IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tak berniat mengubah target penjualan mobil baru sebanyak 850 ribu unit pada 2025. Hal tersebut meski dianggap sulit tercapai di tengah lesunya industri otomotif tahun ini.

Ketua Harian Gaikindo Anton Kemal Tasli mengatakan pihaknya masih ingin melihat kinerja penjualan pada November 2025. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir ada pertumbuhan tipis dalam penjualan mobil secara wholesales.

"Sementara (target) kita belum berubah sih, kita mau lihat sampai bulan November ini. Berubah sekarang, mau berubah ke depan itu juga nggak ada artinya kan. Ya mudah-mudahan setelah November kita bisa lebih clear. Tapi sementara targetnya masih sama sih, 850 ribu unit," kata Anton di Jakarta. Kamis (23/10/2025).

Anton mengatakan pada akhir November 2025, akan digelar pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. Dia berharap ajang ini dapat mendorong penjualan di akhir tahun untuk mencapai target tahun ini.

"Mudah-mudahan GJAW ini bisa membantu. Sementara kita belum berubah ya, masih di situ juga. Kita ngomongnya kan bukan target, kita memperkirakan (penjualannya) segitu. Kita akan coba kejar sampai titik darah penghabisan," tuturnya.

Sebagai informasi, penjualan mobil secara wholesales berdasarkan data Gaikindo pada Januari-September 2025 sebesar 561.819 unit. Angka tersebut turun 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 633.660 unit.

Artinya, dibutuhkan penjualan sebanyak 250 ribu unit dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pertamina juga mewujudkan Indonesia sebagai pusat pasokan bahan bakar penerbangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen ini disampaikan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono, saat menjadi pembicara dalam ajang 15th International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) Regional Stakeholder Meeting Southeast Asia yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

“Peluang pengembangan SAF ini berawal dari visi Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam ASTA CITA, delapan prinsip dasar pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025).

Dalam paparannya bertajuk Advancing Indonesia’s Sustainability Commitment through Pertamina’s Sustainable Aviation Fuel Ecosystem, Agung menekankan pengembangan SAF bukan hanya langkah bisnis, melainkan wujud kontribusi Pertamina terhadap visi nasional menuju ekonomi hijau dan swasembada energi.

Agung menambahkan, hal tersebut juga sejalan dengan strategi transisi energi Pertamina, yakni Strategi Pertumbuhan Ganda. Strategi ini menyeimbangkan antara bisnis utama Pertamina saat ini, mulai dari sektor hulu, kilang, hingga bisnis ritel bahan bakar, dengan pengembangan bisnis rendah karbon atau energi hijau.

“Pada satu sisi, Pertamina tetap mengembangkan bisnis warisan seperti sektor hulu migas, kilang, dan ritel bahan bakar sebagai sumber bisnis utama. Sedangkan pada sisi lain, kami membangun bisnis rendah karbon untuk memastikan keberlanjutan energi di masa depan,” katanya.

Dalam kerangka tersebut, Pertamina fokus pada pengembangan ekosistem biofuel yang mencakup produksi SAF, energi panas bumi (geothermal), serta penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Upaya ini mendukung target Pemerintah Indonesia dalam Net Zero Emission (NZE).

Agung menegaskan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan SAF karena potensi sumber bahan bakunya sangat besar, terutama dari minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO). Pertamina juga telah membangun ekosistem terintegrasi dalam pengembangan SAF, dimulai dari pengumpulan UCO hingga proses pengolahan dan penggunaannya untuk pesawat terbang.

Terkait ini, Subholding PT Kilang Pertamina International (KPI) menyediakan fasilitas co-processing untuk mengubah minyak jelantah menjadi SAF, PT Pertamina Patra Niaga berperan dalam distribusi bahan bakar dan PT Pelita Air Service sebagai maskapai penerbangan milik Pertamina, berperan sebagai pengguna.

“Dengan demikian, kami memiliki rantai ekosistem lengkap. Mulai dari pengumpulan minyak jelantah hingga produksi SAF, lalu penggunaannya dalam penerbangan. Suplai UCO berpotensi meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dari kawasan, Eropa, dan Amerika Serikat,” katanya.

Pertamina juga terus berupaya memperluas kapasitas produksi SAF melalui dua kilang utama, yakni Kilang Cilacap dan Kilang Plaju. Kilang Cilacap saat ini telah mampu memproduksi sekitar 238 ribu kiloliter SAF per tahun melalui teknologi co-processing (2,4 persen UCO), dan akan ditingkatkan seiring penambahan fasilitas baru.

Lebih lanjut Agung menyampaikan, keberhasilan pengembangan SAF merupakan bukti nyata ekonomi sirkular dapat berjalan di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Dampaknya, SAF dapat mengurangi hingga 84 persen emisi karbon dari penerbangan internasional. Kami berharap dapat terus bekerja sama untuk mengembangkan SAF bagi Indonesia dan dunia,” kata Agung.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Asia akan tumbuh 4,5 persen pada 2025.

Dilansir dari Bloomberg pada Jumat (24/10/2025), angka tersebut sedikit lebih rendah dari petumbuhan 4,6 persen yang dicatat tahun lalu.

Namun, angkanya naik 0,6 poin persentase dari estimasi IMF pada April. Dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) lebih kecil dibandingkan perkiraan awal.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia melambat menjadi 4,1 persen pada 2026 akibat ketegangan perdagangan, lemahnya permintaan di China, dan rendahnya konsumsi swasta di negara-negara berkembang.

"Meskipun ketidakpastian kebijakan perdagangan telah sedikit menurun dibandingkan dengan April, ketidakpastian tersebut tetap tinggi dan dapat membebani investasi dan sentimen," kata IMF dalam laporannya.

Perdagangan selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Asia, dengan China berperan sebagai pusat rantai pasokan untuk produksi barang di seluruh dunia. Hal ini membuat Asia rentan terhadap dampak ketegangan perdagangan AS-China dan tarif Presiden Donald Trump.

Friksi perdagangan dengan AS memicu peningkatan perdagangan intra-regional di Asia. Mendorong integrasi perdagangan regional lebih lanjut, termasuk dengan menghapus hambatan perdagangan, dapat membantu negara-negara Asia mendiversifikasi pasar ekspor dan mengantisipasi guncangan tarif. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin kerja sama dengan Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Brasil melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menandai langkah penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang sama-sama tergabung dalam forum ekonomi dunia BRICS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Presiden IBGE Marcio Pochmann menandatangani MoU tersebut sebagai bentuk komitmen memperkuat kerja sama di bidang statistik, riset, dan pendidikan.

“Kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan antar kedua lembaga statistik nasional, BPS dan IBGE, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi dua negara yang ingin membangun masa depan berbasis data dan pengetahuan,” ujar Amalia dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip pada Jumat (24/10/2025).

Melalui nota kesepahaman tersebut, BPS dan IBGE akan mengembangkan sejumlah kolaborasi strategis.

Kolaborasi tersebut di antaranya pertukaran keahlian dan pengalaman dalam metodologi statistik, penguatan pendidikan statistik, termasuk program pertukaran mahasiswa, double degree, dan riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi seperti big data, sistem informasi geospasial, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk pengembangan statistik.

Langkah ini menjadi wujud konkret kemitraan strategis antara Indonesia dan Brasil dalam memperkuat sistem statistik nasional serta mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), termasuk Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri yang menjabat sejak November 2024.

Purbaya mengatakan, kunjungan tersebut membahas soal pembangunan kilang minyak. Isu tersebut dilontarkan Purbaya saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kata Purbaya, para petinggi Pertamina menerima dengan baik kritik yang dilontarkannya. Dia menyebut, BUMN energi itu juga berkomitmen memperkuat sektor hulu migas serta melanjutkan pembangunan kilang di dalam negeri.

"Dia (Dirut Pertamina) membahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang, sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih senang membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita lakukan," katanya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Purbaya menilai, respons positif tersebut mencerminkan adanya perubahan signifikan di tubuh Pertamina dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, direksi Pertamina saat ini memiliki visi yang sejalan untuk kemajuan perminyakan Indonesia ke depan.

"Pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur-direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik, dan sama penanganannya sama saya. Kita memajukan dunia perminyakan di Indonesia," katanya.

Selain itu, Purbaya juga kondisi sektor hulu migas dalam pertemuan tersebut. Dia mendorong Pertamina untuk lebih rajin melakukan eksplorasi ladang minyak baru untuk menjaga tingkat lifting nasional. Pasalnya, minimnya ladang minyak menjadi salah satu penyebab mandeknya produksi minyak nasional.

"Jadi kalau lifting (migas) itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada penemuan ladang minyak baru, karena ladang minyak kan setelah diproduksi pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya. Gak tahu mampu apa enggak," pungkasnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya sudah secara resmi mengusulkan proyek mobil nasional ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Agus menjelaskan kewenangan penetapan PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berada di Bappenas, menggantikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Maka minggu lalu, saya sudah tanda tangan surat yang ditunjukkan kepada Menteri Bapenas, untuk Bapenas, ini usulan saya, Bapenas bisa menetapkan proyek mobil nasional yang menjadi garis kebijakan dari Bapak Presiden, itu bisa dijadikan atau ditetapkan statusnya sebagai PSN,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Agus menilai, industri otomotif nasional saat ini sudah siap untuk melaksanakan proyek tersebut. Ia bahkan mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan yang akan terlibat dalam produksi mobil tersebut.

“Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik, tapi semuanya sudah siap sebetulnya.,” ungkapnya.

Dengan penetapan status PSN, diharapkan seluruh proses mulai dari persiapan, implementasi, hingga commissioning dapat berjalan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian industri otomotif nasional.

“Dengan penetapan status PSN, semua hal yang berkaitan dengan persiapan, implementasi, sampai commissioning bisa lebih cepat, sesuai harapan Bapak Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, prototipe mobil nasional yang dimaksud sebenarnya sudah diperkenalkan kepada publik dalam ajangGaikindo Indonesia International Auto Show(GIIAS) terakhir.

“Calon mobil nasional, yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet, sebenarnya sudah ditampilkan di GIIAS terakhir,” ungkapnya.

IDXChannel- Ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan serius. Pada tahun 2050, Indonesia harus mampu menghasilkan pangan dua kali lipat dari sekarang. Jumlah penduduk meningkat, sementara tekanan lingkungan makin berat akibat pemanasan global.

Salah satu jalan keluarnya adalah mendorong pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas adaptif terhadap perubahan iklim, tahan serangan hama dan penyakit serta produktivitas tinggi.

“Peran pemuliaan tanaman sangat sentral terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian,” ujar Muhamad Syukur, Ketua Umum Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Kamis (23/10/2025).

Sejarah menunjukkan, revolusi hijau bermula dari varietas unggul hasil karya pemulia tanaman. Dulu gandum berumur pendek dengan produktivitas tinggi memicu perubahan besar, lalu diikuti padi dan tanaman lain. Tanpa pemuliaan, peningkatan produktivitas hingga sepuluh kali lipat tidak akan mungkin terjadi.

Sejumlah penelitian telah memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas padi di Asia Tenggara hingga 10–20 persen jika tidak diimbangi inovasi adaptif seperti varietas tahan kekeringan dan banjir.

Sayangnya, Indonesia menghadapi kekurangan serius tenaga pemulia tanaman. Idealnya satu pemulia melayani sekitar 3.000 petani.

“Dengan 30 juta petani, kita butuh sekitar 10 ribu pemulia. Saat ini yang terdaftar resmi di PERIPI hanya sekitar 1.000 orang, dan yang aktif benar-benar melakukan pemuliaan mungkin hanya seperempatnya,” ujar Syukur.

Kondisi ini, menurutnya, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, persepsi generasi muda terhadap bidang ini cenderung negatif yaitu dianggap sulit, membutuhkan waktu panjang, dan tidak menawarkan insentif menarik. Pemulia tanaman memang harus kuat di lapangan, punya dasar ilmu genetika dan statistik, dan yang penting idealisme tinggi. Sayangnya, insentif dan penghargaan bagi pemulia belum sepadan dengan kontribusinya.

"Untuk mempercepat kemajuan, pemerintah perlu membuka kembali formasi dosen pemulia, membuka program studi S1 untuk pemulia tanaman, serta memperluas kesempatan magang di industri benih agar lulusan siap kerja,” kata dia.

Selain itu, pemberian insentif kepada pemulia tanaman oleh pemerintah dan juga non pemerintah seperti Indonesian Breeder Award (IBA 2025) dapat mendorong semangat para pemulia untuk menghasilkan karya-karyanya. IBA 2025 yang akan digelar November 2025 adalah ajang pemberian penghargaan kepada individu atau lembaga yang melakukan pengembangan inovasi, varietas, teknologi pemuliaan atau sumber daya genetik yang berdampak luas bagi pertanian, petani dan ketahanan pangan nasional.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, tantangan lain adalah pendanaan riset yang tidak berkelanjutan.

Ketika pemuliaan tanaman tidak dapat berhenti karena memerlukan proses yang panjang, di sisi lain setiap tahun pemulia tanaman harus bersaing untuk mendapatkan dana baru. Hal itu membuat program tidak dapat berkelanjutan.

Hal yang sama disampaikan oleh pakar agribisnis yang juga Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi. Dalam pertemuan dengan asosiasi perusahaan benih hortikultura Hortindo, dia menegaskan bahwa riset pemuliaan tanaman adalah investasi dan memiliki horizon jangka panjang. Karenanya mesti dibangun kondisi yang mendukung agar investasi tersebut masuk ke Indonesia.

Ketahanan pangan bukan sekadar kemampuan memproduksi cukup makanan, tetapi memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses pangan bergizi dalam kondisi lingkungan yang terus berubah.

"Untuk itu, keberpihakan terhadap riset pemuliaan tanaman bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Kalau kita ingin kedaulatan pangan, kita harus menghargai pemulia sebagai pahlawan benih karena dari merekalah masa depan pangan Indonesia tumbuh," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Adu argumen terjadi antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

Pemicunya yakni pernyataan Purbaya yang menyebut adanya dana yang mengendap di perbankan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) ada lima daerah yang mempunyai simpanan tertinggi di perbankan. Provinsi DKI Jakarta Rp14,68 triliun; Provinsi Jawa Timur Rp6,84 triliun.

Kemudian Kota Banjarbaru Rp5,17 triliun; Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun dan Provinsi Jawa Barat Rp4,17 triliun.

Pernyataan Purbaya terlontar saat dirinya rapat pengendalian inflasi, Senin (20/10/2025).

Saat itu, Purbaya menyoroti rendahnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah daerah. Alhasil, dana besar mengendap di bank karena pemerintah daerah belum maksimal membelanjakan anggaran. Hal ini otomatis tidak berdampak nyata ke masyarakat.

Menanggapi hal itu, Dedi menyambangi Kemendagri dan memastikan data kas daerah yang disimpan dalam bank pembangunan daerah (BPD) sama berjumlah Rp2,6 triliun.

Namun, dirinya penasaran untuk mengecek soal pernyataan dana mengendap senilai Rp4,17 triliun ke BI pada Rabu (22/10/2025) usai menyambangi Kemendagri.

"Kalau pertemuan dengan Kemendagri, data di Kemendagri dengan data dari Pemprov sama bahwa terhitung pada tanggal 17 Oktober 2025 itu angkanya sekitar Rp2,6 triliun nanti dicek lagi datanya ada di sistem," kata Dedi.

"Itu sama tidak ada perbedaan kan Kemendagri mengambil data dari laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah kita sistemnya sudah online tidak ada perbedaan," lanjut dia.

Dia menegaskan jika APBD ini kan fluktuatif. Dia mencontohkan pada tanggal 3 hingga 8 September, nanti Oktober dibayarkan lagi untuk gaji pegawai dan bayar kegiatan pemerintah, kontrak kerja,

"Jadi tidak ada yang disebut uang disimpan atau diendapkan. Kita cek dulu kan sumbernya dari BI, kita mau tanya ke BI uang Rp4,1 itu kapan ada uang itu? Karena di kas kami enggak ada gitu kan," kata dia.

"Persepsi publik terbangun seolah olah daerah di tengah kebutuhan publik kegiatan pembangunan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank masing-masing bahkan di luar bank pemerintah," kata Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa uang Rp2,6 triliun bisa dibelanjakan setiap waktu. Dia mencontohkan bahwa kebutuhan anggaran Pemprov Jawa Barat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp10,5 triliun sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp8 triliun.

Bukan Deposito

Dedi kemudian meluruskan dana sebesar Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang disebut mengendap oleh Menkeu Purbaya. Menurutnya dana itu bisa jadi sudah berputar.

Hal ini dia jelaskan setelah mengecek langsung data tersebut ke BI. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dana Rp4,1 triliun itu merupakan data 30 September 2025.

"Adapun, data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September," kata Dedi Mulyadi, Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan data Bank Indonesia per 30 September, dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah Rp3,8 triliun, sisanya merupakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari data itu juga, Dedi kembali menegaskan bahwa dana itu disimpan dalam bentuk giro sebagai kas daerah bukan simpanan atau deposito.

Lebih lanjut, Dedi lantas menjelaskan bahwa dana kas daerah itu kini nilainya Rp2,6 triliun. Jumlah nilai uang itu juga berkurang lantaran kas daerah digunakan sehari-hari untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa Rp2,6 triliun yang tersisa per 17 Oktober 2025 ini bukan semata-mata berkurang dari dana awal Rp4,1 triliun di tanggal 30 September 2025.

"Yang uang Rp2,6 triliun itu belum tentu uang yang Rp3,8 triliun, ini kan uang-uang baru yang masuk lagi per hari. Yang Rp3,8 triliun sudah dibayarkan lagi. Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar," kata dia.

Dengan demikian, dia kembali menegaskan bahwa tidak ada dana mengendap yang justru dijadikan simpanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, dana itu terlihat mengendap lantaran laporan Bank Indonesia hanya mencatat per bulan.

"BI itu hanya mengambil data-data dari bank kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan. Itu persoalannya," kata Dedi.

"Jadi kalau kemudian menjadi persepsi publik bahwa ada dana pemerintah yang disimpan sengaja kemudian dalam bentuk deposito diambil bunganya menjadi sangat bertentangan," kata Dedi.

Purbaya Minta Dedi Cek Ulang

Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah adanya dana kas Pemprov Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan pengecekan langsung terhadap datanya sendiri.

“Saya bukan pegawai pemerintah Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, informasi mengenai dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank bersumber dari sistem monitoring milik Bank Indonesia yang diperoleh dari laporan perbankan secara berkala.

“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap, setiap hari kali ya, setiap beberapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya," kata Purbaya.

"Dan di situ ada flag, ada contohnya kan ini data punya siapa, punya siapa, punya siapa. Punya pemda, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya.

Tantang Kembalikan TKD Rp2,4 Triliun

Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,4 triliun yang dipangkas.

"Kalau nanti bulan Desember ternyata Provinsi Jawa Barat belanjanya baik, belanja pembangunannya paling tinggi di Indonesia, saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan 'TKD Jawa Barat Kembalikan dong, yang Rp2,45 miliar," kata Dedi

Dedi mengatakan bahwa kebijakan itu dilakukan lantaran Purbaya mengkritisi serapan Pemerintah Daerah yang kecil meskipun TKD yang diberikan berjumlah besar. Padahal, tegas Dedi, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai serapan tertinggi.

"Karena kami sudah belanja dengan baik maka pemerintah yang belanja dengan baik harus dikasih hadiah dengan dikembalikan haknya, yaitu Rp2,458 (TKD dipotong) harus kembali lagi ke Kas Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.

Bukan Urusan Menkeu

Sementara itu, Purbaya menegaskan jika dirinya enggan duduk bersama pemerintah daerah terkait polemik perbedaan data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya secara langsung, melainkan merupakan ranah Bank Indonesia sebagai pihak yang mengumpulkan data perbankan.

"Nggak (tidak ada rencana duduk bareng), bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pake data bank sentral aja," kata Purbaya, Kamis (23/10/2025).

Purbaya menegaskan, dirinya hanya menggunakan data resmi yang bersumber dari Bank Indonesia. Dia juga belum berencana untuk bertemu dengan kepala daerah yang membantah adanya dana Pemda mereka yang mengendap di bank.

“Tanya saja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu per satu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya beberapa kepala daerah yang berdalih bahwa dana mereka tidak ditempatkan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro atau checking account. Namun menurutnya, langkah tersebut justru tidak menguntungkan.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” kata Purbaya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melangsungkan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas penyelarasan mekanisme pencairan dana untuk pembangunan infrastruktur pendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Menurut Ferry, rapat ini penting untuk memastikan proses pencairan dana dari Bank Himbara kepada pelaksana pembangunan fisik berjalan sesuai rencana. Adapun dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gudang, gerai, serta sarana penunjang lainnya yang menjadi bagian dari operasional Kopdes Merah Putih.

"Kami tadi sudah menyelaraskan sebenarnya, dan sudah ada kesepahaman untuk proses pencairan untuk dari Bank Himbara kepada pelaksanaan pembangunan fisik, gudang gerai dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," kata Menkop.

Sementara itu, Dony Oskaria menegaskan bahwa proses pembangunan fisik akan segera dimulai. Dia menyebut, koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan.

"Kita sudah lanjut tinggal tahap pembangunan fisik yang akan segera dilakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Koperasi ini nanti menjadi engine, motor pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dony mengungkapkan bahwa setiap koperasi akan mendapatkan plafon pendanaan sebesar Rp3 miliar.

"Per koperasi itu plafon yang diberikan 3 miliar. Jadi harus semangat ya. Jadi nanti koperasi kita bagus-bagus dan menjadi motor ekonomi di pedesaannya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan energi melalui pemanfaatan teknologi digital di seluruh lini bisnisnya. Teknologi digital menjadi bagian penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan distribusi energi nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan hal tersebut dalam sesi panel "Membangun Ekosistem Digital Lintas Industri" pada ajang Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

"Semua pergerakan energi di darat, laut, dan udara kami kendalikan secara real-time dari pusat komando digital Pertamina. Teknologi ini memastikan energi tersalurkan tepat waktu dan akurat ke seluruh pelosok negeri," kata Arya.

Arya mengungkapkan, transformasi digital membantu Pertamina mengelola pasokan energi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat hubungan dengan publik melalui komunikasi yang adaptif. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya berdampak untuk efisiensi operasional dan biaya, namun mendukung Pertamina dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi di era digital.

Ia mengakui, tantangan komunikasi masa kini membutuhkan pendekatan berbeda dari sebelumnya.

"Saat ini diperlukan kolaborasi lintas industri, termasuk dengan media mainstream, agar arus informasi bisa dikelola dengan cepat dan akurat. Dukungan dari media arus utama diperlukan, supaya pesan yang disampaikan industri tetap berimbang dan kredibel," ucap dia.

Arya menekankan bahwa digitalisasi lebih dari inovasi teknologi saja, juga strategi besar untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat, dari kota besar hingga pelosok Nusantara.

"Pertamina yang menjaga energi tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah paling ujung Indonesia. Digitalisasi membuat Pertamina mampu melayani masyarakat lebih cepat, transparan, dan tangguh," kata dia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh. Dia mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi terbaik.

Salah satunya, memperpanjang jangka waktu pelunasan utang hingga 60 tahun seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dalam kajian itu ada beberapa opsi. Masing-masing tentu ada plus minusnya. Nah, semua alternatif ini nanti akan kita sajikan dan mana yang terbaik," kata Dony saat dijumpai di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Terpenting, kata dia, secara operasional kinerja PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini sudah menunjukkan hasil positif dan telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Tetapi bagi kami, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya. Bisa kami pastikan ini terus meningkat. Kemudian operasionalnya sekarang sudah positif, itu yang paling penting," kata dia.

Lebih jauh, Dony sepakat jika restrukturisasi utang Whoosh harus segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk bernegosiasi mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi poin of negosiasi kita kan. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga. Kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," ujar Dony.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyebut hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Brasil akan membuat ekonomi kedua negara berkembang pesat.

"Saya yakin bahwa ini akan mempererat hubungan kita dan akan membuat kedua ekonomi kita dan ekonomi seluruh Amerika Latin berkembang lebih pesat," kata Prabowo saat menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menambahkan, Indonesia akan terus berdialog untuk merumuskan perjanjian perdagangan komprehensif dengan negara blok Amerika Selatan termasuk Brasil (Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Menurut Prabowo, dua negara ini adalah kekuatan ekonomi baru. Kedua negara mewakili setengah miliar atau 500 juta penduduk bumi.

"Hanya dua negara kita, apalagi kita sekarang bagian dari BRICS. (Indonesia-)Mercosur CEPA itu sangat mendorong kekuatan ekonomi bersama," katanya.

Sementara itu, Lula menyebut Indonesia adalah mitra strategis bagi Brasil.

Oleh karenanya, Lula mengharapkan kunjungannya ke Indonesia sejak 17 tahun yang lalu berada dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara Brasil dan Indonesia.

"Hubungan akan menjadi hubungan yang lebih bermanfaat dan produktif, serta akan membawa lebih banyak manfaat bagi rakyat kita," kata Lula.

(Nur Ichsan Yuniarto)