REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan mini-Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga. Langkah itu dilakukan karena tingginya ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional yang telah mencapai sekitar 81 persen dari total kebutuhan domestik.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugraha mengatakan kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi. Kondisi itu dinilai membuat beban impor dan subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota (city gas) berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih, dan efisien,” kata Fathul Nugraha saat tampil sebagai pembicara pada acara 11th LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026 yang digelar bersamaan dengan 3rd Small LNG Shipping & Distribution Forum di Bali, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut dia, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG. Langkah tersebut juga dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung diversifikasi energi rumah tangga.

Fathul menilai pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong swasembada energi nasional dan pemanfaatan energi domestik.

“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Pemanfaatan CNG saat ini juga mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran,” ujarnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah (SR) pada 2029. Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas mendorong percepatan regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk.

Model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur gas, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sedangkan untuk penyaluran jargas nonpipa dapat menggunakan mini-LNG,” tutur Fathul.

PGN Gagas, anak usaha PGN, menyambut positif langkah Kementerian ESDM yang mengkaji pemanfaatan CNG sebagai bagian dari bauran energi nasional. Perusahaan menilai kajian tersebut menjadi momentum untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara terukur.

PGN Gagas memandang pengembangan CNG sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi. Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan pilihan energi yang lebih beragam bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri,” kata Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, PGN Gagas telah menyalurkan CNG untuk berbagai segmen, mulai dari industri, komersial, UMKM, hingga transportasi. Sepanjang 2025, penyaluran gas bumi melalui layanan CNG dan LNG mencapai sekitar 4.656.449 MMBTU.

Dari sisi infrastruktur, perusahaan mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang tersebar di tujuh provinsi. Layanan tersebut melayani rata-rata 2.200 kendaraan per hari melalui program Gasku.

Untuk segmen nontransportasi, layanan Gaslink telah menjangkau lebih dari 600 pelanggan dari kalangan industri, komersial, dan UMKM, dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025.

“CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah,” ujar Santiaji.

PGN Gagas juga didukung fasilitas kompresi gas, armada gas transport module (GTM), serta infrastruktur distribusi lain yang terintegrasi dengan jaringan PGN. Hal itu dinilai memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut mendorong optimalisasi pemanfaatanCompressed Natural Gas(CNG) serta percepatan pengembanganMini-Liquefied Natural Gas(LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugraha mengatakan, langkah itu demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dia mengatakan, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG.

“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota [city gas] berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien,” kata Fathul melalui keterangan resmi, Sabtu (9/5/2026).

Dia menuturkan, kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi yang membebani fiskal negara dan memicu tingginya ketergantungan impor. Saat ini, impor LPG Indonesia disebut telah mencapai 81% dari total kebutuhan masyarakat.

Menurut Fathul, pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada energi nasional.

“Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran,” kata Fathul.

Dia menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga mencapai 350 ribu Sambungan Rumah (SR) pada 2029.

Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas menilai diperlukan akselerasi regulasi terkait Stasiun Induk CNG dan Terminal Mini-LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk. Selain itu, model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas [SPBG] menjadi Stasiun Induk [Mother Station]. Sedangkan untuk penyaluran penyaluran jargas non-pipa dapat menggunakan mini-LNG,” tutur Fathul.

Fathul menambahkan, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam mempercepat pemanfaatan gas bumi nasional.“Sehingga potensi gas alam yang melimpah dapat segera dirasakan manfaatnya demi mewujudkan kemandirian energi nasional,” pungkasnya.

Pemerintah mulai menyiapkan langkah serius untuk mengurangi ketergantungan impor LPG 3 kg melalui pemanfaatan CNG sebagai energi alternatif rumah tangga.Di balik rencana tersebut, pemerintah memastikan satu hal penting, yakni harga CNG tidak akan lebih mahal dibanding gas melon karena tetap mendapat subsidi negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan skema subsidi untuk CNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan transisi energi rumah tangga tidak membebani masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada LPG bersubsidi.

“Baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Meski skema dan besaran subsidi masih dibahas, Bahlil memastikan harga jual CNG kemasan setara 3 kilogram tidak akan melampaui harga LPG subsidi yang saat ini memiliki harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp18.500 hingga Rp19.000 per tabung.

“Doakan seperti itu [CNG lebih murah dari LPG] ya. Minimal sama. Minimal sama,” katanya.

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan pemerintah yang menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) berisiko melenceng dari tujuan awal dan memicu konflik sosial baru jika tidak adadesain kebijakan yang adil dan menyeluruh.

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi semu, jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.

"Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan," kata Vina Salviana Darvina Soedarwo, Kamis (2/4/2026).

Dari perspektif sosiologis, kata dia, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi, namun risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.

"Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai," ucapnya.

Dia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.

Karena itulah, dia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.

"Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal," jelasnya.

Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menilai rencana penerapan skema work from home (WFH) satu hari sebagai langkah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diharapkan mampu secara efektif menekan penggunaan energi di sektor transportasi darat.

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan konsumsi BBM harian secara signifikan di wilayah Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Meski demikian, penghematan yang terjadi akibat kebijakan WFH diperkirakan masih relatif terbatas karena hanya dapat diterapkan oleh sektor-sektor tertentu.

“Memang betul kebijakan satu hari WFH berpotensi menurunkan konsumsi BBM transportasi harian, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar. Namun, dampaknya relatif terbatas, jadi penghematannya tidak terlalu besar karena hanya sebagian sektor yang bisa menerapkan WFH. Tetapi bisa jadi sebaliknya, konsumsi energi rumah tangga justru bisa meningkat,” ujar Bisman kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Bisman memberikan catatan bahwa skenario ini dipandang hanya efektif sebagai langkah temporer yang menyasar bidang administrasi dan jasa yang mendukung kerja jarak jauh.

Dalam pelaksanannya, tambah Bisman, pemerintah harus tetap selektif dan proporsional dalam menentukan cakupan sektor yang dilibatkan. Pasalnya, sektor logistik dan layanan publik tidak dapat sepenuhnya menjalankan operasional dari rumah.

“Jadi penerapan kebijakan WFH ini perlu cermat dan hati-hati agar tidak mengganggu produktivitas ekonomi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang tengah mengkaji serius penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga energi global. Langkah strategis ini muncul menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“PascaLebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Adapun, kekhawatiran terhadap beban anggaran meningkat seiring posisi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari. Saat harga minyak dunia menembus level US$100 per barel, melampaui asumsi dalam APBN

Dalam situasi tersebut, WFH dipandang sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi yang paling efisien tanpa memerlukan alokasi anggaran tambahan. Pengurangan pergerakan kendaraan pribadi diharapkan dapat menahan laju pengeluaran devisa untuk belanja minyak mentah.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengaku tengah mematangkan detail waktu pelaksanaan agar skema ini tidak menghambat momentum pemulihan ekonomi pascahari raya.

Bisnis.com, SURABAYA - Suasana senja di seberang halaman Masjid Al-Akbar Surabaya tampak berbeda. Nuansa merah muda yang khas menyelimuti area Bazaar Al Madinah, menghadirkan kehangatan tersendiri di tengah semarak Ramadan. Warna pink yang identik dengan Bright Gas Pertamina menjadi aksen dominan, menyatu dengan riuh rendah pengunjung yang berburu takjil, produk UMKM, sekaligus promo energi rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan energi kepada masyarakat serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menghadirkan program Promo Istimewa Bright Gas yang berlangsung selama kegiatan Bazaar Ramadhan Al-Madinah bertempat di seberang Masjid Al-Akbar Surabaya pada 20 Februari hingga 18 Maret 2026.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati potongan harga isi ulang (refill) Bright Gas melalui transaksi digital MyPertamina, serta layanan trade-in tabung LPG 3 Kg ke tabung Bright Gas. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong penggunaan LPG non-subsidi yang lebih aman, berkualitas, dan tepat sasaran, sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui program Subsidi Tepat.

Tak sekadar menghadirkan promo, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi publik mengenai pentingnya penggunaan energi rumah tangga yang aman dan sesuai peruntukan. Ramadan yang identik dengan peningkatan aktivitas memasak membuat kebutuhan energi rumah tangga ikut meningkat. Di tengah momentum tersebut, Bright Gas hadir sebagai solusi yang lebih praktis dan aman.

Rina, salah satu pengunjung bazaar, mengaku terbantu dengan program yang ditawarkan.

“Promo ini sangat membantu, proses refill menjadi lebih mudah dan murah melalui aplikasi MyPertamina dan Bright Gas lebih nyaman digunakan. Selain hemat, kami juga merasa lebih aman saat memasak, apalagi di bulan Ramadhan kebutuhan masak meningkat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut melibatkan Mitra Binaan sektor Food & Beverage (F&B) untuk berpartisipasi dalam bazaar. Kehadiran UMKM binaan menjadi wujud sinergi antara penyediaan energi dan penguatan ekonomi lokal.

Irvan salah satu mitra binaan yang berpartisipasi dalam bazaar dengan nama usaha Nika Kopi merasakan langsung dampak positif keterlibatan dalam kegiatan tersebut.

“Partisipasi kami di Bazaar Ramadhan ini membuka peluang pasar baru dan meningkatkan promosi brand kami. Dukungan Pertamina tidak hanya dari sisi pembinaan, tetapi juga akses kegiatan seperti ini yang sangat membantu UMKM untuk terus berkembang,” tuturnya.

Secara terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa kolaborasi antara edukasi energi dan pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Partisipasi Pertamina dalam bazaar Ramadhan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan energi yang andal sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM binaan agar semakin berdaya saing. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekonomi daerah,” jelas Ahad dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya berbelanja dan memanfaatkan promo energi, pengunjung Bazaar Al Madinah juga dimanjakan dengan suasana Ramadan yang kental akan kebersamaan. Deretan puluhan tenant kuliner berbagai UMKM serta permainan buat anak-anak tersaji lengkap di satu lokasi yang strategis, tepat di depan Masjid Al-Akbar Surabaya. Pengunjung dapat ngabuburit bersama keluarga, menikmati sajian berbuka, sekaligus memanfaatkan berbagai program menarik serta potongan harga dari Bright Gas Pertamina. Perpaduan antara promo hemat, edukasi energi, dan semarak bazaar menjadikan Bazaar Al Madinah sebagai destinasi Ramadan yang sayang untuk dilewatkan.*

Bisnis.com, PALEMBANG— Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin resmi dimulai. Langkah itu ditandai dengan groundbreaking oleh Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, Selasa (9/12/2025).

Harga gas bumi yang disalurkan melalui jaringan ini sangat terjangkau, sekitar Rp4.000 per meter kubik.

Menurut Deru dengan tarif yang relatif murah, masyarakat dapat menekan pengeluaran dan mengalokasikan untuk kebutuhan lainnya.

“Saat ini ada lebih dari 5.000 rumah tangga yang sudah terpasang jaringan gas bumi, dan dalam delapan bulan ke depan akan menyusul lebih dari 20.000 rumah tangga lainnya,” ujarnya.

Meski begitu, dia meminta agar masyarakat menjaga instalasi jaringan gas agar tetap aman dan segera melaporkan apabila terjadi kebocoran maupun kerusakan. Deru menambahkan, masyarakat di Musi Banyuasin sudah sepatutnya dapat menikmati energi dengan layak.

Hal itu lantaran daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam seperti gas, batu bara, minyak bumi, dan kelapa sawit.

“Ada dua cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama meningkatkan penghasilannya dan kedua mengurangi pengeluarannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Muba Toha Tohet menegaskan bahwa jargas merupakan proyek strategis nasional yang memperkuat swasembada energi di tingkat rumah tangga.

“Proyek ini menghadirkan energi yang lebih bersih, lebih aman, dan ekonomis,” katanya.

Dia menyebut, pada 2025 ini hanya ada dua kabupaten di Sumsel yang kembali memperoleh alokasi pembangunan jaringan gas, diantaranya Muba dan Kabupaten OKU Timur.

Adapun untuk di Bumi Serasan Sekate, alokasi yang dibangun mencapai 5.143 sambungan rumah tangga, tersebar di 10 desa di Kecamatan Babat Supat.

“Pengenbangan ini (Jargas) bukan hanya pembangunan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus bagian dari pemerataan akses energi ramah lingkungan,” pungkasnya.