Target ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis, yaitu berupaya mencapai hasil yang lebih baik namun tetap melangkah secara mantap,

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi China pada 2026 di kisaran 4,5–5 persen merupakan target yang realistis dan pragmatis, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Target tersebut diumumkan dalam sidang tahunan “Dua Sesi” yang dibuka di Beijing pada Rabu (4/3). Agenda politik tahunan tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah China untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi dan sosial negara itu, termasuk pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15.

Kepala Tim Penyusun Laporan Kerja Pemerintah China sekaligus Direktur Kantor Penelitian Dewan Negara, Shen Danyang dikutip dari Xinhua pada Rabu mengatakan, target pertumbuhan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik serta dinamika lingkungan eksternal.

Menurut dia, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi sehingga sasaran pertumbuhan tetap ambisius namun tetap realistis.

“Target ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis, yaitu berupaya mencapai hasil yang lebih baik namun tetap melangkah secara mantap,” kata Shen.

China sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dalam tiga tahun terakhir. Penetapan target dalam bentuk kisaran dinilai memberikan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi risiko global, termasuk ketegangan geopolitik dan meningkatnya proteksionisme perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan New Asia Strategy Research Center, Koh King Kee, menilai target tersebut menunjukkan stabilitas kebijakan ekonomi China sekaligus memberi ruang penyesuaian terhadap dinamika global.

“Target yang pragmatis ini mencerminkan stabilitas dan fleksibilitas kebijakan China,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom senior Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Liang Guoyong, menilai penggunaan kisaran pertumbuhan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam mengantisipasi tantangan eksternal.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dari Indonesia, Profesor Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai, makna utama dari target tersebut tidak semata terletak pada angkanya, tetapi pada arah pembangunan ekonomi China dalam lima tahun ke depan.

Ia mengatakan, pertumbuhan yang moderat memberi ruang bagi reformasi struktural, transformasi ekonomi, serta pengelolaan risiko.

Landasan pertumbuhan ke depan akan semakin bertumpu pada permintaan domestik, peningkatan produktivitas, serta penguatan inovasi sains dan teknologi, kata Rahma.

Selain target pertumbuhan ekonomi, perhatian internasional juga tertuju pada rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2026 di Shenzhen, Provinsi Guangdong.

Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC ke-33 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community for Shared Prosperity” dengan fokus pada keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.

Ekonom menilai penyelenggaraan KTT tersebut berpotensi memperkuat keterbukaan ekonomi China serta meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Melalui momentum tersebut, China juga diharapkan dapat memperluas kolaborasi teknologi, industri, dan perdagangan dengan negara-negara anggota APEC, sekaligus memperkuat peran kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) menghimpun para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan kawasan dalam lokakarya publik–swasta tingkat tinggi bertajuk “Connecting Policy, Business & People: Digital Finance and Market Readiness for Inclusive MSMEs”, yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta.

Diselenggarakan di Hotel Shangri-La Jakarta, workshop ini mempertemukan para anggota ABAC, pejabat senior pemerintah, perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, organisasi pendukung UMKM, serta para undangan dari seluruh kawasan APEC untuk memperkuat dialog mengenai perumusan kebijakan UMKM yang inklusif dan responsif gender.

Direktur Eksekutif APEC, Eduardo Pedrosa dalam sesi pembukaan Dialog ABAC–SOM menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut menyoroti berbagai isu kunci terkait UMKM dan digitalisasi. Ia menilai kegiatan ini menjadi contoh kuat dari keterlibatan publik–swasta yang efektif dalam mendorong reformasi kebijakan guna mendukung pengembangan UMKM di seluruh kawasan APEC.

Pemberdayaan UMKM Perempuan Percepat Pemulihan Ekonomi



Kegiatan ini merupakan bagian dari Fase Kedua APEC-Canada Growing Business Partnership (ACGBP) - inisiatif lima tahun senilai 2,5 juta dolar Kanada yang didanai Pemerintah Kanada dan diimplementasikan oleh APF Canada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan fokus khusus pada perempuan dan wirausaha perempuan muda. “UMKM yang dipimpin perempuan merupakan pendorong penting inovasi, produktivitas, dan ketahanan di seluruh perekonomian APEC,” ujar Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada.

“Lokakarya ini mencerminkan komitmen kami untuk menghubungkan kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan keuangan digital serta akses pasar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini sering tertinggal," terangnya.

Memajukan Inklusi Keuangan Digital

Lokakarya dibuka dengan diskusi panel bertema Strengthening Digital Financial Inclusion for Women Entrepreneurs yang menghadirkan perwakilan kementerian dan anggota ABAC yang terlibat dalam pengembangan UMKM.

Para panelis membahas bagaimana pembayaran digital, dompet elektronik, dan pasar daring dapat membantu UMKM yang dipimpin perempuan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, serta memperluas akses ke pasar domestik dan regional, sekaligus mengatasi berbagai hambatan seperti kesenjangan literasi digital, isu privasi data, serta produk keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha perempuan.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, diskusi juga mengeksplorasi peluang kolaborasi APEC dan ABAC dalam pengembangan sistem pembayaran yang interoperable, harmonisasi standar Know-Your-Customer (KYC), serta portabilitas data kredit untuk mendukung partisipasi perempuan wirausaha dalam ekonomi digital.

MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha



Wakil Menteri Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah menyoroti, masih adanya kesenjangan dalam literasi keuangan dan digital, dengan mencatat bahwa 74 persen transaksi masih dilakukan secara tunai. Ia menegaskan, bahwa perluasan akses dan peluang di bidang tersebut sangat penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya UMKM yang dipimpin oleh perempuan.

Memperkuat UMKM Perempuan dalam Rantai Nilai Regional

Setelah sesi panel, diskusi meja bundar tertutup mempertemukan anggota ABAC dan pejabat tinggi pemerintah untuk membahas strategi praktis dalam meningkatkan partisipasi UMKM yang dipimpin perempuan dalam rantai nilai domestik dan regional.

Diskusi menyoroti adaptasi digital, formalitas usaha, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi dan standar, kesiapan ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas guna membuka peluang pasar baru.

Sesi ini menekankan pentingnya penyederhanaan kepatuhan regulasi, perluasan akses terhadap perangkat digital dan intelijen pasar, serta penguatan kerja sama APEC dalam harmonisasi standar, perdagangan tanpa kertas (paperless trade), dan kerangka pengadaan inklusif.

Ketua ABAC Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi, konsistensi mitra dari Kanada yang selama bertahun-tahun berfokus pada pengembangan UMKM serta pemberdayaan perempuan. Menurutnya, fokus tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari setengahnya merupakan perempuan.

“Perlu saya sampaikan bahwa jika berbicara UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 60 juta, dan lebih dari setengahnya adalah perempuan,” katanya.

Anindya juga menekankan pentingnya peningkatan akses pasar, dukungan likuiditas, serta model bisnis yang lebih adaptif agar pelaku usaha perempuan dapat berkembang lebih cepat.

“Untuk membantu perempuan, dibutuhkan akses pasar yang lebih baik, dukungan likuiditas yang lebih besar, dan kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya,” kata Anindya.

Mendukung Agenda Pertumbuhan Inklusif APEC

Lokakarya ini secara langsung mendukung komitmen APEC terhadap kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif di bawah La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019), khususnya dalam memperluas akses perempuan wirausaha terhadap pembiayaan dan pasar, memperkuat kepemimpinan UMKM, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.

“Dengan mendasarkan dialog kebijakan pada realitas dunia usaha, kita dapat menghasilkan solusi UMKM yang lebih efektif dan responsif gender,” tambah Wakil Presiden APF Canada, Vina Nadjibulla.

Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan ABAC Kanada, ABAC Indonesia, dan mitra regional, APF Canada menargetkan hasil lokakarya ini dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperluas akses pembiayaan digital dan rantai pasok bagi UMKM yang dipimpin perempuan di Indonesia dan kawasan APEC.

Di sela-sela lokakarya, APF Canada dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru yang mencerminkan semakin eratnya kerjasama Kanada–Indonesia pada persimpangan kebijakan, riset, dan keterlibatan dunia usaha.

MoU yang ditandatangani di Jakarta oleh Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada, serta Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, membentuk kerangka kerja kolaborasi yang lebih erat dalam analisis kebijakan luar negeri, strategi perdagangan dan komersial, serta riset terapan di bidang kepentingan bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membidik peningkatan ekspor ke negara-negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), serta perluasan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

APEC terdiri dari 21 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini sekitar 70 persen ekspor Indonesia memang menyasar negara-negara APEC.

Meski begitu, peluang peningkatan ekspor masih terbuka seiring dengan beragamnya produk unggulan Indonesia.

"Ekspor Indonesia 70 persen ke negara-negara APEC. Oleh karena itu Indonesia perlu mendukung agar APEC berjalan secara baik, karena ini adalah salah satu ekonomi terbesar, dan tentu Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan negara-negara APEC ini bisa kita tingkatkan ekspor kita," ujarnya dalam konferensi pers Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Ia menilai APEC merupakan pasar yang sangat strategis bagi Indonesia karena mencakup negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat.

Sejumlah komoditas unggulan Indonesia pun dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerja ekspor, mulai dari logam, tekstil alas kaki, hingga udang.

"Indonesia tentu mendorong ekspor yang sekarang menjadi andalan yaitu logam, kelapa sawit, tentu yang padat karya tekstil, furniture, apparel, shoes (sepatu), kemudian produk agrikultur seperti udang dan yang lain," ungkapnya.

Pendorongan digitalisasi melalui QRIS

Selain sektor perdagangan, Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui QRIS.

Penerapan sistem pembayaran tersebut ditargetkan tidak hanya terbatas di kawasan ASEAN, tetapi juga diperluas ke negara-negara anggota APEC lainnya.

Saat ini, sistem pembayaran digital Indonesia telah diterapkan di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong perluasan digitalisasi pembayaran ke lebih banyak negara anggota APEC.

"Oleh karena itu Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui ASEAN dan tentu kalau ini bisa terus didorong juga ke beberapa negara APEC," ucap Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) serta Dewan Penasihat Bisnis APEC (APEC Business Advisory Council/ABAC).

“Indonesia selalu siap untuk mendukung kerja-kerja ABAC yang berdampak dan berorientasi pada aksi, untuk menegaskan dukungan kami terhadap APEC dan ABAC di bawah kepemimpinan China,” ujar Anindya dalam Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu.

APEC 2026 mengangkat tema “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama” atau Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together.

Dengan memprioritaskan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama yang erat di kawasan Asia-Pasifik, Anindya menilai APEC telah sejalan dengan prinsip dan prioritas pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, Anindya berharap ABAC selaku Dewan Penasihat Bisnis APEC dapat menerjemahkan realitas geopolitik dan dinamika bisnis global saat ini ke dalam rekomendasi kebijakan yang praktis.

“Kami harapkan rekomendasi tersebut dapat disampaikan kepada para pemimpin di Shenzhen pada akhir November mendatang,” ujar Anindya.

Sebelumnya diberitakan, APEC resmi meluncurkan agenda 2026 dengan mengusung penguatan integrasi ekonomi dan kerja sama kawasan di tengah berbagai tantangan global.

Para pejabat tinggi dari 21 ekonomi anggota (member economies) APEC berkumpul di Guangzhou, China, untuk menghadiri rangkaian pertemuan yang berlangsung pada 1–10 Februari.

Sekretariat APEC, melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (3/2), menyatakan China selaku tuan rumah mengusung tema “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama.”

Tema tersebut menegaskan komitmen China untuk memperdalam integrasi kawasan serta mempercepat kerja sama di Asia-Pasifik, yang dinilai sebagai kawasan ekonomi paling dinamis di dunia.

Ketua Pertemuan Pejabat Senior APEC 2026 Chen Xu menuturkan APEC 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh ekonomi anggota untuk memperkuat persatuan, memperdalam kerja sama, dan mendorong kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) dan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC).

“Indonesia selalu siap untuk mendukung kerja-kerja ABAC yang berdampak dan berorientasi kepada aksi, untuk menegaskan dukungan kami untuk APEC dan ABAC di bawah kepemimpinan China,” ujar Anindya dalam Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026, yang digelar di Jakarta, Sabtu.

APEC 2026 mengangkat tema “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama” atau “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”.

Dengan memprioritaskan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama yang begitu lekat dengan Asia-Pasifik, tutur Anindya, APEC telah sejalan dengan prinsip-prinsip dan prioritas pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, Anindya berharap ABAC selaku Dewan Penasihat Bisnis APEC dapat menerjemahkan realitas geopolitik dan dinamika bisnis saat ini ke dalam rekomendasi kebijakan yang praktis.

“Kami harapkan dapat kami sampaikan kepada para pemimpin di Shenzhen pada akhir November mendatang,” ujar Anindya.

Diwartakan sebelumnya, APEC resmi meluncurkan agenda 2026 dengan mengusung penguatan integrasi ekonomi dan kerja sama kawasan di tengah tantangan global.

Para pejabat tinggi dari 21 anggota ekonomi (member economies) APEC tengah berkumpul di Guangzhou, China, untuk menghadiri rangkaian pertemuan pada 1–10 Februari.

Sekretariat APEC, melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (3/2), menyatakan bahwa China selaku tuan rumah mengusung tema "Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama."

Tema tersebut menegaskan komitmen negara itu untuk memperdalam integrasi kawasan serta mempercepat kerja sama di Asia-Pasifik, kawasan ekonomi yang dinilai paling dinamis di dunia.

Ketua Pertemuan Pejabat Senior APEC 2026 Chen Xu menuturkan bahwa APEC 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh anggota ekonomi untuk memperkuat persatuan, memperdalam kerja sama, dan mendorong kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Karena ini (APEC) adalah salah satu ekonomi terbesar,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik peningkatan ekspor dan penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi RI.

“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan negara-negara APEC ini, kita bisa meningkatkan ekspor kita,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela Opening Ceremony Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) Meeting I 2026, yang digelar di Jakarta, Sabtu.

Airlangga menyampaikan bahwa negara-negara APEC merupakan tujuan dari 70 persen ekspor Indonesia. Oleh karena itu, menurut Airlangga, penting bagi Indonesia untuk mendukung agar APEC berjalan dengan baik.

“Karena ini (APEC) adalah salah satu ekonomi terbesar,” katanya.

Ia juga melihat Amerika Serikat dan China yang merupakan bagian dari APEC. Airlangga menilai kehadiran AS dan China merupakan pasar yang sangat strategis bagi Indonesia.

Adapun komoditas-komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia meliputi logam, kelapa sawit, dan produk-produk yang berasal dari industri padat karya seperti tekstil, furnitur, pakaian, hingga alas kaki.

“Kemudian, produk agrikultur juga, seperti udang dan yang lain,” ucapnya.

Selain berupaya meningkatkan ekspor ke negara-negara APEC, Indonesia juga berupaya meningkatkan akses pembayaran digital seperti QRIS ke negara-negara APEC.

“Sebetulnya, digitalisasi pembayaran untuk Indonesia itu sudah juga masuk Korea, Jepang, dan Timur Tengah. Tetapi, dengan negara APEC yang lain tentu kami akan dorong,” ucap Airlangga.

Diwartakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Sekretariat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Eduardo Pedrosa mengatakan penguatan integrasi ekonomi regional menjadi salah satu pembahasan prioritas dalam penyelenggaraan APEC 2026 dengan China sebagai tuan rumah.

Pedrosa menuturkan, dunia usaha memegang peran penting dalam diskusi tingkat menteri maupun pemimpin anggota ekonomi APEC karena komunitas bisnis memahami dinamika langsung kebijakan yang diambil oleh para pemimpin.

Oleh sebab itu, ketertarikan dunia usaha terhadap Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) penting untuk dibahas pada rangkaian pertemuan APEC, guna memastikan adanya integrasi dalam kegiatan bisnis di kawasan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Guangzhou (ANTARA) - Perdagangan antara China dan negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) lainnya selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) mencapai total 125,49 triliun yuan (sekitar 18,05 triliun dolar AS), yang meningkat 39,4 persen dari lima tahun sebelumnya,

Menurut data resmi yang dirilis pada hari Rabu, angka untuk 2025 saja menyentuh 26,29 triliun yuan, yang mewakili hampir 60 persen dari total perdagangan luar negeri China pada tahun tersebut.

Saat sidang pleno pertama Subkomite Prosedur Bea Cukai (Sub-Committee on Customs Procedures/SCCP) APEC 2026 yang digelar di Guangzhou, ibu kota Provinsi Guangdong, China, Rabu, Zhao Zenglian, Wakil Kepala Administrasi Umum Kepabeanan (General Administration of Customs/GAC) China, menyoroti peran kawasan Asia-Pasifik sebagai mesin pertumbuhan dunia.

Dia menyebut bahwa total volume ekonomi kawasan tersebut kini mewakili lebih dari 60 persen ekonomi global.

Sebagai Ketua SCCP untuk 2026, GAC telah mengusulkan tiga inisiatif, yakni memperdalam kerja sama di bawah kemitraan bea cukai cerdas (smart customs), meningkatkan ketahanan rantai pasokan, dan mempercepat transformasi digital.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Deloitte meluncurkan laporan perdana Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Survey "Bridging the Certainty Gap" yang memetakan sentimen para eksekutif di kawasan dan menyoroti bagaimana mereka memandang prospek organisasi serta perekonomian global.

Laporan ini juga menggali pandangan mereka mengenai risiko dan peluang, strategi permodalan, keberlanjutan, dinamika geopolitik, serta dampak teknologi baru dan kecerdasan buatan (AI) terhadap arah bisnis ke depan.

Survei ini mengumpulkan pendapat dari 1.252 pemimpin bisnis senior (CEO dan C-Level) di 18 negara, termasuk lebih dari 270 pemimpin bisnis di Asia Tenggara, dari belasan industri, termasuk perusahaan multinasional, regional, dan swasta yang tumbuh pesat.

Di Asia Tenggara, para pemimpin bisnis menavigasi masa depan dengan optimisme yang terukur. Mereka melihat peluang di kawasan APEC, namun lebih berhati-hati terhadap kondisi ekonomi global.

Mayoritas responden (75 persen) percaya pada prospek perusahaan sendiri, dan 66 persen optimistis terhadap ekonomi APEC.

Namun, pandangan itu melemah ketika berbicara tentang ekonomi global, dengan hanya 46 persen yang menyatakan sentimen positif.

"Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara percaya diri terhadap kinerja perusahaan mereka dan melihat peluang nyata di kawasan APEC, namun tetap berhati-hati terhadap prospek ekonomi global. Kami melihat ini sebagai sebuah certainty gap yang perlu dijembatani dengan visi strategis untuk mengubah disrupsi menjadi peluang," ujar CEO Deloitte Southeast Asia, Eugene Ho, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Eugene mengatakan, survei menunjukkan bahwa para pemimpin bisnis di Asia Tenggara mengelola risiko dengan mendiversifikasi rantai pasok dan menunda investasi besar di tengah ketidakpastian geopolitik.

Mereka mengandalkan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan saat ini, sambil memprioritaskan inovasi dan keberlanjutan untuk jangka panjang.

Di luar kekhawatiran jangka pendek, para pemimpin juga mengintegrasikan AI untuk memperkuat ketahanan operasional serta mempersiapkan pelaporan dan pembiayaan berkelanjutan yang bersifat wajib.

"Agilitas yang bertujuan seperti ini menyiapkan perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan, yang didukung oleh kerja sama dalam blok APEC," kata dia.

Arah pertumbuhan bisnis

Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara terus memprioritaskan pertumbuhan, namun strategi mereka mulai bergeser. Fokus pada efisiensi operasional kini berganti dengan ekspansi berbasis inovasi dan pencarian peluang di wilayah baru (cross-border).

Lingkungan dinamis dan cepat berubah yang tercermin dalam survei ini menciptakan tuntutan baru bagi organisasi dan para pemimpinnya.

Meskipun para responden di Asia Tenggara saat ini menempatkan penerapan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan utama (45 persen), fokus tersebut diperkirakan bergeser.

Dalam tiga tahun ke depan, 47 persen pemimpin perusahaan akan memprioritaskan pengembangan produk baru dan inovasi, naik signifikan dari 28 persen saat ini.

Ekspansi geografis juga menunjukkan tren menguat, dengan para eksekutif memperkirakan porsi pendapatan dari ekonomi APEC akan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 17 persen saat ini menjadi 35 persen dalam tiga tahun ke depan.

Membangun ketahanan operasional dan rantai pasok

Bagi para pemimpin bisnis di Asia Tenggara, rantai pasokan kini dipandang sebagai aset strategis, adaptif, agile, dan mampu memberikan kontribusi nyata pada strategi kompetitif perusahaan.

Dalam 12 bulan ke depan, setengah pemimpin bisnis di Asia Tenggara (50 persen) berencana memperluas atau mendiversifikasi rantai pasok mereka, mulai dari membangun hub regional, menambah pemasok alternatif, hingga meningkatkan pemantauan kinerja pemasok dan alur logistik secara digital untuk memperkuat ketahanan bisnis mereka.

Hanya 12 persen responden yang memperkirakan tidak akan ada dampak terhadap rantai pasokan mereka.

Sementara itu, isu keberlanjutan menjadi semakin penting di kalangan pemimpin bisnis. Saat ini, hanya 21 persen pemimpin di Asia Tenggara yang memperkirakan keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka dalam 12 bulan ke depan.

Lebih lanjut lagi, dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu tiga tahun ke depan, 40 persen responden percaya isu keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka.

Selain itu, 69 persen responden menilai keberlanjutan sebagai elemen penting dalam strategi permodalan, seiring meningkatnya perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan di Kawasan APEC.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Deloitte baru saja meluncurkan laporan perdana APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) CEO Survey “Bridging the Certainty Gap” yang memetakan sentimen para eksekutif di kawasan dan menyoroti bagaimana mereka memandang prospek organisasi serta perekonomian global.

Laporan ini juga menggali pandangan mereka mengenai risiko dan peluang, strategi permodalan, keberlanjutan, dinamika geopolitik, serta dampak teknologi baru dan kecerdasan buatan (AI) terhadap arah bisnis ke depan.

Survei ini mengumpulkan pendapat dari 1.252 pemimpin bisnis senior (CEO dan C-Level) di 18 negara, termasuk lebih dari 270 pemimpin bisnis di Asia Tenggara, dari belasan industri, termasuk perusahaan multinasional, regional, dan swasta yang tumbuh pesat.

Di Asia Tenggara, para pemimpin bisnis menavigasi masa depan dengan optimisme yang terukur dengan mereka melihat peluang di kawasan APEC, namun lebih berhati-hati terhadap kondisi ekonomi global.

Mayoritas responden (75%) percaya pada prospek perusahaan sendiri, dan 66% optimistis terhadap ekonomi APEC. Namun, pandangan itu melemah ketika berbicara tentang ekonomi global, dengan hanya 46% yang menyatakan sentimen positif.

“Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara percaya diri terhadap kinerja perusahaan mereka dan melihat peluang nyata di kawasan APEC, namun tetap berhati-hati terhadap prospek ekonomi global. Kami melihat ini sebagai sebuah certainty gap yang perlu dijembatani dengan visi strategis untuk mengubah disrupsi menjadi peluang,” ujar Eugene Ho, CEO Deloitte Southeast Asia.

Eugene mengatakan survei menunjukkan bahwa para pemimpin bisnis di Asia Tenggara mengelola risiko dengan mendiversifikasi rantai pasok dan menunda investasi besar di tengah ketidakpastian geopolitik. Mereka mengandalkan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan saat ini, sambil memprioritaskan inovasi dan keberlanjutan untuk jangka panjang.

Di luar kekhawatiran jangka pendek, para pemimpin juga mengintegrasikan AI untuk memperkuat ketahanan operasional serta mempersiapkan pelaporan dan pembiayaan berkelanjutan yang bersifat wajib.

“Agilitas yang bertujuan seperti ini menyiapkan perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan, yang didukung oleh kerja sama dalam blok APEC," tambahnya.

Arah pertumbuhan bisnis

Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara terus memprioritaskan pertumbuhan, namun strategi mereka mulai bergeser.

Fokus pada efisiensi operasional kini berganti dengan ekspansi berbasis inovasi dan pencarian peluang di wilayah baru (cross-border). Lingkungan dinamis dan cepat berubah yang tercermin dalam survei ini menciptakan tuntutan baru bagi organisasi dan para pemimpinnya.

Meskipun para responden di Asia Tenggara saat ini menempatkan penerapan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan utama (45%), fokus tersebut diperkirakan akan bergeser.

Dalam tiga tahun ke depan, 47% pemimpin perusahaan akan memprioritaskan pengembangan produk baru dan inovasi naik signifikan dari 28% saat ini. Ekspansi geografis juga menunjukkan tren menguat, dengan para eksekutif memperkirakan porsi pendapatan dari ekonomi APEC akan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 17% saat ini menjadi 35% dalam tiga tahun ke depan.

Bagi para pemimpin bisnis di Asia Tenggara, rantai pasokan kini dipandang sebagai aset strategis yakni adaptif, agile, dan mampu memberikan kontribusi nyata pada strategi kompetitif perusahaan.

Dalam 12 bulan ke depan, setengah pemimpin bisnis di Asia Tenggara (50%) berencana memperluas atau mendiversifikasi rantai pasok mereka mulai dari membangun hub regional, menambah pemasok alternatif, hingga meningkatkan pemantauan kinerja pemasok dan alur logistik secara digital untuk memperkuat ketahanan bisnis mereka. Hanya 12% responden yang memperkirakan tidak akan ada dampak terhadap rantai pasokan mereka.

Isu keberlanjutan menjadi semakin penting di kalangan pemimpin bisnis. Saat ini, hanya 21% pemimpin di Asia Tenggara yang memperkirakan keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka dalam 12 bulan ke depan. Lebih lanjut lagi, dalam rentang waktu yang lebih panjang yaitu tiga tahun ke depan, 40% responden percaya isu keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka.

Selain itu, 69% responden menilai keberlanjutan sebagai elemen penting dalam strategi permodalan, seiring meningkatnya perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan di kawasan APEC.

(SAW)

IDXChannel - Deloitte baru saja meluncurkan laporan perdana Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Survey “Bridging the Certainty Gap” yang memetakan sentimen para eksekutif di kawasan dan menyoroti prospek perusahaan serta perekonomian global.

Laporan ini juga menggali pandangan mereka mengenai risiko dan peluang, strategi permodalan, keberlanjutan, dinamika geopolitik, serta dampak teknologi baru dan kecerdasan buatan (AI) terhadap arah bisnis ke depan.

Survei ini mengumpulkan pendapat dari 1.252 pemimpin bisnis senior (CEO dan C-Level) di 18 negara, termasuk lebih dari 270 pemimpin bisnis di Asia Tenggara (ASEAN), dari belasan industri, termasuk perusahaan multinasional, regional, dan swasta yang tumbuh pesat.

Khusus di kawasan ASEAN, para pemimpin bisnis menavigasi masa depan dengan optimisme yang terukur: mereka melihat peluang di kawasan APEC, namun lebih berhati-hati terhadap kondisi ekonomi global.

Mayoritas responden (sebesar 75 persen) percaya pada prospek perusahaan sendiri, dan sebesar 66 persen optimistis terhadap ekonomi APEC. Namun, pandangan itu melemah ketika berbicara tentang ekonomi global, dengan hanya 46 persen yang menyatakan sentimen positif.

“Para pemimpin bisnis di Asia Tenggara percaya diri terhadap kinerja perusahaan mereka dan melihat peluang nyata di kawasan APEC, namun tetap berhati-hati terhadap prospek ekonomi global. Kami melihat ini sebagai sebuah certainty gap yang perlu dijembatani dengan visi strategis untuk mengubah disrupsi menjadi peluang,” ujar CEO Deloitte Southeast Asia, Eugene Ho.

Eugene mengatakan,survei Deloitte menunjukkan bahwa para pemimpin bisnis di Asia Tenggara mengelola risiko dengan mendiversifikasi rantai pasok dan menunda investasi besar di tengah ketidakpastian geopolitik. Mereka mengandalkan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan saat ini, sambil memprioritaskan inovasi dan keberlanjutan untuk jangka panjang.

Di luar kekhawatiran jangka pendek, para pemimpin juga mengintegrasikan AI untuk memperkuat ketahanan operasional serta mempersiapkan pelaporan dan pembiayaan berkelanjutan yang bersifat wajib.

“Agilitas yang bertujuan seperti ini menyiapkan perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan, yang didukung oleh kerja sama dalam blok APEC," tambahnya.

Arah pertumbuhan bisnis

Para pemimpin bisnis di ASEAN terus memprioritaskan pertumbuhan, namun strategi mereka mulai bergeser. Fokus pada efisiensi operasional kini berganti dengan ekspansi berbasis inovasi dan pencarian peluang di wilayah baru (cross-border). Lingkungan dinamis dan cepat berubah yang tercermin dalam survei ini menciptakan tuntutan baru bagi organisasi dan para pemimpinnya.

Meskipun para responden di ASEAN saat ini menempatkan penerapan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan utama (45 persen), fokus tersebut diperkirakan akan bergeser. Dalam tiga tahun ke depan, 47 persen pemimpin perusahaan akan memprioritaskan pengembangan produk baru dan inovasi — naik signifikan dari 28 persen saat ini.

Ekspansi geografis juga menunjukkan tren menguat, dengan para eksekutif memperkirakan porsi pendapatan dari ekonomi APEC akan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 17% saat ini menjadi 35% dalam tiga tahun ke depan.

Membangun ketahanan operasional dan rantai pasok

Bagi para pemimpin bisnis di Asia Tenggara, rantai pasokan kini dipandang sebagai aset strategis yaitu adaptif, agile, dan mampu memberikan kontribusi nyata pada strategi kompetitif perusahaan.

Dalam 12 bulan ke depan, setengah pemimpin bisnis di Asia Tenggara (50 persen) berencana memperluas atau mendiversifikasi rantai pasok mereka, mulai dari membangun hub regional, menambah pemasok alternatif, hingga meningkatkan pemantauan kinerja pemasok dan alur logistik secara digital untuk memperkuat ketahanan bisnis mereka. Hanya 12 persen responden yang memperkirakan tidak akan ada dampak terhadap rantai pasokan mereka.

Momentum bagi isu keberlanjutan

Isu keberlanjutan menjadi semakin penting di kalangan pemimpin bisnis. Saat ini, hanya 21 persen pemimpin di Asia Tenggara yang memperkirakan keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka dalam 12 bulan ke depan.

Lebih lanjut lagi, dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu tiga tahun ke depan, 40 persen responden percaya isu keberlanjutan akan mendisrupsi strategi bisnis mereka.

Selain itu, 69 persen responden menilai keberlanjutan sebagai elemen penting dalam strategi permodalan, seiring meningkatnya perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan di Kawasan APEC.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa saat lalu, Samsung memamerka wujud HP lipat tiga pertama yang disebut 'Galaxy TriFold' pada ajang APEC 2025 di Korea Selatan. Hal ini menguatkan spekulasi dan bocoran yang beredar di internet dalam beberapa waktu terakhir.

Bahkan, digadang-gadang Galaxy TriFold akan meluncur sebelum akhir tahun ini. Bocoran terbaru menyebut HP lipat tiga Samsung akan dirilis pada 5 Desember 2025, menurut The Chosun Daily.

Belum jelas kapan Galaxy TriFold bisa dibeli di pasaran, namun sepertinya HP yang benar-benar baru dari Samsung ini akan dijual terbatas di beberapa pasar Asia, termasuk Korea Selatan.

Harganya digadang-gadang akan dipatok 4,4 juta won atau setara Rp50 jutaan. Menurut laporan sebelumnya, kemungkinan juga Samsung Galaxy TriFold akan hadir di pasar Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, baru-baru ini muncul laporan yang menyebut pangsa pasar Samsung di AS meningkat tajam akibat antusiasme masyarakat ke perangkat lipat Galaxy Z Fold/Flip.

Namun, kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, sama seperti bocoran lain yang makin ramai wara-wiri di internet.

Terlepas dari itu semua, ada pula bocoran soal spesifikasi Samsung Galaxy TriFold pertama. Berikut daftarnya, dikutip dari 9to5Google, Kamis (13/11/2025):

• Layar luar (ditutup): 6,5-inci
• Layar dalam (dibuka): 10-inci
• Ketebalan (dibuka): 4,2mm
• Ketebalan (ditutup): 14mm
• Baterai: 5.600mAh

Sekali lagi, berbagai bocoran ini belum bisa dipastikan 100% hingga ada konfirmasi langsung dari Samsung. Kita tunggu saja apakah Galaxy TriFold akan hadir pada 5 Desember 2025 atau tidak.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Kementerian Perdagangan China menangguhkan larangan ekspor material serbaguna atau dual-use yang jadi komponen utama untuk membuat chip semikonduktor ke Amerika Serikat.

Dalam rilis resmi Kementerian Perdagangan China pada hari ini, Minggu (9/11) material itu di antaranya galium, antimon, dan germanium, demikian dikutip AFP.

Menurut laporan kantor berita China, Xinhua, penangguhan larangan ekspor tersebut berlaku mulai hari ini hingga 27 November 2026.

China juga menangguhkan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap pengguna akhir dan tujuan penggunaan akhir untuk ekspor dual-use grafit ke AS.

Pada Desember 2024, China mengumumkan larangan ekspor material itu ke Amerika Serikat sebagai balasan tarif impor tinggi yang ditetapkan pemerintahan Donald Trump.

Pekan lalu, China juga mengumumkan penangguhan kontrol ekspor bahan lain termasuk perluasan pembatasan bahan tanah jarang dan bahan baterai litium. Penangguhan ini mulai berlaku pada 9 Oktober.

Penangguhan itu muncul usai Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di sela konferensi tingkat tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober.

Dalam pertemuan tersebut, Xi dan Trump sepakat soal pemangkasan tarif, melanjutkan pembelian kedelai AS, pembatasan perdagangan fentanil, hingga persoalan tanah jarang.

"Itu adalah pertemuan yang luar biasa," kata Trump, dikutip Reuters.

Trump mengatakan penerapan tarif impor ke China akan dikurangi, dari 57 persen menjadi 47 persen, dan 10 persen untuk perdagangan obat prekursor fentanil.

Xi, kata dia, akan bekerja keras untuk menghentikan aliran fentanil, yang kerap memicu kematian karena overdosis di Amerika Serikat.