Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi medium rank atau kalori menengah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah tuntas.

“Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6).

Pernyataan tersebut terkait dengan adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Kendala tersebut menyebabkan adanya gangguan layanan kelistrikan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

Bahlil pun sebelumnya menyampaikan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.

Selaras dengan pernyataan Bahlil, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin (22/6).

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memasok kebutuhan gas industri di kawasan Jawa Barat, Banten serta Jakarta dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan.

“Karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua dan Kalimantan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Pernyataan tersebut terkait dengan kenaikan harga gas industri yang dialami oleh pelaku industri di kawasan Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Bahlil menyampaikan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa. Keadaan tersebut menyebabkan kebutuhan gas industri dipenuhi dengan pasokan LNG.

“Itu yang membuat harga ada penyesuaian,” kata Bahlil.

Meskipun demikian, ia menjamin tidak akan ada pemangkasan kuota ekspor LNG pada semester II 2026. Pemangkasan kuota ekspor LNG sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.

“Aman, aman semuanya. Untuk ekspor LNG nggak ada yang dipotong,” ujar Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

mini LNG Plant Tuban bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Mini LNG Plant atau fasilitas pengolahan gas di Tuban, Jawa Timur, mampu mengurangi impor LPG Indonesia.

“Ini (mini LNG Plant Tuban) bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, memiliki kapasitas produksi maksimal setara dengan 55.300 ton per tahun dengan kapasitas tangki sebanyak 1.600.

Kapasitas produksi untuk komoditas LPG berkisar 9.800 ton per tahun, gas kondensat 19.600 barel per tahun, dan CO2 (liquid) 21.000 ton per tahun.

Selain itu, fasilitas pengolahan gas bumi milik PT SAG tersebut juga mampu memproduksi gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) dengan kapasitas 6 juta standar kaki kubik gas per hari (MMscfd).

Bahlil menyampaikan komoditas dari Mini LNG plant ini akan diserap sektor industri di Jawa Timur. Output produksi dan infrastruktur penyimpanan dirancang untuk mendukung rantai pasok LNG berbasis transportasi darat.

“Nah ini sangat membantu industri dalam rangka memberikan kepastian terhadap bahan baku,” ucapnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan proyek-proyek strategis Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas.

Menurut dia, Mini LNG Plant menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan uji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram bisa selesai pada kisaran Juli–Agustus 2026.

“Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, kafe (horeka), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Saat ini, Indonesia melakukan uji coba tabung CNG berkapasitas 3 kilogram di China dan Indonesia.

Uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kilogram.

Menurut dia, tantangan utama dalam uji coba adalah aspek teknis karena tekanan gas CNG sekitar 200 hingga 250 bar, lebih kuat apabila dibandingkan dengan LPG yang tekanannya berada di kisaran 5–10 bar.

“Kalau itu (uji coba tabung) selesai, baru kami bisa dorong secara massal untuk beberapa tempat yang bisa kami lakukan,” kata Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah terus mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT saja, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.

Oleh karena itu, Bahlil berupaya mempercepat adopsi CNG sebagai alternatif LPG untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko untuk membahas kenaikan harga gas industri.

“Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” kata Bahlil saat meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri telah menuai perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak PGN untuk membahas lebih lanjut ihwal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa.

“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menilai, implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani sekaligus pengurangan impor BBM.

“Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik,” kata dia.

Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan.

“Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover,” jelas Bahlil.

“Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara merupakan salah satu faktor utama terkait stabilitas pasokan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Hal tersebut, lanjut Bahlil, menimbulkan adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.

Dengan kualitas batu bara yang berada di bawah kebutuhan PLN ini, lanjut dia, maka memerlukan penggunaan batu bara lebih banyak guna menghasilkan listrik yang diperlukan.

Adapun Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara di pembangkit PLN dalam satu tahun adalah sekitar 154 juta metrik ton (MT).

Berdasarkan aturan domestic market obligation (DMO) kepada para eksportir, PLN bisa mendapatkan pasokan hingga 180-190 juta MT dari jumlah tersebut.

Bahlil mengatakan sebanyak 141 juta MT batu bara sudah diterima oleh PLN. Namun, ia kemudian mendapatkan laporan bahwa pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.

“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.

Bahlil menilai masalah ini seharusnya mampu dimitigasi oleh PLN sebelum berimbas kepada masyarakat luas melalui pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi beberapa waktu terakhir.

“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.

Menteri ESDM pun memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan pemerintah fokus untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PLN guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sebagai Menteri yang tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. Sebab Ia menyebut, di balik praktik tersebut terdapat celah korupsi yang bakal timbul di kemudian hari.

Praktik rente atau pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu itu menjadi hal yang sulit terhindarkan di balik skema impor. Prabowo Prediksi Indonesia Swasembada BBM 3 Tahun Lagi



"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran energi menjadi kunci utama memutus praktik impor yang selama ini dilakukan, dan tidak sedikit yang berakhir pada kasus hukum.

Bahlil juga mengakui bahwa kapasitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030. Namun produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan harus ditutup melalui impor.

Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sementara impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.

Tren ini berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta kiloliter. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, yang kemudian disebut E10.

"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," kata Bahlil.

Ia mengaku, ketika mandatory bahan bakar campuran etanol sampai dengan angka 20%, maka diproyeksikan impor Indonesia berkurang hingga 4 juta kilo liter per tahun untuk pemenuhan BBM di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang, maka Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor bahan bakar jenis solar. Sebab sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri, lewat campuran bahan bakar nabati seperti CPO (Crude Palm Oil).

"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," lanjutnya.

Bahlil memaparkan, konsumsi solar nasional meningkat dari 33,49 juta kiloliter pada 2020 menjadi 40,2 juta kiloliter pada 2026. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari kombinasi produksi kilang domestik, impor, dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Porsi FAME terus meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

Pada saat yang sama, impor solar berhasil ditekan. Setelah sempat mencapai 8,02 juta kiloliter pada 2024, volume impor diproyeksikan turun menjadi 4,9 juta kiloliter pada 2025 dan bahkan nol pada 2026, seiring meningkatnya kontribusi biodiesel dan produksi domestik.

Produksi solar dari kilang dalam negeri juga relatif stabil di kisaran 18-21 juta kiloliter, sehingga tambahan kebutuhan dapat dipenuhi melalui pencampuran biodiesel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kontrak impor minyak mentah dari Rusia telah dilakukan dan siap dikembangkan lebih lanjut.

“Saya coba cek secara teknis, ya. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), BLU (Badan Layanan Umum) daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Terkait volume minyak mentah yang akan diimpor dari Rusia, ia mengatakan terdapat potensi pengembangan lebih jauh.

“Untuk volume dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Tapi nanti kontraknya coba saya liat lagi,” ujar Bahlil.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G (government-to-government) dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” katanya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan Indonesia tetap akan melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz dibuka kembali di tengah deeskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Langkah itu menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan Pemerintah Indonesia masih belum mengajukan permintaan spesifik terkait pembelian minyak dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan negaranya.

“Kami juga memerlukan informasi yang lebih spesifik dari pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, jenis minyak apa yang mereka perlukan, berapa jumlah minyaknya, pelabuhan mana yang akan digunakan, dan bagaimana pembayaran akan dilakukan,” kata Tolchenov di Jakarta, Rabu (23/6).

Dia mengatakan hal itu mungkin merupakan masalah teknis, tetapi menjadi sangat praktis dan harus dibahas dalam setiap kontrak.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Makanya saya membentuk tim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia menyebut segera membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.

"Kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Makanya saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu dari PLN, Direktur Jenderal Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sebagai regulator, Kementerian ESDM menilai pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan proses pengadaan batu bara berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangkit listrik nasional dapat terpenuhi.

Tim pengadaan batu bara tersebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengadaan batu bara.

Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pendampingan guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan negara.

"Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari para penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo beserta jajaran merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto guna melaporkan perkembangan pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa.

Darmawan, dalam pernyataan persnya sebelum bertemu Presiden, menyampaikan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir yang terjadi pada pekan lalu berhasil diminimalisir sejak Minggu (21/6).

Darmawan mengatakan perbaikan kondisi sistem kelistrikan tersebut didukung oleh mulai mengalirnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit milik mitra atau independent power producer (IPP), sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Selain itu, kata dia, satu pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya mengalami kendala teknis berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu malam.

Menurut Darmawan, pembangkit tersebut telah kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan Pulau Jawa sehingga membantu memperkuat pasokan daya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen untuk menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program bantuan pemasangan listrik baru.

“Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik," ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Bahlil menuturkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum berlistrik akan memberi dampak besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya membantu aktivitas rumah tangga, keberadaan listrik juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi keluarga dan memperluas akses terhadap pendidikan serta informasi.

"Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana orang bisa sekolah pintar? Bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," tuturnya.

Menurut Bahlil, negara wajib hadir ketika masyarakat membutuhkan penerangan, terutama di wilayah yang secara komersial dinilai belum layak untuk pengembangan jaringan listrik karena jumlah pelanggan yang sedikit dan investasi yang besar.

Bahlil hadir dalam penyalaan perdana bantuan pemasangan sambungan listrik baru di Dusun Krembeng Desa Hadimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Selain menyalakan saklar secara simbolis, Menteri ESDM juga menyerahkan token listrik kepada salah satu penerima bantuan.

Program Lisdes dan BPBL merupakan upaya sistematis dan terencana yang dijalankan pemerintah bersama PT PLN untuk menghadirkan listrik di wilayah yang belum terjangkau.

Sasaran utamanya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolir atau lokasi yang belum tersentuh jaringan listrik PLN.

Hingga 2025, realisasi Program Lisdes telah mencakup 1.403 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua Selatan.

Sementara itu bantuan pemasangan sambungan listrik baru bagi masyarakat kurang mampu telah terealisasi untuk 220.845 rumah tangga, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang demo di depan Gedung DPR RI. Momen ini diungkap Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam konferensi pers usai dialog secara tertutup dengan mahasiswa di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Saan menyebut ada sejumlah tuntutan mahasiswa yang langsung dijawab oleh pimpinan DPR. Salah satunya terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG Ibu Nanik dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait tata kelola MBG sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," ujar Saan.

Tak hanya itu, tuntutan lainnya yang langsung dijawab dalam dialog tertutup berkaitan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan terjadinya kelangkaan Pertalite sebagai BBM bersubsidi untuk rakyat.

"Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa. Menteri ESDM berjanji memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa dalam waktu singkat," kata Saan.