Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dari total 3,1 juta hektare (ha) kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 600.000 ha yang telah produktif ditanami sawit dan menjadi kontributor signifikan bagi devisa non-migas negara.

Oleh karena itu menurut Wamentrans di sela peringatan HUT Ke-45 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) komoditas sawit harus terus dikembangkan karena peran strategisnya yang mencakup berbagai lapisan pemangku kepentingan, mulai dari BUMN hingga petani swadaya.

"Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia. Jadi memang harus dikembangkan karena sawit ini kan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga menjadi milik negara (BUMN) dan petani sawit juga banyak," ujarnya.

Selain sebagai pendatang devisa, industri ini diakui menjadi solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja masif di wilayah-wilayah pelosok, yang sekaligus membantu menekan angka pengangguran nasional.

Viva Yoga menyebutkan keberhasilan Program Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) sebagai bukti nyata transformasi kesejahteraan, seperti di Kabupaten Bungo, Jambi, warga transmigran kini telah menjadi pemilik penuh atas lahan mereka sendiri setelah melalui periode kemitraan yang produktif dengan sektor swasta.

"Sawit bagi warga trans itu adalah seperti rejeki dari Tuhan. Mereka melakukan kerja sama dengan pihak swasta, bagi hasil dan untung, setelah sekian tahun tanah itu menjadi milik mereka sendiri," ujar dia dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Wamen menyebut pemerintah menyadari tantangan tumpang tindih lahan masih menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan kesejahteraan wargaleh karena itu Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan ini secara intensif.

Terkait target sertifikasi, dia mengatakan pada 2025 yang ditetapkan pemerintah 13.751 bidang, sedangkan realisasi telah mencapai lebih dari 14.000 bidang dan akan diselesaikan secara bertahap pada 2026.

Selain jalur yuridis, tambahnya penyelesaian masalah lahan juga diupayakan melalui pendekatan adat agar berlangsung cepat dan harmonis.

Ke depan, lanjut Wamen, fokus Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kualitas hidup di satuan pemukiman.

Dengan komoditas unggulan seperti sawit di Sumatera dan Kalimantan, padi di Papua, serta hortikultura di Sulawesi, lanjutnya, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia turun menjadi US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026 dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Meski menurun, BI menilai posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman.

Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan.

Bank sentral memandang ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga seiring posisi cadangan devisa yang memadai.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga dinilai masih berpotensi berlanjut, didukung persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Lebih lanjut, BI menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 mencapai 148,2 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilisasi tersebut merupakan respons BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Denny menuturkan, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

Denny menekankan, BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diketahui, nilai tukar rupiah masih terus mengalami tren pelemahan di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Posisi rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026) berada di level Rp 17.105 per dolar AS.

BI menyatakan stabilitas menjadi prioritas utama, sehingga dilakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki. Bank sentral akan selalu berada di pasar uang, baik spot market, DNDF, maupun NDF di offshore market untuk menjaga stabilitas rupiah.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 3,7 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026, seiring pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan terjadi meski terdapat penerimaan devisa dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Sebelumnya pada Februari 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menilai bahwa posisi cadangan devisa Maret 2026 tetap tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

Bank sentral meyakini bahwa ke depan ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

BI pun terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar USD148,2 miliar. Jumlah ini menurun dibandingkan posisi pada akhir Februari 2026 sebesar USD151,9 miliar.

Posisi cadangan devisa Indonesia bahkan menempati level terendah untuk sembilan bulan terakhir atau sejak Juni 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

Selain itu, aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa dari total Rp305 triliun devisa sektor pariwisata, sekitar Rp170 triliun atau 55 persennya masih bertumpu dari Bali, sedangkan daerah lain hanya menyumbang sekitar Rp135 triliun.

“Artinya, lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali. Ini menunjukkan bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketimpangan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata ke depan. Dia menekankan bahwa peningkatan kinerja sektor pariwisata harus diiringi dengan distribusi manfaat yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Untuk itu, dia mengatakan isu pemerataan menjadi krusial untuk dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2026, agar pembangunan sektor pariwisata tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa capaian pertumbuhan devisa pariwisata pada 2025 tersebut belum dipengaruhi oleh Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan pada 2025. Menurut dia, dampak dari regulasi tersebut baru akan mulai terasa pada tahun anggaran berikutnya.

“Capaian ini belum merupakan hasil dari undang-undang pariwisata yang baru. Dampaknya baru akan terlihat di 2026,” kata dia.

Dia berharap implementasi undang-undang tersebut dapat memberikan dorongan yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Ia bahkan menargetkan lonjakan pertumbuhan yang lebih signifikan pada 2026, seiring dengan mulai berjalannya kebijakan baru tersebut.

“Kalau di 2025 kenaikannya 9,41 persen, maka pada 2026 saya berharap bisa dua kali lipat, atau setidaknya mencapai 20 persen,” katanya.

Dia menilai bahwa target tersebut realistis apabila kebijakan dalam undang-undang baru diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan sektor pariwisata.

“Jadi ada dua isu utama yang saya angkat, yakni pemerataan dan optimalisasi dampak undang-undang baru,” kata dia.

Dia pun berharap sektor pariwisata tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh daerah di Indonesia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan neraca pembayaran Indonesia harus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak perang di Timur Tengah.

“Neraca perdagangan pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 1 miliar dolar AS lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS akibat perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor non-migas,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Aliran modal dan finansial pada Januari-Februari 2025 secara akumulatif mencatat net inflow sebesar 1,6 miliar dolar AS berkat topangan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 1,1 miliar dolar AS yang dipicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah.

Untuk posisi cadangan devisa (cadev) per akhir Februari 2026, tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan naiknya harga minyak global perlu mendapat perhatian karena dapat memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Perry.

“Dalam kaitannya ini sinergi kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran dan ketahanan eksternal termasuk membangun kepercayaan investor global perlu terus ditingkatkan,” ucap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Cadangan devisa (cadev) Indonesia turun dari sebelumnya US$154,6 miliar per Januari 2026 menjadi US$151,9 miliar akhir Februari 2026. Kendati, Bank Indonesia (BI) menekankan angka tersebut tetap tinggi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengatakan penurunan cadev ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Meski mengalami penurunan, cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/3).

Ramdan menekankan, untuk ke depannya, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing. Hal ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya.

Berdasarkan data BI, cadangan devisa per akhir Februari 2026 ini juga turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar US$154,5 miliar.

Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.911 per dolar AS pada Jumat (6/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 6 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Tembakau tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan komoditas tembakau ikut berperan penting dalam menyumbang devisa negara serta berkontribusi terhadap penerimaan dan perekonomian daerah sentra produksi.

Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Yudi Wahyudi menegaskan tembakau bukan sekadar komoditas biasa, selain menjadi penghasil devisa, sektor itu juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir,” kata Yudi sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” di Kementerian Pertanian, yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi sektor pertembakauan.

Di tengah kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau menghadapi tekanan regulasi seperti kenaikan cukai, pembatasan kadar, kemasan polos, serta pembatasan penjualan.

Menurut Yudi, dampak regulasi yang ada mengelilingi tembakau, mulai dari dorongan standardisasi kemasan (kemasan polos) dan pembatasan kadar tar nikotin yang sedang hangat saat ini, akan sangat berdampak pada serapan produktivitas petani.

Dia menyebutkan varietas tembakau lokal mayoritas tidak ada yang memiliki kandungan di bawah 1mgt. Sebagai contoh Kemloko 3-8 persen, Mole 1.3-8.36, dan Madura 1-4 persen.

"Sehingga dampak pembatasan tar nikotin akan mengganggu. IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau," jelas Yudi.

Berkaca pada 2025, lanjut Yudi, luas tanam tembakau diperkirakan mendekati 200 ribu hektare dengan produksi hampir 300 ribu ton. Namun, produktivitas rata-rata saat ini turun menjadi sekitar 1,3 ton per hektare.

Data Kementan mencatat sentra tembakau masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan rincian Jawa Tengah memiliki sekitar 50 ribu hektare dengan produksi 56 ribu ton, sementara Jawa Barat 8.600 hektare dengan produksi sekitar 8.000 ton.

Secara nasional, terdapat sekitar 571.257 keluarga petani tembakau. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka sekitar 4 juta jiwa bergantung langsung pada sektor ini, dan bisa mencapai 6 juta orang jika dihitung dari hulu hingga hilir.

Dari vitalnya produksi tembakau di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong peningkatan hasil agar industri tetap eksis secara berkelanjutan.

Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN Setiari Marwanto mengatakan pihaknya fokus pada strategi percepatan produksi tembakau lokal adalah melalui pemuliaan tanaman agar lebih tahan terhadap anomali cuaca maupun serangan penyakit.

“Kami di BRIN fokus pada pengembangan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tantangan ke depan bukan hanya soal pasar, tetapi juga bagaimana tanaman ini mampu bertahan di tengah kondisi cuaca yang makin tidak menentu,” katanya.

Dia, menjelaskan timnya telah mengembangkan varietas tembakau yang memiliki ketahanan terhadap anomali cuaca La Nina yang berpotensi menyebabkan genangan banjir.

“Penelitian kami bertujuan mendapatkan galur atau varietas tembakau yang toleran terhadap cekaman kadar air tanah tinggi, tetapi tetap memiliki mutu daun rajangan kering yang baik. Jadi bukan hanya tahan terhadap genangan, tetapi kualitasnya juga tetap sesuai standar industri,” jelasnya.

Ia menekankan mutu tembakau yang dapat diterima pasar harus memenuhi sejumlah parameter. Pasar menghendaki tembakau dengan kadar aroma tertentu, ketebalan daun yang sesuai, serta kekenyalan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APT) Mudi mengatakan pembatasan penjualan, dorongan kemasan rokok polos, hingga rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dapat berdampak langsung pada penyerapan bahan baku.

“Varietas tembakau kita rata-rata kandungan nikotinnya 3 sampai 8 miligram. Varietas dengan kandungan di bawah 1 miligram itu sangat sedikit dan umumnya dari luar negeri. Kalau pembatasan ini diterapkan tanpa kajian mendalam, pabrik bisa beralih ke impor,” ujarnya.

Ia menyoroti dampak regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Baginya jika rencana pembatasan kadar tar dan nikotin itu disahkan, 90 persen tembakau bisa tidak terserap.

"Petani tidak bisa tanam, pabrik tidak bisa produksi. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi IHT kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan dengan kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan ketergantungan jutaan orang, kebijakan harus hati-hati karena petani hanya menikmati sekitar delapan persen dari total penerimaan cukai.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Lembaga pembiayaan pembangunan bilateral Kanada, FinDev Canada, mengumumkan kerja sama strategis berupa fasilitas pinjaman sebesar USD30 juta untuk PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Kerja sama diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan antara kedua pihak, yang dilakukan bersamaan dengan gelaran Canada-in-Asia Conference (CIAC), yang diselenggarakan di Singapura, oleh Asia Pacific Foundation of Canada, Rabu (11/2/2026).

Pemberian pinjaman ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon di Indonesia melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan.

"Melalui transaksi ini, FinDev Canada secara resmi memasuki pasar Indonesia, sekaligus menandai investasi pertamanya di negara tersebut," ujar Vice President dan Chief Investment Officer FinDev Canada, Paulo Martelli, dalam keterangan resminya, usai penandatanganan.

Menurut Martelli, pihaknya berharap fasilitas pinjaman tersebut dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi proyek-proyek energi terbarukan yang berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, sekaligus memperkuat kapasitas dan ketahanan infrastruktur nasional.

Indonesia saat ini tengah menjalani proses transisi energi untuk menyeimbangkan peningkatan kebutuhan energi dengan target iklim nasional.
Pemerintah telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 31 persen pada 2050, sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Indonesia juga menghadapi berbagai risiko iklim yang semakin meningkat, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut.
Sebagai respons, Indonesia berkomitmen untuk mendiversifikasi bauran energi dan mencapai target net-zero emission pada tahun 2060, menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim.

"Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, IIF memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor infrastruktur Indonesia melalui layanan pembiayaan dan advisory," ujar Martelli.

Dengan memanfaatkan keahlian dan pemahaman mendalam terhadap kondisi domestik, komitmen FinDev Canada ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada 2025 lalu.

Kerja sama ini turut memperkuat agenda bilateral antara Kanada dan Indonesia melalui dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur prioritas yang mendorong perdagangan, menciptakan peluang ekonomi, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

Acara CIAC sendiri turut menghadirkan lebih dari 700 pembuat kebijakan senior, pemimpin bisnis, investor, dan sejumlah pakar dari Kanada serta kawasan Asia Pasifik.

"Indonesia, sebagai pasar ekspor terbesar Kanada di kawasan ASEAN, merupakan peluang strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, kami dapat memperkuat pengembangan energi terbarukan dan mendukung kemakmuran bersama di kawasan Indo-Pasifik," ujar Martelli.

Sementara, Presiden Direktur IIF, Rizki Pribadi Hasan, menyampaikan bahwa fasilitas pembiayaan ini dapat memperkuat kapasitas IIF dalam mendukung transisi energi Indonesia dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim.

"Melalui kemitraan dengan FinDev Canada, kami dapat memperluas akses pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan yang sejalan dengan agenda pertumbuhan rendah karbon Indonesia," ujar Rizki.

Rizki juga menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan dan berharap dapat terus memperdalam kolaborasi ini guna menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang nyata.

Selama 16 tahun, IIF telah menjalankan mandat sebagai katalis utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Melalui pembiayaan berbagai infrastruktur strategis di beragam sektor, IIF telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keberlanjutan dan konektivitas nasional.

IIF mendukung pengembangan energi terbarukan dengan kapasitas sekitar 709,9 MW yang mampu memasok listrik bagi lebih dari 709.900 rumah tangga, sekaligus berpotensi mengurangi sekitar 4,92 juta ton emisi CO? per tahun. Selain itu, IIF juga memperluas akses air bersih bagi sekitar 7,2 juta masyarakat.

Sementara di sektor kesehatan, IIF mendukung pembangunan fasilitas dengan lebih dari 1.000 tempat tidur rumah sakit yang melayani ratusan ribu pasien setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(taufan sukma)

JAKARTA - Sosok Kolonel Inf Devy Kristiono diulas dalam artikel ini. Devy merupakan salah satu perwira yang masuk daftar mutasi TNI pada Selasa, 3 Februari 2026.

Rotasi dan mutasi TNI tersebut berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP 159/II/2026 yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2026.

Sebagaimana dilansir pada Minggu (8/2/2026), dalam KEP itu, Kolonel Devy dimutasi dari jabatan ajudan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Kumham dan Kamnas.

Devy digeser menjadi Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Kumham dan Kamnas menggantikan Kolonel Inf Irfan Amir yang digeser menjadi Danrindam XV/Ptm.

Profil Kolonel Inf Devy Kristiono

Abituren Akademil Militer (Akmil) 2002 dari kecabangan Infantri (Inf) ini merupakan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dalam karier militer, Devy Kristiono pernah bertugas di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura.

Selain itu di Batalyon 23 Kopassus di Bogor, Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung, 4 Desember 1980 itu kemudian mengikuti Selapa, lalu bertugas di Grup 1 Kopassus Serang, Banten.

Tiga tahun kemudian, Devy melanjutkan Seskoad, lalu bertugas di Kasmin Danjen Kopassus di Cijantung. Devy kemudian menjadi Danyon Grup 1 Kopassus Serang, Banteng.

Kariernya terus melejit, hingga menjadi Kabag Pusdiklatpassus di Batu Jajar. Selain itu, Devy Kristiono pernah menjabat Kepala Staf Korem 074/Warastratama Surakarta.

Selanjutnya dia mendapat tugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735 Surakarta (Solo) sejak 2021 hingga 2023. Saat itu, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Selepas Dandim 0735 Surakarta, Devy Kristiono digeser menjadi Dandim 0734 Yogyakarta menggantikan pejabat yang lama Kolonel Arh Burhan Fajari Arfian.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi jabatan di TNI. Satu di antaranya adalah Kolonel Devy Kristiono yang merupakan ajudan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP 159/II/2026 yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2026.

Sebagaimana dilansir pada Minggu (8/2/2026), dalam KEP itu, Kolonel Devy ke depannya bakal menempati posisi Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Kumham. Dalam jabatan tersebut, jebolan Akmil 2002 itu bakal pecah bintang di pundaknya menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Sementara itu, Kolonel I Made Kariawan nantinya akan menjadi sebagai Staf Khusus KSAD. Sebelumnya, dia menjabat selaku Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Tah Energi.

Dalam Salinan Keputusan Panglima TNI yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 3 Februari 2026 itu setidaknya ada 99 nama yang dilakukan rotasi dan mutasi. Salah satunya ialah jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

Dalam salinan keputusan itu, Agus menunjuk Mayjen TNI Benyamin untuk menjadi Jampidmil. Mayjen TNI Benyamin akan menggantikan Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho yang dirotasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Sementara, posisi Oditur Jenderal Badan Pembinaan Hukum (Orjen Babinkum) TNI yang ditinggalkan Benyamin akan diisi oleh Brigjen TNI Tugino yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta (Kaotmilti).

"Dalam rangka penugasan di kementerian atau lembaga," demikian salinan keputusan tersebut.