JEMBER - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut terjadi konsentrasi kekayaan yang semakin tajam, di mana manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan kekayaan semakin terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat mengalami stagnasi kesejahteraan. Perbandingannya, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk.

Dalam periode yang sama, kekayaan 50 orang superkaya ini meningkat secara signifikan, sebaliknya kenaikan upah pekerja berlangsung sangat terbatas. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan tingkat pendapatan, melainkan jurang struktural yang terus melebar.

Kelompok 1% teratas juga menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak. Hal ini menunjukkan mekanisme distribusi ekonomi tidak berjalan efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dibandingkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Riset Transisi Bersih menemukan kesimpulan, ketimpangan tersebut tidak berdiri sendiri. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam, di mana lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya berasal dari sektor ekstraktif.

"Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas," ungkap Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Lihat video: Pakar Ekonomi: Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi jadi Fokus Utama



Rahman menjelaskan, untuk waktu yang sangat lama keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dinikmati oleh kelompok terbatas, sementara masyarakat menghadapi dampak berupa kerusakan lingkungan, bencana ekologis, serta penurunan kualitas hidup.

"Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Karena itu, jika kita hendak menurunkan tingkat ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak," tekannya.

Akan tetapi, ketimpangan ekstrem dan krisis iklim itu justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi secara bersamaan. Sebagaimana dirilis CELIOS, akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat pada sektor bisnis, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Tanpa perubahan arah kebijakan, ketimpangan ini diproyeksikan akan semakin dalam dan berpotensi mengunci mobilitas sosial.

Dalam kondisi tersebut, itu berarti kerja keras tidak lagi menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi generasi muda yang menghadapi pasar kerja yang semakin sempit dan tidak stabil.

Transisi Bersih menegaskan kembali bahwa kondisi ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur ekonomi dan politik yang tidak seimbang.

“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujar peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan pada sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, dengan mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi. Industrialisasi perlu diarahkan pada penciptaan rantai nilai domestik yang kuat dan inklusif.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan. Penguatan industri manufaktur menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah, dan memperluas basis kelas menengah. Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata. Tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi akan terus bergantung pada eksploitasi sumber daya, bukan penciptaan nilai.

Kelima, transisi energi yang mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Keenam, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak didominasi oleh kepentingan sempit, melainkan benar-benar berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Transisi Bersih menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan. Rahman mengingatkan, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif.

"Namun, tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini. Hanya dengan arah kebijakan yang tepat dan berani, Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun per September 2025. Penurunan ini terlihat dari angka gini ratio yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Gini ratio Indonesia pada September 2025, tercatat sebesar 0,363. Angka tersebut turun 0,012 poin dari Maret 2025 yang berada di posisi 0,375. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, September 2024, penurunan mencapai 0,018 poin dari 0,381.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai capaian ini menunjukkan perbaikan ketimpangan pengeluaran masyarakat secara nasional.

"Secara nasional, gini ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, turun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga

BPS Lapor Orang Miskin di RI Tembus 23,36 Juta, Terbanyak di Wilayah Ini

Perbaikan ketimpangan juga terlihat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di kawasan perkotaan, gini ratio pada September 2025 berada di angka 0,383, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,395 dan September 2024 yang mencapai 0,402.

Baca Juga

BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,36 Juta Orang di 2025

Sementara itu, di wilayah perdesaan, gini ratio tercatat sebesar 0,295 pada September 2025. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,299 dan September 2024 yang berada di level 0,308.

Mengacu pada standar ketimpangan Bank Dunia, porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat ekonomi terbawah pada September 2025 mencapai 19,28 persen.

Baca Juga

BPS Rilis Data Ekonomi 2025 Hari Ini, Pertumbuhan Diproyeksi Hanya 5,05%

Jika dirinci berdasarkan wilayah, kontribusi kelompok tersebut di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,32 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 22,09 persen.

Data BPS tersebut memperlihatkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia hingga September 2025, dengan perbaikan paling menonjol terjadi di wilayah perkotaan, disusul perdesaan.

Baca Juga

BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 10,16 Juta Ton pada Januari-Maret 2026

Editor: Maria Christina

ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian

Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai World Economic Forum (WEF) Davos Swiss 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam membantu penyelesaian berbagai dinamika global, terutama persoalan ketimpangan yang semakin kompleks.

Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Nikmah dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan sebagai lembaga yang mengadvokasi pembangunan berkeadilan, pihaknya memandang ajang yang digelar 19-23 Januari 2026 di Swiss ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian, khususnya pada negara berkembang.

Adapun isu yang penting dibahas menurut INFID yakni dampak masifnya teknologi kecerdasan buatan (AI), serta dampak utang luar negeri yang semakin tinggi bagi negara berkembang.

Menurut dia, WEF tahun ini mengusung tema “A Spirit of Dialogue” dengan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu isu utama.

Di satu sisi, AI diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 15 triliun dolar AS sebelum 2030. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang tepat, AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan di negara berkembang.

Data G20 Technical Papers pada Presidensi Afrika Selatan 2025 menunjukkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang anggota G20 masih tergolong tinggi.

Sejak 2000 hingga awal 2020, rasio ketimpangan pendapatan Indonesia konsisten di level tujuh, jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Prancis yang berada di kisaran tiga.

Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi AI terhadap penurunan ketimpangan masih sangat terbatas.

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) berjudul The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries di tahun 2025 juga menggarisbawahi potensi disrupsi AI terhadap pasar tenaga kerja.

Otomatisasi diperkirakan mendorong peralihan pekerja ke sektor informal dan mengurangi lowongan kerja, dengan ancaman terhadap 24 persen pekerjaan di negara berkembang.

Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, INFID menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan AI yang membutuhkan pasokan listrik besar.

White Paper WEF 2025 memperkirakan konsumsi listrik global terkait AI akan tumbuh hingga 50 persen per tahun sepanjang 2023–2030, sehingga menuntut inovasi yang selaras dengan agenda transisi energi.

“Inilah mengapa Presiden Prabowo penting untuk mengalamatkan masalah ini di forum WEF. AI tanpa tata kelola yang baik dan inovasi ramah lingkungan sangat berbahaya, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan di dalamnya yang notabene sebelum kehadiran AI pun sudah hidup di garis kemiskinan dan terdampak signifikan oleh ketimpangan,” ujar dia.

Tak hanya AI, INFID juga mendorong kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat solidaritas Selatan-Selatan, khususnya terkait persoalan utang luar negeri.

Data UNCTAD 2025 mencatat, setengah negara berkembang mengalokasikan sedikitnya 6,5 persen pendapatan ekspor untuk membayar utang publik eksternal.

Bahkan, sekitar 3,4 juta orang hidup di negara yang belanja pembayaran bunga utangnya lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan dan pendidikan.

Di tingkat nasional, utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 9.645 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,3 persen per September 2025.

Meski masih terkendali, beban jatuh tempo utang dan pembayaran bunga yang terus meningkat dinilai dapat membatasi ruang fiskal untuk sektor produktif.

“Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, disrupsi kecerdasan buatan dan melonjaknya utang luar negeri berpotensi memperdalam ketidakadilan struktural di tingkat global,” kata Nikmah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketidaksetaraan global diyakini berada pada kondisi ekstrem, dimana ada kurang dari 60.000 multi-miliarder , dengan 0,001% di posisi teratas kini mengendalikan kekayaan tiga kali lebih banyak daripada 50% penduduk termiskin di dunia . Hal ini berdasarkan laporan terbaru tentang Ketidaksetaraan Dunia 2026.

Disusun oleh lebih dari 200 peneliti dan diterbitkan pada hari Rabu (10/12) waktu setempat, studi tersebut mengatakan bahwa ketimpangan ini tercermin di semua kategori, karena 10% orang terkaya di dunia kini memiliki hampir tiga perempat dari seluruh kekayaan dunia. Sementara separuh termiskin hanya memegang sekitar 2%.

Segelintir elit mengendalikan kekuatan ekonomi yang sangat besar, sementara miliaran orang berjuang untuk bertahan hidup, menurut laporan. 10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya



Pendapatan dibagi dengan cara yang serupa. 10% teratas menghasilkan lebih banyak daripada 90% sisanya jika digabungkan, sedangkan separuh populasi termiskin hanya mendapatkan kurang dari sepersepuluh pendapatan global.

“Hasilnya adalah dunia di mana minoritas kecil menguasai kekuatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara miliaran orang tetap terpinggirkan dari kestabilan ekonomi dasar sekalipun,” tulis para penulis.

Menurut penelitian tersebut, kesenjangan upah berdasarkan gender “tetap ada di semua wilayah,” dimana perempuan hanya mendapatkan sedikit lebih dari seperempat pendapatan tenaga kerja global. Proporsi yang didapatkan perempuan saat ini nyaris tidak berubah sejak 1990.

Kesenjangan global terlihat jauh sebelum orang memasuki pasar kerja, kata laporan tersebut. Rata-rata pengeluaran pendidikan publik per siswa usia sekolah sekitar USD230 per tahun di Sub-Sahara Afrika, dibandingkan dengan USD8.600 di Eropa dan USD10.500 di Amerika Utara dan Oseania, mencerminkan rasio lebih dari 40 banding 1.

Ketimpangan Makin Lebar, Cak Imin: 1% Orang Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Nasional



Para penulis berpendapat bahwa mengumpulkan uang (pajak) dari kalangan atas dapat mengecilkan kesenjangan tersebut. Pajak global sebesar 3% terhadap kurang dari 100.000 orang dengan kekayaan puluhan juta hingga miliarder dapat menghasilkan sekitar USD750 miliar per tahun. Angka ini kira-kira sama dengan total anggaran pendidikan secara gabungan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Negara-negara miskin tertekan oleh sistem keuangan global yang condong ke negara kaya, menurut studi tersebut. Ekonomi maju dapat meminjam dengan biaya rendah dan mendapatkan keuntungan lebih tinggi di luar negeri, hingga memungkinkan mereka beroperasi sebagai “penerima sewa finansial.”

Sekitar 1% dari PDB dunia mengalir dari negara miskin ke negara kaya setiap tahun melalui pembayaran utang, repatriasi keuntungan, dan aliran keuangan lainnya. Dimana menurut laporan tersebut, hampir tiga kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan global.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia. Ia menyebut bahwa satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, dikutip Jumat (21/11). "Kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya.

Kondisi tersebut diniai menjadi faktor mengapa pertumbuhan ekonomi 5% yang stabil selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan bagi banyak keluarga. Cak Imin menyebut pertumbuhan makro tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi rumah tangga.

10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya

"Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa pendapatan keluarga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan kebutuhan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Menurutnya banyak pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.

HT: Bonus Demografi dan Ketimpangan Sosial Jadi Tantangan Indonesia ke Depan



Menko Cak Imin mendefinisikan ketimpangan tersebut sebagai “kemacetan struktural” yaitu kondisi ketika pertumbuhan tidak menetes ke bawah dan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

"Ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah, tapi hanya bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lainnya tetap hidup dengan kantong yang kosong," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemotongan bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman berpotensi memicu 22,6 juta kematian tambahan pada 2030, menurut penelitian terbaru yang diperoleh AFP.

Angka tersebut merupakan pembaruan dari studi sebelumnya yang sudah memperingatkan dampak fatal kebijakan penghematan besar negara-negara donor.

"Ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat memotong bantuan secara bersamaan," ujar Gonzalo Fanjul, direktur kebijakan dan pembangunan di Institut Kesehatan Global Barcelona (ISGlobal), dikutip Senin (18/11/2025).

"Jika digabungkan, dampaknya terhadap sistem bantuan global sungguh luar biasa. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," lanjutnya.

Penelitian yang disusun oleh peneliti dari Spanyol, Brasil, dan Mozambik itu kini diajukan ke The Lancet Global Health untuk tinjauan sejawat. Studi tersebut mengukur korelasi antara aliran bantuan internasional dan penurunan angka kematian dari penyakit yang sebetulnya dapat dicegah seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis.

Dalam skenario pemotongan terburuk, diproyeksikan terjadi 22,6 juta kematian berlebih, termasuk 5,4 juta anak di bawah usia lima tahun. Para peneliti memberikan rentang proyeksi 16,3-29,3 juta kematian, mempertimbangkan ketidakpastian terkait kebijakan anggaran, prioritas program, hingga potensi guncangan seperti perang dan bencana iklim. Sementara itu, skenario pemotongan yang lebih ringan diperkirakan tetap dapat memicu 9,4 juta kematian tambahan.

Laporan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menutup USAID dan memangkas lebih dari 80% bantuan luar negeri, dengan rekomendasi penghematan yang disebut-sebut berasal dari Elon Musk.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela kebijakan tersebut, mengklaim bahwa bantuan "tidak melayani kepentingan inti AS" dan membantah dampaknya terhadap kematian global. Ia bahkan menuding para pengkritik sebagai bagian dari "kompleks industri LSM."

Namun negara-negara Eropa juga tidak mengambil alih ruang kosong yang ditinggalkan AS. Inggris, Prancis, dan Jerman ikut memangkas bantuan karena tekanan fiskal domestik serta pergeseran anggaran menuju belanja pertahanan pasca invasi Rusia ke Ukraina. Dari para donor utama, hanya Jepang yang mempertahankan tingkat bantuan relatif stabil.

Studi tersebut memperingatkan bahwa bukan hanya program bantuan yang bakal terhenti, tetapi juga kapasitas institusi kesehatan di negara berkembang yang dibangun selama puluhan tahun kerja sama internasional dapat runtuh secara cepat.

"Masalahnya terletak pada kecepatan dan kebrutalan prosesnya. Dalam enam bulan, kita mengalami proses yang seharusnya memakan waktu lebih dari satu dekade," kata Fanjul.

Davide Rasella, peneliti utama studi ini, menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. Ia menyebut pemerintahan Trump menjanjikan US$20 miliar untuk menopang Argentina.

"Dalam konteks dunia, jumlah uang ini tidak seberapa. Pembuat kebijakan mengubah anggaran dan mereka benar-benar tidak menyadari berapa banyak nyawa yang dipertaruhkan," ujarnya.

Penelitian ini didanai oleh Rockefeller Foundation dan Kementerian Sains Spanyol. Pihak Rockefeller menyebut temuan ini sebagai "alarm mendesak bagi dunia," menegaskan perlunya keputusan yang lebih bertanggung jawab untuk mencegah tragedi kemanusiaan global yang lebih besar.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Kisah tuyul dan babi ngepet ternyata menyimpan makna sosial yang dalam. Di balik legenda pencuri uang gaib, tersimpan potret ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial yang masih relevan hingga kini.

Masyarakat Indonesia sering mengaitkan cara menjadi cepat kaya dengan keberadaan makhluk halus seperti tuyul dan babi ngepet.Keduanya kerap ditugaskan seseorang yang memelihara untuk mencuri uang dari rumah ke rumah.

Budayawan Suwardi Endraswara dalam Dunia Hantu Orang Jawa (2004) menyebut, narasi tersebut sudah berlangsung sejak lama dalam alam pikir orang Jawa.

Namun, pernahkah Anda berpikir kenapa tuyul hanya mencuri dari rumah ke rumah? Apakah bisa tuyul melakukan pencurian ke bank atau money changer yang menyimpan banyak sekali uang?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu beragam. Dan biasanya kembali lagi pada jawaban mistis. Hal ini memang asyik sebagai cerita, tapi getir sebagai fakta. Lalu, bagaimana penjelasan logis di balik fenomena itu?

Sebenarnya, tuyul dan babi ngepet tercipta dari kecemburuan sosial masyarakat zaman dahulu, khususnya di kalangan petani. Para petani awalnya hidup dalam kondisi biasa-biasa saja. Namun, liberalisasi ekonomi pada 1870 mengubah kondisi itu.

Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012) menyebut, liberalisasi ekonomi dinilai melahirkan rezim kolonial baru yang di dalamnya terjadi pengambilalihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula.

Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab, mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan.

Di sisi lain ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu.

Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka. Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlihat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang, mereka tak melihat itu pada orang kaya baru. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu.

Masyarakat yang kental dengan pandangan mistik membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerja sama antara orang kaya dan makhluk supranatural dan kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan.

Akibat tuduhan ini, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong (2002) menyebutkan, para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap "hina" karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan.

Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul dan babi ngepet sebagai subjek mistis terkait kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia.

Tarik Perhatian Peneliti Asing

Fenomena tuyul pernah juga jadi sorotan Clifford Geertz, antropolog yang menggarap karya fenomenal The Religion of Java (1976). Dalam pengamatannya, Geertz cerita bahwa memang benar ada orang memelihara tuyul. Biasanya mereka melakukan perjanjian dengan roh di tempat-tempat keramat.

Biasanya orang pemelihara tuyul memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Kaya raya atau menjadi kaya secara mendadak

- Kikir

- Sering menggunakan pakaian bekas

- Sering mandi di sungai bersama para kuli miskin

- Selalu menyantap makanan orang miskin, seperti jagung dan singkong, ketimbang nasi

Biasanya, pemelihara tuyul melakukan itu untuk mengelabui orang-orang supaya dianggap tidak punya uang, padahal di rumahnya selalu penuh dengan emas batangan.

Namun, karena dua sosok ini hanya sebatas sebagai realitas kepercayaan di masyarakat, tentu sulit dikaitkan dengan fakta sebenarnya, apalagi bisa mencuri sesuatu di bank atau money changer.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, mengungkapkan kesamaan penyebab terjadinya demo berdarah di Indonesia dan Nepal pada Agustus-September 2025.

Unjuk rasa yang sama-sama merenggut korban jiwa, kerusuhan yang meluas, hingga penjarahan di berbagai tempat termasuk rumah pejabat, menurut Chatib dipicu salah satunya karena negara gagal memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya.

"Dalam kasus Indonesia, jika Anda ingat tentang kerusuhan Agustus lalu, kerusuhan sosial di Nepal dan Bangladesh, saya yakin ini ada hubungannya dengan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Chatib menjelaskan, gagalnya negara dalam membuka lapangan pekerjaan layak itu terlihat dari status pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas bergerak di sektor informal. Porsinya mencapai lebih dari 80% dibanding pekerja formal di Nepal, dan di Indonesia hampir 60%.

Pekerjaan informal ini merupakan profesi yang tak memiliki jaminan sosial hingga kesehatan lengkap, serta pendapatan bulanan yang rata-rata belum mampu memenuhi daya beli secara kuat.

Para pekerja informal itu pun kata Chatib selama ini tak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara, namun masih masuk kategori wajib pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya kepada negara.

"Mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan sosial, tetapi mereka harus membayar pajak. Dan isu ini sangat penting karena mereka merasa tidak menikmati pembangunan," tegasnya.

Permasalahan yang pada akhirnya memicu ketimpangan ini kata Chatib semakin meledak setelah masuknya keterlibatan media sosial. Infrastruktur digital itu kata dia mampu membuat masyarakat memahami esensi ketimpangan.

"Ketika kita berbicara tentang ketimpangan di masa lalu, gagasan tentang ketimpangan itu seperti gagasan abstrak. Itu samar. Namun saat ini, dengan media sosial, media sosial telah mengubah isu ketimpangan menjadi acara realitas sehari-hari," ucap Chatib.

"Karena Anda dapat melihat gaya hidup politisi, pejabat pemerintah, maka ini memperburuk keadaan. Jadi itulah mengapa isu penciptaan pekerjaan yang layak ini sangat penting," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Februari 2025 silam, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah tenaga kerja informal di Indonesia masih sebanyak 86,56 juta orang atau 59,40% dari total penduduk bekerja. Sementara itu, jumlah pekerja formal hanya 59,19 juta orang atau setara 40,60%.

Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal malah naik dari 0,23% poin. Sementara itu, untuk pekerja formal kebalikannya, yakni turun 0,23% poin.

Menurut laporan Market Brief LPEM FEB UI (Mei 2025) yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia, lonjakan pekerja informal didorong oleh gelombang PHK yang melanda berbagai sektor. Banyak korban PHK mencari penghidupan di sektor informal atau gig economy. Platform digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga TikTok Shop menjadi pelarian cepat bagi mereka untuk tetap memperoleh pendapatan.

"Dan di negara seperti Indonesia, kita tidak punya asuransi pengangguran. Jadi, hanya orang kaya yang mampu menganggur. Kalau Anda miskin, Anda harus bekerja. Anda harus bekerja di pekerjaan apapun, meskipun itu informal," ucap Chatib.

Di Nepal, mayoritas tenaga kerja juga masih terserap di sektor informal dengan lebih dari 82% pekerja berada di sektor ini, menjadikannya salah satu yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Padahal, Nepal memiliki bonus demografi besar dengan populasi muda yang akan mencapai 22 juta orang pada 2030 mendatang. Sayangnya, penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas.

Industri manufaktur dalam negeri yang menyusut, sektor pariwisata yang belum berkembang maksimal hingga energi hydropower yang digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan, gagal dalam memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, akhirnya mendorong masyarakat Nepal untuk harus bekerja di luar negeri.

Jumlah nya pun tak main-main, data Departemen Ketenagakerjaan Nepal mencatat lebih dari 893.000 izin kerja luar negeri di keluarkan pada tahun fiskal 2024/2025 yang merupakan angka yang sangat besar untuk negara yang jumlah populasinya hanya sekitar 30 juta jiwa.

Tak heran, remitansi kini menjadi penopang utama ekonomi Nepal, dengan menyumbang sekitar 33% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024, rasio ini sekaligus menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mitos tentang tuyul dan babi ngepet sudah lama melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Kedua makhluk ini dikenal sebagai "alat pesugihan" yang bisa membantu seseorang mendapatkan kekayaan dengan cara gaib.

Namun, pertanyaan klasik selalu muncul, kenapa tuyul dan babi ngepet tidak pernah mencuri uang di bank? Jawabannya ternyata tidak sesederhana karena uang di bank dijaga satpam. Ada penjelasan sosial, ekonomi, dan kultural di balik legenda ini.

Dalam masyarakat tradisional, kehadiran tuyul dan babi ngepet mencerminkan kecemburuan sosial yang muncul ketika terjadi ketimpangan ekonomi. Di masa lalu, masyarakat desa melihat sebagian orang tiba-tiba kaya tanpa proses yang terlihat, bukan karena panen melimpah atau kerja keras di sawah. Maka, muncullah dugaan bahwa kekayaan itu berasal dari bantuan makhluk gaib.

Fenomena ini semakin menguat setelah liberalisasi ekonomi pada 1870, yang dijelaskan oleh Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012). Saat itu, banyak lahan petani kecil diambil alih untuk dijadikan perkebunan besar dan pabrik gula, membuat rakyat kecil kian miskin.

Sementara itu, para pedagang dan pengusaha, baik pribumi maupun Tionghoa mendadak makmur karena sistem ekonomi baru ini. Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab, mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan.

Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu. Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka.

Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlihat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang, mereka tak melihat itu pada orang kaya baru. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu.

Masyarakat yang kental dengan pandangan mistik membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerja sama antara orang kaya dan makhluk supranatural dan kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan.

Akibat tuduhan ini, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong (2002) menyebutkan, para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap "hina" karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan.

Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul dan babi ngepet sebagai subjek mistis terkait kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia. Fenomena tuyul pernah juga jadi sorotan Clifford Geertz, antropolog yang menggarap karya fenomenal The Religion of Java (1976).

Dalam pengamatannya, Geertz cerita memang benar ada orang memelihara tuyul dan biasanya mereka melakukan perjanjian dengan roh di tempat-tempat keramat. Ciri-ciri pemilik tuyul pun digambarkan dengan detail: hidup sederhana, memakai pakaian lusuh, sering mandi di sungai bersama buruh, dan makan makanan rakyat jelata untuk menutupi kekayaannya.

Namun dalam realitas modern, "uang bank" bukan bagian dari dunia tuyul dan babi ngepet karena simbolismenya berbeda. Bank merepresentasikan sistem keuangan formal yang tidak dipahami oleh mitos rakyat pedesaan. Mereka mencuri dari rumah ke rumah karena itu mencerminkan ketimpangan sosial yang nyata, antara si miskin dan si kaya di kampung, bukan antara rakyat dan institusi.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki tiga PR besar dalam perekonomian, meskipun mampu menyelesaikan setidaknya lima tantangan selama setahun masa kepemimpinannya sejak 20 Oktober 2025.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, lima tantangan perekonomian yang berhasil diselesaikan Prabowo dalam satu tahun masa kepemimpinannya ini pertama terkait dengan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Sebagaimana diketahui, pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil tumbuh di level 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebelumnya pada kuartal I-2025 mengalami kemerosotan ke level 4,87%.

"Tentu saja pertumbuhan ekonomi 5% ini dicapai tidak dengan mudah di tengah tadi yang Pak Presiden sampaikan, konflik geopolitik dan juga instability dalam global financial situation saat ini," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Tantangan kedua, yang berhasil dilalui oleh Pemerintahan Prabowo, menurut Andry ialah menjaga tekanan inflasi di level target Bank Indonesia (BI) kisaran 2,5% plus minus 1%. Per September 2025, tekanan inflasi tercatat di level 2,65% yoy.

"Tingkat inflasi yang ada saat ini memberikan dua hal. Yang pertama adalah tetap menjaga living cost, biaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama kalau kita lihat yang perlu dijaga juga inflasi tingkat pangan," ucap Andry.

"Yang kedua juga tetap memberikan insentif bagi dunia usaha, karena kalau inflasinya terlalu rendah juga, misalnya ke arah misalnya di bawah 1%, tentu saja buat dunia usaha tidak ada insentif kemudian untuk memproduksi," tegasnya.

Masalah ketiga, kata Andry terkait dengan stabilitas pasar keuangan yang cenderung terjaga dari gejolak ketidakpastian dan tekanan ekonomi global selama era pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Stabilitas itu terjadi di nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar surat berharga negara (SBN).

"Dan volatilitas kalau lihat di tiga indikator situasi di global, yakni currency, global equity dan juga bond market, itu jauh lebih volatile di Trump 2.0 ini. Jadi stabilitas di sektor keuangan ini tentu saja kinerja yang hebat dari para otoritas, otoritas fiskal, otoritas moneter dan juga perbankan," paparnya.

Keempat, Andry melanjutkan, tantangan yang berhasil diatasi pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan upaya memperbaiki ketimpangan masyarakat. Pada Maret 2025, BPS mencatat ketimpangan yang tercermin dari gini ratio menjadi yang terendah dalam periode 2019-2025, yakni di level 0,375.

Terakhir, capaian kelima terbesar masa pemerintahan Prabowo Subianto kata Andry ialah keberhasilan menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan sejumlah kelompok ekonomi besar, seperti Eropa maupun Afrika, di tengah tekanan narasi proteksionisme yang di bawah pemerintah AS melalui kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

Dengan Eropa, misalnya, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan substansial Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September lalu. Padahal, perundingan itu sudah dilakukan hampir satu dekade yang lalu.

"Ini sudah membuka suatu jalan untuk kemudian bagi kita mendiversifikasi tujuan ekspor dan juga kemudian bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
Di tengah tadi tantangan tarif Trump, bahkan juga kemudian kita juga mendekati negara-negara di benua Afrika yang sebenarnya kita punya ruang untuk meningkatkan produk-produk dari UMKM kita untuk didorong untuk diekspor ke sana," tutur Andry.

PR yang Belum Selesai

Andry mengingatkan, setelah berhasil menyelesaikan lima tantangan itu, Prabowo masih memiliki tiga PR yang harus dikerjakan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia supaya bisa tumbuh ke level 8% sesuai target selama lima tahun masa pemerintahannya.

PR pertama kata Andry adalah memperbaiki struktur produksi PDB agar lebih berkelanjutan. Caranya dengan fokus perbaikan pada sektor-sektor industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap PDB namun belum mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sektor itu di antaranya ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki kontribusi hingga 14% terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Lalu, makanan dan minuman, yang kontribusinya ke PDB kisaran 19%, serta perdagangan besar dan eceran mencapai 13%. Meski kontribusi besar, tiga sektor itu pertumbuhannya selalu di bawah 5%. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan bahkan tumbuhnya hanya 2,2%.

"Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa dua kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Kedua, PR yang mesti diselesaikan Prabowo kata Andry terkait dengan perbaikan industri manufaktur yang dalam satu dekade terakhir mengalami periode deindustrialisasi dini, yakni kontribusinya kian menyusut terhadap PDB.

Untuk mengatasi masalah itu, Andry menganggap, tidak ada opsi lain selain mendorong percepatan investasi yang berkualitas dengan menggerakkan penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar. Karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar," tegas Andry.

Terakhir, masalah yang harus segera diselesaikan Presiden, kata Andry ialah kembali memperbaiki kondisi kelas menengah yang terus tertekan hingga 2024.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

Laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

"Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya," kata Andry.

Andry menjelaskan, pemerintah saat ini memang sangat berkepentingan untuk mempercepat pertumbuhan karena dalam satu dekade terakhir telah ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam mencapai angka pertumbuhan di atas 5%. Akibatnya, banyak investor yang lebih memilih menanamkan modalnya atau foreign direct investment ke negara-negara seperti Vietnam.

"Karena secara relatif negara-negara tetangga kita sudah mampu kemudian tumbuh lebih agresif lagi dan ini yang menjadi salah satu alasan dasar kenapa investasi asing langsung banyak masuk ke Vietnam misalnya, ke negara-negara yang lain. Karena mereka membaca narasi pertumbuhan yang relatif lebih baik dari negara-negara tersebut," tutur Andry.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi sorotan para pekerja jelang pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2026. Para buruh mulai menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah karena menyangkut kesejahteraan hidup.

Sebagai informasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Pengupahan, pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minum provinsi (UMP) pada 21 November 2025 nanti. Diikuti pengumuman kenaikan upah minimum di kabupaten/ kota. Namun, jadwal itu bisa saja bergeser, tergantung proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Serta, jika tanggal yang ditetapkan bertepatan pada hari Minggu/ libur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, pihaknya menolak kenaikan upah minimum tahun 2026 nanti ditetapkan satu angka sama rata untuk semua wilayah di Indonesia. Dan, mendesak diterapkannya sistem upah minimum sektoral nasional.

Seperti diketahui, kenaikan upah minimum tahun 2025 ini sebelumnya ditetapkan satu angka oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 29 November 2024 lalu, Prabowo mengumumkan penetapan kenaikan UMP tahun 2025 rata-rata sebesar 6,5%. Yang kemudian diterapkan oleh masing-masing provinsi.

"KSPN memandang positif dan mengapresiasi langkah ini sebagai wujud komitmen empati Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja/buruh di tengah tekanan ekonomi yang belum baik-baik saja. Namun, KSPN menilai bahwa kebijakan ini seperti nampak adil dipermukaan, tapi sesungguhnya berakibat semakin memperlebar ketimpangan upah minimum antar daerah di Indonesia," kata Ristadi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/10).

Perhitungan Upah Minimum Karawang Vs Yogyakarta

Ia pun membandingkan besaran upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok dan Kota Tangerang, kata dia, sudah di atas Rp5 juta per bulan. Sedangkan di Jawa Barat wilayah timur dan selatan seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran masih berkisar Rp 2 juta per bulan.

Juga, Jawa Tengah di luar wilayah Semarang Raya, besaran upah minimumnya tak jauh beda, masih sekitar Rp2 juta. Pun demikian di Yogyakarta.

"Tahun berikutnya jika prosentase kenaikan upah minimum dipukul rata maka besaran upah minimum Karawang akan semakin jauh lebih tinggi dari upah minimum Yogyakarta," kata Ristadi.

"Simulasinya, misalkan upah minimum naik 10% maka upah di Karawang akan naik sebesar 10% x Rp5,5 juta = Rp550.000-an. Sementara Yogyakarta, dengan kenaikan 10% x Rp2,1 juta = Rp210.000-an. Sehingga, upah minimum Karawang menjadi Rp6,5 juta, sementara di Yogyakarta Rp2,22 juta," cetusnya.

Akibat ketimpangan upah minimum antardaerah yang semakin tinggi itu, ujar Ristadi, menjadi tidak adil pekerja/buruh yang mempunyai kompetensi/jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama, tapi bekerja didaerah kabupaten/kota yang berbeda.

"Kalau alasanya karena tingkat kebutuhan hidup layak berbeda, mari kita cek bersama, benarkah kebutuhan hidup layak di Bogor dua setengah kali lipat daripada di Yogyakarta?" ucapnya.

"Harga BBM, harga minyak goreng, harga beras kan tidak jauh beda bahkan cenderung sama. Harga sewa kontrakan selisihnya juga paling ratusan ribu tidak sampai jutaan. Atau misal argumentasinya karena kultur usaha di Yogyakarta adalah UMKM dan agribisnis. Mari kita lihat apakah di Bogor tidak ada pertanian? Tidak ada UMKM? Jawabnya, pasti ada," tambahnya.

Sadar atau tidak sadar, ujar Ristadi, secara sistematis kebijakan upah itu telah "merendahkan" secara sosial ekonomi, baik untuk daerah yang upah minimumnya rendah, juga untuk pekerja/buruhnya yang bekerja di daerah tersebut.

"Pekerja/buruh dengan upah yang rendah tentu daya belinya juga rendah. Ini tidak akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh itu sendiri dan tidak bisa berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Akibatnya daerah tersebut akan tertinggal secara ekonomi," katanya.

"Dari sudut persaingan bisnis pun tidak sehat. Pengusaha yang sama-sama memproduksi motor dengan merek dan spec sama, dijual harga sama, tapi pengusaha yang berproduksi motor di Karawang harus mengeluarkan cost labour-nya dua setengah kali lipat daripada yang di Yogyakarta," sambungnya.

Karena itu, kata Ristadi, KSPN tidak setuju dengan sistem kenaikan upah minimum dengan besaran persentase yang sama rata atau dipukul rata untuk se-Indonesia.

"KSPN meminta pemerintah pusat baik itu Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Ekonomi ataupun Bapak Presiden RI untuk tidak memutuskan persentase kenaikan upah minimum satu angka yang berlaku untuk seluruh Indonesia," katanya.

"KSPN mengusulkan aturan upah minimum diubah menjadi formulasi upah minimum sektoral nasional (UMSN). Yaitu upah minimum yang pendekatannya berdasarkan jenis dan skala usaha yang berlaku sama secara nasional," tambahnya.

Namun, imbuhnya, sebelum upah minimum sektoral nasional diberlakukan, ada masa transisi yang harus diciptakan. Yaitu, kondisi perbedaan upah minimum antar daerah yang relatif kecil.

"Syukur-syukur bisa sama. Caranya adalah dengan menaikkan upah minimum yang masih rendah lebih signifikan daripada upah minimum yang sudah tinggi," ujarnya.

"Setelah upah minimum sektoral nasional berlaku, maka upah minimum propinsi/sektoral propinsi, upah minimum kabupaten kota/sektoral kabupaten/kota dihapus," tambah Ristadi.

Selain itu, ucap Ristadi, sebagai apresiasi atas jenis pekerjaan, skill pekerja, masa kerja, tingkat pendidikan, dan jabatan, maka struktur skala upah tetap wajib diberlakukan di tiap perusahaan.

"Pertimbangan lainnya adalah Pemerintah juga menetapkan base upah yang sama berdasarkan golongan yang berlaku di seluruh Indonesia. Atau contoh lainnya setahu kami base upah karyawan BPJS Kesehatan juga sama seluruh Indonesia," pungkas Ristadi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyinggung terkait ketimpangan pengelolaan tambang di Indonesia. Hal tersebut menyusul banyaknya tambang yang beroperasi di daerah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, namun kepemilikan maupun kantor pusat justru ada di Jakarta.

"Saya waktu jadi Menteri Investasi, hampir semua izin-izin tambang ini kantornya di Jakarta. Saya orang Papua, tambang Papua kantor Jakarta. Yang punya siapa? Ya orang-orang sini," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (14/10/2025).

Sehingga sebagai orang daerah, Bahlil merasa terusik karena ruang bagi masyarakat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam proses tender sangat terbatas.

"Jadi ada yang terusik dalam kebatinan saya sebagai orang dari daerah. Ya kalau ditenderkan ruang untuk orang daerah untuk ikut mengambil bagian, Pak Dirjen, itu tidak terlalu besar," ujarnya.

Ia lantas mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi pengusaha sebelum tahun 2010, di mana untuk bertemu staf di Kementerian ESDM saja sudah sulit, apalagi bertemu dengan Menteri.

"Jadi, kita ubah. Undang-undang baru, adalah kita memberikan ruang kepada daerah untuk ikut terlibat masyarakat daerah dengan UMKM dan koperasi untuk diberikan prioritas," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi membuka peluang bagi koperasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan usaha kecil menengah (UKM) untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di Indonesia.

Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan dengan terbitnya aturan tersebut, pemerintah memperluas peluang partisipasi masyarakat yang sebelumnya hanya terbatas pada komoditas batu bara.

Yuliot mengatakan saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun aturan turunan dari PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaannya di lapangan.

"Jadi di dalam PP ini kan harus ada peraturan pelaksanaan. Jadi kami dari kementerian ESDM lagi menyelesaikan peraturan pelaksanaan untuk pelaksanaan PP ini," kata Yuliot ditemui di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rabu (8/10/2025).

Menurut dia, ketentuan di dalam PP ini memperluas pemberian prioritas izin tambang yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023.

"Jadi Ini pemberian prioritas yang tadinya di perpres 70 ini kan dibatasi hanya untuk batu bara saja. Ini untuk ke depan, jadi itu juga dibuka (mineral lainnya)," katanya.

Adapun, di dalam PP anyar tersebut juga diatur mengenai luasan lahan tambang yang dapat digarap oleh Koperasi dan Badan Usaha Kecil-Menengah, Organisasi Masyarakat (Ormas), BUMN-BUMD dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]