REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait maraknya kejahatan siber, khususnya vishing, phishing, dan social engineering yang menyasar pengguna layanan digital seperti BNIdirect. Nasabah diminta lebih waspada dan tidak mudah membagikan data sensitif kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, perkembangan teknologi turut diikuti dengan semakin beragamnya modus penipuan. "Masyarakat perlu memahami berbagai modus penipuan tersebut agar dapat lebih waspada dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Dia menjelaskan, salah satu modus yang kerap terjadi adalah vishing atau voice phishing, yakni penipuan melalui telepon di mana pelaku mengaku sebagai petugas bank. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyebut identitas korban dan menciptakan situasi mendesak, seperti dugaan transaksi mencurigakan, untuk meminta data penting seperti ID perusahaan, ID pengguna, kata sandi, hingga kode token. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi tanpa izin.

Selain itu, terdapat pula modus phishing yang dilakukan melalui situs palsu yang menyerupai portal resmi perbankan. Korban diarahkan untuk memasukkan data sensitif yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku.

Modus lain yang juga perlu diwaspadai adalah social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis di mana pelaku menyamar sebagai petugas bank untuk memperoleh informasi rahasia seperti kode OTP, token, atau kata sandi.

BNI menekankan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi dalam setiap interaksi yang berkaitan dengan layanan digital. Nasabah diimbau untuk hanya mengakses layanan melalui situs resmi seperti bnidirect.bni.co.id atau directbisnis.bni.co.id, serta menghindari mengklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat, email, maupun aplikasi percakapan.

Selain itu, nasabah juga diminta untuk tidak menyimpan kata sandi di perangkat, rutin mengganti password, serta tidak pernah membagikan kode OTP atau token kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengatasnamakan bank. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan akses akun.

BNI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi perseroan, termasuk website resmi di http://www.bni.co.id, guna memastikan keabsahan setiap informasi yang diterima dan menghindari potensi penipuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program edukasi digital CyberHeroes membekali 420 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman keamanan siber. Program ini bertujuan membantu generasi muda memahami risiko di ruang digital sekaligus membangun perilaku berinternet yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Melalui CyberHeroes yang diadakan awal April 2026, Telkom memberikan pembelajaran praktis kepada pelajar terkait keamanan digital, mulai dari mengenali potensi perundungan siber, risiko manipulasi oleh pihak tak dikenal, hingga pentingnya menjaga data pribadi saat berinteraksi di internet.

Inisiatif CyberHeroes dilatarbelakangi meningkatnya tantangan keamanan digital di kalangan anak dan remaja.

Data UNICEF tahun 2025 mencatat, hampir 80 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet, anak muda menghabiskan rata-rata 5,4 jam per hari di ruang digital. Namun, tingginya intensitas ini belum sepenuhnya diimbangi literasi keamanan yang memadai.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026 menunjukkan, 50 persen anak Indonesia pernah terpapar konten tidak pantas di media sosial, sementara 42 persen lainnya mengalami ketidaknyamanan dalam beraktivitas di ruang digital.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menjelaskan, edukasi sejak dini menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Telkom berkomitmen menghadirkan pemanfaatan teknologi yang aman dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

‘’Melalui CyberHeroes, kami ingin menanamkan kesadaran pentingnya menjaga data pribadi dan bersikap bijak di ruang digital sejak dini. Dengan semangat Bersama Jadi Bisa, kami percaya setiap anak Indonesia juga Bisa PandAI untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan mendukung tumbuh kembang mereka,” ujarnya dalam keterangan Jumat (17/4/2026).

Kegiatan dilaksanakan hybrid dan diikuti beberapa sekolah, yakni SMP Warga Surakarta sebanyak 200 siswa secara daring, SLB B Pangudi Luhur Jakarta Barat dengan 100 siswa, serta SDN Blimbing 1 dan SDN Blimbing 3 Tangerang masing-masing diikuti 60 siswa.

Materi pembelajaran disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami sehingga peserta dapat langsung menerapkan pengetahuan tersebut dalam aktivitas digital sehari-hari.

Mengusung semangat Bersama Jadi Bisa, program ini juga menekankan pentingnya inklusivitas dengan melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas.

Telkom mendorong agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memahami dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan produktif.

Pihak sekolah turut mengapresiasi langkah Telkom dalam membekali siswa dengan keterampilan dasar dalam menjaga keamanan dan etika berinteraksi di ruang digital melalui program ini.

“Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini, khususnya dalam memahami risiko berinteraksi di dunia digital. Ini membantu siswa menjadi lebih waspada dan bijak,” ujar Lince Saragih, Guru TIK di SLB B Pangudi Luhur.

Lebih dari sekadar edukasi, program CyberHeroes merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Telkom dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Melalui penguatan literasi digital sejak usia dini, Telkom berharap dapat meminimalisasi risiko kejahatan siber sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif dan bertanggung jawab di era digital.

Sejalan dengan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya pada pilar pendidikan, inisiatif ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Melalui inisiatif ini, Telkom turut memperkuat peran TJSL dalam mendorong akses pendidikan digital yang lebih merata dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewajiban penilaian mandiri (self-assessment) dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

PSE yang memiliki Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), yang dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak maupun yang berpotensi diakses oleh anak, wajib tunduk pada beleid ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan cakupan aturan ini tidak terbatas pada jenis platform tertentu.

“Layanan OTT seperti Netflix, platform gim, hingga e-commerce juga termasuk dalam lingkup kewajiban ini, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP TUNAS,” kata Alexander kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan ketentuan PP Tunas Pasal 4, Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud mencakup layanan yang secara khusus dirancang untuk anak, serta layanan yang kemungkinan digunakan atau diakses oleh anak.

Kategori kedua ini ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti syarat dan ketentuan penggunaan, kebijakan internal, hingga bukti layanan tersebut memang diakses oleh anak. Selain itu, indikator lain meliputi adanya komposisi pengguna anak yang signifikan, penargetan iklan kepada anak, serta desain produk yang dibuat menarik bagi anak.

Kemiripan dengan layanan lain yang telah terbukti digunakan oleh anak juga menjadi pertimbangan. Adapun indikator penilaian lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sebagai pedoman teknis, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penilaian risiko platform dalam melindungi anak di ruang digital. Penilaian risiko tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform yang memiliki satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Platform juga diwajibkan mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi ini juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Sebelumnya, Komdigi menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap PP Tunas. Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap dalam waktu dekat akan semakin banyak platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengumumkan peralihan peran pengendali data pribadi dari 11 badan usaha ke dalam satu entitas. Ini dilakukan seiring rampungnya penggabungan badan hukum yang efektif berlaku per 1 Februari 2026.
Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa penggabungan badan hukum yang efektif sejak 1 Februari 2026 telah mengalihkan peran pengendali data pribadi dari sejumlah entitas ke perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan.
Langkah ini mencakup integrasi data pribadi yang sebelumnya dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan sejumlah entitas afiliasi Bahtera Laju Abadi ke dalam sistem pengelolaan Pertamina Patra Niaga.
Dalam pemberitahuan resminya, perseroan menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi akan tetap dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta pedoman internal perusahaan.
“Data pribadi Anda yang sebelumnya diproses oleh [entitas-entitas terkait] akan selanjutnya diproses oleh PT Pertamina Patra Niaga, sepanjang diperlukan untuk tujuan yang sah, relevan, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterangan resmi dikutip Rabu (1/4/2026).
Adapun, sejumlah perusahaan yang menggabungkan diri kepada Pertamina Patra Niaga mencakup PT Kilang Pertamina Internasional, PT Banggai Bahtera Laju Abadi, PT Benggala Bahtera Laju Abadi, PT Barung Bahtera Laju Abadi, dan PT Bepondi Bahtera Laju Abadi.
Lalu, PT Ararkula Bahtera Laju Abadi, PT Aru Bahtera Laju Abadi, PT Brass Bahtera Laju Abadi, PT Damanusa Bahtera Laju Abadi, PT Liran Bahtera Laju Abadi, dan PT Miangas Bahtera Laju Abadi.
Penggabungan ini sekaligus menandai perubahan struktur pengendalian data dalam lingkup bisnis hilir Pertamina, seiring dengan upaya konsolidasi operasional dan efisiensi korporasi.
Dengan beralihnya peran pengendali data, tanggung jawab atas keamanan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data pribadi kini sepenuhnya berada di bawah Pertamina Patra Niaga.
Pemberitahuan ini juga menjadi bagian dari kewajiban hukum pengendali data dalam kondisi perubahan struktur perusahaan, khususnya yang berdampak pada pengalihan hak dan kewajiban terkait data pribadi.
Menurut perusahaan, langkah konsolidasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan data dalam satu kendali. Namun, pada saat yang sama juga memperbesar skala risiko apabila tata kelola dan pengamanan data tidak dijalankan secara ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus website tiruan yang seolah-olah merupakan situs resmi perusahaan. Ini merupakan bagian dari phishing yang dapat mengelabui nasabah agar memasukkan data pribadi.

Perseroan meminta nasabah untuk selalu memeriksa kembali alamat situs (URL) resmi sebelum mengakses layanan digital guna menghindari ancaman phishing melalui website palsu.

“BRI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang mencurigakan. Pastikan selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan tidak pernah membagikan data pribadi kepada pihak manapun,” Direktur IT BRI Saladin D. Effendi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (1/4/2026).

Lebih lanjut, Saladin menjelaskan bahwa salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku adalah penyebaran tautan (link) palsu melalui pesan singkat, email, maupun aplikasi percakapan.

Tautan tersebut biasanya menyerupai tampilan resmi dan bertujuan mencuri data sensitif seperti user ID, PIN, password, hingga kode OTP melalui teknik social engineering.

Sebagai langkah pencegahan, BRI mengajak masyarakat untuk hanya menggunakan dan mengakses layanan melalui kanal resmi perseroan, seperti website resmi BRI pada alamat https://bri.co.id serta internet banking BRI pada alamat https://ib.bri.co.id.

BRI menegaskan bahwa perseroan tidak pernah meminta data sensitif nasabah seperti PIN, password, maupun kode OTP melalui tautan ataupun pihak yang tidak resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan digital melalui tautan palsu (phishing) yang semakin sering terjadi di tengah akselerasi layanan keuangan digital.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) mencatat hingga 26 Februari 2026 terdapat 477.600 laporan penipuan di sektor jasa keuangan.

Direktur IT BRI Saladin D Effendi menegaskan, masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap berbagai tautan mencurigakan yang beredar melalui pesan singkat hingga aplikasi percakapan.

“BRI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang mencurigakan. Pastikan selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan tidak pernah membagikan data pribadi kepada pihak manapun," kata Saladin dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, pelaku kejahatan biasanya membuat tampilan website menyerupai situs resmi untuk mencuri data sensitif seperti user ID, PIN, password, hingga kode OTP melalui teknik social engineering.

BRI pun menegaskan tidak pernah meminta data rahasia nasabah melalui tautan maupun pihak tidak resmi. Untuk itu, masyarakat diminta menerapkan prinsip “Think Before Click” serta hanya mengakses layanan melalui kanal resmi guna menghindari potensi kejahatan digital.

Kasus Scam Meningkat

Terpisah, OJK menyampaikan kasus scam atau penipuan online di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan peningkatan signifikan. Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan impersonate atau fake call.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembalian dana korban scam adalah kecepatan pelaporan.

Menurutnya, faktor waktu sangat krusial karena dana korban dapat dengan cepat dipindahkan oleh pelaku ke berbagai rekening. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menelusuri aliran dana dan memutus rantai transaksi.

“Karena korban scam ini, dananya bisa pindah secara cepat tidak sampai 10 menit, bahkan ada yang hanya 3 detik,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan, pelaporan yang cepat akan memudahkan koordinasi antara OJK, perbankan, dan kepolisian untuk segera memblokir rekening yang terindikasi terlibat. Untuk melapor, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157.

Selain itu, korban juga bisa menghubungi kepolisian melalui nomor 110 agar aparat dapat berkoordinasi dengan tim Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Korban juga disarankan segera melapor ke bank tempat rekening terdaftar guna meminta pemblokiran rekening atau pelacakan transaksi.

“Sebagai contoh, nasabah Bank Central Asia (BCA) dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500833 atau melapor melalui aplikasi resmi bank,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, tingkat kepatuhan Meta yang masih berada di bawah 30% tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi efektivitas mitigasi risiko keamanan digital.

Menurutnya, regulasi nasional disusun untuk melindungi data pribadi masyarakat, memastikan moderasi konten dilakukan secara bertanggung jawab, serta menekan penyebaran konten ilegal di ruang digital.

“Apabila kepatuhan rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi,” ujarnya dalam pesan singkat, Jumat (7/3/2026).

Pratama mengaitkan rendahnya kepatuhan platform dengan meningkatnya kasus penipuan digital atau digital scamming yang merugikan masyarakat. Platform media sosial saat ini menjadi salah satu medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial.

Dalam sejumlah kasus, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritma yang memprioritaskan tingkat interaksi pengguna atau engagement, tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik.

Algoritma pada platform digital juga dinilai berperan sebagai infrastruktur kekuasaan informasi karena menentukan konten apa yang menjadi viral, siapa yang memperoleh visibilitas lebih besar, serta narasi mana yang menguat di ruang publik.

“Apabila negara tidak memahami dan mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat secara efektif dikendalikan oleh logika komersial global,” tegas Pratama.

Selain itu, soal masih ditemukannya konten disinformasi pada platform milik Meta, Pratama menilai disinformasi bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

“Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” jelasnya.

Di sisi lain, promosi judi online juga disebut kerap muncul dengan berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi sistem moderasi otomatis. Konten promosi sering disamarkan melalui tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun palsu atau akun yang diretas.

Bahkan dalam sejumlah kasus, ditemukan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, hingga fitur siaran langsung.

“Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus,” tutur Pratama.

Oleh karena itu, Pratama menilai langkah inspeksi yang dilakukan Komdigi bukan sekadar simbol ketegasan pemerintah, melainkan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital nasional. Dalam kerangka tata kelola digital, tindakan tersebut merupakan bentuk eskalasi kebijakan ketika mekanisme koordinatif tidak lagi efektif.

“Negara memiliki mandat untuk memastikan setiap entitas yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tunduk pada aturan nasional,” sebutnya

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan meskipun terdapat kesepakatan dalam ART, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi landasan utama.

“Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” kata Meutya saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Meutya menjelaskan ketentuan transfer data yang termuat dalam ART pada dasarnya memperkuat praktik yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, pertukaran data lintas negara sudah lama terjadi, seiring dengan penggunaan berbagai platform digital asing, termasuk dari Amerika Serikat.

“Jadi apa yang termaktub dalam ART itu justru menguatkan atau memberi kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang memang sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menekankan sebagai negara berdaulat, Indonesia tetap berpegang pada UU PDP sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan data.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) juga menegaskan pengaturan transfer data dalam perjanjian Indonesia–AS tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya UU PDP.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut Haryo, kesepakatan tersebut tidak berarti adanya penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan seluruh proses pemindahan data baik secara fisik maupun digital, termasuk melalui transmisi cloud dan kabel dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Haryo menilai kepastian regulasi terkait transfer data lintas negara justru dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Menurutnya, perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian hukum yang memungkinkan pemrosesan data lintas batas, sekaligus menjamin perlindungan data yang memadai.

“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data [data center], cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus serangan siber, khususnya phishing, di tengah lonjakan transaksi selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dinilai kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk membobol tabungan masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, peningkatan aktivitas transaksi keuangan pada periode Ramadan turut diiringi kenaikan risiko serangan siber.

“Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin canggih, terutama menjelang Lebaran ketika transaksi keuangan meningkat signifikan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, phishing masih menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi. Dalam modus ini, pelaku menyamar sebagai institusi resmi atau pihak tepercaya guna mencuri data pribadi korban, seperti username, kata sandi, kode one time password (OTP), hingga informasi kartu kredit.

Serangan phishing umumnya dilakukan melalui email, pesan singkat (SMS), panggilan telepon, maupun media sosial. Pelaku biasanya mengirimkan pesan yang tampak meyakinkan dan mendesak agar korban mengklik tautan palsu, membuka lampiran berbahaya, atau memberikan informasi sensitif tanpa disadari.

Okki menjelaskan, phishing dapat menjadi pintu masuk kejahatan yang lebih serius, mulai dari pencurian identitas hingga pengambilalihan akun dan transaksi ilegal yang merugikan nasabah.

Bahkan, tren terbaru menunjukkan serangan semakin tertarget dan sulit dikenali karena memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Beberapa ciri yang patut diwaspadai antara lain alamat email pengirim yang mencurigakan, penggunaan sapaan umum seperti “Pelanggan yang Terhormat”, bahasa bernada mendesak, serta tautan yang menyerupai situs resmi tetapi memiliki alamat berbeda.

BNI mengimbau nasabah untuk selalu memeriksa alamat pengirim dan memastikan pesan berasal dari sumber resmi. Masyarakat juga diminta menghindari membuka lampiran dari pengirim tidak dikenal, mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), serta menggunakan kata sandi yang kuat dan unik.

“Tak lupa dan paling penting, jangan sembarangan klik link atau tautan yang dibagikan via email, chat, SMS, dan sebagainya,” tegas Okki.

Dia menambahkan, nasabah tidak boleh membagikan data pribadi, PIN, password, maupun kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Jika menemukan aktivitas mencurigakan atau dugaan phishing, masyarakat dapat melaporkannya melalui email resmi BNI di cert@bni.co.id.

Selain itu, BNI menegaskan seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan, yakni BNI Call 1500046, akun Instagram @bni46, akun X @BNI dan @BNICustomerCare, serta Facebook BNI.

Pengaduan terkait dugaan penipuan yang melibatkan rekening BNI juga dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik melalui laman iasc.ojk.go.id. BNI menekankan bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dalam skala besar membawa sejumlah konsekuensi terhadap kedaulatan dan keamanan siber negara.

Menurutnya, ketika data warga negara berada di yurisdiksi asing, kontrol langsung negara terhadap akses, pemrosesan, dan potensi pemanfaatannya menjadi lebih terbatas.

Data yang secara fisik maupun logis tersimpan di pusat data di Amerika Serikat akan tunduk pada rezim hukum setempat, termasuk mekanisme permintaan akses oleh otoritas penegak hukum dan aparat keamanan nasional negara tersebut.

“Risiko bukan hanya kebocoran akibat peretasan, tetapi juga kemungkinan lawful access oleh otoritas asing berdasarkan hukum domestik mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Pratama menjelaskan, dampak pertama yang perlu dicermati adalah potensi profiling dan analisis perilaku dalam skala besar. Data konsumen Indonesia yang diproses di luar negeri berpeluang digunakan untuk membangun pola preferensi ekonomi, kecenderungan politik, hingga karakteristik sosial masyarakat.

Pada era big data dan kecerdasan buatan, agregasi data lintas platform mampu menghasilkan informasi strategis yang nilainya jauh melampaui transaksi komersial biasa. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, penetrasi pasar, bahkan strategi pengaruh digital.

Selain itu, terdapat risiko ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing. Jika penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data terlalu bergantung pada sistem di luar negeri, kedaulatan teknologi nasional dinilai menjadi rapuh.

Ketergantungan itu tidak hanya menyangkut lokasi server, tetapi juga kontrol algoritma, standar keamanan, serta arsitektur sistem. “Dalam situasi krisis geopolitik atau konflik kepentingan, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi titik tekan strategis,” tuturnya mengingatkan.

Pratama juga menyoroti potensi kompleksitas penanganan kebocoran data lintas yurisdiksi. Meski perusahaan teknologi global umumnya memiliki standar keamanan tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari insiden.

Jika terjadi pelanggaran keamanan pada entitas pemroses data di luar negeri, proses penegakan hukum, ganti rugi, hingga audit forensik akan melibatkan mekanisme lintas negara yang rumit.

“Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi secara efektif meskipun datanya diproses di yurisdiksi asing,” tuturnya.

Lebih jauh, Pratama menilai anggapan bahwa pemberian akses data konsumen memiliki kepentingan lebih luas dari sekadar transaksi dagang merupakan asumsi rasional dalam geopolitik digital.

Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Negara atau korporasi yang menguasai volume dan variasi data terbesar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi seperti machine learning, sistem rekomendasi, hingga predictive analytics.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya objektivitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak melarang transfer data lintas negara sepanjang terdapat tingkat pelindungan yang setara atau mekanisme pengamanan yang memadai.

Artinya, secara hukum kerja sama tetap dapat dilakukan apabila dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Fokus utamanya, menurut dia, bukan pada boleh atau tidaknya transfer data, melainkan pada tata kelola, klasifikasi data strategis, dan penerapan pengendalian risiko secara ketat.

Pratama memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dapat mempercepat integrasi Indonesia dalam rantai nilai digital global dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, tanpa arsitektur kedaulatan data yang jelas serta penguatan otoritas pengawas, potensi risiko jangka panjang dinilai bisa melampaui manfaat jangka pendek.

Dia menekankan perlunya batas tegas terhadap jenis data yang dapat ditransfer, kewajiban enkripsi dan anonimisasi yang kuat, mekanisme audit independen, serta hak intervensi negara apabila muncul ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Dalam ekonomi digital, keterbukaan memang penting, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan tanpa pengamanan yang memadai,” tegas Pratama mengingatkan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menanggapi soal ketentuan transfer data pribadi lintas negara yang tertuang dalam kontrak perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurut dia, transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern.

Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara. "Perlindungan hak individu adalah kewajiban negara. Kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap data warga Indonesia, di mana pun diproses, tetap terlindungi oleh sistem hukum yang kuat dan dapat ditegakkan," kata Sukamta, Senin (23/2/2026).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembangunan tata kelola data nasional yang kredibel, transparan, berdaya saing global dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Pendekatan yang diperlukan bukan proteksionisme data maupun liberalisasi tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kelancaran arus data untuk pertumbuhan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan dan ditindaklanjuti. "Pertama, Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang Independen. Pembentukan lembaga yang independen dan memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai menjadi prioritas. Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif," ujarnya.

Terkait hal ini, kata dia, pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan oleh UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 58. “Saya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Perpres ini,” tuturnya melanjutkan.

Kedua, Penyusunan Aturan Turunan yang Komprehensif. UU PDP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP ini harus memperjelas kriteria negara dengan perlindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, standar kontrak perlindungan data lintas batas.

"Termasuk di dalamnya soal transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PDP Pasal 56 bahwa transfer data lintas negara diperbolehkan sepanjang negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau terdapat jaminan perlindungan yang mengikat, atau ada persetujuan subjek data. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dengan PP," kata dia.

Ketiga, Klasifikasi Data Strategis. Perlu ditetapkan kategori data sensitif strategis (misalnya kesehatan, biometrik, infrastruktur kritikal) yang memerlukan pengamanan tambahan. Keempat, Mekanisme Pengaduan dan Remediasi Lintas Negara.

Warga negara harus memiliki jalur pengaduan yang jelas dan dapat diaskes apabila terjadi penyalahgunaan data di luar negeri. Kelima, Evaluasi Berkala atas Status Adequacy. Pengakuan terhadap suatu negara sebagai “adequate” sebaiknya bersifat dinamis dan dievaluasi secara periodik berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik di negara mitra.

Keenam, Penguatan Infrastruktur Data Domestik. Transfer data lintas negara tidak boleh menghambat pengembangan pusat data nasional dan industri cloud domestik. Keduanya harus berjalan paralel.

“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” pungkasnya.

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

PERJANJIANdagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memuat klausul aliran data lintas negara (cross-border data flow) menimbulkan persoalan mendasar bagi masa depan perlindungan data konsumen Tanah Air. Di satu sisi, Indonesia telah mengesahkan UU No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Di sisi lain, perjanjian dagang justru membuka kemungkinan data warga Indonesia diproses dan dikuasai oleh yurisdiksi asing.

Ketegangan ini bukan sekadar konflik kebijakan teknis, melainkan konflik antara kedaulatan hukum nasional dan liberalisasi ekonomi digital global. Data pribadi kini telah berubah menjadi sumber daya strategis dalam ekonomi digital.

Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism menjelaskan data manusia telah menjadi bahan baku utama produksi keuntungan ekonomi melalui praktik pengawasan masif oleh korporasi teknologi. Dalam konteks ini, penyerahan data konsumen Indonesia ke luar negeri melalui perjanjian dagang berarti menempatkan warga negara sebagai objek eksploitasi ekonomi lintas yurisdiksi tanpa perlindungan hukum yang sepadan.

Konstitusi Indonesia telah meletakkan fondasi yang tegas. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan rasa aman. Jaminan tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2011 yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Putusan ini menempatkan perlindungan data dalam rezim hak asasi manusia, bukan semata-mata kebijakan administratif.

MK kembali memperkuat posisi tersebut melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang penyadapan, yang menegaskan bahwa setiap pembatasan hak privasi hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang sah secara konstitusional. Dengan demikian, kontrol negara atas pemrosesan data warga negara merupakan syarat mutlak bagi perlindungan hak privasi.

Jika data warga Indonesia disimpan dan diproses di luar yurisdiksi nasional akibat perjanjian dagang, maka negara kehilangan kendali efektif atas pelaksanaan prinsip tersebut. Dalam situasi ini, UU PDP berisiko berubah menjadi hukum simbolik: berlaku secara normatif tetapi tidak efektif secara faktual.

Pengalaman negara lain menunjukkan konflik antara perdagangan dan perlindungan data bukan persoalan baru. Uni Eropa secara tegas menempatkan perlindungan data sebagai hak fundamental melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Prinsip utama GDPR adalah larangan transfer data pribadi ke negara yang tidak memiliki tingkat perlindungan setara. Prinsip ini ditegakkan secara yudisial dalam perkara Schrems v.

Data Protection Commissioner 2015 dan 2020, ketika Court of Justice of the European Union membatalkan mekanisme transfer data ke Amerika Serikat karena sistem hukum AS dinilai tidak memberikan perlindungan memadai terhadap privasi warga Eropa. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepentingan perdagangan tidak boleh mengalahkan hak fundamental atas perlindungan data.

Pendekatan serupa ditempuh India. Dalam perkara Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India tahun 2017, Mahkamah Agung India menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak fundamental warga negara. Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi India untuk memperketat kebijakan transfer data lintas negara dan mewajibkan jaminan perlindungan setara bagi setiap pemrosesan data di luar wilayahnya. Negara tidak boleh menyerahkan data warganya kepada yurisdiksi asing tanpa kepastian bahwa hak privasi tetap terlindungi.

Sebaliknya, Amerika Serikat menganut pendekatan sektoral yang menempatkan data terutama sebagai objek hubungan kontraktual dan kepentingan bisnis. Perlindungan data diposisikan sebagai isu perlindungan konsumen, bukan sebagai hak konstitusional yang berdiri sendiri. Jika Indonesia menyesuaikan diri sepenuhnya dengan paradigma ini melalui perjanjian dagang, maka Indonesia secara tidak langsung mengadopsi model hukum yang memandang data sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai bagian dari martabat manusia.

Konflik norma antara UU PDP dan perjanjian dagang Indonesia-AS menimbulkan persoalan serius dalam teori hukum. Asas pacta sunt servanda memang mewajibkan negara mematuhi perjanjian internasional, tetapi Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian juga mengakui bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip fundamental hukum nasional dan hak asasi manusia.

Dalam hierarki norma, konstitusi tetap berada pada posisi tertinggi. Oleh karena itu, perjanjian dagang yang membuka ruang penyerahan data konsumen tanpa perlindungan setara dengan UU PDP patut dipandang sebagai problem konstitusional, bukan sekadar isu teknis perdagangan.

Lebih jauh, persoalan ini juga menyentuh dimensi keamanan nasional. Pengalaman global menunjukkan bahwa data dapat digunakan sebagai instrumen politik dan manipulasi opini publik, sebagaimana terungkap dalam skandal Cambridge Analytica.

Data pribadi dalam skala besar dapat menjadi alat pengaruh lintas negara yang mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Dalam diskursus ini, data konsumen tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai strategis bagi kedaulatan negara.

Dalam forum internasional seperti World Trade Organization, Uni Eropa secara konsisten menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukanlah komoditas perdagangan murni, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang berada di luar rezim liberalisasi jasa. Sikap ini menunjukkan bahwa perlindungan data dapat dan harus diposisikan sebagai batas normatif bagi perjanjian dagang.

Indonesia seharusnya mengambil posisi serupa. Perjanjian dagang tidak boleh menjadi pintu belakang bagi pengikisan kedaulatan hukum nasional. UU Perlindungan Data Pribadi harus menjadi standar minimum yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap komitmen internasional. Setiap transfer data ke luar negeri wajib disyaratkan pada adanya tingkat perlindungan yang setara, mekanisme pengawasan yang efektif, serta akses hukum bagi warga negara jika terjadi pelanggaran.

Pilihan kebijakan Indonesia bukanlah antara perdagangan atau perlindungan data, melainkan bagaimana memastikan bahwa perdagangan digital berjalan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara. Negara tidak boleh menukar kedaulatan digital dengan janji investasi jangka pendek.

Jika negara gagal menjaga data warganya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga martabat hukum nasional di tengah arus globalisasi ekonomi digital. Perdagangan boleh bebas, tetapi perlindungan hak warga negara tidak boleh dinegosiasikan.