IDXChannel - China resmi memberlakukan pungutan biaya pelabuhan khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat (AS) pada Selasa (14/10/2025).

Namun, aturan tersebut menyatakan kapal yang dibangun di China akan dibebaskan dari pungutan tersebut, menurut laporan media penyiaran milik pemerintah CCTV.

Melansir Investing, rincian yang diterbitkan CCTV menjelaskan ketentuan khusus terkait pengecualian, termasuk untuk kapal yang dibangun oleh China, kapal kosong yang masuk ke galangan kapal China untuk diperbaiki, serta kapal lain yang dinilai berhak atas pembebasan biaya.

Kementerian Transportasi China pada pekan lalu mengatakan, pihaknya memberlakukan biaya pelabuhan baru tersebut sebagai langkah balasan terhadap pungutan pelabuhan yang diberlakukan AS terhadap kapal yang terkait dengan China, yang mulai berlaku pada hari yang sama.

Menanggapi pengumuman itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menaikkan tarif impor terhadap produk China menjadi 100 persen mulai 1 November, serta memberlakukan pembatasan ekspor pada perangkat lunak penting sebagai balasan atas keputusan China memperluas pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

CCTV menambahkan, biaya pelabuhan khusus ini akan dipungut di pelabuhan masuk pertama pada satu kali pelayaran atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan dimulai pada 17 April.

Media pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa kegagalan membayar biaya tersebut akan menyebabkan tertundanya proses impor dan ekspor bagi kapal yang bersangkutan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan terhadap ketentuan pajak pesangon dan pensiun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci isi gugatan tersebut. Namun, menekankan pentingnya agar pemerintah tidak kalah dalam perkara ini.

“Gugatnya ke kita bukan? Saya belum tahu. Kalau kita jangan sampai kalah. Saya enggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Gugatan itu diajukan oleh sembilan pegawai swasta yang menilai pengenaan pajak terhadap pesangon, pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat tidak adil.

Dalam permohonannya, para penggugat meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juncto UU HPP.

Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesejahteraan serta kepastian hukum bagi warga negara.

Para pemohon juga meminta agar pemerintah tidak lagi memungut pajak atas dana pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT untuk seluruh pekerja, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara.

“Memerintahkan Pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT bagi seluruh rakyat Indonesia,” bunyi petitum dalam permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 186/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (10/10/2025).

Gugatan ini merupakan yang kedua terkait pajak pesangon dan pensiun yang diterima MK tahun ini. Sebelumnya, perkara dengan nomor 170/PUU-XXIII/2025 telah lebih dulu diajukan dan disidangkan pada Senin (6/10/2025).

Purbaya memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut serta menyiapkan langkah antisipasi jika Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai pihak terkait.

“Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya singkat.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan keamanan produk manufaktur nasional dan kesehatan masyarakat di tengah munculnya isu paparan radiasi Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten.

Dia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), serta pemerintah daerah dalam menginventarisasi dan mengendalikan potensi kontaminasi dari sumber radiasi yang terdeteksi.

Kemenperin menekankan bahwa keamanan bahan baku, proses produksi, dan distribusi hasil industri di kawasan tersebut tetap terjaga. Tidak ditemukan indikasi bahwa paparan radiasi tersebut mempengaruhi rantai pasok maupun kualitas produk manufaktur.

"Kami ingin menegaskan bahwa produk-produk manufaktur Indonesia aman dan sesuai standar mutu internasional. Kemenperin secara rutin melakukan pengawasan dan sertifikasi mutu melalui lembaga standardisasi industri. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan produk yang beredar," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Dia mengingatkan, isu keselamatan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar ekspor terhadap produk nasional. Karena itu, Kemenperin juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan isu radiasi ini tidak berdampak pada reputasi industri Indonesia di pasar dunia.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menjaga agar pengelolaan kawasan industri pasca-isu ini tetap kondusif dan ramah investasi. Pemerintah memastikan langkah-langkah pengendalian dilakukan tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi maupun investor yang beroperasi di Cikande.

"Kami menjamin bahwa kawasan industri Indonesia, termasuk Cikande, tetap menjadi tempat yang aman dan kompetitif bagi investasi. Isu ini akan menjadi momentum untuk memperkuat sistem industrial safety management dan environmental governance di kawasan industri kita," ujar dia.

Kawasan Industri Modern Cikande merupakan salah satu kawasan industri strategis di Provinsi Banten, berdiri sejak 1991 dan dikelola oleh PT Modern Industrial Estate.

Kawasan ini memiliki izin usaha kawasan industri (IUKI) seluas 1.463 hektare, menampung 271 tenant, dengan 181 di antaranya sudah beroperasi dan menyerap lebih dari 45 ribu tenaga kerja.

"Kami memahami pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan ini sebagai salah satu tulang punggung industri nasional. Karena itu, seluruh langkah pengawasan dilakukan tanpa menghambat kegiatan produksi yang sah dan aman," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Industri perhiasan tanah air terus menunjukan kinerja positif di pasar global. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ekspor perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai USD4,05 miliar atau setara Rp66,2 triuliun pada periode Januari-Juni 2025.

Capaian itu tumbuh 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD3,29 miliar. Hal itu menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dunia dengan pangsa pasar ekspor mencapai 2,5 persen.

Adapun negara yang menunjukkan minat tinggi terhadap produk perhiasan Indonesia seperti Swis, Hong Kong, India, Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.

“Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam pembuatan perhiasan, Indonesia mampu melahirkan produk yang tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Kinerja positif ini, sejalan dengan meningkatnya minat pasar terhadap produk perhiasan emas dalam negeri. Pemerintah pun terus membangun ekosistem yang mendukung penguatan struktur industri perhiasan nasional.

Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan Bank Bullion yang diluncurkan pada Februari 2025. Bank ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan akses pembiayaan emas bagi industri, memudahkan perolehan bahan baku, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkokoh daya saing industri perhiasan nasional

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita sebagai pembina sektor industri, Kemenperin terus mengawal implementasi ekosistem Bank Bullion agar dapat memberikan kemudahan bagi pelaku IKM perhiasan, khususnya dalam memperoleh bahan baku emas.

“Kami berharap IKM perhiasan dapat menjadi bagian penting dari ekosistem Bank Bullion yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Reni.

Lebih lanjut, Kemenperin juga melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing industri perhiasan.

Adapun berbagai program yang dijalan seperti partisipasi pada pameran dalam dan luar negeri, program e-Smart IKM, kegiatanbusiness matchingbersama Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan (Atdag), program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), restrukturisasi mesin dan peralatan, serta pelatihan teknis bagi para perajin.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office yang tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Keuangan.

Purbaya mengaku sudah mendengar pembahasan soal family office sejak lama, namun memilih untuk tidak terlibat lebih jauh.

“Oh, saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini yaitu memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor. Itu saja,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya memberikan masukan terkait rencana tersebut, Purbaya menampik.

“Enggak, kalau mau saya doainlah,” katanya sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi sayae nggak pernah lihat. Jadi, saya enggak bisa jawab,” ujarnya.

Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin dan terukur, khususnya terkait defisit anggaran dan rasio utang.

Hal itu disampaikan usai bertemu dengan sejumlah direktur utama bank swasta asing maupun domestik, yang hadir dalam kapasitas mereka sebagai investor surat utang negara (bond), di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Mereka kan salah satu investor. Mereka adalah investor dari bond surat utang kita kan. Mereka pengen tahu gimana sih saya me-manage ekonomi ke depan, ngaco apa enggak," ujar Purbaya, Senin (13/10/2025).

Bank swasta besar yang terlihat hadir dalam pertemuan itu antara lain Presiden Direktur BCA, Gregory Hendra Lembong; Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan; dan CEO Citibank Indonesia, Batara Sianturi.

Purbaya menegaskan, kepada para investor ia menjelaskan bahwa program yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu memindahkan dana dari Bank Indonesia (BI) ke himpunan bank milik negara (Himbara), bukan merupakan ekspansi fiskal, melainkan sekadar manajemen kas (cash management).

"Pesan saya ke mereka adalah, mereka kan ngeliat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa, yang dibahas dulu adalah uang saya di BI saya pindahin saja. Fiskalnya belum dibuka, belum diekspansi, ini hanya cash management," kata dia.

Menkeu secara spesifik menjamin bahwa ia tidak akan gegabah dalam mengelola anggaran negara. "Jadi saya bilang ke mereka, saya enggak akan ceroboh menembus batas 3 persen dari PDB untuk defisit," kata dia

Purbaya juga berkomitmen tidak akan menaikkan rasio utang terhadap PDB dalam jangka pendek, meskipun banyak negara maju seperti di Eropa dan Amerika Serikat telah melanggar dan menggeser batas rasio utang mereka.

"Saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kenceng, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak," kata dia.

Dengan demikian, Menkeu menunjukkan fokus pada konsolidasi fiskal sebelum mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekspansif.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana melaksanakan ‘gelar perkara’ mingguan untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disampaikan usai pertemuan besar dengan para direktur utama bank, pemimpin lembaga keuangan, dan kepala riset dari pasar modal.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menjelaskan fokus utama pertemuan tersebut yaitu membangun kembali kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia yang selama ini dinilai masih terkendala.

Purbaya mengungkapkan agenda utama pertemuan itu datang dari pihak investor yang ingin memahami arah kebijakan fiskal dan rencana Menkeu dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Sebetulnya mereka yang pengen tahu, gimana saya orangnya, benar enggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertemuan ekonomi yang lebih cepat," ujar Purbaya usai pertemuan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin sore (13/10/2025).

Salah satu kekhawatiran terbesar yang disuarakan investor yaitu buruknya iklim investasi, terutama terkait perizinan yang bermasalah selama puluhan tahun. Menanggapi hal ini, Purbaya menawarkan mekanisme pemecahan masalah yang cepat dan langsung.

Purbaya menjelaskan, masalah perizinan yang sudah ada di atas kertas (seperti one stop service dan PTSP) sering kali tidak berjalan di lapangan.

Oleh karena itu, ia akan memperbaiki hal tersebut melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang akan dibentuk bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ," tegasnya.

Dalam mekanisme ini, Purbaya akan bertindak sebagai "hakim" yang menengahi masalah investasi yang diadukan.

"Orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan, yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin. Itu kira-kira utamanya," imbuh Purbaya.

Di samping isu investasi, Menkeu juga ditanya mengenai dampak dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang telah digulirkan ke perbankan.

Purbaya mengutip laporan dari perbankan yang terlibat (termasuk BRI yang meminta tambahan dana) bahwa serapan dana makin lama makin bagus.

Berdasarkan hitungan dari pihak perbankan, dampak penyerapan dana tersebut diperkirakan mampu membuat ekonomi pada triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5 persen, bahkan lebih.

Dengan demikian, Purbaya optimistis, jika kebijakan ini tidak diubah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami akselerasi.

Pertemuan dengan Menteri Keuangan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci di sektor keuangan dan pasar modal, di antaranya:

• Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
• Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama PT Taspen
• Jeffrey Haryadi P. Manullang, Direktur Utama PT ASABRI
• Putrama Wahju Setiawan, Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
• Riduan, Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Meliza Musa Rusli, Direktur Utama PT. Bank Permata, Tbk
• Hery Gunardi, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
• Gregory Hendra Lembong, Presiden Direktur PT. Bank Central Asia, Tbk
• Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
• Laksono Widodo, Direktur Utama PT. BRI Danareksa Sekuritas
• Josua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata, Tbk
• Leo Putera Rinaldy, Chief Economist PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
• Andry Asmoro, Chief Economist PT Bank Mandiri
• Stuart Rogers, Presiden Direktur PT. Bank HSBC Indonesia
• Gioshia Ralie, Senior Country Officer JPMorgan Chase Bank Indonesia

(Febrina Ratna Iskana)

IDXchannel - Hadiah Nobel Ekonomi diberikan kepada Joe Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt tahun ini, atas karya mereka tentang invovasi sebagai mesin pendorong pertumbuha ekonomi.

Dilansir dari The New York Times pada Senin (13/10/2025), Mokyr adalah ekonom berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dia berasal dari Northwestern University.

Aghion adalah ekonom Prancis yang menjadi profesor di INSEAD dan London School of Economics, sementara Howitt adalah ekonom Kanada yang mengajar di Brown University.

"Mokyr dianugerahi separuh hadiah tersebut atas kontribusinya terhadap penelitian tentang pertumbuhan berkelanjutan melalui kemajuan teknologi," kata panitia Hadiah Nobel Ekonomi dalam pernyataannya.

"Aghion dan Howitt berbagi separuh penghargaan lainnya untuk teori pertumbuhan berkelanjutan melalui destruksi kreatif," ujarnya.

Tahun lalu, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson berbagi penghargaan atas karya mereka tentang bagaimana institusi dibentuk dan berkontribusi pada kemakmuran suatu negara.

Hadiah Nobel Ekonomi menjadi yang terakhir diumumkan tahun ini, setelah hadiah nobel di bidang kedokteran, fisika, kimia, sastra, dan perdamaian.

Penghargaan di bidang kedokteran diberikan kepada Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, dan Shimon Sakaguchi atas penemuan mereka tentang sistem kekebalan tubuh manusia.

Penghargaan di bidang fisika diberikan kepada John Clarke, Michel Devoret, dan John Martinis atas penelitian terkait terowongan mekanika kuantum makroskopik.

Penghargaan di bidang kimia diberikan kepada Susumu Kitagawa, Richard Robson, dan Omar M. Yaghi atas penelitian terkait kerangka logam-organik.

Penghargaan di bidang sastra diberikan kepada Laszlo Krasznahorkai, seorang novelis Hungaria.

Penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada Maria Corina Machado, seorang pemimpin oposisi di Venezuela. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperketat pengawasan terhadap arus barang di jalur hijau bea cukai sebagai bagian dari upaya meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan.

Namun, langkah tersebut berpotensi memperpanjang waktu dwelling time atau lama inap barang di pelabuhan. Sehingga Purbaya akan mencari solusi agar kebijakan ini tidak menghambat arus logistik.

"Nggak sampai 2 minggu, tadi bilang (dwelling time) rata-rata 3 hari, 3 hari setengah kalau nggak salah dia ada di sini ya. Cuma kalau gini kan jadi lama lagi diperiksa," ujar Purbaya saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Untuk menghindari kenaikan biaya logistik dan penumpukan barang, Purbaya mengusulkan agar pemeriksaan jalur hijau dilakukan secara acak atau random check hanya terhadap sebagian kecil barang.

"Yang tadi saya lihat, dia mesti cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20 persen atau 30 persen aja dites. Nggak usah semuanya kan lama dan biayanya besar juga," kata dia.

Per September 2025, rata-rata dwelling time nasional mencapai 2,61 hari. Di Pelabuhan Tanjung Priok angkanya tercatat hanya 2,35 hari, menjadikannya yang tercepat dibanding empat pelabuhan besar lainnya Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Makassar.

Sementara itu, Pelabuhan Makassar mencatat dwelling time tertinggi dengan rata-rata 3,68 hari, atau lebih dari satu hari lebih lama dibanding Tanjung Priok.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (13/10/2025), turun 3 poin atau sekitar 0,02 persen ke level Rp16.573 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, Presiden AS Donald Trump memicu kembali ketegangan perdagangan dengan mengancam akan mengenakan tarif hingga 100 persen pada impor China dan memperketat kontrol ekspor pada teknologi penting. Pernyataan tersebut meresahkan pasar keuangan.

“Trump melunakkan nada bicaranya selama akhir pekan, memberi tahu pasar untuk ‘tidak khawatir tentang China, dan mengisyaratkan Washington tidak merencanakan eskalasi langsung,” kata Ibrahim dalam risetnya.

Perubahan ini membantu menenangkan beberapa pihak, tetapi para pedagang tetap waspada terhadap perubahan kebijakan yang tidak terduga dari Gedung Putih.

Beijing menanggapi pernyataan Trump dengan mengatakan "tidak takut" akan perang dagang dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Sikap tegas ini meningkatkan kekhawatiran tentang eskalasi baru dalam ketegangan ekonomi AS-China.

Likuiditas pasar mungkin terpengaruh oleh hari libur karena sebagian wilayah AS merayakan Hari Columbus/Hari Masyarakat Adat pada Senin nanti, meskipun bursa saham tetap buka. Jepang tutup pada hari Senin untuk memperingati Hari Kesehatan dan Olahraga.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

Adapun IMF menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di tengah perubahan struktural yang melanda perekonomian dunia, termasuk pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi global.

IMF memandang reformasi kelembagaan, pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta kebijakan dukungan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan pemerintah meredam keresahan publik serta kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal turut menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas kas negara agar tetap aman sesuai prinsip disiplin fiskal, namun tetap produktif mendorong perekonomian.

Sedangkan, prioritas jangka pendek pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan sentimen positif publik.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp16.570-Rp16.620 per dolar AS.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Pemerintah memastikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak naik pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri rokok yang tertekan dalam lima tahun terakhir.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada pembahasan di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana penyesuaian cukai atau harga eceran rokok.

“Belum ada kebijakan seperti itu, saya nggak tahu,” kata Purbaya di sela peringatan HUT ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, tidak ada urgensi untuk HJE rokok, terutama karena langkah itu bisa menimbulkan kesan tidak konsisten dengan kebijakan cukai yang tidak naik.

“Harusnya sih nggak usah (naik harga), kalau nggak kan tipu-tipu. Anda anggap saya tukang kibul? Nggak naik (cukai), tapi harganya (eceran) dinaikkan, sama aja kan?” ujarnya.

Purbaya menilai, menjaga stabilitas harga penting untuk menghindari munculnya kesenjangan antara produk rokok legal dan ilegal. Kenaikan harga, menurutnya, justru dapat memperluas pasar bagi rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.

"Selisih antara produk yang legal dengan ilegal jadi semakin besar. Kalau makin besar akan mendorong barang-barang ilegal,” katanya.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan CHT dan HJE rokok pada tahun depan. “Sampai sekarang saya belum kepikiran dinaikkan. Saya pikir sih biarkan aja,” katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi. Proses serah terima jabatan dilakukan di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Mentan Amran menyebut pengangkatan dirinya sebagai Kepala Bapanas merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dia mengungkapkan, keputusan tersebut dilakukan untuk alasan efisiensi kelembagaan di sektor pangan nasional.

"Karena kita ini hanya ikut perintah dari atasan. Tetapi ini kita tahu antara Badan Pangan, dulu kan Badan Pangan di bawah Kementerian Pertanian termasuk karantina. Mungkin salah satu adalah efisiensi," kata Amran.

Pengangkatan Amran sebagai Kepala Bapanas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bapanas yang ditetapkan pada Kamis (9/10/2025).

"Memutuskan, menetapkan, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Kesatu: Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional," tulis salinan Keppres tersebut.

Kepala Negara juga menetapkan hak keuangan dan fasilitas bagi Amran atas jabatan barunya tersebut.

"Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi salinan tersebut.

(Rahmat Fiansyah)