REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (10/10/2025), berjanji akan mengenakan tarif baru sebesar 100 persen terhadap barang-barang asal China serta membatasi ekspor perangkat lunak penting. Ini menyusul keputusan Beijing yang mengumumkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

“Mulai 1 November 2025 (atau lebih cepat, tergantung pada tindakan atau perubahan lebih lanjut yang diambil oleh China), Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 100 persen terhadap China, di atas tarif apa pun yang saat ini mereka bayarkan,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

“Juga pada 1 November, kami akan memberlakukan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting. Mustahil untuk percaya bahwa China akan mengambil tindakan seperti itu, tetapi mereka telah melakukannya, dan sisanya adalah sejarah,” tambahnya.

Trump sebelumnya mengecam pengumuman Beijing tersebut dan menyatakan tidak ada alasan untuk menindaklanjuti rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar di Korea Selatan akhir Oktober ini.

China pada Kamis (9/10/2025) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang baru. Kebijakan itu memperluas larangan terhadap teknologi pemrosesan dan manufaktur, serta melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dahulu, sebagaimana dilaporkan media pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaku praktik saham gorengan di pasar modal dikenai sanksi tegas. Ia menilai fenomena saham gorengan masih marak terjadi dan dapat menurunkan minat generasi muda untuk berinvestasi secara sehat di pasar modal Indonesia.

Saham gorengan merupakan istilah bagi saham yang harganya berfluktuasi secara tidak wajar akibat rekayasa pihak tertentu di pasar. Menurut Purbaya, praktik semacam ini harus “dibersihkan” agar transaksi di pasar modal berjalan lebih transparan dan adil.

“Selama ini, puluhan tahun rasanya kita tahu banyak penggorengan di pasar saham. Tetapi sedikit sekali yang dihukum,” ujar Purbaya saat hadir secara virtual dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan, praktik manipulasi harga saham harus ditindak secara konsisten. “Ekspektasi saya, dalam setahun akan banyak penggoreng saham yang dihukum oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kalau program bersih-bersih dijalankan,” ujarnya.

Purbaya juga berharap BEI, OJK, serta Self-Regulatory Organization (SRO) terkait dapat berkolaborasi lebih erat dalam melakukan pembersihan terhadap saham gorengan. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama generasi muda.

“Kalau enggak dibersihkan, sayangnya nanti minat Gen Z atau anak-anak muda untuk berinvestasi di pasar modal bisa hilang. Padahal, 50 persen investor kita berasal dari kalangan muda. Kalau itu hilang, pasar modal kita enggak bisa berkembang lagi. Tapi kalau dirapikan, mereka akan berani masuk ke pasar saham karena mereka yakin bahwa pasarnya fair,” kata Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak usaha dari PT Merdeka Gold Resources (MGR) yang terlibat dalam proyek Emas Pani baru saja memperoleh pasokan listrik jumbo sebesar 30.000.000 volt ampere (VA) dari PT PLN (Persero) untuk mendukung operasional pertambangannya. Upaya PLN ini menjadi wujud nyata perseroan dalam mendukung program Pemerintah terkait hilirisasi nasional.

Presiden Direktur PT MGR dan PT GSM Boyke Poerbaya Abidin menyebut pasokan listrik jumbo PLN menjadi fondasi sekaligus katalis dalam optimalisasi operasional produksi perusahaan.

“Penyambungan 30.000.000 VA mulai dikonstruksi pada Januari 2025. Dalam waktu 10 bulan, sebanyak 38 tower berhasil dibangun, dan hari ini listrik sudah dapat beroperasi 3 bulan lebih cepat dari jadwal,” ujar Boyke ketika turut meresmikan pengoperasian pasokan listrik sebesar 30 juta VA untuk PT Gorontalo Sejahtera Mining Daya, Kamis (2/10/2025).

Rampungnya sambungan listrik lebih cepat ini pun sangat diapresiasi oleh Boyke.

“PLN menjawab tantangan ini dengan penuh kesungguhan, dan kita patut bersyukur percepatan ini dapat terealisasi sesuai target sebagai bukti nyata komitmen dan kolaborasi kita bersama,” tutur Boyke.

Apresiasi juga hadir dari Bupati Pohuwatu, Saipul A. Mbuinga. Menurutnya, kehadiran listrik PLN tak hanya menjadi fondasi penting bagi operasional industri pertambangan di Gorontalo, tapi juga berperan signifikan menciptakan dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal.

“Sambungan listrik tersebut tidak hanya mendorong produktivitas perusahaan, tetapi juga memiliki domino effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga terhadap peningkatan PAD, diawali dengan masuknya listrik ke daerah konsesi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan sebagai perusahaan negara yang diamanahi untuk menyediakan energi listrik di tanah air, pihaknya berkomitmen untuk memberikan suplai listrik andal bagi seluruh pelanggan, termasuk sektor pertambangan.

Hal ini merupakan jawaban serta komitmen perusahaan dalam mendukung visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri.

“Selaras dengan Visi Asta Cita Presiden, kami siap memberi pelayanan prima dengan menyuplai listrik andal ke perusahaan industri pertambangan di tanah air. Rampungnya sambungan listrik ke PT GSM adalah wujud dari komitmen itu, dan kami berharap dukungan ini bisa memberi dampak nyata pada operasional dan produksi pertambangan di Pohuwatu,” kata dia.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan apresiasi kepada PT GSM yang telah mempercayakan PLN sebagai penyedia energi listrik.

Dalam memenuhi kebutuhan PT GSM, PLN telah membangun infrastruktur penting berupa Gardu Induk 150 kilovolt (kV) Marisa (extension) dan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Marisa sepanjang 26,6 kilometer. Ke depan, layanan ini akan makin lengkap dengan hadirnya saluran (line bay) kedua yang telah direncanakan.

“Atas permintaan PT GSM untuk mempercepat penyaluran pertama di bulan Oktober 2025, PLN menjawab tantangan ini dengan penuh kesungguhan. Hari ini kita patut bersyukur karena percepatan tersebut dapat terealisasi sesuai target, sebuah bukti nyata komitmen dan kolaborasi kita bersama,” kata.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun menegaskan bahwa pihaknya siap menyediakan listrik andal bagi kawasan industri.

“Kami akan terus memastikan keandalan pasokan demi menjaga kepuasan pelanggan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Usman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia menatap masa depan pangan dengan optimisme. Berbagai capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan hasil yang nyata, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Peneliti Litbang Kompas, Agustina Perwanti, mengungkapkan bahwa publik memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah di bidang pangan, khususnya setelah capaian produksi padi nasional yang meningkat signifikan.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, produksi padi sudah meningkat hingga 34 juta ton pada bulan ini, dan hal ini cukup mendapat apresiasi dari publik,” ujar Agustina di Jakarta, Jumat (10/10/25).

Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam program ketahanan pangan mencapai 61,5 persen. Dari angka tersebut, 4,8 persen menyatakan sangat puas dan 56,7 persen cukup puas. Sedangkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) lebih tinggi dengan angka 71,5 persen.

“Publik melihat ada keseriusan dari pemerintah dalam menangani program pangan. Dukungan anggaran yang cukup besar, mencapai lebih dari Rp 130 triliun sepanjang tahun ini, juga menjadi indikator nyata komitmen pemerintah,” kata Agustina.

Meski demikian, ia menegaskan masih ada sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengapresiasi langkah-langkah konkret pemerintah, khususnya Kementan.

Bersamaan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Soetiarso, menilai capaian swasembada pangan saat ini merupakan hasil dari kerja terintegrasi lintas lembaga dan kementerian. Dengan komitmen kuat pemerintah di bawah arahan Presiden dan Mentan Amran tren positif produktivitas padi menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian pangan nasional.

“Kita melihat konsistensi pemerintah, mulai dari kebijakan, regulasi, infrastruktur hingga dukungan institusi, semuanya mengarah pada tujuan swasembada pangan. Dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah,”kata Lilik.

Tidak hanya itu, Prof. Lilik juga menyoroti salah satu program pertanian yang sangat dirasakan masyarakat yakni peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen petani melalui bantuan pangan, yang terbukti mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan di lapangan.

Lebih lanjut, Prof. Lilik menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan swasembada, tetapi juga pada langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional 2045.

Untuk itu sangat penting melakukan upaya untuk meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian seperti penguatan infrastruktur pangan, sistem distribusi yang efisien, serta ekosistem pertanian yang berkelanjutan perlu terus diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Swasembada pangan ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dijaga, namun target jangka panjang kita adalah kedaulatan pangan. Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara,” ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan sebelumnya mengatakan percepatan capaian swasembada pangan tidak terlepas dari kerja keras para petani di seluruh Indonesia dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa bulan September 2025 mencatat deflasi beras sebesar 0,13 persen, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir di musim paceklik. Kondisi ini menandakan ketersediaan beras nasional yang cukup dan harga di tingkat konsumen yang tetap terkendali.

“Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,8 juta ton, dan akan ada tambahan satu juta ton untuk operasi pasar. Ini menandakan pangan kita aman, bahkan berlebih. Alhamdulillah,” kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun pada sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Ini mengingat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2025 akan mulai menggunakan sistem tersebut.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT. Yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jabar, Jumat (10/10/2025).

Yon menjelaskan proses aktivasi akun Coretax tergolong sederhana dan bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak.

Untuk bisa melaporkan atau mengisi SPT tahunan nantinya, setiap wajib pajak perlu terlebih dahulu mengaktifkan akun mereka di sistem baru tersebut.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivitas akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," terangnya.

Dengan kemudahan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kendala teknis saat masa pelaporan SPT dimulai tahun depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lukman Harun tak perlu mengarungi laut berjam-jam lamanya untuk menjual ikan-ikan segar hasil tangkapan di lingkar Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Tak perlu lagi dirinya mendayung sampan atau mengandalkan mesin tunggal dari perahunya untuk menuju pulau-pulau lain yang bermil-mil jauhnya, pulau yang bahkan tak tertangkap oleh pandangan mata dari bibir pantai Pulau Gag.

Hasil tangkapan yang terdiri atas ikan dasar, seperti kerapu dan kakap merah, bisa menyentuh 150 kg per hari. Lukman pun menjualnya ke satu perusahaan tambang yang berlokasi hanya selemparan batu dari Kampung Gag, yakni PT Gag Nikel.

“Beli per kilo, perusahaan itu (belinya) Rp35 ribu per kg. Kami dapat 50 kg (ikan) itu setiap hari. Kalau pas cuaca bagus, tidak angin, itu bisa 150 kg,” tutur Lukman, yang kala itu hendak bersantai selepas melaut.

Lukman merupakan salah satu nelayan yang merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan tambang nikel di tanah tercintanya. Kehadiran Gag Nikel, bagi Lukman, memudahkannya untuk menjual hasil tangkapan.

Sebagai gambaran, bila ingin menjual hasil tangkapannya ke Sorong, Papua Barat Daya, perjalanan mengendarai kapal cepat berdaya tinggi membutuhkan waktu sekitar 3–4 jam dengan catatan cuaca yang cerah. Sementara untuk menuju Piaynemo, waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai 1–1,5 jam, juga dengan catatan cuaca yang cerah tak berangin.

Perjalanan menjual hasil pancingan tentu memakan waktu yang lebih lama jika perahu yang digunakan hanya bermesin tunggal. Terlebih, bila perahu membawa muatan berupa puluhan kg ikan hasil tangkapan.

Tidak hanya mendapat kepastian ihwal penjualan ikan hasil tangkapan, sosok dengan fitur wajah khas Maluku itu juga mengungkapkan dirinya acapkali menerima bantuan dari perusahaan untuk melaut, seperti bahan bakar minyak (BBM), hingga peralatan pancing.

Kesaksian Lukman menggambarkan betapa perekonomian masyarakat di Kampung Gag ditopang oleh kehadiran sebuah perusahaan tambang. Hal ini juga membuktikan manfaat yang hadir tidak hanya menyentuh lapisan pekerja tambang, tetapi juga elemen-elemen masyarakat lainnya yang meliputi nelayan.

Lukman menjadi wujud keberhasilan dari upaya Gag Nikel memutar roda perekonomian masyarakat di pulau itu, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dari lapisan paling dasar. Manfaat ini merupakan wajah lain dari pertambangan nikel di tanah surga Indonesia.

Alam yang kaya

Kawasan Raja Ampat dikenal sebagai surga terakhir dunia. Keindahan gugusan karst, utamanya di Piaynemo, memiliki daya pikat dengan atmosfer magisnya tersendiri.

Terbentang jauh dari Piaynemo mengakibatkan Pulau Gag jarang menjadi tujuan wisata para pelancong. Lebih lagi, Pulau Gag tidak termasuk di dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Meskipun demikian, Pulau Gag memiliki daya pikatnya tersendiri, dan apa lagi bila bukan kilau nikel yang terkandung di perut buminya.

Tidak hanya fitur wajah dari masyarakat di Pulau Gag yang menyerupai Maluku, sumber daya alam yang dimilikinya pun serupa dengan wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pengaruh aktivitas tektonik Sesar Sorong menyebabkan pulau mungil ini kaya akan sumber daya nikel.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024 PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Pulau Gag tercatat memiliki sumber daya nikel sebesar 319,78 juta wet metric ton (wmt), yang terdiri atas 152,75 juta wmt limonite dan 167,03 wmt saprolite. Konsesi kawasan tersebut dipegang oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan dari Antam.

Sembari mengelola kekayaan alam di pulau tersebut, Gag Nikel menjaga keharmonisan dengan warga di sekitar area tambang. Buah dari hasil tambang tidak lupa dibagikan kepada masyarakat sekitar dalam wujud beragam jenis bantuan, baik yang menyasar perekonomian, pendidikan, hingga memulihkan alam pascatambang.

Selain menjaga kualitas air, Gag Nikel juga menjalankan kewajibannya untuk melakukan reklamasi pascatambang. Dalam perjalanan menyusuri kawasan tambang nikel, lahan yang telah direklamasi akan terlihat bagai bukit-bukit yang mulai ditumbuhi pepohonan.

Reklamasi pascatambang menggunakan teknik rekayasa lahan bertingkat yang membentuk teras-teras di lereng, atau dikenal sebagai teknik terasering. Tujuannya adalah mencegah terjadinya longsor dan menjadikan lahan timbunan itu lebih stabil.

Berdasarkan catatan Gag Nikel, per Desember 2024, seluas 131,42 hektare lahan pascatambang sudah direklamasi dan ditanami dengan lebih dari 350 ribu tanaman, seperti pohon kasuari, ketapang, bintangor, sengon, jati, mangga, dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 ribu tanaman merupakan tanaman endemik dan pepohonan lokal.

Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila Gag Nikel berhasil meraih peringkat hijau dalam evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER).

Pendalaman yang dilakukan lintas kementerian, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menunjukkan ketaatan Gag Nikel terhadap seluruh tata kelola lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno.

Ketaatan terhadap tata kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat membuat sektor pertambangan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, utamanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti Program Magang Nasional 2025 untuk lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, perpanjangan hingga 15 Oktober 2025 diberikan sebagai respons atas tingginya antusiasme pendaftar program tersebut.

“Kemnaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran,” ujar Sunardi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan berlangsung pada 1–14 Oktober 2025, sedangkan pendaftaran peserta diperpanjang hingga 15 Oktober 2025.

Selanjutnya, seleksi dan pengumuman peserta akan dilakukan pada 16–18 Oktober 2025, dan pelaksanaan pemagangan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

“Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang,” kata Sunardi.

Lebih lanjut, Sunardi menjelaskan bahwa pemagangan merupakan program pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi lulusan baru perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

Pada tahap pertama Program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal sebanyak 20.000 peserta fresh graduate.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan aturan pengetatan impor udang asal RI melalui import alert (IA) 99-51 dan IA 99-52. Bagaimanapun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan, Indonesia masih bisa melakukan ekspor udang ke Negeri Paman Sam serta mempertahankan pasar di sana.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan, IA 99-51 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) hanya berlaku untuk PT BMS Cikande yang beralamat di Serang, Banten. Itu pun bersifat Red List.

"Artinya, penolakan terhadap produk dari perusahaan tersebut, sedangkan Import Alert 99-52 bukan penolakan, tetapi FDA hanya menambahkan persyaratan untuk masuk ke Amerika, yaitu sertifikasi bebas cemaran Cesium 137. Dan, ini pun khusus hanya untuk UPI (perusahaan perikanan) yang berlokasi di Jawa dan Lampung,” ujar Ishartini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Ia memaparkan, IA 99-52 tidak berlaku untuk UPI yang berada di luar Jawa dan Lampung. Bahkan, PT BMS yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara, pun masih bisa melakukan ekspor udang lantaran tidak masuk ke dalam red list.

"Ekspor udang ke AS yang berasal dari UPI di luar Jawa dan Lampung berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Dengan adanya aturan IA 99-52 ini, jumlah UPI yang terdampak langsung adalah 41 unit. Itu dengan perincian sebanyak 35 UPI di Jawa dan enam UPI di Lampung.

Seluruh UPI di Jawa dan Lampung tersebut, tegas Ishartini, tetap bisa melakukan kegiatan ekspor udang ke AS. Mereka hanya perlu menyertakan sertifikat bebas cemaran Cesium 137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang ditunjuk oleh FDA.

"Kami telah mengusulkan kepada US FDA untuk menggunakan saja format Sertifikat Mutu (SMKHP) yang jamak digunakan pelaku usaha, lalu disertai attestation, hasil pengujian, Cesium 137 supaya efektif dan efisien. Selain itu, sistem aplikasi SIAP MUTU akan langsung terhubung ke sistem online-nya FDA yaitu ITACS (Import Trade Auxiliary Communication System) dan juga INSW supaya mempercepat proses customs clearance juga,” kata Ishartini menjelaskan.

Ia memperinci persiapan pelaksanaan sertifikasi bebas cemaran Cesium 137. Ini meliputi sinergi bersama otoritas nuklir, yakni Bapeten dan BRIN, terutama dalam koordinasi pelaksaan scanning dan uji lab.

Ini meliputi aturan cara sampling yang tidak memberatkan pelaku usaha, menyusun standar operasi cara verifikasi lab penguji, setting radioactiveportal monitoring (RPM), serta hal teknis lainnya. Hal itu sesuai panduan regulasi FDA Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, urusan mutu dan keamanan hasil perikanan telah memiliki sistem kendali yang ketat. Ini sesuai aturan internasional (official control). Sistem ini bersifat robust dan konsisten sejak 1994 dan sudah diakui oleh Uni Eropa dan diterima 140 negara.

Penemuan material radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten, bermula dari penolakan ekspor udang beku Indonesia oleh AS pada Agustus 2025. Sebab, komditas dari RI itu terdeteksi menguarkan radiasi.

Investigasi lebih lanjut oleh pihak Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Bea Cukai RI memaksa tim gabungan untuk menelusuri sumber radiasi hingga ke Kawasan Industri Modern Cikande, Serang. Hingga akhirnya, scrap metal terkontaminasi Cs-137 pun ditemukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 dapat menembus angka enam persen. Keyakinan itu didasari berbagai stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional.

“Memang kita ekspektasikan akan ada pembalikan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ini. Harusnya untuk enam persen tidak terlalu sulit,” ujar Purbaya saat hadir secara virtual dalam agenda Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya, pemerintah telah menyalurkan sejumlah stimulus untuk mendorong sektor riil, antara lain melalui penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut, kata dia, mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya uang kartal yang beredar dan pertumbuhan kredit perbankan yang kini mencapai dua digit.

“Di akhir September, basemoney-nya tumbuh, saya anggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 13 persen—sudah double digit. Lalu pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga naik, dari sekitar delapan persen menjadi sebelas persen. Saya harap bisa tumbuh lebih kencang lagi,” jelasnya.

Selain itu, Purbaya menegaskan pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal terakhir tahun ini. Paket stimulus ekonomi 8+4+5 dengan anggaran Rp 16,23 triliun, serta penyiapan paket stimulus baru di kuartal IV 2025, diharapkan turut menjadi pendorong pertumbuhan.

Ia juga meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 akan melampaui ekspektasi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu, yang sebelumnya memproyeksikan angka pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

“Ini sinyal awal pembalikan pertumbuhan ekonomi—langkah pertama kita memasuki era pertumbuhan yang lebih cepat. Saya rasa akan lebih cepat karena saya pastikan uang di sistem akan terus ada. Kita juga debottleneck hambatan-hambatan yang ada. Tahun 2026 akan lebih cerah dari 2025,” ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah menargetkan elektrifikasi jalur kereta komuter rute Padalarang-Cicalengka di wilayah Bandung Raya, rampung dan dapat dioperasikan paling lambat tahun 2027. Ini menjadi bagian dari upaya modernisasi transportasi publik di Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, elektrifikasi jalur sepanjang 42 kilometer itu akan memangkas waktu tempuh perjalanan harian masyarakat secara signifikan, dari dua jam menjadi sekitar satu jam.

"Paling lambat 2027 bisa diselesaikan, supaya masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, bisa menikmati perjalanan yang lebih efisien," kata Dudy di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (10/10/2025).

Proyek elektrifikasi yang merupakan bagian dari nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait optimalisasi transportasi, khususnya sektor perkeretaapian, kata Dudy, masih dalam pembahasan utamanya soal biaya.

Dudy menjelaskan, saat ini kementerian masih menghitung kebutuhan anggaran proyek tersebut, termasuk skema pembiayaannya dan dipastikan proyek tidak akan sepenuhnya dibiayai APBN.

"Ada partisipasi dari BUMN dan swasta yang akan berinvestasi. Ini bagian dari upaya mendorong pembiayaan kreatif di sektor transportasi," ujarnya.

Selain rute Padalarang-Cicalengka, nota kesepahaman tersebut juga mencakup rencana elektrifikasi jalur-jalur komuter lainnya di Jawa Barat, meski Dudy belum merinci rute tambahan yang dimaksud.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk reaktivasi jalur kereta lama yang sempat nonaktif.

"Yang sudah disepakati tadi oleh BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI adalah elektrifikasi Padalarang-Cicalengka," katanya.

Ia menambahkan, ada pula usulan penyediaan gerbong khusus untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang akan disubsidi oleh Pemprov Jawa Barat. Gerbong ini dirancang untuk mendukung distribusi produk pertanian lokal ke pusat-pusat pasar di Jawa Barat hingga Jakarta.

Reaktivasi jalur kereta juga akan dilakukan secara bertahap, termasuk rute dari Cianjur, Sukabumi, hingga Bogor, untuk memperkuat konektivitas wilayah dan menekan biaya logistik.

Selain sektor perkeretaapian, nota kesepahaman antara Pemprov Jabar dan Kemenhub juga mencakup rencana optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

Dudy menyebutkan bahwa salah satu strategi yang akan ditempuh adalah penguatan layanan penerbangan haji dan umrah dari bandara tersebut, guna meningkatkan utilisasi dan menarik maskapai serta operator perjalanan.

"Upaya menghidupkan kembali Kertajati membutuhkan dukungan pembiayaan dan perencanaan terintegrasi. Penerbangan ibadah akan menjadi salah satu titik tolaknya," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tri Budhianto menyampaikan bahwa sistem single salary merupakan bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.

“Sebetulnya single salary ini, setahu kami, salah satu cara pemerintah agar dalam penggajian itu betul-betul sesuai dengan hak yang diterima pegawainya,” kata Tri dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Tri menambahkan, Kemenkeu bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mendiskusikan desain teknis penerapan sistem tersebut.

“Ini masih terus berprogres. Kami sudah berkomunikasi juga dengan Kementerian PANRB untuk memastikan sistem penggajian kita dapat menggunakan single salary,” ujarnya.

Penerapan single salary dinilai dapat menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini menjadi komponen terpisah dari gaji ASN.

“Memang pada prinsipnya sejak lama kami juga menginginkan semuanya single salary, agar penghasilan menjadi satu kesatuan yang utuh,” ujar Tri.

Lebih lanjut, terkait kenaikan gaji ASN, Tri menyebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026. Dari sisi perencanaan fiskal, pemerintah akan mempertimbangkan prioritas APBN dalam menentukan kebijakan kenaikan gaji.

“Kalau kita lihat, semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung pada prioritas pemerintah saat itu. Kalau memang kenaikan gaji menjadi prioritas, saya yakin itu akan diperhitungkan dan masuk dalam kebijakan tahun berikutnya. Tapi kalau bicara 2026, seingat saya dalam nota keuangan belum terlihat adanya rencana kenaikan gaji,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Anak usaha Subholding Commercial & Trading Pertamina ini meraih penghargaan Indonesia Technology Excellence Awards (ITEA) 2025 untuk kategori Artificial Intelligence (AI) in Oil & Gas Industry, yang digelar oleh The Asian Business Review di Jakarta pada Kamis (9/10).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pertamina Patra Niaga mengembangkan inovasi digital “Transforming Subsidized Energy Distribution Through Smart Use of Artificial Intelligence” melalui Program Subsidi Tepat. Program ini memanfaatkan teknologi Generative AI (Gen-AI) untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran energi bersubsidi di seluruh Indonesia.

Sejak diterapkan pada Agustus 2024, sistem Subsidi Tepat berbasis AI telah mengotomasi proses verifikasi data diri dan kendaraan pengguna, mempercepat validasi transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat transformasi digital di sektor energi.

Menurut Harsono, penyaluran energi hingga ke seluruh pelosok negeri merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mewujudkan energi yang berkeadilan. Selain itu, melalui inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat, perusahaan berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami percaya, energi bersubsidi yang tersalurkan dengan tepat akan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang bagaimana kami memastikan manfaat energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan tepat sasaran,” ujar Harsono.

Ia menambahkan, penerapan AI juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat penerima subsidi energi. “Teknologi AI membantu kami menjaga akuntabilitas penyaluran, sehingga energi bersubsidi dapat sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran,” tuturnya.

Sebagai informasi, Indonesia Technology Excellence Awards (ITEA) merupakan ajang tahunan yang digelar oleh The Asian Business Review untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan di berbagai sektor industri yang berhasil menghadirkan inovasi berbasis teknologi, data, dan kecerdasan buatan.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pertamina Group menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang adaptif terhadap transformasi digital dan berorientasi pada keberlanjutan