Kita akan tambah lagi dengan pemda-pemda yang dekat dengan plant kita untuk menambah volume yang ada

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif berbasis limbah atau Refuse Derived Fuel (RDF) untuk menekan emisi karbon dan penggunaan batu bara.

Direktur Operasi SBI Edi Sarwono mengatakan perseroan menargetkan Thermal Substitution Rate (TSR) atau tingkat substitusi energi termal mencapai 17 persen pada 2026, naik dari realisasi 15,11 persen pada 2025.

“Tahun ini kita berharap bisa mencapai target 17 persen TSR,” kata Edi dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, peningkatan pemanfaatan RDF dan biomassa menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang perseroan menuju target emisi nol bersih pada 2050.

Edi menyampaikan bahwa SBI telah memiliki peta jalan untuk menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 29 persen pada 2030 secara bertahap melalui sejumlah inisiatif, termasuk penggunaan bahan bakar alternatif.

SBI menyebut penggunaan bahan bakar alternatif juga membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi serta menurunkan intensitas emisi karbon.

Sepanjang 2025, perseroan mencatat intensitas emisi turun menjadi 567 kilogram CO2 per ton semen ekuivalen.

Selain itu, SBI memanfaatkan sekitar 1,98 juta ton limbah dan RDF sebagai bahan bakar maupun material alternatif untuk mendukung ekonomi sirkular.

Edi mengatakan perseroan memiliki unit bisnis Nathabumi yang berperan dalam pengolahan sampah dan limbah, termasuk pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif.

Menurut dia, SBI saat ini telah bekerja sama dengan 21 pemerintah daerah dalam pemanfaatan RDF dan berencana memperluas kolaborasi tersebut pada 2026.

“Kita akan tambah lagi dengan pemda-pemda yang dekat dengan plant kita untuk menambah volume yang ada,” ujarnya.

Edi mengatakan SBI juga menyambut positif kebijakan pemilahan sampah karena dapat meningkatkan kualitas RDF yang digunakan industri semen.

Ia menjelaskan tantangan utama pengolahan RDF selama ini berasal dari tingginya kadar air atau moisture pada limbah sehingga memengaruhi kualitas bahan bakar alternatif tersebut.

Dengan pemilahan sampah, kadar air dinilai dapat ditekan sehingga nilai kalor RDF meningkat dan lebih sesuai untuk kebutuhan pabrik semen.

“Nilai kalorinya otomatis akan naik karena moisture-nya turun,” ucap Edi.

Selain RDF, SBI juga meningkatkan penggunaan biomassa yang dinilai memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

Perseroan menyebut beberapa pabrik bahkan telah mencapai tingkat TSR hingga sekitar 30 persen.

SBI juga menyatakan produk semen hijau atau green cement telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Pada 2025, kontribusi solusi berkelanjutan tercatat mencapai sekitar 46 persen terhadap total pendapatan perseroan atau meningkat 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Edi, transformasi hijau tidak hanya menjadi investasi jangka panjang, tetapi juga mulai memberikan dampak efisiensi biaya bagi perusahaan.

“Penggunaan alternatif raw material, alternatif fuel ini juga otomatis mengefisienkan biaya,” ungkapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memperkirakan nilai obligasi syariah atau sukuk berbasis environment, social and governance (ESG) yang beredar secara global hingga akhir 2026 bakal menembus US$70 miliar atau sekitar Rp1.176 triliun. Laporan terbaru mengungkap bahwa perkembangan ini akan didorong oleh kondisi pasar-pasar berkembang (emerging markets).

Diversifikasi pembiayaan dan kebutuhan untuk refinancing, mandat keberlanjutan, target emisi nol bersih, serta kehadiran kerangka merupakan motor yang mendorong pasar sukuk ESG tahun ini.

Sentimen positif juga datang dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, dengan estimasi suku bunga acuan The Fed di level 3,25% pada 2026 dan 3% pada 2027. Selain itu, harga minyak diperkirakan di kisaran US$63 per barel. Meningkatnya minat investor terhadap tema islami dan ESG juga bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sukuk ESG.

“Kami memperkirakan sukuk ESG akan mempertahankan momentum yang kuat pada 2026, didukung oleh mandat keberlanjutan, target nol emisi bersih, kerangka regulasi baru, permintaan yang solid, serta penyelenggaraan COP31 di Turki,” ujar Bashar Al Natoor, Global Head of Islamic Finance Fitch, dikutip dari keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Pada 2025, sukuk ESG menyumbang sekitar 40% dari total penerbitan utang ESG berdenominasi dolar AS dari emerging markets, meningkat dari 18% pada 2024. Penyelarasan dengan prinsip International Capital Market Association (ICMA) serta dominasi penerbitan dalam dolar AS dinilai akan terus memperluas partisipasi investor.

Meski demikian, pasar sukuk ESG masih terfragmentasi dengan penerbitan yang terkonsentrasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia. Ketika penerbitan sukuk ESG global melonjak lebih dari 60% menjadi US$18,5 miliar pada 2025, Arab Saudi memimpin dengan pangsa 33%, diikuti Malaysia (28%), UEA (19%), dan Indonesia (9%).

Nilai sukuk ESG yang beredar (outstanding) mencapai US$58 miliar pada akhir 2025 di mana sekitar 66% di antaranya dalam denominasi dolar AS. Angka ini naik sekitar 30% dibandingkan akhir 2024.

Di sisi lain, sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum menerbitkan sukuk ESG. Fitch mencatat sejumlah risiko utama yang melatarbelakangi hal ini, antara lain dinamika dan kompleksitas persyaratan syariah dan ESG, perbedaan prioritas keberlanjutan antarnegara, ketegangan geopolitik regional dan global, ketidakpastian makroekonomi di negara berkembang, volatilitas nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, serta risiko greenwashing.

“Meskipun persyaratan syariah dan ESG yang terus berkembang, ketegangan geopolitik, serta risiko greenwashing tetap menjadi tantangan utama, profil kreditnya tetap kuat,” tambah Bashar Al Natoor.

Meski risiko tetap ada, dia mengemukakan bahwa sebanyak 92% sukuk ESG berperingkat berada pada kategori layak investasi (investment grade). Persentase ini turun dari 99% pada 2024 seiring munculnya penerbitan berperingkat spekulatif. Selain itu, seluruh penerbit memiliki outlook stabil dan belum terdapat kasus gagal bayar (defaults).

Geliat pun tetap terlihat dari perkembangan terbaru di pasar. Sebagai contoh, pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya menerbitkan sukuk hijau. Langkah serupa dilakukan Oman melalui penerbitan sukuk ESG oleh Oman Electricity Transmission Company SAOC dengan peringkat BB+.

Di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pembebasan pajak untuk sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam kerangka aturan pajak penghasilan. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi turut menerbitkan pedoman untuk instrumen utang hijau, sosial, berkelanjutan, dan sustainability-linked. Bank sentral Qatar meluncurkan Sustainable Finance Framework, sementara bank sentral UEA mulai mengembangkan program Sustainable Islamic M-Bills.

Turki, sebagai salah satu pasar inti keuangan syariah, akan menjadi tuan rumah COP31 pada November 2026. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sukuk ESG di Turki yang sejauh ini masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Data yang dihimpun BloombergNEF mengungkap bahwa penghimpunan dana untuk transisi energi dari sektor swasta mencapai US$230 miliar atau sekitar Rp3.859 triliun dalam sedekade terakhir. Dana ini menjadi sumber pembiayaan penting bagi proyek energi hijau dan terbarukan yang terus berkembang.

Namun, sebagian besar modal tersebut belum tersalurkan. Sekitar US$92 miliar masih belum diinvestasikan, kata Ryan Loughead, senior associate BNEF di London.

“Ini adalah kantong dana yang terus bertambah dan jumlahnya tidak kecil,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Jumat (30/1/2026).

Sejumlah manajer aset seperti Brookfield Asset Management, Blackstone Inc., BlackRock Inc., dan Copenhagen Infrastructure Partners menilai kenaikan permintaan energi serta membaiknya keekonomian energi terbarukan akan terus mendorong investasi. Dalam laporan yang diterbitkan Kamis, BNEF menyebut dana-dana ini mulai menjadi sumber modal yang signifikan bagi transisi energi.

Meski demikian, kebutuhan pendanaan global masih jauh dari memadai untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. BNEF memperkirakan kebutuhan belanja tahunan untuk memastikan ekonomi global tetap dalam jalur menuju emisi nol menembus US$5,2 triliun.

Di sisi lain, realisasi investasi di transportasi listrik, energi terbarukan, jaringan listrik, dan bisnis hijau lainnya mencapai rekor US$2,3 triliun pada tahun lalu. Meski demikian, angka ini masih jauh di bawah kebutuhan ideal.

Berdasarkan data yang tersedia, BNEF memperkirakan median internal rate of return (IRR) dana transisi energi berkisar antara 7% hingga lebih dari 20% per tahun pada periode 2015–2022, meski periode pengembalian modal bervariasi.

Pasar privat yang mencakup investasi pada aset yang tidak diperdagangkan di bursa juga memperlihatkan pertumbuhan. McKinsey & Co. memperkirakan aset kelolaan di pasar modal privat meningkat hampir 20 kali lipat menjadi sekitar US$22 triliun sepanjang 2000–2024.

Secara keseluruhan, pasar privat telah menghimpun US$2,7 triliun untuk berbagai jenis dana energi, termasuk bahan bakar fosil, dalam satu dekade terakhir, menurut BNEF.

Brookfield Asset Management tercatat melakukan sejumlah transaksi hijau besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembelian saham senilai 1,75 miliar poundsterling (US$2,4 miliar) di proyek ladang angin lepas pantai Inggris dari Orsted A/S. Manajer aset tersebut juga bermitra dengan Microsoft Corp. pada 2024 dalam kesepakatan pembelian energi bersih korporasi terbesar yang pernah diumumkan saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan di Swiss menyatakan menerima gugatan hukum yang diajukan warga Pulau Pari, Indonesia, terhadap produsen semen asal Swiss, Holcim, terkait dugaan kontribusi perusahaan tersebut terhadap krisis iklim karena kegagalan menekan emisi karbon.

Mengutip Reuters, pengadilan Kanton Zug menyampaikan pada Senin (22/12/2025) bahwa gugatan tersebut telah diterima untuk diproses lebih lanjut. Kendati demikian, pengadilan menegaskan keputusan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam tahapan banding selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan prosedural.

Gugatan tersebut mulanya diajukan pada Januari 2023 oleh empat warga Pulau Pari, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu yang berulang kali dilanda banjir seiring meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Mereka menilai aktivitas emisi Holcim turut berkontribusi terhadap dampak iklim yang mereka alami secara langsung.

Holcim menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Perusahaan berpendapat bahwa penentuan mengenai “siapa yang boleh mengeluarkan emisi karbon dioksida [CO₂] dan dalam jumlah berapa” seharusnya menjadi kewenangan pembuat kebijakan, bukan pengadilan perdata.

Lembaga nirlaba Swiss Church Aid, yang mendukung gugatan warga Pulau Pari, menyebut perkara ini sebagai preseden penting. Menurut mereka, ini merupakan pertama kalinya pengadilan di Swiss menerima gugatan iklim yang menyasar korporasi besar.

“Kami sangat senang. Keputusan ini memberi kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan,” ujar Asmania, salah satu warga Pulau Pari yang menjadi penggugat, dalam pernyataan resmi Swiss Church Aid. Dia menambahkan putusan tersebut menjadi kabar baik bagi dirinya dan keluarga.

Sejumlah organisasi nonpemerintah yang mendukung para penggugat menyatakan Holcim dipilih karena perusahaan tersebut termasuk salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia serta dikategorikan sebagai carbon major di Swiss.

Menanggapi gugatan tersebut, Holcim menegaskan komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2050 dengan pendekatan berbasis sains. Perusahaan juga menyatakan telah memangkas emisi CO₂ langsung dari operasionalnya lebih dari 50% sejak 2015.

Dalam gugatan itu, para penggugat menuntut kompensasi atas kerusakan iklim yang mereka alami, partisipasi finansial Holcim dalam upaya perlindungan dari banjir, serta percepatan penurunan emisi karbon. Sebagai konteks, Asosiasi Semen dan Beton Global mencatat bahwa industri semen menyumbang sekitar 7% dari total emisi CO₂ global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi asal Jepang, Sumitomo Corp., akan menanamkan investasi senilai 200 miliar yen atau setara dengan US$1,3 miliar (estimasi Rp21.776 triliun) pada sejumlah proyek pembangkit listrik energi terbarukan di India. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan permintaan listrik dari pengguna industri berskala besar.

Mengutip Bloomberg, dana investasi tersebut akan disalurkan melalui perusahaan patungan antara Sumitomo dan perusahaan India, AMPIN Energy Transition, dengan target pengembangan proyek berkapasitas total 2 gigawatt (GW) hingga akhir tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2028, ujar juru bicara Sumitomo. Rencana ini pertama kali dilaporkan oleh harian Nikkei.

India, yang hingga kini masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk sekitar tiga perempat dari total pembangkit listriknya, perlu mempercepat pemasangan energi terbarukan guna mencapai target emisi nol bersih pada 2070.

Sumitomo sebelumnya memperkirakan pada 2024 bahwa pasar perjanjian jual beli listrik korporasi (corporate power purchase agreement/PPA) di negara Asia Selatan tersebut akan tumbuh dari 12 GW pada 2023 menjadi 100 GW pada akhir dekade ini.

Sumitomo juga telah mengamankan sekitar 10 perjanjian PPA dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di India. Dalam struktur kemitraan tersebut, Sumitomo menguasai 49% saham AMPIN C&I Power Private Limited, sementara sisanya dimiliki oleh AMPIN Energy.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) mencapai penggunaan energi terbarukan sebesar 99% di seluruh fasilitas produksi perusahaan.

Roland Bala, Presiden Direktur Multi Bintang Indonesia, menyampaikan dengan mencapai 99% energi terbarukan di semua fasilitas produksi, kami memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transisi energi di Indonesia.

Capaian 99% energi terbarukan di fasilitas produksi MLBI Sampang Agung dan Tangerang telah divalidasi oleh BlueTerra Energy Experts B.V.

“Kami akan terus berinvestasi dan berinovasi untuk mendekarbonisasi proses produksi kami pada 2030,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mendukung ambisi Emisi Nol Bersih Indonesia pada 2060 serta melancarkan target global emisi nol bersih Heineken di seluruh proses produksi untuk scope 1 dan 2 pada 2030, sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan, Brew a Better World 2030.

Dalam mendukung target emisi nol bersih Heineken pada 2030, lanjutnya, MLBI mengimplementasi sejumlah energi terbarukan, termasuk pembangunan fasilitas biomassa dan pemasangan panel surya di pabrik Sampangagung dan Tangerang, serta penggunaan Sertifikat Energi Terbarukan (REC) dari PT PLN (Persero).

Inisiatif tersebut telah secara signifikan memangkas emisi karbon perusahaan, dengan pengurangan sebesar 97% pada produksi emisi Scope 1 dan 2, mendorong penggunaan energi terbarukan mencapai 99% di semua fasilitas, dan mengurangi total emisi CO₂ sebesar 16.33 Kiloton sejak 2022.

Menurut Roland, Multi Bintang Indonesia meyakini bahwa transisi energi hanya dapat berhasil melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, MLBI bermitra dengan sejumlah perusahaan penyedia energi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi hijaunya.

Salah satu mitra utama perusahaan adalah PLN yang berperan penting melalui penyediaan REC. Kolaborasi ini sejalan dengan strategi keberlanjutan PLN yang berfokus pada percepatan pengembangan energi terbarukan (Accelerated Renewable Energy Development/ARED), modernisasi jaringan listrik, perluasan pasar REC, serta penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai bagian dari skenario Nol Bersih 2060.

Selain PLN, MLBI juga bekerja sama dengan mitra energi terbarukan, seperti BECIS yang berperan dalam membangun dua fasilitas biomassa yang secara langsung memasok energi ke lokasi produksi MLBI.

“Dengan berkolaborasi bersama mitra seperti BECIS dan PLN, kami tidak hanya menggerakkan produksi kami dengan energi terbarukan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat mempercepat adopsi energi bersih di berbagai industri,” ujar Roland.

Ke depannya, MLBI akan terus mengeksplorasi berbagai inisiatif untuk mengakselerasi proses dekarbonisasi pada fasilitasnya. Salah satu langkah utama yang sedang dijalankan adalah Energy Consumption Reduction Roadmap yang berfokus pada peningkatan efisiensi energi di seluruh operasional perusahaan.

Pada 2024, upaya ini mencakup penerapan sistem kontrol cerdas dalam proses produksi, seperti pengurangan konsumsi energi pada proses pasteurisasi kaleng, optimalisasi sistem pendinginan untuk efisiensi yang lebih baik, serta peningkatan sistem aerasi pada fasilitas pengolahan air limbah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti berhasil menemukan metode baru untuk mendinginkan ruangan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya seperti hydrofluorocarbons atau yang lebih dikenal lewat merek dagang freon. Menariknya, bahan penggantinya adalah garam.

Dilansir dari IFL Science, sistem pendingin yang umum digunakan saat ini bekerja dengan cara memindahkan panas dari dalam ruangan menggunakan cairan penyerap panas.

Cairan tersebut kemudian diuapkan menjadi gas dan dialirkan melalui sistem tertutup, sebelum dikondensasikan kembali menjadi cairan untuk mengulangi proses pendinginan.

Proses ini sangat efektif sehingga menjadi teknologi standar untuk kulkas, pendingin ruangan (AC), hingga dispenser air minum.

Permasalahannya, material yang digunakan menyimpan bahaya bagi lingkungan.

Peneliti asal Lawrence Berkeley National Laboratory dari University of California, Berkeley mengembangkan cara baru untuk menyerap dan memindahkan energi panas. Model yang mereka gunakan memanfaatkan cara energi tersimpan dan dilepas saat material berubah bentuk, contohnya seperti saat es berubah menjadi air.

Jika suhu ruangan naik, es akan mencair. Pada saat yang sama, es yang mencair menyerap panas dari sekitarnya sehingga membuat ruangan menjadi dingin.

Untuk mencari alternatif proses pendinginan, peneliti fokus menemukan cara "mencairkan es" tanpa meningkatkan suhu. Metode yang ditemukan adalah dengan menambahkan partikel yang berisi energi yang dikenal sebagai ion.

Proses pencairan menggunakan partikel ion ini contohnya adalah saat garam digunakan untuk mencegah terbentuknya es di jalan raya ketika musim dingin di negara-negara empat musim. Siklus perubahan bentuk ini dibeir nama siklus ionokalori (ionocaloric cycle)

"Belum ada solusi alternatif yang sukses menciptakan dingin, yang bekerja dengan efisien, memenuhi aspek keselamatan, dan tidak berdampak buruk untuk lingkungan. Kami pikir siklus ionocalori punya potensi," kata Drew Lilley dari Lawrence Berkeley National Laboratory.

Tim peneliti telah menguji coba garam yang dibuat menggunakan yodium dan natrium untuk mencairkan etilena karbonat. Cairan yang diproduksi memanfaatkan karbon dioksida ini juga digunakan dalam baterai lithium-ion. Artinya, proses pembuatannya tidak hanya nol emisi, tetapi emisi negatif.

Dalam uji coba itu, temperatur berubah hingga 25 derajat Celcius dengan hanya "charge" sebesar 1 volt.

Kini, peneliti tengah menciptakan sistem praktis yang bisa terapkan secara komersial. Salah satu pengembangannya adalah mencari "garam" yang paling efektif untuk menarik panas dari ruang. Pada 2025, peneliti menemukan bahwa garam yang paling efisien adalah garam yang berbasis nitrat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bengkayang membuka diri terhadap kajian kelayakan lingkungan dan sosial rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di wilayahnya.

Hal ini diwujudkan dengan konsultasi penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk rencana pembangunan PLN antara Pemkab Bengkayang bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (10/11/2025).

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal mengatakan kajian ini menjadi bagian dari tahapan awal dalam menilai kelayakan lingkungan dan sosial sebelum penetapan kebijakan pembangunan PLTN.

Menurutnya, pelaksanaan kajian lingkungan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rencana pembangunan energi, khususnya PLTN, tidak mengorbankan aspek keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Rencana pembangunan PLTN harus disikapi secara terbuka, ilmiah, dan berbasis data. Semua pihak, terutama masyarakat, berhak memahami manfaat maupun risikonya,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

Kendati energi nuklir termasuk dalam kategori energi terbarukan yang berpotensi besar menyediakan energi bersih dan stabil, pihaknya mengakui kalau pengelolaannya harus dilakukan dengan standar keselamatan tinggi dan pengawasan berlapis.

“Prinsipnya bukan sekadar mengejar kemandirian energi, tapi juga memastikan keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa itu, pembangunan PLTN tidak akan diterima masyarakat,” katanya.

Adapun rencana pembangunan PLTN di Pantai Gosong, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target operasional paling cepat pada 2032.

Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat ini diharapkan mendukung transisi energi nasional menuju emisi nol bersih pada 2060. Syamsul berharap konsultasi publik ini menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat secara langsung, sehingga hasil kajian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat Bengkayang.

Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Bapeten, Taruniyati Handayani, menjelaskan bahwa KLHS merupakan instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan PLTN tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan PLTN aman bagi lingkungan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada penolakan, hanya pertanyaan mengenai alasan pemilihan lokasi dan potensi dampaknya. Ia menegaskan bahwa setiap tahap pembangunan PLTN akan mengikuti standar keselamatan nasional dan internasional. Pengelolaan limbah nuklir juga akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Bapeten tidak akan memberikan izin pembangunan sebelum seluruh aspek keselamatan dan sosial dikaji dengan tuntas,” tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan sedang viral soal bakar baru bernama Bobibos. Penemuan jenis bahan bakar nabati (BBN) baru yang disebut mampu menekan emisi hampir hingga nol.

Bahan bakar tersebut juga diklaim memiliki nilai research octane number (RON) mencapai 98. Mengenai kabar tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat suara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengaku sampai saat ini belum ada koordinasi resmi antara pihak penemu bahan bakar Bobibos dengan Kementerian ESDM.

Namun, pihaknya menerima usulan dari penemu agar bahan bakar tersebut diuji di laboratorium Kementerian ESDM.

"Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut. Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya," kata Laode, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Menurut Laode, untuk bisa dikategorikan sebagai bahan bakar resmi, produk tersebut harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan uji coba yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Proses ini melibatkan berbagai lembaga termasuk LEMIGAS.

"Ya, jadi sebenarnya banyak yang membuat seperti ini, ada juga kan dari plastik pernah itu, bikin bensin dari plastik. Seperti ini banyak, tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi," ujarnya.

Sebagai informasi, BBM baru itu sebelumnya sudah diluncurkan di Bogor, pada pekan lalu. Bobibos adalah singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mempercepat upaya untuk menuju Net Zero Emission (NZE) yang awalnya ditargetkan pada tahun 2060. Hal ini menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Prabowo meminta agar target tersebut dapat terealisasi dalam waktu 10 tahun lebih cepat.

"Nah pemerintah terus mendorong peta jalan menuju net zero, kita sudah menargetkan tahun 2060, namun Bapak Presiden ingin lebih cepat, minimal 10 tahun lagi, 10 tahun lebih cepat, termasuk potensinya yang kita akan dorong," kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Airlangga menilai dorongan untuk mempercepat transisi energi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian nasional di sektor pangan, energi, dan air.

Menurut dia, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi kunci utama dalam mencapai target pengurangan emisi lebih awal. Terlebih, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai proyek strategis dalam upaya mengurangi emisi.

"Antara lain terkait dengan solar panel, terkait dengan hydro, kemudian juga geothermal, dan kita juga punya beberapa inisiatif untuk carbon capture and storage," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut bahwa potensi EBT RI diperkirakan mencapai sekitar 1.000 gigawatt. Karena itu, pemerintah tengah mengoptimalkan potensi ini, salah satunya melalui pembangunan jaringan transmisi hijau hingga 70 ribu km.

Adapun, jaringan ini dirancang untuk menghubungkan sumber-sumber EBT di berbagai daerah dengan pusat konsumsi, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya listrik serta membuka peluang ekspor energi hijau.

"Di dalam deklarasi ASEAN kemarin, telah juga ditegaskan terkait ASEAN power grid, dan Indonesia termasuk Arkipelago ASEAN jadi ada ASEAN daratan dan ASEAN lautan. Nah ASEAN lautan adalah Indonesia dan Filipina, tentu kita masukin Singapura di dalamnya, itu bagian dari Singapura, Johor, dan Riau," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder filantropis dan salah satu pendiri Microsoft Corp Bill Gates mengatakan sudah waktunya untuk bersikap lebih terukur dalam menyikapi perubahan iklim dan ancaman yang ditimbulkannya bagi dunia.

Dalam memo yang diterbitkan, dia mengemukakan pandangan kiamat tentang perubahan iklim. Menurut Gates, yang telah lama dikenal sebagai pembela vokal akan perlunya memerangi pemanasan global, memprioritaskan perang melawan kenaikan suhu di atas segalanya berarti isu-isu seperti kesehatan manusia dan kesetaraan berisiko terabaikan.

"Perubahan iklim memang serius, tetapi kita telah membuat kemajuan besar. Kita perlu terus mendukung terobosan-terobosan yang akan membantu dunia mencapai nol emisi. Namun, kita tidak dapat memangkas dana untuk kesehatan dan pembangunan program-program yang membantu masyarakat tetap tangguh menghadapi perubahan iklim untuk mewujudkannya," ujarnya dilansir Bloomberg, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, waktu saat ini untuk menempatkan kesejahteraan manusia di pusat strategi iklim yang mencakup pengurangan premi hijau menjadi nol dan peningkatan pertanian serta kesehatan di negara-negara miskin.

Gates, yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mempercepat inovasi teknologi bersih melalui jaringan venturanya yang berfokus pada iklim, Breakthrough Energy, juga menantang para pembuat kebijakan dan donor untuk meneliti apakah bantuan iklim dibelanjakan secara efektif.

Tahun ini, Gates memberhentikan beberapa staf di kelompok iklimnya, Breakthrough Energy, memperingatkan bahwa prospek kiamat telah membuat para pendukung iklim terlalu sempit berfokus pada tujuan emisi jangka pendek, mengalihkan sumber daya dari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kehidupan di planet yang semakin panas.

Dia mendesak mereka untuk menggunakan data guna memaksimalkan dampak, dan meminta investor untuk mendukung perusahaan yang mengembangkan teknologi bersih berdampak tinggi agar mereka dapat menurunkan biaya dengan lebih cepat. Kematian langsung akibat bencana alam telah turun 90% selama seabad terakhir menjadi antara 40.000 dan 50.000 per tahun, sebagian besar disebabkan oleh sistem peringatan yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih tangguh.

Dia menilai KTT iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai di Brasil bulan depan, COP30, harus berfokus pada cara terbaik untuk beradaptasi dengan kenyataan dan memastikan kesejahteraan manusia menjadi prioritas.

"Ini adalah kesempatan untuk kembali berfokus pada metrik yang seharusnya lebih penting daripada emisi dan perubahan suhu: meningkatkan kualitas hidup. COP30 berlangsung di saat yang sangat penting untuk memaksimalkan nilai setiap dolar yang dibelanjakan untuk membantu masyarakat termiskin," katanya.

Pihaknya tak menampik komentarnya akan menuai kritik dari beberapa aktivis iklim, dan menggarisbawahi kekhawatirannya bahwa masih mengakui perubahan iklim perlu diatasi. Pandangannya tentang masalah ini telah diinformasikan oleh pekerjaannya di Gates Foundation, yang prioritas utamanya adalah kesehatan dan pembangunan di negara-negara miskin.

"Terkadang dunia bertindak seolah-olah setiap upaya untuk melawan perubahan iklim sama berharganya dengan upaya lainnya. Akibatnya, proyek-proyek yang kurang efektif mengalihkan dana dan perhatian dari upaya-upaya yang akan berdampak lebih besar pada kondisi manusia yaitu, menjadikan penghapusan semua emisi gas rumah kaca terjangkau dan mengurangi kemiskinan ekstrem melalui peningkatan di bidang pertanian dan kesehatan," tuturnya.

Dunia telah menghabiskan dekade terakhir untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yang bertujuan membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas rata-rata pra-industri pada pertengahan abad—sesuatu yang masih jauh dari sasaran.

Meskipun perubahan iklim serius, perubahan tersebut tidak mengakhiri peradaban. Menurutnya, alih-alih berfokus pada suhu sebagai ukuran terbaik kemajuan, ketahanan iklim akan lebih baik dibangun dengan memperkuat kesehatan dan kesejahteraan. Dia menyerukan pergeseran fokus menuju peningkatan kesejahteraan manusia, terutama di wilayah-wilayah rentan, melalui investasi dalam akses energi, layanan kesehatan, dan ketahanan pertanian.

Area-area ini menawarkan manfaat yang lebih adil daripada target suhu dan seharusnya menjadi inti dari strategi iklim yang dibahas di COP30.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Organisasi Meteorologi Dunia pekan lalu mendesak negara-negara untuk menerapkan sistem peringatan bencana guna melindungi masyarakat dari cuaca ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyoroti penggunaan kendaraan listrik yang masih minim, di tengah cita-cita mencapai nol emisi maupun target 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 mendatang.

Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan penurunan emisi hingga 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal.