Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) Darma Wijaya menjamin pasokan beras di Ranah Minang mencukupi hingga awal 2027.

"Saat ini pasokan beras di gudang Bulog sebanyak 18 ribu ton, dan dalam waktu dekat ada tambahan 20 ribu ton lagi sehingga ini mencukupi untuk kebutuhan hingga awal 2027," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade di Kota Padang, Jumat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI yang salah satunya membidangi BUMN tersebut, pasokan beras di Bulog Sumbar tersebut menjadi cerminan bahwa swasembada beras dan ketahanan pangan terjaga dengan baik. Dengan pasokan beras yang saat ini tersimpan di Gudang Bulog setempat, ia mengimbau masyarakat tidak panik di tengah adanya potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian.

Dalam kunjungan ke Gudang Bulog ia menyampaikan sejak 2025 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Hal itu dilakukan karena pemerintah terus berupaya memaksimalkan program ketahanan atau swasembada pangan.

"Sejak 2025 kita tidak ada lagi impor beras. Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah," ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan yang seharusnya disertai data termasuk solusi yang bisa dilakukan.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumbar Darma Wijaya membenarkan saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 18 ribu ton. Jumlah itu mencukupi untuk empat hingga lima bulan ke depan.

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena dalam waktu dekat terdapat tambahan pengiriman sebanyak 20 ribu ton. Artinya, total 38 ribu ton beras tersebut diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Februari atau Maret 2027.

"Pasokan beras Bulog ini merupakan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat hingga awal 2027 dan pasokan itu akan terus datang," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a'lam bish-shawab

Lebih jauh, pemerintah juga menyampaikan rencana ekspor beras dengan alasan stok yang melimpah hingga mencapai 5 juta ton. Secara teoritis, ekspor merupakan sinyal surplus. Namun dalam praktiknya, komposisi stok menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan.

Stok yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan produksi domestik. Dalam konteks saat ini, sebagian besar stok tersebut justru berasal dari impor periode sebelumnya. Artinya, ketahanan stok bukan bersandar pada kekuatan produksi petani dalam negeri.

Kondisi ini mengingatkan pada dinamika beberapa tahun terakhir yang menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan. Ketika produksi domestik tidak cukup kuat, impor menjadi solusi jangka pendek yang terus berulang. Masalahnya, ketergantungan ini berpotensi menciptakan ilusi ketahanan pangan.

Pelajaran penting sebenarnya sudah terjadi pada 2023. Indonesia yang sebelumnya mendapatkan pengakuan internasional atas capaian swasembada, tiba-tiba harus melakukan impor besar-besaran akibat gangguan iklim. Ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan masih rapuh terhadap shock eksternal.

Penghargaan dari International Rice Research Institute pada 2022 memang membanggakan. Namun capaian tersebut tidak diikuti dengan sistem mitigasi risiko yang memadai. Akibatnya, keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan. Data impor berbicara jelas. Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 3 juta ton beras, meningkat menjadi 4,5 juta ton pada 2024, dan masih berlanjut pada 2025 meskipun dalam volume lebih kecil sekitar 450 ribu ton dengan mayoritas beras pecah/menir.

Padahal, peringatan dini telah disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak awal Maret 2023 terkait potensi El Nino. Informasi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk langkah antisipatif, bukan sekadar catatan administratif.

Harga Beras yang Tetap Tinggi

Ironisnya, di tengah klaim stok melimpah, harga beras di pasar justru menunjukkan tren yang berlawanan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat bahwa harga rata-rata beras medium nasional berada 14% di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 299 tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Beras.

Per 28 April 2026, rata-rata harga beras medium mencapai Rp16.150 per kg, sementara rata-rata HET nasional hanya Rp14.181 per kg. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan adanya masalah dalam distribusi, tata niaga, atau bahkan struktur pasar itu sendiri.

Aneh bin ajaib ketika stok melimpah tetapi harga tetap tinggi? Dalam logika ekonomi dasar, surplus seharusnya menekan harga, bukan sebaliknya. Daripada fokus pada rencana ekspor, harusnya pemerintah lebih fokus pada upaya menurunkan harga beras di tingkat konsumen agar sesuai dengan HET, khususnya yang beredar di pasar tradisional.

Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi pasar. Bisa jadi stok terkonsentrasi di titik tertentu, distribusi tidak merata, atau ada perilaku spekulatif dalam rantai pasok. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini akan terus berulang.

Efektivitas kebijakan pangan akhirnya dipertanyakan. Ketika data produksi, stok, dan harga tidak bergerak dalam satu narasi yang konsisten, maka ada masalah dalam desain maupun implementasi kebijakan. Jangan sampai kebijakan HET hanya berfungsi sebagai upaya memenuhi etalase administrasi kebijakan.

Dalam konteks ini, rencana ekspor beras perlu dikaji secara lebih hati-hati. Ekspor bukanlah masalah selama dilakukan dengan perhitungan yang matang. Namun, mengingat potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca di 2026, kehati-hatian menjadi mutlak.

Solusi ke depan harus berfokus pada penguatan produksi domestik berbasis data yang presisi, integrasi sistem peringatan dini iklim, serta reformasi distribusi pangan. Tanpa itu, swasembada hanya akan menjadi slogan yang berulang setiap periode.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya terlihat berhasil di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat melalui harga yang stabil dan akses pangan yang terjangkau. Di sinilah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing.

Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Ia menambahkan skema crosscurrency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5) ditutup menguat ke kisaran Rp17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik.

“Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan obat utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan kerja sama swap currency dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan BI menyiapkan sejumlah langkah penguatan rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan penguatan arus modal masuk, dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing.

Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Ia menambahkan skema crosscurrency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5) ditutup menguat ke kisaran Rp17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik.

“Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan obat utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan kerja sama swap currency dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan BI menyiapkan sejumlah langkah penguatan rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan penguatan arus modal masuk, dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dan diversifikasi pembiayaan non-dolar dapat membantu menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Namun demikian, ia menilai langkah tersebut belum cukup untuk memperkuat fundamental rupiah tanpa didukung perbaikan faktor domestik, terutama persepsi fiskal.

“Swap currency dan diversifikasi pembiayaan non-dolar bisa (membantu) sebagai stabilisasi rupiah, namun bukan obat untuk penguatan fundamental rupiah,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Kerja sama swap currency merupakan mekanisme pertukaran mata uang antarbank sentral negara untuk memperkuat likuiditas dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi maupun stabilisasi pasar keuangan.

Ia menjelaskan instrumen tersebut dapat menjadi bantalan likuiditas ketika terjadi arus modal keluar (capital outflow) dalam jumlah besar.

Menurut dia, kerja sama pembiayaan non-dolar juga memberikan sinyal kepada pasar bahwa Indonesia memiliki cadangan likuiditas untuk menghadapi gejolak eksternal.

“Pada intinya, swap currency dan pembiayaan non-dolar bertindak sebagai dana cadangan kalau ada capital outflow besar-besaran,” ujarnya.

Dipo menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor global, seperti penguatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik, tetapi juga faktor domestik.

Ia mengatakan pelemahan rupiah dalam terhadap sejumlah mata uang kawasan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi dalam negeri.

“Pelemahan rupiah itu bukan hanya faktor global, tetapi juga domestik,” tuturnya.

Menurut Dipo, salah satu perhatian utama pelaku pasar adalah persepsi terhadap kondisi fiskal, termasuk defisit APBN dan disiplin belanja pemerintah.

Ia menilai penguatan kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal menjadi penting agar fundamental rupiah dapat lebih kuat.

Di sisi lain, Dipo menilai Bank Indonesia (BI) telah melakukan langkah stabilisasi secara optimal melalui intervensi di pasar valuta asing.

“Kalau dari BI itu sebenarnya (langkah) sudah sangat maksimal. Mereka sudah intervensi di pasar spot dan pasar NDF, cadangan devisa kita juga sehat,” ungkap Dipo.

Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs transaksi BI pada Rabu menunjukkan nilai tukar dolar AS berada di level Rp17.512,13 untuk kurs jual dan Rp17.337,88 untuk kurs beli.

Sementara itu, rupiah pada perdagangan Rabu pagi dilaporkan menguat 34 poin menjadi Rp17.390 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.424 per dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan kerja sama swap currency dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas rupiah.

Pemerintah juga menyiapkan diversifikasi penerbitan surat berharga dalam beberapa mata uang seperti Yuan China dan Yen Jepang guna mengurangi tekanan terhadap dolar AS di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mahasiswa kita libatkan, kita beritahu apa program-program unggulan pemerintah, apa tujuannya, dan apa yang sudah dicapai hari ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menggandeng mahasiswa mengawal swasembada pangan nasional yang berkelanjutan melalui pengawasan program dan kontribusi nyata guna mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Amran mengatakan mahasiswa merupakan kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.

“Karena nanti (mereka) memimpin, menggantikan kita. Pemimpin masa depan. Kita harus isi mereka dengan hal-hal positif,” kata Mentan Amran dalam diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 100 perwakilan mahasiswa tersebut, Mentan menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas generasi sejak dini, Ia menyebut pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan generasi muda.

“Ini tidak bisa kita bangun jalan sendirian, tapi butuh kolaborasi. Mahasiswa kita libatkan, kita beritahu apa program-program unggulan pemerintah, apa tujuannya, dan apa yang sudah dicapai hari ini,” ujarnya.

Ia juga mendorong anak muda untuk menguatkan nasionalisme dan menjadi penerus dari program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang untuk melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

“Anak-anakku, kalian harus percaya diri, kalian hebat. Cita-cita digantung setinggi-tingginya, dikejar jangan diam. Anda yang menentukan nasib anda. Anda nanti yang melanjutkan perjuangan kita melawan mafia dan pihak yang merugikan bangsa,” tegasnya.

Amran menambahkan mahasiswa memiliki peran penting untuk mengawasi berbagai program pemerintah. Kata Mentan, kritik dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dibutuhkan, namun harus bersifat membangun dengan berbasis informasi dan data yang aktual.

“Kalau ada yang keliru, ayo kita sempurnakan. Kami ingin menyampaikan fakta data. Negara butuh kritik konstruktif. Dulu aku janji 4 tahun swasembada (beras), berubah 1 tahun, dan tahun ini kita sudah swasembada,” ucapnya.

Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut, Mentan juga menegaskan berbagai program strategis pemerintah disiapkan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai fondasi bagi generasi mendatang.

Salah satunya pengembangan hilirisasi pertanian. Mentan mengungkapkan potensi hilirisasi sektor pertanian, termasuk komoditas strategis seperti sawit, akan menjadi ruang besar yang kelak dikelola oleh generasi muda.

“Ini sawit untuk generasi muda nanti, kita olah, kita hilirisasi, itu nilai tambahnya luar biasa. Nilainya kurang lebih hampir kurang lebih Rp1.000 triliun nilainya. Dan itu untuk negara, untuk mereka (petani) nanti,” katanya.

Ia menekankan pula bahwa masa depan Indonesia berada di tangan mahasiswa hari ini. “Siapa yang mau lanjutkan, kalau bukan mahasiswa,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah pusat dan daerah terus mematangkan langkah percepatan program cetak sawah di Papua, sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan nasional.

Program yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare itu tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan baru, tetapi juga menekankan kesiapan teknis, sosial, dan kelembagaan agar implementasinya berjalan berkelanjutan serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan bahwa tahapan survei, identifikasi, dan desain (SID) menjadi fondasi utama dalam program tersebut. Tahapan tersebut dinilai krusial karena menentukan arah pelaksanaan, sebelum memasuki fase konstruksi di lapangan.

Proses SID sendiri mencakup pemetaan kondisi lahan, analisis sistem pengairan, hingga kesiapan sosial masyarakat setempat, termasuk aspek kepemilikan dan penggunaan lahan.

"Kami akan lakukan secara bertahap sampai sesuai target kurang lebih sekitar 30.000 hektare tahun ini, dan ini masih dalam proses SID," katanya, dalam kunjungan kerja ke Papua.

Sebagian wilayah telah menyelesaikan tahapan awal SID dan akan segera memasuki proses konstruksi. Karena itu, pemerintah menargetkan tahap awal seluas 15.000 hektare dapat rampung paling lambat Agustus 2026. Dengan begitu, maka lahan bisa ditanami pada awal September 2026.

Bagi Kementan, kualitas hasil SID akan sangat menentukan keberhasilan program, termasuk dalam meminimalkan potensi konflik lahan dan kendala teknis di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Pemprov Papua memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam mendorong pembangunan sektor pertanian di wilayah timur Indonesia.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Papua menilai konsep program yang memanfaatkan lahan milik masyarakat dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat akan menciptakan siklus ekonomi yang sehat.

"Lahan berasal dari masyarakat dan hasilnya kembali untuk masyarakat, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan," kata mantan Kapolda Papua.

Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat langkah tersebut melalui kebijakan perluasan areal tanam serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian sektor pertanian.

Bantuan itu, seperti di Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, di mana Pemprov Papua bersama Pemkab Jayapura melakukan penanaman padi perdana seluas dua hektare dengan target total 50 hektare.

selain melakukan penanaman, Pemprov Papua juga membagikan alat pertanian sebanyak 43 alsintan, yang menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sektor pertanian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa NTP Papua pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen menjadi 103,30.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,40 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,16 persen.

Dengan melihat hal tersebut, program ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian. Meski begitu, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan stabilitas biaya produksi agar kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua Lunanka Daimboa mengatakan pihaknya menargetkan pengembangan sawah hingga 18.000 hektare pada 2026.

Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah potensial, seperti Kabupaten Keerom, Jayapura, Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan cetak sawah rakyat, yang sebelumnya telah mencapai tahap pembukaan lahan seluas 1.000 hektare pada 2025.

"Untuk 2026, selain melanjutkan penanaman pada lahan 1.000 hektare, kami juga menargetkan cetak sawah baru seluas 18.000 hektare,” katanya.

Seluruh tahapan program itu, mulai dari identifikasi, hingga pembukaan lahan, dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk brigade pangan dan penyuluh pertanian yang melakukan pendampingan rutin di lapangan.

Dengan tambahan perluasan tersebut, total potensi lahan sawah di Provinsi Papua diperkirakan mencapai sekitar 19.000 hektare.

Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut positif program tersebut dan menilai bahwa pengembangan kawasan pertanian di wilayahnya memiliki potensi besar.

Sesuai data di pemerintah daerah, untuk Kabupaten Jayapura, ada beberapa kawasan yang menjadi lokasi cetak sawah baru, salah satunya di kawasan Grime Nawa.

Grime Nawa menjadi salah satu pusat pengembangan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan di Papua.

Dukungan alat dan program pertanian telah mendorong aktivitas pertanian semakin berkembang.

Insentif petani

Pengamat masalah pertanian dari Universitas Papua (Unipa) Ihwan Tjolli mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan yang dibuka, tetapi juga kesiapan sistem secara menyeluruh serta jaminan harga hasil panen.

Dengan memberikan jaminan harga, maka para petani akan lebih semangat dalam bekerja, dan secara tidak langsung kualitas dan kuantitas akan menjadi hal utama.

Jika petani merasa diuntungkan, katanya, mereka akan serius menekuni usahanya tersebut.

Apalagi Papua memiliki karakteristik lahan yang sangat beragam, mulai dari wilayah dataran, hingga perbukitan dan pegunungan, yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengembangan pertanian.

Selain itu, aspek sosial budaya juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait sistem kepemilikan tanah adat yang melibatkan hak ulayat, sehingga penggunaan lahan adat membutuhkan pendekatan yang tidak sederhana dan harus melibatkan semua pihak.

Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang baik atau adanya pendampingan kepada petani.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan petani, ketersediaan infrastruktur, seperti irigasi, serta akses terhadap sarana produksi, seperti benih dan pupuk.

Selain itu, pengendalian alih fungsi lahan juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Ihwan yang juga merupakan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unipa menilai bahwa tanpa pengendalian yang baik, peningkatan produksi dapat terhambat oleh berkurangnya lahan pertanian.

Dalam jangka panjang, program cetak sawah di Papua tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan.

Sektor pertanian dinilai memiliki peran strategis karena sebagian besar masyarakat Papua masih bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak boleh semata-mata berorientasi pada target fisik, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan petani.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, program cetak sawah di Papua diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan di Papua, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia.

Jika seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, bukan tidak mungkin Papua akan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

JAKARTA - Swiss German University (SGU) resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan perusahaan media di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan industri media serta ekosistem digital di Indonesia.

Kerja sama ini mencakup berbagai ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung program Merdeka Belajar. Program tersebut yakni magang dan pelatihan industri, penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan digital, publikasi ilmiah dan jurnal, program dosen tamu dan guest lecture, kolaborasi seminar dan lokakarya, kursus singkat dan program non-degree, program beasiswa, hingga promosi dan publikasi bersama.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen SGU dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga memberikan pengalaman industri nyata agar mahasiswa memiliki kesiapan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia profesional saat ini.

Menurut Rektor Swiss German University, Assoc Prof Dr Dipl-Ing Samuel P Kusumocahyo, kolaborasi strategis dengan industri merupakan bagian penting dari pendekatan pendidikan SGU yang berbasis praktik dan relevansi industri.

“Kami percaya bahwa pendidikan tinggi harus mampu menjembatani kebutuhan akademik dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan perusahaan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga kesempatan untuk terlibat langsung dengan ekosistem industri media, teknologi, dan komunikasi profesional.

Chris Kanter selaku Board of Patronage Swiss German University menilai kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri memiliki peran penting dalam membangun talenta masa depan Indonesia. “Kemajuan industri membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan memiliki pengalaman praktis,” katanya.

Karena itu, sinergi antara universitas dan industri menjadi sangat penting, sebab membuka lebih banyak ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi berharap dapat menciptakan berbagai program kolaboratif yang tidak hanya mendukung pengembangan akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi profesional, kreativitas, serta kesiapan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan industri global dan transformasi digital yang terus berkembang.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan dapat mewujudkan swasembada energi paling lambat pada tahun 2029 mengingat potensi sumber daya Indonesia yang luas.

"Swasembada energi target kita akhir 2029, paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, kita akan bekerja cepat,” kata Presiden Prabowo saat meninjau perbaikan fasilitas SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

Dipantau secara daring dari Jakarta, Presiden pada kesempatan itu mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar.

Kepala Negara secara khusus menyoroti kekayaan alam tersebut sebagai karunia besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa. Tinggal kita pandai mengelola atau tidak, kita berani menjaga atau tidak," jelas Prabowo.

Tapi, di sisi lain, Kepala Negara mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang baik dan komitmen kuat untuk menjaganya sebab pengelolaan yang baik dapat melindungi Indonesia dari konflik kepentingan global.

Prabowo menambahkan negara yang kaya sumber daya alam kerap menjadi sasaran konflik kepentingan internasional. Demi menghindari potensi tersebut maka Indonesia harus mampu mengelola kekayaan tersebut sebaik-baiknya demi kepentingan nasional.

"Biasa kalau namanya negara yang kaya, pasti jadi incaran banyak pihak," tutur Prabowo.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyatakan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan di seluruh sekolah di tanah air, dengan ditargetkan 288 ribu unit sekolah menjalani renovasi sampai tahun 2028.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus meningkatkan fasilitas sekolah dengan salah satu fokus utama adalah pengadaan layar digital di setiap kelas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Saat ini, pengadaan smart class board baru diadakan satu unit untuk satu sekolah.

"Sekarang baru satu per sekolah. Ada yang dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3-4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Dengan demikian, Presiden berharap sistem belajar mengajar akan semakin interaktif dan mempermudah akses ke silabus yang akan dapat diakses secara digital sehingga guru dan murid dapat dengan mudah mengulangi pelajaran yang diinginkan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kawasan transmigrasi berperan penting dalam keberhasilan program swasembada pangan nasional.

"Swasembada beras misalkan, itu ada beberapa tempat seperti di Sumatera Selatan, 40 persen padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Juga di Merauke itu hampir lebih dari 60 persen disumbang dari kawasan transmigrasi," ucapnya di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya beras, ia mengatakan pihaknya juga mengupayakan swasembada bagi komoditas pangan lainnya, seperti perikanan dan buah-buahan.

Sejumlah wilayah transmigrasi di Sulawesi Tengah berhasil menjadi penyumbang 80 persen produksi durian lokal.

Untuk mengoptimalkan potensi di kawasan transmigrasi tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun menandatangani sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selain itu, Iftitah menyatakan pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menjamin kejelasan status lahan yang disediakan bagi para transmigran.

Ia menyampaikan penyediaan lahan dengan kepastian status clean and clear merupakan hal yang penting untuk menjalankan transformasi program transmigrasi yang saat ini difokuskan kepada pembukaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi komoditas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kekuatan (program transmigrasi) kami itu dua, satu adalah lahannya, karena untuk menanam kan butuh lahan. Kedua adalah tenaga kerjanya, para transmigran itu sendiri," ujarnya.

Iftitah mengatakan untuk menjalankan transformasi tersebut, pihaknya menguatkan implementasi pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia dalam Program Transmigrasi Patriot.

Kolaborasi juga dibangun dengan berbagai investor potensial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya Pemerintah China untuk dapat memasarkan berbagai komoditas hasil olahan para transmigran.

"Tiongkok (China) juga merupakan salah satu off-taker yang kami approach (dekati) untuk kami bisa memasarkan hasil produk-produk transmigrasi," katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI dan Pemerintah China tengah mengembangkan kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.

"Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)" kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Selain fasilitas pendidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya dan Pemerintah China juga sedang mendirikan pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, terutama padi.

Riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan varietas bibit padi dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan 6-8 ton beras untuk setiap hektare lahan.

Upaya tersebut, lanjut dia, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan.

"(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Ia menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, sehingga sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas ekonomi.

"Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menurun.

"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas," kata Muhaimin.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026