Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tiga bulan setelah banjir bandang menyapu Aceh Tamiang, tim lapangan kami memeriksa sembilan sumur gali warga di Kota Lintang. Lima di antaranya tersumbat lumpur halus yang lengket dan berbau belerang. Sisa air yang tertinggal sudah terkontaminasi. Warga tidak punya pilihan yang baik: menguras sumur berarti membuang cadangan terakhir yang menipis, membiarkannya berarti tidak ada air sama sekali.

Di sinilah sumur bor muncul sebagai jawaban yang terasa masuk akal. Jika air permukaan sudah tercemar dan sumur dangkal tidak bisa diandalkan, mengapa tidak mengebor lebih dalam? Logika itu mudah dipahami. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak sempat diajukan: apakah cara menyelesaikan krisis ini justru mempercepat krisis berikutnya?

Apa yang Ada di Bawah Sana?

Pemerintah bergerak cepat. Polri dan Kementerian PUPR membangun 225 titik sumur bor darurat pada kedalaman 60 hingga 82 meter. Air mengalir, warga tertolong. Tapi ada yang tidak terlihat di balik angka itu.

Sebagian besar sumur tersebut menembus lapisan batuan yang terlindungi oleh lempung tebal. Lapisan ini menjadi penyaring alami yang memisahkan air tanah dari kontaminasi permukaan.

Dalam situasi darurat, mengebor hingga lapisan tersebut adalah pilihan yang masuk akal. Namun, lapisan yang melindungi kualitas air itu adalah lapisan yang sama yang membatasi pengisian ulangnya. Air hujan sulit menembusnya sehingga cadangan air di bawah tanah tidak mudah tergantikan ketika diambil.

Survei dan uji teknis sebelum pengeboran memang dapat memastikan keberadaan air dan memperkirakan debit yang bisa diambil. Namun, keduanya tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah air yang kita ambil hari ini masih dapat digantikan oleh alam? Penelitian Azizah dkk. (2021) mencatat bahwa DAS Tamiang didominasi tanah liat yang sulit menyerap air.

Meskipun menerima curah hujan rata-rata 2.609 milimeter per tahun, sebagian besar air hujan langsung mengalir ke sungai lalu ke laut tanpa sempat menjadi cadangan air tanah.

Dengan kata lain, persoalannya bukan kekurangan hujan, melainkan minimnya air yang berhasil masuk dan tersimpan di bawah permukaan. Karena itu, banjir dan sumur yang mengering bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan dua gejala dari proses hidrologi yang sama.

Yang Tidak Masuk dalam Perhitungan

Ada celah lain yang luput. Ketergantungan terhadap air tanah sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum banjir 2025. Data Kemendagri tahun 2024 menunjukkan bahwa 170 dari 215 desa di Aceh Tamiang, atau sekitar 79%, menjadikan sumur bor sebagai sumber air minum utama. Sumur bor, dengan kata lain, bukan sekadar solusi darurat, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang kebutuhan sehari-hari.

Di atas ketergantungan yang sudah tinggi itu, pemerintah kemudian membangun ratusan sumur bor baru sebagai respons terhadap krisis air pascabanjir 2025. Air memang kembali mengalir, tetapi tekanan terhadap akuifer yang sama juga semakin besar.

Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kemampuan daerah hulu dan kawasan resapan untuk menyimpan air hujan, sehingga pasokan alami yang mengisi kembali air tanah semakin terbatas. Regulasi bahkan membebaskan sebagian besar sumur bor rumah tangga dari kewajiban pelaporan selama pengambilannya tidak melebihi batas tertentu, sehingga akumulasi pengambilan air tanah berlangsung tanpa gambaran yang utuh.

Berapa total air yang ditarik setiap hari dari lapisan yang sama? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada pula data yang menunjukkan apakah jumlah itu masih berada dalam batas kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Di sinilah paradoksnya. Krisis air hari ini diselesaikan dengan memperbesar ketergantungan pada sumber daya yang kapasitas pemulihannya belum pernah dihitung secara menyeluruh.

Yang Tidak Kita Pantau Tidak Kita Ketahui

Di Pulau Jawa, ada sistem pemantauan yang mencatat dampak jangka panjang eksploitasi air tanah secara real-time. Hasilnya mengkhawatirkan — penurunan permukaan tanah hingga 4,9 cm per tahun di beberapa titik (SIPASTI, 2026).

Aceh Tamiang tidak ada dalam sistem ini.

Permen ESDM 31/2018 sebenarnya sudah mewajibkan pemantauan berkala dan pemodelan air tanah untuk menentukan seberapa banyak air yang boleh diambil tanpa merusaknya. Namun, hingga kini belum tersedia data pemantauan yang dapat diakses publik untuk melihat apakah kondisi air tanah di Aceh Tamiang membaik atau memburuk.

Bukan kita yang harus menunggu untuk tahu apakah kondisinya aman. Regulator yang seharusnya sudah tahu — dan datanya tidak tersedia.

Jalan yang Lebih Jujur

Sebagai respons darurat, sumur bor tetap bisa dimaklumi. Tapi bergerak cepat dan bergerak dengan cukup tahu adalah dua hal yang berbeda.

Orientasi solusi perlu digeser, dari mengandalkan cadangan air dalam yang kondisinya belum terpantau, ke arah menangkap air permukaan sebelum ia menjadi banjir. Dan sebelum itu semua, satu hal paling mendasar harus dipenuhi: data tentang berapa banyak yang sudah diambil, dan seberapa cepat ia berkurang.

Tanpa itu, kita tidak sedang mengelola krisis. Kita hanya menundanya. Kita mengebor untuk keluar dari satu krisis, tanpa tahu di kedalaman yang sama, krisis berikutnya sedang menunggu.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat selama periode 1 Januari hingga 25 Mei 2026 wilayah Provinsi Sumatra Selatan didominasi kejadian bencana banjir.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) Sudirman mengatakan, dari total 90 kejadian bencana yang tercatat selama lima bulan pertama tahun ini, banjir dan angin kencang menjadi bencana yang paling dominan dengan total 62 kejadian.

“Selama periode 1 Januari-25 Mei 2026, BPBD Sumsel mencatat 90 kejadian bencana yang didominasi 32 kejadian banjir dan 30 kejadian angin kencang,” ujarnya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Selain banjir dan angin kencang, BPBD juga mencatat 14 kejadian tanah longsor, 8 kebakaran permukiman, 4 banjir bandang, dan 2 angin puting beliung.

Namun, dampak terbesar berasal dari bencana banjir dengan total 43.770 rumah terendam. Secara rinci, sebanyak 108 rumah mengalami rusak berat, 32 rumah rusak sedang, dan 139 rumah rusak ringan akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumsel.

Banjir juga menyebabkan kerusakan pada 15 jembatan yang mengganggu akses masyarakat.

“Selain itu sebanyak 66 fasilitas pendidikan, 39 rumah ibadah, 21 fasilitas kesehatan, dan 26 bangunan lainnya turut terdampak bencana,” tuturnya.

Sudirman menambahkan, sektor pertanian juga terdampak cuaca ekstrem. BPBD mencatat sekitar 4.810 hektare sawah dan 1.395 hektare lahan perkebunan terdampak banjir selama periode tersebut.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana di Sumsel, total terdapat 43.708 kepala keluarga (KK) terdampak dengan 607 KK di antaranya mengungsi.

Bencana tersebut juga mengakibatkan 3 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia,” katanya.

“Secara wilayah, Kabupaten Ogan Ilir menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi yakni 16 kejadian. Disusul OKU Selatan sebanyak 12 kejadian, Muara Enim 9 kejadian, Prabumulih 8 kejadian, dan OKI 7 kejadian,” pungkasnya.

JAKARTA - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bersama DPR memastikan kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana banjir di Aceh. Dari 40 lokasi, sebanyak 37 lokasi di antaranya telah siap untuk dibangun.

Hal itu diungkap Kepala Pos Komando Wilayah PRR Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid saat rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy'ari, dan sejumlah peserta lainnya dari unsur Pemkab Aceh Tamiang, unsur perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.

Fokus rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 di antaranya siap bangun, namun 3 di antaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU yaitu lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (beroperasi sebagai PT Simpang Kiri Plantations, sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA).

Sedangkan untuk lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni sudah selesai 100% untuk pembangunan huntap.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan pemerintah daerah yang terkendala melakukan pembangunan di atas tanah yang belum menjadi aset pemerintah daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur.

"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Mantan Pj. Gubernur Aceh periode 2024-2025 ini juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian atau hasil interpolasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum.

“Pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana. Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare,” paparnya.

Pemilihan lokasi pembangunan huntap bukan asal tunjuk. Pemerintah telah melakukan riset sosial, ekonomi, dan budaya, serta bencana. Pilihan di sebuah lokasi sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang.

Satgas DPR RI melalui koordinatornya TA. khalid juga mendukung langkah percepatan pembangunan huntap dengan meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemilik HGU agar pelepasan status HGU segera diselesaikan paling lambat Minggu, 24 Mei 2026.

“Dari sejumlah perusahaan, tersisa tiga perusahaan yang belum selesai. Kami tunggu, deadlinenya besok, Minggu, 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mereka masih menolak sesuai permintaan pemerintah, maka Bupati kirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI,” katanya

Selesai rapat, Safrizal dan rombongan Galapana meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap serta mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata untuk memberikan bantuan peralatan dapur kepada 72 Kepala Keluarga yang menghuni huntara tersebut.

Bisnis.com, SARILAMAK — Petani di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, mengalami gagal panen setelah sawah mereka terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Bencana tersebut memicu tanah longsor, tanah terban, hingga munculnya lubang besar menyerupai sinkhole yang merusak infrastruktur dan areal pertanian di dua jorong di wilayah tersebut.

"Bencana itu juga merusak puluhan hektare areal pertanian kami. Bahkan merusak tanaman padi yang akan dipanen," kata Efa, petani setempat, Jumat (15/5/2026).

Efa mengatakan sawah petani terdampak banjir bandang dan luapan Sungai Batang Sandir pada Kamis pagi (14/5/2026). Padahal, tanaman padi di lahan tersebut dijadwalkan mulai dipanen pekan depan.

"Sudah kami rencanakan, padi ini akan dipanen pekan depan. Namun kini, sawah itu telah rusak dilanda bencana. Semuanya habis, gagal panen padi kami itu. Sedih betul," ujarnya.

Petani lainnya, Yusni Ancok, juga mengaku mengalami kerugian akibat banjir yang merendam sawahnya. Menurut dia, tanaman padi yang sudah menguning seharusnya dipanen pada Sabtu (16/5/2026).

"Kondisi kini, sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung. Belum lagi, upah membajak sawah," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Fakhrizal mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Sandir hingga merendam areal persawahan di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar.

"Luapan air sungai ini memang dahsyat. Bahkan, dangau di tengah sawah hanyut dibuatnya. Pipa Pamsimas juga putus," ujarnya.

Dia menyebut banjir menyebabkan lahan pertanian yang sebelumnya siap panen rusak diterjang arus air.

"Yang terjadi, semua lahan sawah itu rusak diterjang banjir," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lima Puluh Kota M. Fajar Rillah Vesky meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat menyusul meluasnya dampak bencana di sejumlah kecamatan.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026.

"Pemkab Lima Puluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat, untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar yang terdapat dalam pos belanja APBD 2026," tegasnya.

Fajar juga meminta pemerintah daerah segera mengoordinasikan bantuan dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan BWS Sumatra V.

Dia menambahkan petugas penyuluh lapangan bersama Dinas Pertanian telah meninjau lokasi untuk mendata kerusakan lahan dan jaringan irigasi akibat bencana.

"Saya berharap Pemkab Lima Puluh Kota bisa bergerak cepat," tutupnya.

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menegaskan proses pembersihan dan penanganan lumpur pascabanjir masih terus berjalan secara intensif. Aksi ini menepis narasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah dalam penangananpascabanjir.

Hal itu ditegaskan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA di Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Safrizal menjelaskan maksud pernyataannya mengenai istilah "berat" yang sempat disalahartikan oleh sejumlah pihak. Menurut Safrizal, istilah tersebut adalah refleksi dari kerja keras tim di lapangan, bukan sebuah pengakuan ketidaksanggupan atau keputusasaan.

“Kami tegaskan, bagi kami berat itu bermakna kita harus kerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi semangatnya adalah semangat positif untuk menuntaskan tanggung jawab, bukan bermakna menyerah. Berat itu adalah realita medan yang sedang kami taklukkan bersama,” ujar Safrizal.

Berdasarkan data operasional Satgas, dari total 519 lokasi yang menjadi sasaran di Aceh, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Sementara itu, sisa 39 lokasi lainnya saat ini dalam status on-going atau sedang terus dikerjakan. Lokasi sisa ini merupakan area pemukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual yang teliti.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



“Guna mempercepat proses tersebut, dukungan personel terus dioptimalkan di titik-titik krusial. Di wilayah Aceh Tamiang, Satgas telah mengerahkan personel Praja IPDN untuk membantu percepatan pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga agar segera layak digunakan kembali,” katanya.

Selain pengerahan personel kedinasan, Safrizal juga memaparkan keberlanjutan Program Cash for Work (Padat Karya) Tahap II yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, tepatnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, program ini sedang berjalan aktif dengan melibatkan total 392 peserta.

“Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang. Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan,” jelasnya.

Safrizal ZA meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan seluruh infrastruktur vital dan jalan nasional (Tahap I) sudah tuntas 100% sejak Januari lalu, dan kini Satgas fokus menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman.

“Data adalah fakta, dan kerja kami adalah nyata. Kami tidak akan berhenti sampai lokasi terakhir benar-benar tuntas. Kami mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menyongsong tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” ucapnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi secara dinamis di lapangan ditegaskan bukan sebagai bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi demi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind". Menurut Safrizal, salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni.

“Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Selain faktor kembalinya warga, Safrizal menekankan Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku. Pihaknya terus menerima usulan baru dari para Bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.

“Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan. Pembangunan huntara sendiri dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi,” katanya.

Lihat video: LEBARAN TANPA SUASANA! Warga Tak Rayakan Lebaran karena Kondisi Sulit Pasca Banjir Aceh



Safrizal menegaskan jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100%, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai. Oleh karena itu, pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Sebagai bentuk transparansi dan keadilan, masyarakat juga diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Para penyintas dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima bantuan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga warga segera memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya,” katanya

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut seluruh pengungsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah ini tak lagi menghuni tenda pengungsian.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan Sumut sudah zero atau nol pengungsi.

Para korban bencana saat ini telah berpindah ke hunian yang lebih layak baik hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), maupun rumah kontrakan yang difasilitasi pemerintah.

"Sumut sudah zero pengungsi. Pengungsi yang sebelumnya berada di tenda, sudah menghuni huntara, huntap, ada juga yang mengontrak rumah sementara dengan dana yang disediakan pemerintah," kata Basarin, Selasa (31/3/2026).

Basarin menyampaikan pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap di sejumlah wilayah terdampak bencana se-Sumut.

Pada Jumat (27/3/2026), sebanyak 120 huntap yang dibangun di Desa Hapesong Baru Tapanuli Selatan telah diserahkan kepada masyarakat terdampak.

Pembangunan huntap di Sumut melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, institusi/lembaga negara, hingga swasta seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

Basarin mengatakan seluruh korban bencana ditarget dapat segera menempati hunian permanen sehingga pembangunan huntap terus dikebut.

Sumut Siapkan Lahan untuk Bangun 1000 Huntap

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan akan mendukung pembangunan huntap bagi korban bencana di Sumut dengan menyiapkan lahan yang aman dan jauh dari risiko bencana.

Tak kurang dari 1.000 huntap akan dibangun di Sumut, berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami berkomitmen untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan agar pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan secara permanen oleh masyarakat," kata Bobby dalam rapat daring percepatan pembangunan huntap bagi korban bencana, Selasa malam (16/12/2025), dikutip Selasa (31/3/2026).

Per akhir Desember 2025, pembangunan tahap pertama sebanyak 648 huntap juga telah dimulai di Sumut dengan rincian 103 unit di Tapanuli Utara, 227 unit di Tapanuli Selatan, 118 unit di Tapanuli Tengah, serta 200 unit di Sibolga.

Bobby pun menyebut akan ada pembangunan huntap tahap selanjutnya yang direncanakan sebanyak 343 unit sehingga akan ada sekitar 1.000 huntap di wilayah ini.

Rincian pembangunan huntap tahap selanjutnya sebanyak 343 unit di Sumut yakni di Desa Lumut Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 86 unit huntap, di Desa Tandihat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 186 unit, serta di Desa Panggunggurgan dan Desa Sampe Tua/Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing 35 unit dan 36 unit.

ACEH - Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) melaksanakan program pembersihan lingkungan dengan mekanisme Padat Karya Tunai atau Cash for Work. Tahap pertama di akhir Maret ini, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang .

Kegiatan tersebut dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat. Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum.

Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari 28 Maret hingga 4 April 2026. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026.

Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga.

Kepala Posko Wilayah Aceh Safrizal ZA menegaskan pemilihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri ini ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka usai Lebaran," ujar Safrizal ZA, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, Sabtu (28/3/2026).

Safrizal menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better).

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim sebagian besar wilayah terdampak bencana di Sumatera telah keluar dari fase krisis. Ia menyebutkan, 38 kabupaten/kota di Sumatera kini telah kembali ke kondisi normal pascabencana.

“Sumbar 13 kabupaten/kota, Sumut 15 kabupaten/kota, dan Aceh 10 kabupaten/kota sudah kembali normal,” kata Tito dalam konferensi pers update PHTC, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Pemulihan terbesar terjadi di tiga provinsi utama, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Sumatera Barat, sejumlah wilayah seperti Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan telah dinyatakan pulih.

Sementara itu di Sumatera Utara, kota-kota besar seperti Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Mandailing Natal, serta Kota Sibolga termasuk dalam daftar wilayah yang sudah kembali normal.

Di Aceh, pemulihan juga mencakup berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Nagan Raya, Aceh Singkil, serta Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.

Lihat video: Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Setelah Tinjau Lokasi Banjir Sumatera

Meski begitu, ia menegaskan pekerjaan belum selesai. Masih ada 11 kabupaten yang masuk kategori prioritas karena kondisi pemulihannya belum optimal. “Sebanyak 11 kabupaten perlu atensi khusus, yakni Sumbar 2 kabupaten, Sumut 2 kabupaten, dan Aceh 7 kabupaten,” ujar Tito.

Wilayah yang masih membutuhkan perhatian intensif di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Di Sumatera Utara, fokus pemulihan diarahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara itu, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah terbanyak yang masih dalam pemantauan ketat, yakni tujuh kabupaten, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan akan terus didorong, terutama di wilayah yang masih tertinggal, agar seluruh daerah terdampak bisa segera keluar dari bayang-bayang bencana dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.

JAKARTA - Tokio Marine Group melalui Tokio Marine Holdings dan Tokio Marine Nichido Fire Insurance menyalurkan donasi kemanusiaan senilai USD 50.000 membantu masyarakat korban banjir Sumatera beberapa waktu lalu. Bantuan serahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) .

Penyerahan donasi secara simbolis dilakukan pada 11 Maret 2026 di Kantor Pusat PMI dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla , Sekjen PMI AM Fachir, dan jajaran pengurus PMI. Perwakilan dari Tokio Marine Indonesia, yaitu Compliance, RM, and HRGA Director, Cahyo Adi; Managing Director PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Shiro Ipposhi; dan Executive Officer Nippon Koei Nicholas Felix.

Melalui bantuan ini, Tokio Marine Group berharap dapat ikut meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan yang sedang berjalan. "Bagi kami, kehadiran perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap bantuan yang disalurkan dapat memberi arti bagi masyarakat terdampak dan mencerminkan semangat kebersamaan untuk hadir membantu saat dibutuhkan," kata Cahyo Adi.

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat upaya kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga membawa tantangan besar bagi banyak keluarga yang terdampak.

"Kami menyambut baik dukungan dari Tokio Marine Group. Bantuan seperti ini sangat berarti dalam memperkuat upaya kemanusiaan dan membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk komitmen kepedulian Tokio Marine yang telah terjalin bersama PMI sejak 2010 melalui berbagai donasi kemanusiaan," ujarnya.

Sejak 2010, Tokio Marine Group dan PMI telah membangun kolaborasi kemanusiaan yang berkelanjutan melalui berbagai donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia. Dukungan ini menjadi wujud kepedulian yang terus dijaga dari waktu ke waktu, sekaligus menegaskan komitmen Tokio Marine untuk selalu hadir di sisi masyarakat, bukan hanya melalui perlindungan asuransi, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi arti di saat yang paling dibutuhkan.

Seperti disampaikan Jusuf Kalla, kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga kemanusiaan memiliki peran penting dalam memperkuat dukungan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Komitmen tersebut juga tercermin dalam kebersamaan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan Nippon Koei sebagai bagian dari grup yang sama di bawah Tokio Marine Holdings.

Dengan semangat yang sejalan, keduanya percaya bahwa kontribusi terhadap upaya mitigasi bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama untuk membantu memperkuat ketahanan masyarakat dan mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan. Jusuf Kalla Soroti Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza Palestina

Tokio Marine Indonesia juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada PMI atas dedikasi, kepedulian, dan kerja nyatanya dalam menjalankan misi kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia. Bagi Tokio Marine, perlindungan bukan semata soal layanan, tetapi juga tentang bagaimana dapat terus memberi manfaat dan menghadirkan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat.