Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman El Nino melalui inspeksi kesiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna menjaga produksi, pasokan, serta kinerja industri perkebunan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.

“Jangan setelah terjadi kebakaran baru melakukan pemadaman. Pencegahan menjadi langkah utama yang harus dilakukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kementan memperketat pengawasan kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi fenomena El-Nino yang diperkirakan memicu kekeringan pada 2026.

Melalui inspeksi langsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kementan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran di area perkebunan benar-benar siap beroperasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Inspeksi dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi di Musi Banyuasin.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil didampingi Direktur Pelindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan meninjau langsung perusahaan itu.

“Inspeksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam menghadapi ancaman kebakaran khususnya lahan perkebunan dalam mengantisipasi potensi terjadinya Godzilla El-Nino,” kata Ali.

Dalam inspeksi tersebut, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran, kesiapan sumber daya manusia, sistem deteksi dini, sistem pelaporan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

Peralatan yang diperiksa meliputi pompa air, alat pelindung diri, perahu karet, selang, gepyok, embung, hingga menara pemantau api sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ali menegaskan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat agar respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Kami ingin memastikan seluruh sarana pengendalian kebakaran benar-benar berfungsi optimal dan siap digunakan kapan saja," ujar Ali.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pelatihan rutin agar petugas memahami standar operasonal prosedur (SOP) dan mampu bergerak cepat saat kondisi darurat terutama yang terkait dengan kebakaran lahan.

Dari hasil inspeksi, lanjut Ali, Kementan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki perusahaan, antara lain penguatan sistem pemantauan titik api secara real time, penambahan menara pemantau api.

Selain itu, peningkatan pemeliharaan embung agar cadangan air tetap tersedia selama musim kemarau, serta pemasangan pompa air dengan kapasitas memadai di area embung.

Perusahaan juga diminta melakukan maintenance dan kalibrasi rutin terhadap seluruh peralatan pemadam seperti pompa air dan mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap pakai.

Atas hasil inspeksi tersebut, tambah Ali, pihak manajemen perusahaan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran lahan berfungsi optimal.

Ali meminta pula kepada seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun pekebun, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla akibat fenomena Godzilla El Nino sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Ia juga menegaskan sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, dan memfasilitasi penerapan pembukaan lahan tanpa membakar.

"Serta mengenakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan maupun pekebun," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini, lebih dari 1,5 juta pelanggan di Riau dan sekitarnya telah kembali menyala dan proses pemulihan masih terus berlangsung secara bertahap

Pekanbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan aliran listrik ke lebih dari 1,5 juta pelanggan telah pulih kembali dari total lebih dari 1,9 juta yang terdampak pemadaman hingga Sabtu (23/5).

General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono mengatakan proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan secara intensif agar pasokan listrik kembali stabil setelah gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra yang terjadi pada Jumat (22/5) malam.

“PLN terus mengoptimalkan proses penormalan sistem kelistrikan agar pelanggan dapat kembali menikmati listrik secara normal. Saat ini, lebih dari 1,5 juta pelanggan di Riau dan sekitarnya telah kembali menyala dan proses pemulihan masih terus berlangsung secara bertahap,” kata Didik di Pekanbaru, Sabtu.

Dikatakannya, gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra terindikasi dipicu oleh cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt (kV) Muara Bungo - Sungai Rumbai di Jambi. Hal ini berdampak pada terganggunya pasokan listrik di wilayah Riau dan sekitarnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLN melakukan berbagai langkah penormalan melalui pengaturan beban, manuver jaringan, serta pemulihan jaringan kelistrikan di wilayah terdampak guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

Didik menambahkan upaya pemulihan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh insan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Seluruh upaya dilakukan dengan mengedepankan keselamatan kerja serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengapresiasi dukungan dan pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung,” tambah Didik.

PLN lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional guna mendukung keandalan sistem kelistrikan serta aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Papua menyusun rancangan teknis pengembangan Pelabuhan Korido untuk memperkuat konektivitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) serta mendukung kedaulatan maritim di wilayah utara Papua.

Pengembangan itu dilakukan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Korido yang dilakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Korido Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Pemprov Papua.

"Kerja sama ini merupakan momentum bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan DED pengembangan suatu pelabuhan," kata Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sinergi pengembangan Pelabuhan Korido dapat memperkuat jalur distribusi logistik dan pergerakan angkutan laut di Papua khususnya di Supiori yang masuk wilayah 3TP.

"Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Korido di tanah ini, supaya terus berkembang dan menjadi pelabuhan yang maju, profesional dan membanggakan," ujar dia.

Ia mengatakan dari pelabuhan yang produktif akan terbangun konektivitas yang hebat sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkembangan dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang melalui kemaritiman yang handal.

Penyusunan DED Pelabuhan Korido dilakukan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah setempat guna memperkuat layanan distribusi logistik dan kepelabuhanan di wilayah 3TP.

Pengembangan jangka pendek Pelabuhan Korido meliputi studi dan analisis perpanjangan dermaga, area walkway, terminal penumpang, kantin, pagar dan area komersil untuk tahun anggaran 2027.

Langkah strategis itu ditandai penelitian teknis dan peninjauan lapangan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri bersama Tim Teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Baperida di dermaga dan area komersil serta Kantor UPP Korido, di Distrik Supiori Selatan, Supiori, Papua, Jumat (22/5).

Sementara itu, Kepala KUPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid mengatakan Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi bagi seluruh wilayah kepulauan di utara Papua.

Ia mengatakan tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam aksesibilitas dan konektivitas, sehingga dengan pengembangan Pelabuhan Korido yaitu dengan adanya perpanjang dermaga dapat menambah kapasitas operasional pelabuhan dalam melayani kapal-kapal berukuran besar.

"Dan pembangunan kantin, terminal penumpang serta area walkway dan area komersil dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai penumpang dan juga pelaku usaha masyarakat lokal,” katanya.

Menurut Willem, sinergi penyusunan dan finalisasi dokumen DED dapat memperkuat persyaratan dalam pengembangan pelabuhan ke depan sekaligus menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan KUPP Korido dapat terus berlanjut melalui sinergi dalam penyusunan DED, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

“Semoga ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Matius Wally yang juga merupakan Ketua Tim Teknis Penyusunan DED, menambahkan sinergi dan kolaborasi itu merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergitas layanan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

“Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," katanya.

Wally berharap penguatan kedaulatan maritim lewat pengiriman komoditi unggulan daerah melalui Pelabuhan Korido menjadikan perekenomian semakin maju.

Oleh karena itu, katanya, operasional pelabuhan, pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini tidak dapat langsung disamakan dengan kondisi krisis ekonomi pada 1998.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam sesi "1 on 1 Legislative with Mukhamad Misbakhun" dalam Jogja Financial Festival 2026 yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jogja Expo Center Yogyakarta, Sabtu.

"Kita harus yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nilai rupiah atas dolar AS Rp17.800 itu memang sebuah fenomena. Angka yang sangat tinggi untuk saat ini, namun ingat rupiah saat ini mungkin pernah menyamai krisis 1998," kata Misbakhun.

Menurut dia, pelemahan rupiah pada 1998 terjadi dari titik awal dan struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan kondisi saat ini.

"Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian. Situasi struktur ekonomi kita sudah berbeda," katanya.

Misbakhun mengatakan pada 1998 banyak sektor mengalami tekanan berat, antara lain karena pinjaman dalam denominasi valuta asing dan praktik lindung nilai yang tidak memadai.

Ia menilai kondisi saat ini berbeda karena tekanan terhadap rupiah tidak serta-merta membuat sektor perbankan maupun swasta mengalami kegagalan seperti pada masa krisis 1998.

"Sekarang rupiah Rp17.600, belum ada perbankan atau swasta yang mengalami kegagalan. Tantangan saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun pemahaman publik agar tidak mudah terpengaruh sentimen yang berkembang di media sosial," katanya.

Menurut dia, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat terbentuk dari informasi yang tidak selalu menggambarkan keadaan secara utuh.

"Sentimen kita itu ditentukan sekarang oleh media sosial. Cara pandang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto dan Rahid Putra Laksana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memberantas mafia pangan dan pelaku korupsi di sektor pertanian guna melindungi petani, menjaga stabilitas pasokan, serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Amran menyebutkan berdasarkan data Satgas Pangan Polri, dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Di periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian.

"Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka," ujarnya.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian, terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Sebanyak 77 orang ditetapkan jadi tersangka atas kasus itu.

Pemerintah juga melakukan pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Ia menuturkan periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini membebani masyarakat. Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar.

Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar.

"Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan," tegasnya.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Kerugian petani akibat praktik itu diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi.

"Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut," terang Amran.

Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, juga ditemukan anomali di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton dalam satu hari, jauh melampaui rata-rata normal 2.000–3.000 ton per hari.

Lonjakan ekstrem itu memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen. Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman.

Penindakan juga tidak pandang bulu ke dalam. 11 pejabat Eselon II Kementan sendiri telah dijatuhi sanksi, bahkan di antaranya kini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang).

"Bukan pencitraan. Tersangka eselon dua di tempat kami DPO sekarang," tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menunjuk Menteri Pertanian sebagai anggota Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH)

Satgas PKH mencatat pencapaian bersejarah, yakni 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit berhasil disita dan dikembalikan kepada negara.

"Ini adalah operasi penertiban lahan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan Indonesia. Ini menegaskan era pembiaran terhadap perambahan hutan untuk kepentingan korporasi telah berakhir," tuturnya.

Langkah itu, tambah Amran, dipandang sebagai operasi penertiban kawasan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan nasional dan menjadi sinyal kuat bahwa praktik perambahan kawasan hutan tidak lagi ditoleransi.

Diketahui, Mahkamah Agung menyatakan WG bersalah dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng. Perusahaan diwajibkan membayar denda Rp1 miliar sekaligus menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,88 triliun, dana yang seluruhnya telah disita oleh Kejaksaan Agung.

Melalui Satgas PKH, pemerintah turut mengenakan denda atas kegiatan penanaman sawit ilegal di kawasan hutan. PT MNA dikenai denda Rp8,02 miliar dan PT SAP dikenai denda Rp3,37 miliar.

Total sanksi finansial yang dijatuhkan kepada WG melampaui Rp11,89 triliun, menegaskan bahwa tidak ada korporasi yang terlalu besar untuk diadili.

Di tengah derasnya narasi yang berusaha membalikkan fakta di media sosial, Mentan berharap seluruh rakyat Indonesia tidak mudah terpengaruh mengenai hal itu.

“Jangan salah memilih kawan. Saya di pihak yang sama dengan rakyat. Kita merah putih. Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor," ucap Amran.

Di tengah rangkaian pelaksanaan ibadah haji, Mentan juga menyampaikan doa dan harapan agar perjuangan melawan mafia pangan mendapat kekuatan dan keberkahan.

“Di Tanah Suci ini kami memanjatkan doa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga pertanian kita semakin kuat, petani semakin sejahtera, negeri ini dijauhkan dari praktik korupsi dan mafia yang merugikan rakyat," ucapnya.

"Kami akan terus berjuang, tidak mundur, menjaga pangan dan kepentingan rakyat Indonesia,” tambah Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perang terhadap mafia pangan belum berakhir, dengan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penindakan guna melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Berbeda dari periode sebelumnya, penindakan sepanjang 2024–2026 menyasar jaringan kartel, manipulator stok, permainan harga, oknum pejabat, perambah hutan, hingga konglomerat sawit, dengan 260 kasus dilimpahkan ke aparat hukum.

“Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi yang lain. Yang lain akan menyusul," tegas Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan perdagangan karbon (carbon trading) kepada generasi muda termasuk mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait perkembangan transisi energi dan isu keberlanjutan.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri.

Ia menambahkan bahwa Pertamina NRE juga memperkenalkan potensi green jobs yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi tren di tingkat internasional seiring meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda.

Sementara itu, PGTC 2026 yang mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” merupakan kegiatan yang mempertemukan dunia industri dengan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang sektor energi di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE turut menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun perdagangan karbon sendiri merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Perusahaan atau pihak yang mampu mengurangi polusi lebih banyak dapat “menjual” hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang emisinya masih tinggi.

Mekanisme ini membuat semakin banyak pihak terdorong untuk mengurangi emisi karena pengurangan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Bagi masyarakat umum, kontribusi juga dapat dilakukan melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

“Partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

para alumni magang tidak lagi sekadar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang terintegrasi penuh dengan ribuan lowongan kerja terpercaya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen menyiapkan estafet karier bagi alumni Magang Nasional sebagai upaya untuk menjembatani penyerapan alumni program tersebut ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan langkah estafet karier ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari Magang Nasional atau MagangHub menuju KarirHub di bawah naungan ekosistem SIAPkerja.

“Melalui transisi ini, para alumni magang tidak lagi sekadar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang terintegrasi penuh dengan ribuan lowongan kerja terpercaya,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, ​Menaker menjelaskan, melalui KarirHub, alumni MagangHub dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman riil yang mereka dapatkan selama magang ke dalam profil profesional mereka.

Sistem job matching pada KarirHub secara otomatis akan mencocokkan kompetensi alumni tersebut dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan perekrut (recruiter).

​Ia menambahkan, untuk memperluas daya serap tenaga kerja, Kemnaker juga telah mengintegrasikan sistem ini dengan berbagai job portal swasta terkemuka seperti Glints, Jobstreet, Kalibrr, hingga KitaLulus.

“Pengalaman yang didapatkan selama masa magang merupakan nilai jual yang sangat tinggi di mata perusahaan,” ujar Menaker Yassierli.

“Keikutsertaan dalam Magang Nasional ini terbukti memperbesar peluang talenta muda untuk dilirik oleh perekrut profesional, memperluas akses komunikasi ke berbagai perusahaan berskala nasional, serta menyederhanakan seluruh proses lamaran kerja,”imbuhnya.

​Adapun proses transisi ke KarirHub dapat dilakukan masyarakat melalui ekosistem SIAPkerja di situs resmi https://karirhub.kemnaker.go.id/.

Proses ini dimulai dari registrasi akun secara digital, dilanjutkan dengan melengkapi data profil diri secara menyeluruh.

​Pengguna kemudian diarahkan untuk memilih minat pekerjaan yang diinginkan, mengunggah (upload) file CV terbaik, serta memasukkan riwayat pengalaman dari program MagangHub.

Setelah profil siap, pengguna dapat langsung aktif mencari dan melamar lowongan kerja yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong pemerintah untuk mematangkan mitigasi kebijakan terkait gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pergerakan IHSG sebelumnya terdampak sentimen pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Pergerakan IHSG dalam dua hari terakhir memperlihatkan bahwa pasar sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut tata kelola sumber daya alam dan arsitektur baru pengelolaan ekspor nasional,” kata Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Elvi, investor cenderung menunggu kepastian mengenai mekanisme bisnis, transparansi tata kelola, hingga dampaknya terhadap iklim investasi dan persaingan usaha.

Dia menyebut elastisitas pasar modal terhadap kebijakan negara terbilang sangat tinggi.

“Dalam teori 'behavioral finance', pasar tidak hanya bereaksi terhadap data ekonomi aktual, tetapi juga terhadap persepsi, ekspektasi dan ketidakpastian kebijakan,” ujarnya.

Elvi menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang memadai setiap kali meluncurkan kebijakan ekonomi strategis agar gejolak di pasar modal dapat diminimalkan.

Ia pun menggarisbawahi komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan baru memiliki roadmap yang transparan, penjelasan yang komprehensif, serta jaminan kepastian hukum. Tanpa itu, pasar akan mudah bereaksi negatif karena investor membaca adanya risiko tambahan,” jelas dia.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas IHSG bukan hanya berkaitan dengan perdagangan saham semata, tetapi turut memengaruhi kepercayaan dunia usaha, arus investasi, hingga kondisi ekonomi nasional secara umum.

Mengacu pada teori ekspektasi rasional dalam ekonomi, Elvi menjelaskan, pelaku pasar akan mencoba memprediksi dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan risiko di masa depan.

Karena itu, dia berpendapat setiap kebijakan ekonomi besar harus disertai strategi komunikasi dan mitigasi pasar yang kuat.

Pemerintah bersama otoritas pasar modal dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar di tengah berbagai kebijakan strategis nasional.

“Pemerintah perlu membangun kepercayaan pasar melalui transparansi dan konsistensi kebijakan. Ketika pasar merasa ada kepastian dan arah yang jelas, volatilitas bisa ditekan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

jargas rumah tangga makin diminati karena lebih hemat, praktis dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong perluasan sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga bagi warga Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan jargas rumah tangga makin diminati karena lebih hemat, praktis dan ramah lingkungan.

Pada Jumat (22/5), Kepala BPH Migas bersama PT Pertagas Niaga meninjau jargas di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ketua RW 037 Kelurahan Bojong, Rawalumbu, Bambang Suharyono menyampaikan awalnya tidak semua warga berminat dipasang jargas yang didanai APBN tersebut, meski tidak dikenakan biaya.

Kini, setelah menyadari penggunaan jargas lebih efisien dan praktis dibanding LPG, warga ingin memakainya.

"Di Rawalumbu ini, ada potensi puluhan ribu rumah tangga yang dapat menjadi pelanggan baru apabila biaya pemasangan lebih terjangkau. Kami mengharapkan adanya kebijaksanaan agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati gas murah ini," jelas Bambang, yang setiap bulannya hanya membayar biaya penggunaan sekitar Rp50.000.

Pelanggan jargas lainnya, Sutaryoto mengaku tagihan gas bulanan di rumahnya hanya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 yang digunakan untuk memasak hingga mengoperasikan pemanas air untuk mandi.

Sementara, saat memakai LPG, bisa mencapai lebih dari seratus ribu rupiah per bulan.

"Dulu kalau pakai LPG, harus bawa-bawa tabung. Kadang pas lagi masak, gas habis. Kalau sekarang, pakai jargas lebih nyaman dan tersedia 24 jam," ucapnya.

Keberadaan jargas juga mendukung kelancaran kegiatan "Jumat Berkah" di Masjid Jami Al Hikmah, Bojong, Rawalumbu.

Setiap hari Jumat, dapur umum masjid itu menyediakan hingga 300 paket makanan untuk warga sekitar dengan biaya gas Rp130.000 per bulan.

Wahyudi Anas mengatakan pengembangan jargas dapat dilakukan melalui beberapa opsi pembiayaan, baik APBN maupun APBD melalui BUMD.

"Kami sudah menampung beberapa aspirasi masyarakat yang juga ingin berlangganan jargas. Bagaimana mekanismenya, sudah kita rumuskan bersama. Semoga nanti dapat dibangun dengan skema pembiayaan APBN atau APBD, sehingga dapat membantu warga di sini," tuturnya.

Sementara, dari sisi pasokan gas, ketersediaannya masih mencukupi untuk mendukung penambahan ribuan sambungan baru di wilayah tersebut.

Wahyudi mengungkapkan operasional pengelolaan jargas membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai karena biaya operasi dan pemeliharaan cukup besar.

"Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha agar layanan dapat berjalan berkelanjutan," tambahnya.

Wahyudi juga mengharapkan masyarakat turut menjaga fasilitas jargas agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Jaga jangan sampai nanti ada gangguan-gangguan dan kendala teknis, yang bisa berdampak kurang baik terhadap keamanan dan keselamatan warga," katanya.

Hingga saat ini, Pertagas Niaga telah mengaktivasi 254.708 sambungan rumah (SR) dari 308.833 SR atau 82 persen yang tersebar di 25 kabupaten/kota di 8 provinsi.

Khusus Kota Bekasi, Pertagas Niaga mengelola 4.857 SR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BUMD Sinergi Patriot Bekasi.

Melalui kerja sama ini diharapkan pengelolaan jargas lebih optimal dan profesional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertagas Niaga Toto Yulianto mengatakan pihaknya siap mendukung perluasan jaringan gas bumi.

"Kami berkomitmen apabila memang ada kebutuhan terkait jargas, kami siap melakukan teamwork (bekerja sama). Baik melalui skema APBN maupun APBD, kami siap menjalankan operasionalnya," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyiapkan katalog-katalog batik khas kita, desain-desain batik kita bisa kita kirimkan ke mancanegara juga

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menyusun katalog yang memuat beragam desain batik khas Yogyakarta untuk dikenalkan ke mancanegara melalui berbagai kunjungan kerja maupun penerimaan delegasi luar negeri.

"Kami menyiapkan katalog-katalog batik khas kita, desain-desain batik kita bisa kita kirimkan ke mancanegara juga," kata Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemda DIY Iwan Pramana di Yogyakarta, Sabtu.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat mancanegara juga bisa mengenal batik yang ada di Yogyakarta, termasuk rancang motif baru sehingga tidak hanya klasik saja, namun juga modern.

"Ke depan bagaimana kita kolaborasi dengan perwakilan-perwakilan dagang kita di luar negeri. Apalagi belum lama ini, kebetulan waktu saya sempat mendampingi Pak Wagub (Wakil Gubernur), ada kunjungan tamu dari New York juga," katanya.

Diakui masyarakat mancanegara belum sepenuhnya mengenal batik khas Yogyakarta, meskipun batik telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, sehingga kampanye batik ke luar negeri juga digalakkan melalui ajang budaya.

"Kalau secara kampanye untuk misi diplomasi budaya ini juga bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kan sering keluar negeri bersama Dinas Kebudayaan juga," katanya.

Ia mengatakan apalagi seperti yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bagaimana DIY menjadi pusat fesyen dunia juga, kemudian Yogyakarta juga punya agenda Jogja Fashion Week.

"Nah ini bagaimana nanti batik juga di sana (mancanegara) dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk fesyen ke depannya. Jadi bukan saja sebagai suvenir, cenderamata, tapi juga fesyen," katanya.

Dengan demikian, kata dia, nantinya Pemda DIY juga bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri dalam mengenalkan batik Yogyakarta.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026