak banjir.

Menurutnya, besarnya nilai dan volume bantuan menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal. Karena itu, peran Inspektorat Jenderal diperkuat dalam seluruh proses pengelolaan dan distribusi bantuan agar dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diaudit.

"Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," kata Arief.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 28.390 laporan masyarakat telah masuk melalui layanan WhatsApp 'Lapor Pak Purbaya' yang dibuka untuk menampung keluhan terkait pajak dan bea cukai.

Ia mengaku akan meninjau langsung sejumlah laporan secara acak untuk memastikan kebenaran penanganannya.

"Nanti sekali-sekali saya datangin orangnya. Dari berapa puluh [yang dilaporkan] yang tadi saya datangin, bener enggak dia kerjanya. Sekali ketahuan dia ngibulin saya, selesai dia," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Purbaya memaparkan, hingga 20 Oktober pukul 08.00 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah itu, 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri atas 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12 ribu laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Dari hasil tindak lanjut, sebanyak 437 laporan telah diteruskan untuk penanganan, meliputi 239 kasus terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 198 kasus terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya juga menyoroti sejumlah laporan yang terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum Bea Cukai yang disebut sering berada di sebuah kafe. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru.

"Kita datangi Starbucks-nya, kita cek seperti apa. Ternyata bukan orang Bea Cukai," ujarnya.

Sejumlah laporan lainnya tetap akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, termasuk dugaan pemerasan, pelanggaran administrasi, dan tindakan tidak patut dari aparat pajak maupun bea cukai.

Salah satu laporan yang terbukti benar adalah kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa, di mana seorang akun representatif menagih tunggakan pajak Rp300 ribu kepada wajib pajak pada pukul 05.41 pagi disertai ancaman pencabutan status pengusaha kena pajak.

Purbaya menilai alasan petugas tersebut tidak masuk akal.

"Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Jangan dilatih aja. Dihukum sedikit ya," ucapnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kanal pengaduan tersebut, Purbaya juga mengumumkan nomor resmi konfirmasi pelaporan, yakni 0815 9966 662.

"Kalau yang nanya tentang laporan bukan dari nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan konfirmasi pakai nomor tunggal ini, biar orang enggak takut," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menambahkan seluruh laporan yang masuk akan ditangani secara independen oleh Inspektorat Jenderal dengan tetap berkoordinasi bersama DJP dan DJBC untuk proses tindak lanjut.

"Prinsipnya, yang menangani Inspektorat Jenderal supaya independen, tapi dalam pelaksanaannya kami tetap koordinasi dengan Pajak dan Bea Cukai," ujar Awan.

Nomor 'Lapor Pak Purbaya' (0822 4040 6600) diluncurkan oleh Kemenkeu pada Rabu (15/10) sebagai kanal aduan publik terkait masalah pajak dan bea cukai. Masyarakat dapat melaporkan keluhan mulai dari kesulitan administrasi, dugaan pungutan liar, hingga perilaku tidak patut aparat pajak.

Purbaya menyebut, staf khusus dari Kementerian Keuangan telah disiagakan untuk menerima laporan masyarakat melalui WhatsApp tersebut. Setiap laporan yang masuk akan mendapat balasan otomatis sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh tim internal.