REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bersama Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. Manullang melakukan kunjungan kedukaan ke rumah prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Papua Pegunungan. Kunjungan dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, serta di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan dan Dirut ASABRI menyampaikan secara langsung belasungkawa serta penghormatan kepada keluarga Lettu (Anumerta) Fauzy Ahmad Sulkarnain di Pangkep dan Kopda (Anumerta) Amin Nurohman di Kebumen. ASABRI sebelumnya telah menyalurkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) melalui kantor cabang Makassar pada 13 Oktober 2025 dan cabang Yogyakarta pada 14 Oktober 2025.

“Kehadiran kami ingin menyampaikan salam hormat kepada keluarga almarhum dan ucapan duka cita dari Presiden Prabowo Subianto. Semoga keluarga diberikan kekuatan,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia menegaskan bahwa pengabdian seorang prajurit tidak berakhir di medan tugas, melainkan terus hidup dalam nilai perjuangan yang diwariskan kepada keluarga dan menjadi perhatian negara.

Direktur Utama ASABRI, Jeffry Haryadi P. Manullang, menyatakan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dan kepedulian terhadap keluarga prajurit.

“Risiko pekerjaan abdi negara ini sangat tinggi. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga prajurit yang gugur demi keharmonisan bangsa. ASABRI akan selalu menjadi sahabat perjuangan peserta sepanjang masa,” tutur Jeffry.

ASABRI memastikan setiap hak dan santunan bagi keluarga peserta diberikan sesuai ketentuan. Selain itu, momen silaturahmi ini juga menjadi penguatan moral bagi keluarga yang ditinggalkan.

Sebagai lembaga yang menjalankan amanah negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 (yang diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2020), PT ASABRI terus memperkuat peran dalam memberikan perlindungan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

ASABRI mengelola berbagai program seperti Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Pensiun, untuk memastikan ketenangan dan kesejahteraan bagi para peserta dan keluarganya.

“Pengabdian seorang prajurit tidak berhenti saat tugas berakhir. Ia diwariskan kepada keluarga yang tetap menjaga semangat perjuangan di tengah kehilangan,” kata Jeffry menegaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grup MIND ID menjalankan program pengembangan masyarakat melalui rehabilitasi lahan kritis di sekitar Sungai Laa Waa, Sulawesi Selatan. Melalui inisiatif Matano Iniaku yang dilaksanakan PT Vale Indonesia Tbk, program tersebut memulihkan sekitar 200 hektare lahan tandus, meningkatkan debit air sungai hingga 0,6 meter kubik per detik, serta menurunkan emisi karbon sebesar 22.538 ton CO₂eq.

MIND ID, menyebut upaya demikian tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga. Pola pertanian polikultur, pembibitan, pengolahan hasil pertanian, hingga ekowisata kini menjadi sumber pendapatan baru bagi kelompok rentan dengan tambahan penghasilan antara Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengungkapkan, capaian ini hasil dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. “Kami percaya industri pertambangan yang dijalankan dengan tanggung jawab akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, dikutip Senin (27/10/2025).

Program tersebut menjadi salah satu alasan MIND ID meraih tiga penghargaan pada ajang Subroto Award 2025 yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tiga anggota Grup MIND ID—PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, dan PT Gag Nikel—mendapat apresiasi dalam kategori Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif.

Penyelenggaraan Subroto Award 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80 yang mengusung semangat transformasi energi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Capaian Grup MIND ID sekaligus menjadi bentuk konsistensi perusahaan dalam memastikan kebermanfaatan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Investasi sosial program Matano Iniaku mencapai lebih dari Rp5 miliar dengan Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:1,08. Rasio ini menandakan setiap satu rupiah investasi sosial menghasilkan manfaat senilai 1,08 rupiah bagi masyarakat dan lingkungan. Pria menegaskan, MIND ID akan terus memperkuat integrasi program PPM di seluruh anggota holding dengan pendekatan yang relevan terhadap kebutuhan lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Mandiri mencatat kinerja solid hingga kuartal III 2025 di tengah tekanan ekonomi global. Penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan industri perbankan nasional sebesar 7,70 persen menurut data Bank Indonesia.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan capaian tersebut mencerminkan kuatnya fundamental dan ketepatan strategi bisnis yang dijalankan. “Kami fokus menjaga pertumbuhan yang berkualitas, didukung tata kelola risiko yang disiplin, serta sinergi lintas segmen dan sektor yang memperkuat daya saing ekonomi nasional,” ujarnya dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III/2025 Bank Mandiri yang digelar secara daring, Senin (27/10/2025).

Kinerja positif juga tercermin dari laba bersih yang mencapai Rp37,7 triliun hingga akhir September 2025. Sementara total aset konsolidasi Bank Mandiri naik 10,3 persen menjadi Rp2.563 triliun.

Bank berkode emiten BMRI itu menilai seluruh segmen bisnis berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit, terutama sektor padat karya, ekspor, dan industri makanan-minuman. Arah pembiayaan ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Kami melihat sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman masih menjadi motor pertumbuhan yang signifikan. Kredit yang disalurkan di sektor-sektor ini terbukti memberikan multiplier effect terhadap lapangan kerja dan daya beli masyarakat,” kata Novita.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross bank only tercatat 1,03 persen dengan rasio pencadangan (coverage ratio) mencapai 271 persen.

“Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama kami. Bank Mandiri memastikan setiap langkah ekspansi dijalankan secara terukur dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik,” ujar Novita menambahkan.

Kinerja yang stabil tersebut menunjukkan kemampuan Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara ekspansi dan pengelolaan risiko. Ke depan, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dan penggerak ekonomi nasional melalui pembiayaan yang produktif dan inklusif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Shopee, platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, Taiwan, dan Brasil berkolaborasi dengan Meta meluncurkan serangkaian fitur baru guna memudahkan pengguna menemukan produk di Facebook dan pembelian langsung lewat Shopee.

Fitur baru ini menghadirkan pendekatan lebih sederhana untuk pemasaran afiliasi, serta kemampuan untuk meningkatkan fitur Facebook Live dengan menambahkan Collaborative Ads.

Peggy Zhu, Head of Brand and Growth Marketing at Shopee mengatakan, Shopee berkomitmen terus memperkuat ekosistem dan meningkatkan pengalaman belanja e-commerce.

Sejalan dengan komitmen ini, kata dia, pihaknya terus berupaya membantu brand dan penjual memperluas jangkauan mereka, sekaligus menciptakan peluang baru bagi para affiliate untuk berkembang dan berkreasi.

‘’Melalui kerja sama dengan Meta ini, kami memberikan kemudahan bagi kreator, brand, dan penjual untuk menghubungkan komunitas Facebook mereka dengan beragam produk dan platform tepercaya milik Shopee,” ujar Peggy dalam keterangan Senin (27/10/2025).

Membuka Peluang Baru Bagi Kreator dan Penjual Melalui Kemitraan Afiliasi Facebook

Kreator dengan akun affiliate dapat mengunjungi Kemitraan Afiliasi Facebook, one-stop portal yang memungkinkan mereka untuk menautkan akun Facebook dengan akun affiliate mereka.

Fitur ini memungkinkan kreator memilih produk yang relevan dan menautkan tautan produk afiliasi secara langsung di dalam konten Feed dan Reels mereka. Pembeli dapat mengeklik tautan tersebut dan menyelesaikan pembelian langsung di situs yang diberikan oleh affiliate.

Shopee adalah mitra pertama untuk program Kemitraan Afiliasi Facebook secara global, yang membuka jalan untuk memberdayakan kreator dalam memonetisasi konten mereka, berinteraksi dengan audiens, serta menghubungkan brand dan penjual dengan pelanggan baru.

Kreator juga dapat memperoleh berbagai insentif melalui Program Afiliasi Shopee, seperti pendapatan komisi, sampel produk gratis, voucher bagi pelanggan, dan dukungan produk sponsor.

Shopee juga turut memberikan dukungan bagi affiliate dengan menyediakan akses ke bootcamp dan acara pelatihan yang membekali mereka dengan pengetahuan serta fitur untuk menciptakan konten yang autentik dan menarik, membantu mereka memperluas jangkauan serta pendapatan.

Melalui kolaborasi ini, Shopee menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi kreator yang sedang berkembang pesat dan turut mengubah cara orang menemukan, berinteraksi, dan berbelanja secara online.

Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat momentum Shopee dalam membangun ekosistem konten yang solid, dengan lebih dari 100 juta konten Shopee Live dan Shopee Video yang dibuat para affiliate pada 2024 — meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Afiliasi merupakan bagian penting dari ekonomi digital saat ini, yang turut membentuk cara orang menemukan dan mencari informasi produk secara online. Melalui afiliasi, kami memperkaya pengalaman belanja lintas platform, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi penjual dan brand untuk meraih kesuksesan,” tambah Peggy.

Kreator asal Thailand, Suparat, yang menyalurkan kecintaannya terhadap bonsai melalui halaman Facebook-nya, RakBonsai, mengatakan ia mengetahui tentang Kemitraan Afiliasi Facebook dari Shopee.

“Program ini sangat mudah digunakan, dan dilengkapi system yang dapat memproses unggahan dengan cepat dan lancar. Hanya dalam waktu sekitar sepuluh hari, saya sudah melihat penghasilan yang menjanjikan dari tautan produk saya. Secara keseluruhan, tanggapan dari komunitas kreator juga sangat positif,” ujarnya.

Program Kemitraan Afiliasi Facebook bersama Shopee kini telah tersedia di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Brasil.

Meningkatkan Fitur Facebook Live dengan Proses Checkout yang Mulus di Shopee

Brand dan penjual yang berfokus pada penjualan online kini dapat memaksimalkan manfaat fitur Facebook Live mereka dengan menambahkan Collaborative Ads, yang menghadirkan cara lebih mudah untuk menampilkan produk dari katalog Shopee dalam siaran langsung.

Pembeli dapat mengklik produk yang ditampilkan selama siaran langsung berlangsung, dan kemudian diarahkan untuk menyelesaikan pembelian mereka di Shopee.

Brand dan penjual juga dapat menyematkan produk dari katalog mereka di dalam siaran langsung, mengarahkan penonton ke Shopee untuk melihat informasi produk, ulasan, serta melakukan checkout dengan lebih mudah.

Shopee menjadi marketplace pertama yang terintegrasi dengan fitur beta ini, yang saat ini dalam tahap uji coba di Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan akan segera diluncurkan di beberapa negara lainnya.

Damian Kim, APAC Director of Monetisation, Meta mengatakan, melalui fitur terbaru ini, Meta menunjukkan bagaimana terus melakukan adaptasi untuk menjawab perubahan perilaku konsumen yang terjadi di kawasan ini.

Dengan mengintegrasikan konten sosial melalui pemasaran afiliasi dan siaran langsung, kata dia, Meta menciptakan peluang bagi masyarakat menemukan dan mengekspresikan minat mereka melalui pengalaman sosial yang lebih interaktif.

‘’Respons positif yang kami terima pada tahap awal integrasi dengan produk- produk di Shopee ini menegaskan kesamaan komitmen kami dalam membantu pengguna menemukan dan terhubung dengan hal yang lebih bermakna,” ujar Damian.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://shopee.co.id/m/KemitraanAfiliasi-FB2025-09.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yakni biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi, sebesar Rp54,92 juta. Jumlah ini 62 persen dari total biaya haji.

“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Wamen Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH 1447 H/2026 M sebesar Rp88,4 juta per orang, turun sekitar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, subsidi yang diambil dari Nilai Manfaat ditetapkan sebesar Rp33,48 juta per orang, atau sekitar 38 persen dari total keseluruhan BPIH. Komposisi ini dinilai menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji.

Sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan haji 2025, pemerintah dan DPR RI menetapkan Bipih sebesar Rp 56,04 juta, sementara Nilai Manfaat sebesar Rp33,97 juta.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365, dengan komposisi 62 persen dibayar langsung oleh jamaah dan 38 persen dari nilai manfaat dana haji,” kata Wamen Dahnil.

Ia menjelaskan, sejumlah asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan usulan BPIH 2026, antara lain kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp 16.500 per dolar AS dan terhadap riyal Saudi sebesar Rp 4.400 per SAR, mengacu pada asumsi makro APBN 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik yang menyebut gaya komunikasinya dapat melemahkan pemerintahan. Ia menegaskan, kebijakan dan pernyataannya selama ini justru meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Saya selalu pakai survei ke masyarakat. Kalau dari angka terakhir, indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah justru stabil lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, data survei LPS menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sempat turun pada Juli hingga September lalu akibat meningkatnya aksi demonstrasi. Namun, kebijakan ekonomi yang tegas justru memulihkan kembali sentimen publik.

“Kita lakukan kebijakan yang mungkin agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, gaya komunikasinya yang dianggap keras bukan bentuk sikap pribadi, melainkan arahan langsung Presiden Joko Widodo untuk menjaga kepercayaan publik.

“Jangan dianggap saya koboy, saya itu perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Saya tidak berani gerak sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyebut gaya tegasnya berdampak positif pada pemulihan daya beli masyarakat. “Ketika ekonominya bagus, kepercayaan ke pemerintah naik lagi. Sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” ucap Purbaya.

Purbaya menambahkan, langkah-langkah pengawasan dan percepatan belanja negara di bawah koordinasinya juga dilakukan atas instruksi langsung Presiden.

“Saya pernah bilang ke Beliau, saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja, karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di kuartal keempat tahun ini,” kata Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengetatan pengawasan di pelabuhan untuk memutus rantai masuknya pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah memastikan barang-barang yang disita akan dimusnahkan dan pelaku thrifting yang terbukti bersalah akan masuk daftar hitam.

“Kalau tertangkap, barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menilai langkah tegas ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku impor ilegal. Bea Cukai akan memperketat pengawasan di seluruh titik masuk barang, terutama pelabuhan besar.

“Kami perketat aja peraturan yang tadi. Kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa,” tegasnya.

Purbaya juga menegaskan akan menindak siapa pun yang menolak kebijakan tersebut. Menurut dia, sikap tegas diperlukan agar tidak ada lagi praktik thrifting ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

“Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan. Berarti kan dia pelakunya, clear,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan, Bea Cukai hanya fokus pada pengawasan barang di pelabuhan. Sementara peredaran di pasar akan berkurang secara alami seiring berhentinya pasokan barang dari luar negeri.

“Saya nggak akan ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Kalau suplainya dicekil kan pasti akan beralih ke barang-barang lain, saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah,” ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mulai menerima peserta Program Magang Nasional yang digagas pemerintah. Program ini menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan karakter PTPN I sebagai BUMN padat karya yang memiliki tanggung jawab sosial dalam membuka kesempatan kerja. “Kami sangat mendukung penuh Program Magang Nasional yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut Teddy, sektor perkebunan yang menjadi fokus PTPN I membutuhkan tenaga muda yang adaptif dan terampil. Peserta magang yang didominasi lulusan baru akan ditempatkan di berbagai unit kerja PTPN I di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

“Ini kesempatan emas bagi peserta magang untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di sektor perkebunan dan industri hilir yang sangat strategis. Peserta magang batch pertama mulai aktif hari ini,” ucapnya.

Teddy menekankan bahwa magang bukan sekadar program sementara, melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM nasional. “Ini salah satu kontribusi kami kepada persoalan bangsa, terutama untuk menyiapkan tenaga kerja yang andal dan berintegritas,” katanya.

Ia yakin pengalaman selama enam bulan di lapangan akan memberi pemahaman langsung tentang dunia kerja dan membantu peserta mempersiapkan diri untuk berkarier atau berwirausaha.

Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo, menjelaskan peserta batch pertama akan ditempatkan secara merata di kantor pusat Jakarta serta kantor regional di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, dan Makassar. “Kami ingin mereka merasakan langsung bagaimana operasional BUMN yang beragam, efisien, dan berintegritas,” ujarnya.

Aris menambahkan, peserta akan dibimbing secara intensif oleh mentor di setiap divisi. Pembinaan mencakup budaya kerja, profesionalisme, kedisiplinan, serta pengembangansoft skilldanhard skill. “PTPN I berkomitmen menjadikan Program Magang Nasional ini sebagai wadah efektif untuk transfer ilmu dan menyiapkan kader pemimpin masa depan di sektor perkebunan,” katanya.

Salah satu peserta,Naswa Fira Salsabila (22), mengaku bersyukur bisa lolos seleksi magang di PTPN I. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Presiden ini ditempatkan di Divisi Hukum. “Saya mendaftar lewat platform Siap Kerja dan mengikuti seleksi ketat mulai dari administrasi hingga wawancara. Total pendaftar di PTPN I mencapai seribuan orang,” ujarnya.

Naswa menilai program ini memberikan pengalaman berharga dan kompensasi yang layak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan setiap aktivitas pertambangan tanpa izin resmi akan diserahkan ke jalur hukum. Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap aktivitas tambang ilegal di dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Bahlil menyatakan kewenangan Kementerian ESDM terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin resmi, sedangkan kegiatan tanpa izin menjadi ranah aparat penegak hukum. “ESDM mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Senin (27/10/2025).

Pada Jumat (24/10/2025), ia mengaku belum menerima laporan resmi terkait isu ini. Namun ia menegaskan tidak akan ada kompromi dalam pengelolaan sumber daya alam. Republika.co.id menghubungi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Cecep Mochammad Yasin, untuk menanyakan informasi terkini mengenai apakah sudah ada laporan yang masuk ke ESDM terkait hal tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Cecep.

Kasus tambang ilegal muncul setelah Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, menyampaikan bahwa lembaganya menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Mandalika pada 21 Oktober 2025. KPK menyebut penindakan perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan agar efektif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dorongan mewujudkan transformasi hijau kian mendesak. Akademisi menilai Indonesia harus segera meninggalkan sistem ekonomi linear yang boros sumber daya dan beralih menuju ekonomi sirkular agar pembangunan lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

“Indonesia harus bergerak dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah bertanggung jawab,” ujar dosen senior Universitas Mercu Buana (UMB), Diky Firdaus, dalam webinar bertajuk Transformasi Hijau: Strategi Mewujudkan Circular & Sharing Economy di Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Diky menegaskan, transformasi hijau bukan lagi jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab krisis energi, penumpukan limbah, dan perubahan iklim. Ia menilai, tanpa keberanian mengubah paradigma pembangunan, Indonesia akan terus tertinggal dalam transisi ekonomi hijau yang kini digencarkan secara global.

Menurutnya, ekonomi sirkular menjadi solusi konkret agar aktivitas industri tetap produktif tanpa merusak lingkungan. “Kita tidak bisa terus mengeksploitasi alam tanpa batas. Prinsip reduce, reuse, recycle harus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional,” kata Diky.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cometindo Mitra Inti, Sulistyono, menilai sektor industri perlu mengubah cara pandang terhadap keberlanjutan. “Keberlanjutan bukan sekadar program CSR, tapi sudah menjadi strategi inti bisnis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan konsep sharing economy dapat memperkuat daya saing industri melalui efisiensi sumber daya dan kolaborasi antarpelaku usaha. “Perusahaan bisa berbagi teknologi atau jaringan untuk menekan biaya dan mengurangi jejak karbon,” tambahnya.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat MKCU dan MBKM Universitas Dian Nusantara (UNDIRA), Lutfi Alhazami, menilai transformasi hijau harus dimulai dari kampus. “Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium perubahan. Mahasiswa perlu dilatih berpikir efisien dan etis,” ujarnya.

Ia menuturkan, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bisa menjadi wadah efektif menanamkan nilai keberlanjutan lintas disiplin. Menurutnya, dunia pendidikan berperan strategis melahirkan SDM yang tangguh dan peduli lingkungan.

Akademisi Institut Pendidikan dan Teknologi Indonesia (IPTI), Junaedi, menilai hambatan utama penerapan ekonomi sirkular bukan pada teknologi, tetapi pada perilaku masyarakat. “Budaya konsumtif masih kuat. Padahal keberlanjutan menuntut disiplin dan kesadaran kolektif,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar transformasi hijau tak berhenti pada wacana, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. “Regulasi harus berpihak pada inovasi hijau, sementara kampus dan industri perlu bergerak bersama melahirkan solusi yang aplikatif,” kata Junaedi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui afiliasinya, PT Pertamina Hulu Energi Bobara, dan Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), melalui afiliasinya PETRONAS E&P Bobara Sdn Bhd, menyelesaikan penandatanganan Farm-Out Agreement (FOA) dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Bobara.

Penandatanganan FOA PSC Blok Bobara dilakukan bertepatan dengan perhelatan KTT ASEAN Summit ke-47 Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam kemitraan di Blok Bobara, PHE akan memiliki 24,5 persen Participating Interest, bersama PETRONAS dan TotalEnergies.

Wilayah Kerja Bobara di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat, Indonesia Timur. Kesepakatan FOA PSC Blok Bobara sejalan dengan langkah Pertamia mendukung penuh program pemerintah mewujudkan Asta Cita dan swasembada energi nasional.

Penandatangan FOA PSC Bobara dilakukan Direktur PT Pertamina Hulu Energi Bobara, Muhamad Arifin, dan Direktur PETRONAS E&P Bobara Sdn Bhd, Yuzaini Md Yusof, serta disaksikan Direktur Utama/CEO PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi, Direktur Investasi & Pengembangan Bisnis PHE Dannif Utojo Danusaputro, dan PETRONAS President dan Group CEO Tan Sri Tengku Muhammad Taufik.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama/CEO PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Pertamina.

"Acara seremoni hari ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia–Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Simon menyampaikan permintaan dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang PETRONAS di Indonesia. Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya.

Menurut Direktur Utama PHE Awang Lazuardi, kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, PETRONAS dan TotalEnergies untuk melangkah maju.

"PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier," ujarnya dalam keterangan Senin (26/10/2025).

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat subsektor pertanian menjadi kontributor utama pada kinerja penyaluran KUR perseroan hingga akhir September 2025 yang mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83 persen dari keseluruhan KUR BRI.

Adapun penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI untuk sektor produksi, yang mencakup tidak hanya pertanian melainkan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, mencatatkan porsi sebesar 64,31 persen dari total penyaluran.

"Capaian ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif secara konsisten. Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menjadi mitra utama bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan," kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Secara keseluruhan, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur hingga akhir September 2025.

Jumlah tersebut setara dengan 74,40 persen dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 yang sebesar Rp175 triliun.

Hery menegaskan bahwa pembiayaan KUR memiliki dampak nyata terhadap penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

KUR yang disalurkan BRI, imbuh dia, ditujukan untuk membantu pelaku UMKM agar semakin produktif.

"Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Hery.

Dengan penyaluran KUR, Hery menambahkan bahwa BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.

Menurutnya, langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya.

Perseroan juga mencatat penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

Hingga akhir September 2025, sebanyak 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 14 rumah tangga dan 15 rumah tangga.

Secara kumulatif, sejak 2015 hingga September 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.387 triliun kepada 45,5 juta penerima.