Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di awal 2026. Tekanan global yang meningkat membuat mata uang Garuda itu mengalami pelemahan.

Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah pada 20 Januari 2026 berada di level Rp16.945 per USD. Posisi ini melemah 1,53 persen secara point to point (ptp) dibandingkan akhir Desember 2025. Meski demikian, BI menilai pelemahan tersebut masih dalam batas yang terkendali.

Faktor global jadi pemicu pelemahan rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi tersebut mendorong terjadinya aliran keluar modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain faktor eksternal, permintaan valuta asing (valas) di dalam negeri juga ikut menekan rupiah. Kebutuhan valas oleh sektor perbankan dan korporasi domestik meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus berjalan.

Strategi BI menjaga stabilitas nilai tukar

Untuk meredam volatilitas rupiah, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi secara intensif melalui berbagai instrumen pasar.

Intervensi dilakukan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) baik di luar negeri (off-shore) maupun dalam negeri (DNDF), serta di pasar spot. Langkah tersebut dinilai efektif dalam menjaga pergerakan rupiah agar tetap sejalan dengan target inflasi nasional.

"Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF baik di off-shore maupun on-shore (DNDF) dan pasar spot," jelas Perry.

Perry menjelaskan, respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5±1 persen pada 2026.

"Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi NDF, DNDF, dan pasar spot, serta memperkuat strategi operasi moneter pro-market," ucap Perry.

(ANN)

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

Sementara untuk suku bunga Deposit Facility diputuskan sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Wajiyo dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026

Dia juga menjelaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Selain itu Bank Indonesia juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, untuk kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Pergerakan rupiah kembali menjadi sorotan setelah mata uang Garuda mencatatkan level terlemahnya sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa, 20 Januari 2026.

Pelemahan ini terjadi di tengah kondisi indeks dolar AS justru berada dalam tren menurun.
Tekanan terhadap rupiah terutama dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap faktor domestik, khususnya terkait arah kebijakan fiskal dan independensi bank sentral.

Dikutip dari Channel News Asia, sepanjang Januari, rupiah tercatat melemah hampir 2 persen dan masuk dalam jajaran mata uang berkinerja terburuk di kawasan Asia berkembang.

Pelemahan ini memperpanjang tren negatif setelah rupiah turun sekitar 3,5 persen sepanjang 2025. Pada perdagangan intraday Selasa, nilai tukar sempat menyentuh Rp16.985 per dolar AS, menandai rekor terendah baru.

Secara historis, pergerakan rupiah sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Namun dalam setahun terakhir, tekanan dari dalam negeri memainkan peran yang semakin besar.

Data fiskal terbaru menunjukkan defisit anggaran Indonesia pada 2025 mencapai 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menjadi yang terbesar dalam hampir dua dekade terakhir, di luar periode pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal di ekonomi terbesar Asia Tenggara, sekaligus mendorong arus keluar dana dari pasar obligasi.

Sentimen negatif kian menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mencalonkan keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai anggota dewan Bank Indonesia. Langkah ini kembali memunculkan pertanyaan pasar mengenai potensi tergerusnya independensi bank sentral.

Sebagai respons atas meningkatnya risiko, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level 6,33 persen pada Selasa, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Di saat yang sama, permintaan dolar AS juga meningkat seiring kebutuhan impor menjelang bulan Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Februari.

Defisit Fiskal Jadi Sorotan Investor

Meski secara nominal defisit anggaran Indonesia masih relatif moderat dibandingkan banyak negara lain, kerangka hukum domestik menjadi faktor krusial bagi kepercayaan investor. Undang-undang keuangan negara membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang publik sebesar 60 persen terhadap PDB.

Aturan tersebut selama puluhan tahun menjadi jangkar stabilitas kebijakan fiskal Indonesia, khususnya sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Namun, sejak sebelum Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, pasar telah berspekulasi mengenai kemungkinan pelonggaran aturan fiskal untuk mengakomodasi program-program belanja besar, termasuk makan gratis dan peningkatan anggaran pertahanan.

Kekhawatiran tersebut tercermin dari aksi investor asing yang sepanjang tahun lalu mencatatkan penjualan bersih obligasi pemerintah Indonesia senilai sekitar US$6,4 miliar. Tekanan terbesar terjadi pada September, bertepatan dengan keputusan Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang dikenal lebih berorientasi pada pertumbuhan.

Isu Independensi Bank Sentral

Perhatian pasar terhadap independensi Bank Indonesia juga meningkat sejak September lalu, ketika BI menyatakan kesediaannya mendukung pendanaan sejumlah program pemerintah, termasuk perumahan terjangkau, melalui skema pembagian beban bersama Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, parlemen tengah membahas rancangan undang-undang yang berpotensi memperluas mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski pemerintah dan otoritas moneter berulang kali menegaskan tidak ada intervensi terhadap kebijakan BI, kekhawatiran investor belum sepenuhnya mereda.

Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali menegaskan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan digunakan untuk membiayai program pemerintah. Hingga saat ini, BI masih berada dalam fase pelonggaran kebijakan moneter, dengan total pemangkasan suku bunga mencapai 150 basis poin sejak 2024. Bank sentral diperkirakan akan menahan suku bunga pada pertemuan Rabu guna membatasi tekanan tambahan terhadap rupiah.

Sejumlah analis menilai rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek. Permintaan dolar musiman untuk impor serta pembayaran dividen diperkirakan akan menjadi faktor penahan penguatan nilai tukar.

Namun, dukungan dinilai tetap tersedia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing. Pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD56,5 miliar, mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah. Posisi ini berpotensi menguat seiring rencana pemerintah memperketat aturan penahanan devisa hasil ekspor.

Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa rupiah akan kembali menguat ke depan, sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid.

Hingga saat ini, depresiasi rupiah belum memberikan tekanan berarti terhadap inflasi. Laju inflasi masih berada dalam, bahkan di bawah, kisaran target Bank Indonesia sejak pertengahan 2023.

Meski demikian, pelemahan berkepanjangan berisiko membebani sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti industri farmasi, kosmetik, dan baja. Selain itu, data BI menunjukkan sektor manufaktur, keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan memiliki eksposur utang luar negeri terbesar di sektor swasta.

Purbaya menilai dampak ekonomi dari pelemahan rupiah sejauh ini masih “minimal”. Namun, secara struktural, depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta biaya pembayaran utang luar negeri, yang pada akhirnya dapat kembali menekan ruang fiskal pemerintah.

(SAW)

Jakarta: Ekonomi Amerika Serikat (AS) sedang memasuki era baru di mana dominasi fiskal semakin menonjol. AS alami defisit yang persisten dan utang yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembiayaan pemerintah akan mengaburkan kebijakan moneter.

Setiap pelemahan kemandirian Federal Reserve, baik yang nyata maupun yang dirasakan, dapat memicu kembali kekhawatiran inflasi dan memaksa pasar untuk menuntut premi risiko yang lebih tinggi.

Chief Investment Officer Bank DBS Hou Wey Fook menjelaskan pelonggaran fiskal dan moneter yang terus berlanjut tanpa kendali akan membuat tekanan harga akan semakin meningkat. Hal ini karena ketidakhadiran kerangka fiskal yang komprehensif untuk mengendalikan utang publik, bukan tarif atau kendala pasokan, merupakan pendorong utama inflasi.

“Bagi investor, ini bukan sekadar risiko teoretis, melainkan tantangan praktis. Melindungi nilai portofolio berarti berinvestasi pada aset riil. Infrastruktur, properti, komoditas, dan logam mulia secara historis berkinerja lebih baik selama siklus inflasi, sehingga menjadi elemen yang tak tergantikan dalam strategi saat ini,” tegas dia.

Namun, inflasi bukanlah satu-satunya pergeseran struktural yang membentuk kembali pasar. Deglobalisasi yang dipercepat oleh kebijakan proteksionis seperti “America First” telah menimbulkan dua dampak negatif yaitu aliran perdagangan yang melemah dan biaya produksi yang lebih tinggi.

Valuasi ekuitas global telah meningkat secara signifikan sejak aksi jual “Liberation Day”, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih terarah di 2026. Kami menyarankan untuk fokus pada pasar yang diperdagangkan dengan diskon valuasi yang tajam dan sektor-sektor yang didukung oleh penggerak pertumbuhan jangka panjang.

Pasar Asia di luar Jepang tetap menjadi pilihan utama di tengah pelemahan dolar dan valuasi yang menarik. Indeks DXY diperkirakan mencapai sekitar 94,8 pada kuartal keempat 2026, yang secara historis mendorong kinerja saham Asia melalui aliran modal masuk, biaya utang USD yang lebih rendah, dan harga komoditas yang lebih tinggi. Asia di luar Jepang diperdagangkan dengan diskon 32,4% dibandingkan pasar negara maju, dengan proyeksi pertumbuhan laba sebesar 18,9% di 2026.

“Kami juga menyukai saham pertahanan Eropa, seiring komitmen NATO untuk memodernisasi persenjataan dalam beberapa tahun ke depan (multi-year rearmament), yang mendorong pertumbuhan laba sebesar 24% dibandingkan 10% untuk pasar secara keseluruhan," tegas dia.

Terakhir, kami merekomendasikan paparan pada perusahaan adaptor AI yang memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan profitabilitas, dengan perusahaan berkapitalisasi besar lebih siap untuk skala dan menangkap keuntungan produktivitas.

Gencatan perdagangan dan penurunan suku bunga menjadi angin positif yang mendorong prospek makro komoditas lebih optimistis di 2026, meskipun tarif yang terus ada menuntut selektivitas. Logam industri, terutama tembaga dan unsur tanah jarang, tampak berada di posisi yang baik mengingat pentingnya secara strategis.

Permintaan kuat dari bank sentral dan arus masuk ETF diperkirakan akan menopang harga hingga 2026. Pada aset privat, kami menurunkan peringkat kredit privat menjadi netral karena spread yang terkompresi membuat timbal balik likuiditas (trade-off) kurang menarik. Sampai valuasi membaik, pertimbangkan strategi beta-neutral seperti hedge fund, yang menawarkan diversifikasi lebih baik dan potensi alpha di lingkungan saat ini.

Peluang Diversifikasi

Seperti yang telah disinggung di atas, dengan The Fed beralih ke pemotongan suku bunga dalam lingkungan non-resesi, tekanan harga kemungkinan akan terus meningkat. Aset riil tetap menjadi lindung nilai paling efektif terhadap inflasi yang persisten.

“Dengan membandingkan kinerja relatif perak dan S&P 500 sebagai proxy untuk aset riil dan aset keuangan yang lebih luas masing-masing, kita melihat posisi investor telah mencapai tingkat ekstrem, menciptakan peluang untuk diversifikasi. Singkatnya, memasukkan aset riil yang tangible merupakan langkah strategis dibandingkan sekadar langkah defensif,” tegas dia.

Akhirnya, kualitas itu penting. Aliran modal spekulatif ke sektor kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pasca Hari Kemerdekaan telah mendorong saham-saham berisiko tinggi (high beta) ke level yang sangat tinggi, didukung oleh aliran dana ke ETF yang menggunakan leverage.

Pasar kredit juga mencerminkan kisah serupa, dengan kinerja unggul obligasi berimbal hasil tinggi (high yield) yang telah mencapai batasnya. Untuk kuartal-kuartal mendatang, ketahanan akan berasal dari fokus pada kualitas, yang mengarah pada rekomendasi kami untuk memprioritaskan saham-saham berkualitas dan obligasi dengan peringkat investasi (investment grade).

(SAW)

Jakarta: Pemerintah Indonesia resmi menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) sebagai salah satu instrumen insentif pajak utama tahun 2026.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 (PMK 105/2025) dan dirancang sebagai stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor-sektor padat karya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Berbeda dengan pendekatan stimulus berbasis belanja negara langsung, PPh 21 DTP menempatkan insentif pajak sebagai alat intervensi ekonomi yang berdampak cepat ke konsumsi rumah tangga. Melalui skema ini, pemerintah mengambil alih kewajiban pajak atas penghasilan tertentu, sehingga pekerja menerima pendapatan bersih yang lebih tinggi tanpa membebani dunia usaha.

Insentif Pajak yang Lebih Terarah dan Berjangka Panjang

PMK 105/2025 memperluas cakupan sektor penerima dibandingkan kebijakan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Insentif PPh 21 DTP diarahkan kepada lima sektor utama yang dinilai strategis namun rentan terhadap tekanan ekonomi, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata.

Secara administratif, kebijakan ini mencakup 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU), termasuk subsektor perhotelan, restoran, agen perjalanan, hingga jasa MICE. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan insentif pajak tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran pada sektor dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi penerima manfaat, PPh 21 DTP 2026 difokuskan pada pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu. Pegawai tetap berhak memperoleh fasilitas ini apabila memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, yang ditentukan pada masa pajak Januari 2026 atau bulan pertama bekerja.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau pekerja lepas memenuhi syarat apabila memiliki rata-rata upah harian maksimal Rp500 ribu atau penghasilan bulanan hingga Rp10 juta. Ketentuan ini menegaskan bahwa insentif pajak 2026 diarahkan untuk menopang kelompok pekerja yang paling sensitif terhadap kenaikan harga dan pelemahan ekonomi.

Insentif Pajak dengan Dampak Langsung ke Pendapatan

Salah satu karakter utama PPh 21 DTP sebagai insentif pajak adalah dampaknya yang langsung terasa. Pajak yang seharusnya dipotong dari gaji kini wajib dibayarkan pemerintah melalui mekanisme tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan.

Dengan skema ini, pekerja diperkirakan memperoleh tambahan take home pay antara Rp60 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, tergantung besaran penghasilannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa dana PPh 21 DTP tidak boleh ditahan atau dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga manfaat insentif benar-benar jatuh ke tangan pekerja.

Menariknya, kenaikan penghasilan di bulan-bulan berikutnya, misalnya akibat promosi atau bonus, tidak otomatis menggugurkan hak atas insentif, selama kriteria penghasilan pada awal periode telah terpenuhi. Hal ini memberikan kepastian kebijakan bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Implementasi PPh 21 DTP 2026 juga menjadi bagian dari konsolidasi sistem administrasi pajak melalui Coretax. Validasi dan integrasi NIK-NPWP menjadi syarat mutlak agar insentif dapat diklaim dan dilaporkan dengan benar.

Pemberi kerja diwajibkan melaporkan realisasi insentif melalui SPT Masa PPh 21/26 serta menggunakan e-Bupot 21/26 dengan kode khusus. Ketidakpatuhan administratif, bahkan hanya pada satu masa pajak, berpotensi menggugurkan hak perusahaan untuk memanfaatkan insentif sepanjang tahun 2026. Ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar insentif menuju insentif berbasis kepatuhan.

Secara makro, PPh 21 DTP 2026 mencerminkan strategi pemerintah dalam memanfaatkan instrumen perpajakan untuk menjaga konsumsi domestik, yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan estimasi penerima manfaat sekitar 2,22 juta pekerja, kebijakan ini diharapkan memperkuat daya tahan sektor padat karya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Lebih dari sekadar pengurangan pajak, PMK 105/2025 menempatkan insentif pajak sebagai alat kebijakan publik yang memiliki dampak sosial dan ekonomi langsung. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari realisasi fiskal, tetapi dari sejauh mana kebijakan ini mampu menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri di tengah dinamika global.

(SAW)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadirkan Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru yang terintegrasi.

Melalui platform ini, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan SPT Tahunan secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Dengan Coretax, proses pelaporan pajak menjadi lebih praktis, cepat, dan minim tatap muka. Berikut cara isi SPT Tahunan di Coretax DJP yang bisa diikuti wajib pajak.

1. Login ke Sistem Coretax DJP

Langkah pertama, akses situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id. Setelah itu kamu bisa login menggunakan NIK yang berfungsi sebagai NPWP, password akun, serta kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan sistem.

Bagi wajib pajak yang belum memiliki akun, DJP menyediakan fitur pendaftaran dan aktivasi akun langsung melalui halaman utama Coretax.

2. Masuk ke Menu Pelaporan SPT Tahunan

Setelah berhasil login, pilih menu Pelaporan, lalu klik SPT Tahunan. Selanjutnya, tentukan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya tahun pajak 2025.

Wajib pajak kemudian diminta memilih jenis formulir SPT sesuai kondisi penghasilan, yakni

- Formulir 1770 SS untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1770 S untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1770 untuk wajib pajak dengan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Isi Data Penghasilan

Pada tahap ini, wajib pajak mengisi rincian penghasilan berdasarkan bukti potong resmi, seperti formulir 1721-A1 atau 1721-A2 dari pemberi kerja. Jika memiliki penghasilan lain di luar gaji, data tersebut juga wajib dicantumkan.

Melalui Coretax, sebagian data biasanya sudah muncul secara pre-filled, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan pengecekan dan penyesuaian bila diperlukan.

4. Laporkan Harta dan Utang

Selain penghasilan, Coretax juga mewajibkan pelaporan harta dan utang. Harta yang dilaporkan meliputi tabungan, kendaraan, properti, hingga investasi.

Sementara utang bisa berupa KPR, cicilan kendaraan, atau pinjaman lainnya. Pelaporan bagian ini tetap wajib dilakukan, meski nilainya relatif kecil.

5. Cek Hasil Perhitungan Pajak

Setelah seluruh data diisi, sistem akan menghitung status SPT secara otomatis. Hasil perhitungan dapat berupa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.

Jika statusnya kurang bayar, wajib pajak harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui e-Billing sebelum melanjutkan proses pelaporan SPT.

6. Kirim SPT dan Simpan Bukti

Tahap akhir dalam cara isi SPT Tahunan di Coretax adalah mengirim SPT dengan memasukkan kode verifikasi. Jika pengiriman berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda sah pelaporan pajak. Bukti ini sebaiknya disimpan sebagai arsip.

DJP menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan sebagai berikut yakni Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 31 Maret dan Wajib Pajak Badan paling lambat 30 April.

Wajib pajak disarankan melaporkan SPT lebih awal untuk menghindari kendala teknis yang kerap terjadi menjelang batas akhir pelaporan.

(SAW)

Jakarta: Mulai tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam satu sistem digital bernama Coretax DJP.

Konsekuensinya, pelaporan SPT Tahunan 2025 yang jatuh tempo pada Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan April 2026 untuk wajib pajak badan, wajib dilakukan melalui Coretax.

Agar tidak menemui kendala saat masa pelaporan tiba, DJP mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan tiga tahapan penting, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), serta validasi kode otorisasi. Semakin awal proses ini dilakukan, semakin kecil risiko hambatan teknis di kemudian hari.

Aktivasi Akun Coretax

Aktivasi akun Coretax hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Prosesnya dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP.
Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak lalu Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

Masukan NPWP lalu mengisi alamat email dan nomor ponsel dalam basis data DJP. Data kontak ini berfungsi sebagai sarana verifikasi identitas sekaligus media pengiriman informasi resmi dari DJP.

Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan mengirimkan email berisi kata sandi sementara ke alamat email terdaftar pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id. Wajib pajak kemudian diminta masuk kembali ke Coretax untuk mengganti kata sandi dan membuat passphrase sebagai pengaman tambahan. Aktivasi akun dinyatakan selesai setelah seluruh tahapan ini dilalui.

Mengajukan Kode Otorisasi DJP

Setelah akun Coretax aktif, langkah berikutnya adalah mengajukan Kode Otorisasi DJP (KO DJP). KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang digunakan untuk mengesahkan seluruh dokumen perpajakan yang disampaikan melalui Coretax.

Permohonan KO DJP dilakukan dari menu Portal Saya di akun Coretax. Wajib pajak diminta memilih penyedia sertifikat digital, termasuk opsi sertifikat yang dikelola langsung oleh DJP, serta mengatur identitas penandatangan dan passphrase.

Jika pengajuan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa sertifikat digital telah diterbitkan, lengkap dengan bukti penerimaan yang dapat diunduh.

Validasi Kode Otorisasi

Kode otorisasi yang telah diterbitkan masih perlu melalui tahap validasi. Proses ini dapat dilakukan melalui menu Profil Saya, pada bagian identifikasi eksternal dan sertifikat digital
Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.Wajib pajak perlu memastikan status sertifikat menunjukkan keterangan valid. Jika status masih belum aktif, sistem menyediakan opsi pengecekan ulang hingga proses validasi berhasil. Setelah valid, dokumen resmi penerbitan KO DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.

Dengan akun Coretax yang aktif dan KO DJP yang telah tervalidasi, wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih praktis, aman, dan terintegrasi.

Seluruh layanan tersedia dalam satu platform, dilengkapi tanda tangan elektronik resmi DJP, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan maupun kesalahan administrasi. Langkah persiapan ini juga menjadi kunci agar wajib pajak dapat menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan tertib.

(SAW)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak tetap dapat mengaktivasi akun Coretax meski lupa alamat email atau nomor handphone yang terdaftar. Otoritas pajak telah menyiapkan mekanisme resmi agar proses aktivasi tidak terhambat.

Alamat email terdaftar memegang peran krusial dalam penggunaan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tanpa email yang aktif dan valid, wajib pajak berpotensi mengalami kendala dalam proses aktivasi hingga pemanfaatan layanan perpajakan digital tersebut.

Email menjadi identitas utama yang digunakan DJP untuk proses verifikasi akun Coretax. Setiap tahapan aktivasi, mulai dari pembuatan akun hingga pengamanan akses, mengandalkan pengiriman tautan, kode verifikasi, atau notifikasi resmi melalui alamat email yang terdaftar di sistem DJP.

Tak hanya saat aktivasi, email juga berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi antara DJP dan wajib pajak. Informasi penting seperti pemberitahuan sistem, pembaruan layanan, hingga konfirmasi perubahan data akan dikirimkan melalui email. Jika alamat email tidak aktif atau sudah lupa, risiko tertundanya layanan pun meningkat.

Selain itu, email terdaftar berperan penting dalam aspek keamanan akun Coretax. Dalam kondisi tertentu, seperti lupa kata sandi atau pemulihan akses akun, sistem akan mengirimkan instruksi pemulihan melalui email. Tanpa akses ke email tersebut, wajib pajak harus menempuh prosedur tambahan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DJP pun mengimbau wajib pajak untuk selalu memastikan email dan nomor handphone yang terdaftar tetap aktif dan diperbarui. Pembaruan data dapat dilakukan melalui KPP atau kanal layanan resmi DJP, seperti Kring Pajak 1500200 dan live chat, agar proses administrasi perpajakan digital berjalan lancar tanpa hambatan.

Bagi wajib pajak yang tidak lagi mengingat data kontak lamanya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar. Petugas KPP akan membantu melakukan pengecekan data kontak dalam sistem DJP setelah wajib pajak menunjukkan identitas diri, seperti KTP dan NPWP.

Apabila email lama sudah tidak aktif atau benar-benar tidak dapat diakses, DJP memberikan opsi perubahan data kontak. Wajib pajak dapat mengajukan pembaruan alamat email maupun nomor ponsel dengan mengisi formulir perubahan data yang disediakan secara resmi dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengajuan perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Wajib pajak dapat datang langsung ke KPP, mengirimkan berkas melalui pos atau jasa kurir, atau memanfaatkan layanan jarak jauh seperti Kring Pajak 1500200 maupun live chat resmi DJP.

Cara Aktivasi Coretax Jika Lupa Email Terdaftar

Pertama, wajib pajak dapat mengonfirmasi data email ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar. Petugas KPP akan membantu pengecekan data kontak yang tercatat di sistem DJP setelah wajib pajak menunjukkan identitas, seperti KTP dan NPWP.

Kedua, jika email lama sudah tidak aktif atau benar-benar lupa, wajib pajak bisa mengajukan permohonan perubahan data email. Caranya dengan mengisi formulir perubahan data wajib pajak yang tersedia di DJP dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Ketiga, pengajuan perubahan data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:
- Datang langsung ke KPP
- Mengirimkan berkas melalui pos atau jasa kurir
- Menghubungi Kring Pajak 1500200
- Menggunakan layanan live chat resmi DJP

Setelah data email diperbarui dan terverifikasi, wajib pajak dapat kembali melakukan aktivasi akun Coretax menggunakan email baru yang telah terdaftar.

DJP mengimbau wajib pajak untuk memastikan email dan nomor HP selalu aktif, karena keduanya menjadi sarana utama verifikasi dan komunikasi dalam penggunaan layanan Coretax.

Setelah data email atau nomor HP diperbarui dan dinyatakan valid, wajib pajak dapat kembali melanjutkan proses aktivasi akun Coretax menggunakan data kontak terbaru. DJP menegaskan bahwa email dan nomor ponsel memiliki peran penting sebagai sarana verifikasi dan komunikasi, sehingga wajib pajak diimbau untuk selalu memastikan data kontak yang terdaftar tetap aktif dan terkini.

(SAW)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) melakukan penyesuaian jadwal operasional selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mendukung stabilitas sektor keuangan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan pemerintah terkait hari libur nasional dan cuti bersama 2025, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

BI menegaskan pengaturan ini berlaku khusus untuk operasional bank sentral, sementara kebijakan operasional di industri jasa keuangan diserahkan kepada masing-masing lembaga.

Penyesuaian Sistem Pembayaran

Mengacu pada keterangan resmi BI, sejumlah layanan sistem pembayaran mengalami perpanjangan jam operasional selama periode Nataru.

Untuk layanan BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP, jam operasional pada 19–30 Desember 2025 diperpanjang hingga pukul 17.30 WIB. Sementara pada 31 Desember 2025, layanan tersebut tetap beroperasi hingga 22.30 WIB.

Penyesuaian serupa juga berlaku pada layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Layanan transfer dana dan pembayaran reguler pada 19–30 Desember 2025 beroperasi hingga pukul 17.30 WIB, dan pada 31 Desember 2025 diperpanjang hingga 22.30 WIB.

Adapun untuk setelmen transfer dana, pembayaran reguler, serta pengembalian prefund kredit, BI melakukan perpanjangan waktu layanan selama satu jam pada periode 19–30 Desember 2025, dan enam jam pada 31 Desember 2025.

Bank Indonesia memastikan bahwa mulai 2 Januari 2026, seluruh sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI kembali beroperasi normal sesuai jadwal yang berlaku.

Berbeda dengan layanan lainnya, BI-FAST tidak mengalami perubahan jadwal selama libur Nataru. Sistem pembayaran ritel ini tetap beroperasi 24 jam penuh setiap hari, termasuk pada hari libur nasional.

Jadwal Layanan Kas BI

Selain sistem pembayaran, BI juga menetapkan ketentuan khusus untuk layanan kas selama periode Nataru 2025/2026. Batas akhir penyetoran dan penarikan kas perbankan ditetapkan pada 24 Desember 2025. Sementara itu, batas akhir penukaran uang rusak, cacat, lusuh, serta uang yang dicabut dari peredaran adalah 11 Desember 2025.

Untuk penjualan Uang Rupiah Khusus (URK), layanan berakhir pada 8 Desember 2025, sedangkan layanan kas keliling terakhir dilaksanakan pada 23 Desember 2025. Seluruh layanan kas BI tidak beroperasi pada 25–31 Desember 2025, dan kembali dibuka pada 2 Januari 2026.

Bank Indonesia memastikan bahwa transaksi operasi moneter Rupiah dan valuta asing tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan kebijakan. Publikasi indikator suku bunga dan nilai tukar, termasuk JIBOR, IndONIA, JISDOR, dan kurs acuan non-USD/IDR, juga tetap dilakukan sesuai jadwal.

Namun, BI mencatat bahwa publikasi JIBOR terakhir dilakukan pada 31 Desember 2025.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa penyesuaian ini hanya mencakup operasional Bank Indonesia.

Dengan pengaturan ini, BI berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitas transaksi keuangan selama periode Natal dan Tahun Baru agar tetap berjalan lancar.

(SAW)

Jakarta: Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat menurun. ULN Indonesia berada di level USD423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD425,6 miliar.

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik.

ULN pemerintah tetap terjaga

ULN pemerintah tercatat tetap terjaga dengan posisi mencapai USD210,5 miliar pada Oktober 2025 atau tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,2 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,6 persen, Jasa Pendidikan 16,4 persen, Konstruksi 11,7 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,6 persen.

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta mengalami penurunan

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat sebesar USD190,7 miliar, menurun dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 4,7 persen (yoy) serta perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang turun 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen dari total ULN swasta.

Struktur ULN tetap sehat dan terkendali

"Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelasnya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3 persen pada Oktober 2025.

Selain itu, ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,2 persen dari total ULN.

"Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN," tuturnya.

(ANN)

Jakarta: Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Investasi dan ekspor jadi penopang

Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

"Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia," kata Carolyn.

Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas," tambahnya.

(ANN)

Jakarta: Menjelang 2026, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kepercayaan publik di tengah gejolak ekonomi global.

Allianz Indonesia melihat isu ini sebagai momentum penting untuk memperkuat optimisme publik. Melalui Media Workshop bertema Peran Media serta Industri Asuransi dalam Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026, berbagai pengamat dan praktisi berdiskusi mengenai arah ekonomi global hingga ketahanan industri asuransi.

Awan ketidakpastian global

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, menegaskan bahwa gejolak ekonomi global masih akan membayangi sepanjang 2025 hingga memasuki 2026.

Ia menyoroti pemilu serentak di 57 negara yang melibatkan 49 persen populasi dunia dan 60 persen PDB global, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta rivalitas dagang Tiogkok-Amerika Serikat.

Menurutnya, situasi ini membuat dunia berada dalam kondisi yang sangat dinamis.

“Kepastian ke depan adalah ketidakpastian itu sendiri,” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Desember 2025.

Meski demikian, terdapat kabar baik dari IMF yang kembali merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen, sebelum bergerak sedikit melambat ke 3,1 persen pada 2026.

Ekonomi Indonesia 2025

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola naik-turun. Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,87 persen. Lalu ada triwulan II 5,12 persen. Kemudian pada triwulan III pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah tipis menjadi 5,04 persen.

Aviliani menyebut pola fluktuatif tersebut sebagai cerminan pemulihan yang masih rentan.

"Momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025 dimana menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Aviliani.

Penguatan kepercayaan publik diperkuat dengan kebijakan penempatan dana SAL & SILPA sebesar Rp200 triliun pada klaster pertama dan Rp76 triliun pada klaster kedua.

Efeknya terlihat dari turunnya cost of fund, kenaikan konsumsi dan investasi, hingga munculnya 21 kali rekor all time high IHSG sepanjang 2025.

Program stimulus pemerintah

Rangkaian stimulus 8 + 4 + 5 merupakan program disiapkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan. Adapun rinciannya adalah 8 program akselerasi 2025, 4 program lanjutan 2026, dan 5 program padat karya.

Dengan total Rp16,23 triliun dana yang digelontorkan ke masyarakat, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan realisasi anggaran, memperlancar investasi, serta mengurai hambatan lintas kementerian/lembaga.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimis” ujarnya.

Ketahanan industri asuransi

Sektor asuransi ikut menunjukkan ketahanan meski ekonomi masih bergejolak. Total aset industri mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025, naik 3,39 persen secara tahunan.

Regulasi baru OJK seperti modal minimum, unit syariah mandiri, dan standarisasi risiko turut memperkuat fondasi industri.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf memaparkan bahwa premi industri per September 2025 mencapai Rp132,85 triliun, meski sektor asuransi jiwa masih tertekan dan turun 2,06 persen.

Memasuki 2026, industri asuransi akan menjalankan berbagai agenda besar, mulai dari implementasi co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, percepatan digitalisasi layanan, hingga pemenuhan modal minimum sesuai POJK 23/2023.

Kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku 2028 juga menjadi sinyal positif bagi perlindungan konsumen.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat premi sebesar Rp15,2 triliun hingga kuartal III 2025, serta terus memperluas literasi keuangan yang telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

“Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” jelas dia.

(ANN)