Kota Padang (ANTARA) - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) memastikan proses konsinyasi lahan untuk pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan mengganggu pengerjaan fisik.

"Sebagian lahan, terutama lahan masyarakat saat ini masih dalam proses konsinyasi namun itu sudah diserahkan kepada HPSL dan pembangunan bisa dilakukan," kata Sekretaris Perusahaan PT HPSL Lenardo Putra di Kota Padang, Selasa.

Selaku badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), HPSL telah menitipkan sejumlah uang kepada pengadilan untuk melaksanakan konsinyasi kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah tersebut.

"Jadi kami menitipkan dana di pengadilan, nanti pengadilan yang membayarkan atau menyerahkan uang tersebut kepada pihak yang menang," ujarnya.

Oleh karena itu, Lenardo memastikan proses konsinyasi di pengadilan sama sekali tidak akan menghambat proses pembangunan jalan layang sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Sebab, sebelumnya pengadilan telah melepaskan hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan seluas 8,49 hektare (ha). Saat ini pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tinggal menunggu keputusan pengadilan siapa yang berhak menerima dana yang dititipkan HPSL.

"Intinya, kita sudah bisa bekerja karena itu sudah menjadi lahan negara," kata dia menegaskan.

Ia menambahkan selain pembebasan lahan milik masyarakat yang baru tuntas pada 12 Mei 2026, keterlambatan pembangunan konstruksi juga dikarenakan imbas dampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

Banjir bandang dan tanah longsor di akhir November 2025 menyebabkan putusnya akses jalan di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar sehingga seluruh mobilitas diarahkan ke Jalan Sitinjau Lauik dan Kecamatan Malalak.

Namun, saat ini proses pengerjaan sudah kembali normal seiring terhubungnya jalur Lembah Anai sehingga volume kendaraan yang melintasi Jalan Sitinjau Lauik otomatis juga berkurang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmennya untuk memperluas portofolio bisnis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai strategi diversifikasi pendapatan sekaligus solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar di seluruh Indonesia.

"Skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," ujar Hamdani dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/5/2026).

Sampai pertengahan 2026, Hutama Karya mengelola empat proyek KPBU besar. Di antaranya Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang sudah beroperasi dan pengembangan Proving Ground di Jawa Barat.

Selain itu, Hutama Karya juga tengah mengerjakan proyek konstruksi Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena melalui badan usaha pelaksana PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga saat ini proyek tersebut juga dilaporkan telah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal untuk berbagai pos pekerjaan sipil dan operasional lapangan.

HMTP menargetkan penyelesaian proyek tetap sesuai lini masa (timeline) guna menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar koridor Trans Papua.

Kemudian, Hutama Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Adapun, hingga periode minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Tidak berhenti di sana, anak usaha perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), juga terlibat dalam proyek strategis Jalan Tol Bogor–Serpong yang saat ini memasuki tahap perencanaan desain.

Skema KPBU memosisikan Hutama Karya sebagai pengembang end-to-end yang bertanggung jawab mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas infrastruktur.

“Kami memastikan setiap proyek yang dikelola tidak hanya memiliki kelayakan finansial yang terukur, tetapi juga memberikan dampak multipliereffect yang nyata bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," tutup Hamdani.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) menyampaikan progres proyek flyover Sitinjau Lauik terus dikebut seiring pembahasan lahan berlanjut.

Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan dalam pelaksanaan proyek, HPSL memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

"Dalam proyek ini, kami berkomitmen dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, andal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sumatra Barat," katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi konstruksi, lanjutnya, progres pembangunan flyover Panorama I Sitinjau Lauik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan struktur bawah seperti abutment (kepala jembatan) dan pilar, kini bentuk Jembatan 1 mulai terlihat semakin jelas.

Dia menjelaskan pada Kamis (9/4) lalu telah dilaksanakan pemasangan girder (balok utama penopang jembatan) di Jembatan 1, yang merupakan tahapan krusial dalam pembentukan struktur atas jembatan. Hingga memasuki minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Dalam periode tersebut, tim konstruksi juga telah menyelesaikan pemasangan girder pada beberapa bentang, sehingga struktur utama jembatan secara bertahap mulai terbentuk.

"Saat ini, pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan besi, pemasangan cetakan (bekisting), serta pengecoran pada bagian penghubung antar girder sebagai persiapan menuju pengecoran lantai jembatan," sebutnya.

Dikatakannya seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat guna memastikan kualitas konstruksi serta aspek keselamatan kerja tetap terjaga sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, progres pengadaan lahan juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari tahapan penting proyek.

Kemudian pada Rabu (8/4), proses pengadaan lahan telah memasuki tahapan lanjutan, di mana secara bertahap sebanyak 4 bidang tanah telah tuntas melalui rangkaian proses penawaran, hingga penetapan konsinyasi, yang menjadi dasar penerbitan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dari total target pengadaan lahan masyarakat sebanyak 31 bidang tanah, termasuk di dalamnya fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), proses selanjutnya terus berjalan. Pada Selasa (21/4) dilakukan lanjutan penawaran konsinyasi terhadap 8 bidang tanah, sehingga secara kumulatif jumlah bidang yang telah melalui tahapan penawaran konsinyasi mencapai 12 bidang.

Dengan capaian tersebut, saat ini tersisa sekitar 5 bidang lahan masyarakat dengan luas lebih kurang 0,07 hektare, dan 2 bidang sudah didaftarkan konsinyasi ke PN Padang dan menunggu jadwal penawaran dari PN Padang serta 3 bidang masih dalam proses tindak lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengadaan tanah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama stakeholder terkait.

Dia bilang seluruh proses tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk nilai-nilai adat.

"HPSL senantiasa berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang baik serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pembangunan proyek," ucap dia.

Dia menyampaikan HPSL berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai Badan Usaha Pelaksana secara profesional serta mendukung penuh proses yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar pembangunan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi kita semua," tutupnya

Keberadaan flyover Sitinjau Lauik I diharapkan dapat menjadi solusi atas kondisi jalan eksisting yang memiliki tikungan ekstrem dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara Kota Padang dan Solok serta wilayah sekitarnya.

Dengan meningkatnya konektivitas tersebut, proyek ini diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi logistik, efisiensi waktu tempuh, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai upaya untuk mendorong percepatan investasi dan pembangunan daerah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keinginan itu telah disampaikan dalam rapat bersama BPI Danantara belum lama ini.

Pemprov Sumbar menyampaikan harapan dan permohonan dukungan kepada Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mempercepat realisasi investasi serta pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

"Sebelum harapan itu kami sampaikan, kami telah memetakan potensi dan menetapkan prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan," ucap Mahyeldi dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia menyebutkan ada beberapa program strategis yang telah berprogres antara lain pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, pembangunan flyover Sitinjau Lauik, serta penanganan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai.

Selain itu, pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih mengalami perlambatan akibat keterbatasan anggaran daerah. Maka dari itu, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Sumbar membutuhkan dukungan dari Danantara.

Mahyeldi menjelaskan adapun program yang masih dalam tahap perencanaan meliputi penyusunan peta jalan Sumbar hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran ruas jalan Bukittinggi–Payakumbuh.

"Kami meyakini, apabila seluruh rencana strategis ini dapat dituntaskan, investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif," katanya.

Mahyeldi berharap melalui sinergi antara Danantara, BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, berbagai tantangan pembangunan di Sumbar dapat diatasi secara bersama dan berkelanjutan.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang masuk.

Oleh karena itu, perlu upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menarik minat para investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di Sumbar, terutama pada sektor-sektor produktif.

"Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif," ujarnya.

Menurut Dony, investasi yang didorong harus bersifat padat karya agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar padat modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Keseriusan terhadap hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur, serta kepastian ekosistem investasi menjadi kunci. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi stagnan," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal serta pencatatan badan usaha di Sumbar agar manfaat ekonominya tidak keluar dari daerah.

"Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah," ungkap dia.

Dony melihat Sumbar memiliki berbagai potensi sektor produktif yang dapat ditawarkan kepada investor, seperti hilirisasi kelapa dan gambir, akuisisi pabrik kelapa, pengembangan kawasan kuliner tematik, pariwisata, hingga dukungan terhadap proyek infrastruktur strategis.

Di sektor infrastruktur, lanjutnya, perlu didorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci masuknya investasi.

Bisnis.com, PADANG — Pengadilan Negeri (PN) Padang memastikan eksekusi lahan proyek Flyover Sitinjau Lauik yang berada di Lubuk Paraku, Padang, Sumatra Barat, dengan luas 22.942 meter persegi berjalan sesuai hukum.

Juru Sita Pengadilan Negeri Padang, Hendri mengatakan eksekusi lahan ini telah mengikuti prosedur hukum yakni melalui mekanisme konsinyasi, di mana untuk luas lahan yang dieksekusi itu nilai ganti rugi mencapai Rp12 miliar lebih. Namun, dalam eksekusi lahan itu, ada pihak ketiga yang mengaku merupakan pemilik sah lahan tersebut.

“Secara hukum, eksekusi lahan ini sah, tidak ada yang salah. Terkait ada pihak yang menyatakan klaim mempunyai dokumen yang sah, silahkan ajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Negeri,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan adanya polemik kepemilikan ini, di mana sebelumnya PN Padang telah menetapkan pemilik sah adalah Ridwan (termohon). Penetapan itu juga telah melalui mediasi antara Ridwan dengan pihak ketiga yaitu Maimunah, dan dari mediasi yang dilakukan, Ridwan memiliki dokumen yang sah sebagai pemilik yang dieksekusi saat ini.

“Silahkan ajukan keberatan, akan kami tunggu perkara ini sampai inkrah. Kalau sekarang uang ganti rugi itu kami tahan di PN Padang,” ujarnya.

Hendri menjelaskan uang ganti tersebut akan diberikan, setelah nanti perkara tersebut inkrah. Artinya kepada pihak yang menang, uang senilai Rp12 miliar lebih itu diserahkan.

“Jadi apabila pihak ketiga [Maimunah] mengajukan keberatannya, uang belum bisa kami serahkan ke pak Ridwan. Tapi kalau tidak ada mengajukan keberatan dan gugatan, maka PN Padang secepatnya memberikan uang ganti rugi ke pak Ridwan,” sebutnya.

Dengan adanya kepastian hukum dari PN Padang, maka proyek Sitinjau Lauik sudah bisa melakukan pengerjaan lebih lanjut. “Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal lokasi lahan ini, guna memastikan tidak ada pihak yang mengganggu proses pengerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendri menegaskan apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang mengganggu proses pengerjaan di lahan yang telah dieksekusi itu, maka pihak dimaksud bisa dikenakan pasal-pasal hukum yang berlaku.

“Selama proses eksekusi tadi, memang sempat ada pihak Maimunah yang menghadang. Tapi beranjak dari hukum, eksekusi lahan ini tidak ada yang menyalahi hukum,” ungkapnya.

Kemudian, penasehat hukum Maimunah, Muhammad Arif Fadillah menjelaskan pada intinya keluarga Maimunah yang merupakan dari kaum Suku Jambak tidak menolak apalagi menantang adanya proyek Sitinjau Lauik tersebut, dan bahkan sangat mendukung.

Hanya saja, lanjutnya, dalam eksekusi lahan yang dilakukan PN Padang telah merampas hak Maimunah selaku pemilik lahan, karena menurut dokumen yang dimiliki Maimunah, titik lokasi eksekusi tersebut bukan berada di lahannya Ridwan.

“Persoalannya lahan yang dieksekusi sekarang itu, bukan lagi kawasan milik Ridwan, tapi punya Maimunah. Sedangkan lahan Ridwan berada bersebelahan, seperti untuk pengerjaan yang telah mulai sekarang ini, barulah punya Ridwan. Tapi yang dieksekusi itu, bukan punya Ridwan,” sebutnya.

Diakuinya bahwa telah memenuhi beberapa kali mediasi yang dilakukan PN Padang, tapi tidak ada jawaban yang jelas dari Ridwan soal titik lahan yang dieksekusi tersebut.

“Apakah punya pusako tinggi, punya kamu, atau jenis kepemilikan lainnya, Ridwan tidak bisa menjelaskannya, karena secara dokumen itu ada sama Maimunah. Nah, hal ini lah yang membuat kami merasa, eksekusi lahan ini merenggut hak dari Maimunah,” ucapnya.

Menurutnya ke depan sesuai yang disampaikan PN Padang, maka akan melakukan keberatan dan gugatan ke PN Padang, dan dia berharap upaya kali ini bisa memberikan hak Maimunah.

“Jadi bukan soal nilai atau ganti rugi ini, tapi lebih kepada menuntut hak milik dari Maimunah terkait lahan yang telah diekseskusi tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek Sitinjau Lauik yang ada di berbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.

Dia menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Panorama Sitinjau Lauik menunjukkan progres signifikan. Hal tersebut ditandai dengan serah terima lahan bebas dari panitia pengadaan tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar sebagai instansi pelaksana proyek.

"Adanya capaian tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus keselamatan transportasi di wilayah Sumbar," katanya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Mahyeldi, jalur Sitinjau Lauik selama ini merupakan salah satu akses utama penghubung antarwilayah di Sumbar. Namun jalur tersebut juga dikenal sebagai titik rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang curam dan memiliki banyak tikungan tajam.

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalur tersebut,” ujar Mahyeldi.

Dia menjelaskan proses pengadaan tanah untuk proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan sejak penetapan lokasi pada April 2024.

Tahapan tersebut meliputi pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, verifikasi lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga musyawarah untuk penyelesaian hak atas tanah.

Dikatakannya seluruh tahapan itu dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh ganti kerugian secara layak dan adil.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam proses pengadaan tanah tersebut, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta unsur Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat.

“Progres ini dapat dicapai berkat dukungan banyak pihak. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengadaan tanah ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin mengatakan proses pembebasan lahan proyek tersebut sempat mengalami penyesuaian jadwal dari target awal pada Oktober. Namun melalui koordinasi lintas instansi, proses tersebut kini dapat dipercepat.

“Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan legacy bagi masyarakat Sumatera Barat. Proyek ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut,” ujar Muhibuddin.

Dia menegaskan Kejaksaan siap melakukan pengawalan dan pendampingan hukum terhadap proyek tersebut, mulai dari aspek intelijen, perdata, hingga tata usaha negara agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Kemudian, Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Syahruddin menilai pembangunan infrastruktur seperti flyover memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, lanjutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek tata ruang serta mitigasi bencana.

“Infrastruktur seperti jembatan layang dapat menjadi leverage pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan berbasis tata ruang,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya progres pengadaan tanah tersebut, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan serta konektivitas transportasi di Sumbar.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) telah resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan sejumlah perbankan termasuk dengan PT Bank Nagari yang merupakan perusahaan milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menegaskan komitmennya sebagai motor pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1). Proyek strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sumbar ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan daya saing ekonomi wilayah.

“Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sindikasi telah dilakukan di Jakarta belum lama ini, dan ketika itu turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan adapun skema pembiayaan proyek ini dilakukan melalui kredit sindikasi yang melibatkan enam lembaga keuangan nasional, selain ada Bank Nagari, Hutama Karya juga turut melibatkan BNI, BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dari total fasilitas kredit Rp2,2 triliun itu, lanjut Candra, Bank Nagari mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp209 miliar atau 9,5%, yang terbagi menjadi Rp100 miliar melalui skema pembiayaan konvensional dan Rp109 miliar melalui skema pembiayaan syariah.

“Besarnya kontribusi dari Bank Nagari adalah bukti nyata bahwa bank daerah mampu menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional yang berskala besar, membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Sumbar,” sebutnya.

Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dirancang sebagai proyek keberlanjutan yang akan menjadi ikon baru Sumbar, menyusul keberhasilan monumental proyek Kelok Sembilan yang telah memberikan efek ekonomi berantai, seperti peningkatan arus logistik, pertumbuhan aktivitas perdagangan, peningkatan kunjungan wisata, dan percepatan distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, dengan kondisi Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal sebagai jalur dengan tingkat elevasi ekstrem dan rawan longsor, flyover ini akan memberikan manfaat besar sebagai jalur alternatif yang lebih aman, stabil, dan efisien bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik.

“Jadi, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi regional,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa partisipasi Bank Nagari adalah wujud nyata komitmen strategis terhadap pembangunan ekonomi Sumbar dan juga merupakan langkah strategis kami untuk memperkuat fondasi konektivitas dan daya saing ekonomi di Ranah Minang.

“Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana Kelok Sambilan yang telah membuktikan dampak transformasinya terhadap ekonomi daerah. Bank Nagari akan selalu berada di garis depan untuk mendukung pembangunan Sumbar,” ucap dia.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli menambahkan bahwa kehadiran pembiayaan ganda, konvensional dan syariah, menunjukkan kesiapan Bank Nagari dalam mendukung proyek strategis pemerintah dengan pendekatan pembiayaan yang komprehensif.

“Kontribusi kami dalam skema konvensional dan syariah mencerminkan kemampuan Bank Nagari dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan proyek. Kami memastikan bahwa dukungan ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi Sumbar yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan ini adalah bukti bahwa bank daerah mampu berperan besar dalam proyek infrastruktur skala nasional,” kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya penandatanganan pembiayaan sindikasi ini. Dia menegaskan, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek KPBU Flyover Panorama I merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar, sekaligus wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor perbankan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Proyek ini kami pandang sebagai salah satu simpul penting dalam penguatan jaringan logistik dan pariwisata Sumbar,” ungkapnya.

Langkah Krusial

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan penandatanganan pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dibutuhkan pengguna jalan dan pelaku logistik di Sumbar.

“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi tersebut menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik telah memasuki tahapan penting menuju fase percepatan konstruksi Flyover Panorama I, sehingga proyek ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, dua pusat pertumbuhan utama di Sumbar.

“Flyover dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem Sitinjau Lauik, terutama tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan salah satu hambatan utama arus logistik,” jelasnya.

Kehadiran flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, memperlancar distribusi barang, serta memudahkan mobilitas masyarakat, serta juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumbar.

Menurutnya melalui penandatanganan pembiayaan sindikasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan nasional, perbankan nasional, dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik sebagai Badan Usaha Pelaksana berkomitmen menjalankan proyek ini dengan standar terbaik, integritas tinggi, dan kesiapan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI turut ambil bagian dalam pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatra Barat.

Pembiayaan dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam sindikasi tersebut, BRI bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Sejumlah bank lain turut berpartisipasi, antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), serta Bank Nagari.

Flyover Sitinjau Lauik merupakan salah satu proyek infrastruktur yang paling dinantikan di Sumatra Barat, mengingat karakteristik jalur eksisting yang ekstrem dengan tanjakan curam dan tingkat kecelakaan yang relatif tinggi.

Proyek flyover sepanjang 2,774 kilometer ini memiliki nilai investasi sekitar Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi diperkirakan 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya risiko kecelakaan di jalur Padang–Solok sekaligus memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan keterlibatan perseroan dalam pembiayaan proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"BRI memiliki kapasitas pendanaan yang kuat untuk masuk pada proyek-proyek KPBU dengan struktur yang bankable," katanya dalam keterangan resmi," Sabtu (13/12/2025).

Dia juga menilai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) menjadi faktor penting dalam memastikan proyek berjalan dengan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent.

Di tengah upaya pemulihan Sumatra Barat pascabencana banjir dan longsor, proyek Flyover Sitinjau Lauik diharapkan mampu meningkatkan keselamatan perjalanan, memangkas waktu tempuh, serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Keberadaan infrastruktur ini juga dinilai dapat memperkuat daya saing ekonomi.

BRI sendiri membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasi sebesar Rp41,23 triliun hingga akhir kuartal III/2025.

Nilai tersebut terdiri dari laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp40,78 triliun dan kepentingan nonpengendali senilai Rp453,43 miliar.

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya, bank spesialis kredit wong cilik itu mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp45,36 triliun.

Mengutip laporan keuangan yang rilis pada Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis (30/10/2025), raihan laba BRI didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dan pertumbuhan kredit yang masih solid. Pendapatan bunga BRI tercatat Rp155,16 triliun, naik 3% dari Rp150,63 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Meski demikian, beban bunga juga ikut meningkat menjadi Rp44,16 triliun, atau naik 3,25% dibandingkan Rp42,77 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih BRI naik 2,9% dari Rp107,86 triliun menjadi Rp110,99 triliun per September 2025.

Beberapa pos yang mempengaruhi raihan laba BBRI di antaranya beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) yang naik 13,99% menjadi Rp33,59 triliun, dari Rp29,46 triliun pada tahun sebelumnya.

Selain itu, beban lainnya mencatat lonjakan paling signifikan, naik 74,7% menjadi Rp69,83 triliun, dibandingkan Rp39,97 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatat pertumbuhan 6,26%, dari Rp1.353,36 triliun pada kuartal III/2024 menjadi Rp1.438,11 triliun pada kuartal III/2025.

Adapun, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN) juga meningkat tipis 0,86% menjadi Rp80,74 triliun, dari Rp80,05 triliun setahun sebelumnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan partisipasi aktif dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang-Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan tinggi.

Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), didukung bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keterlibatan BRI dalam pembiayaan proyek ini merupakan bagian dari dukungan Perseroan terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"BRI memiliki kapasitas pendanaan yang kuat untuk masuk pada proyek-proyek KPBU dengan struktur yang bankable. Kami terus mengoptimalkan peran sebagai institusi keuangan yang mendukung penguatan konektivitas dan produktivitas nasional," kata Riko.

Ketika wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu, kehadiran Proyek Flyover Sitinjau memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.

Flyover dengan panjang 2,774 kilometer ini memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.

Riko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PUPR serta peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) yang membantu memastikan struktur pembiayaan dalam proyek ini berjalan dengan terukur dan sesuai standar tata kelola.

Menurutnya, kelengkapan struktur pendukung tersebut menjadikan proyek ini memiliki tingkat kelayakan pembiayaan yang baik serta berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"BRI senantiasa menghadirkan solusi pembiayaan yang prudent, terukur, dan berorientasi pada manfaat sosial-ekonomi. Kami meyakini bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting untuk meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia," kata Riko.

Melalui pembiayaan sindikasi Flyover Sitinjau Lauik, BRI berharap akses transportasi menuju dan dari kawasan Sumatera Barat dapat menjadi semakin aman dan efisien. Infrastruktur ini didorong agar mampu memangkas waktu tempuh, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain memberikan dukungan pembiayaan, BRI turut menghadirkan layanan terintegrasi melalui BRI One Solutions yang memudahkan berbagai kebutuhan para pelaku usaha dan mitra terkait Proyek Flyover Sitinjau. Layanan ini mencakup pengelolaan transaksi melalui Qlola, fasilitas Bank Garansi, Supplier/Vendor Financing, hingga Employee Benefits yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperlancar aktivitas bisnis.

Riko menambahkan, melalui sinergi lintas lembaga dan pemanfaatan kapasitas pendanaan yang solid, BRI memastikan berperan aktif menghadirkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lua

"Partisipasi BRI dalam proyek ini menjadi bukti konsistensi perseroan dalam mendukung program pembangunan pemerintah serta komitmen jangka panjang dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional," pungkas Riko.

Penandatanganan sindikasi pembiayaan ini adalah tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi memastikan pembangunan Flyover atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok segera memasuki fase konstruksi usai penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi proyek.

"Penandatanganan sindikasi pembiayaan ini adalah tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Jumat.

Gubernur mengapresiasi finalisasi pembiayaan sindikasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa proyek dengan nilai investasi hingga Rp2,79 triliun itu memiliki dampak strategis terhadap keselamatan dan perekonomian masyarakat di provinsi setempat.

Secara umum penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Flyover Panorama I Sitinjau Lauik digelar oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) di Jakarta pada Kamis (11/12).

Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting bagi kelanjutan proyek yang selama ini dinantikan masyarakat Provinsi Sumbar. Sebab Flyover Panorama I diharapkan mampu menjawab persoalan kawasan Sitinjau Lauik yang dikenal ekstrem, rawan kecelakaan, serta kerap menghambat arus logistik antar-wilayah.

"Kondisi ekstrem Sitinjau Lauik selama ini memang menjadi tantangan besar bagi mobilitas masyarakat maupun logistik," ujar dia.

Oleh karena itu ia mengatakan Pemprov Sumbar terus berkomitmen serta memastikan seluruh tahapan dapat berjalan lancar melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, kementerian, dan pihak pelaksana.

"Kami mendukung penuh agar proyek ini dapat segera memasuki fase konstruksi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," kata dia.

Sementara itu Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser menyambut dukungan Pemprov Sumbar yang terus mengawal proyek tersebut sejak awal. Penandatanganan pembiayaan sindikasi sekaligus penanda kesiapan seluruh pihak untuk bergerak ke tahap berikutnya.

"Penandatanganan ini menandai keseriusan semua pihak. Kami berharap pembebasan lahan segera tuntas agar konstruksi dapat dimulai sesuai target," tegasnya.

Lebih lanjut dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan sindikasi ini, HPSL bersama para pemberi fasilitas pembiayaan resmi memasuki tahap akhir persiapan menuju konstruksi.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam, serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Penandatanganan tersebut sekaligus menunjukkan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor perbankan, dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumbar.

"Ke depan diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga menciptakan efisiensi transportasi dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sekitarnya," kata Michael Arthur Paulus Rumenser.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan pembebasan lahan seluas 18,7 hektare untuk proyek flyover Sitinjau Lauik tuntas pada akhir tahun 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan untuk mencapai target itu dibutuhkan kerja sama dan koordinasi semua pihak, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar.

“Kami telah menyepakati untuk menuntaskan proses pembebasan lahan dalam waktu dua bulan ke depan, agar pembangunan fisik dapat segera dimulai,” katanya, Jumat (30/10/2025).

Dia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses pembebasan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Terlebih untuk titik-titik lahan yang akan dibebaskan itu, berada di kawasan pertanian milik tanah ulayat, artinya perlu ada aturan soal ganti untungnya.

“Jadi, kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil telah meninjau langsung lokasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Senin (27/10/2025). Dari hasil peninjauan, diketahui pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena pembebasan lahan masih belum rampung.

Proyek Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemacetan dan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok.

“Keberadaan flyover Sitinjau Lauik ini sangat penting, karena untuk medan jalan di Sitinjau Lauik ini rawan kecelakaan. Makanya sangat berharap, flyover hadir, dan membuat arus lalu lintas Padang - Solok yang juga merupakan jalan nasional, bisa dilalui dengan aman dan nyaman,” sebutnya.

Terpisah, PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) menyampaikan pembangunan jembatan layang atau Flyover Sitinjau Lauik ini akan dimulai dalam waktu dekat setelah pembebasan lahan untuk proyek Sitinjau Lauik I tuntas dilakukan.

Direktur HPSL, Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan untuk proyek Sitinjau Lauik I ini total kebutuhan lahan 18,7 hektare, yang terdiri dari lahan hutan lindung 8,6 hektare dan lahan masyarakat 10,1 hektare. Untuk kawasan hutan lindung, soal izin telah ada, artinya tidak ada persoalan lagi.

“Jadi lahan yang masih kami tunggu untuk pembebasan lahan itu untuk kawasan lahan masyarakat, informasi dari Kementerian PU masih ada beberapa bidang lagi yang perlu dibebaskan, seperti untuk lahan tanah ulayat,” katanya.

Dia mengaku bahwa saat ini belum ada pengerjaan proyek yang bisa dimulai untuk Sitinjau Lauik I ini, namun yang telah dilakukan saat ini adalah pembangunan kantor dan tempat lainnya. “Semoga pembebasan lahan secara tuntas, dan pengerjaan flyover pun dimulai,” harapnya.

Michael menjelaskan untuk pengerjaan flyover Sitinjau Lauik ini masa pelaksanaan terhitung tahun 2025 hingga 2037 mendatang dengan biaya investasi Rp2,79 triliun.

Bisnis.com, PADANG — Proyek yang ditangani PT Hutama Karya (Persero) mendapat dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah pusat salah satunya proyek strategis yang sedang dikerjakan di Provinsi Sumatra Barat yakni proyek KPBU Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyampaikan bahwa jalur baru Flyover Sitinjau Lauik bukan sekadar proyek fisik, tetapi solusi permanen untuk masalah yang selama ini terjadi setiap hari di lapangan.

"KPBU Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik kami siapkan sebagai solusi permanen atas medan ekstrem Sitinjau Lauik. Dengan jalur baru yang lebih aman dan efisien, arus logistik dan mobilitas masyarakat di Sumatra Barat akan jauh lebih lancar,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

Dia menyebutkan proyek ini disiapkan sebagai jalur baru yang lebih aman dan lebih landai dibandingkan jalur eksisting Sitinjau Lauik di rute Padang–Solok, yang selama ini dikenal sebagai tanjakan ekstrim dan kerap terjadi kemacetan serta insiden kendaraan berat.

Secara rancangan, koridor baru Flyover Sitinjau Lauik sepanjang kurang lebih 2,78 km serta trase dengan kelandaian yang lebih bersahabat untuk kendaraan logistik.

“Dengan kondisi jalan yang lebih stabil, jalur baru ini ditargetkan menurunkan risiko kecelakaan, memangkas hambatan truk di tanjakan, serta memperlancar arus barang dan kebutuhan pokok antar wilayah,” sebutnya.

Menurutnya dalam menjaga ritme percepatan pelaksanaan proyek di Sumbar itu, Hutama Karya tetap memprioritaskan keselamatan pengguna jalan, dan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Sumbar.

Dikatakannya hal itu dilakukan agar manfaat proyek ini dapat lebih optimal dirasakan oleh masyarakat, sebagai bukti selaras Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong pembangunan infrastruktur yang merata.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Rachmat Kaimuddin mengatakan sudah seharusnya lalu lintas di Sitinjau Lauik dibangun infrastruktur jalan yang aman yakni flyover atau jembatan layang.

“Dengan tingginya tingkat kecelakaan di lokasi Sitinjau Lauik, tentunya menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden dan Bapak Menko, serta dukungan penuh bagi kelancaran pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ini,” ujarnya saat mengunjungi proyek di Sitinjau Lauik Padang.