Bisnis.com, BATAM — Nilai ekspor Kota Batam pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$3,10 miliar atau mengalami penurunan 3,67% secara tahunan (year-on-year/YoY). Penurunan tersebut tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada dua sektor utama, yakni industri kapal serta komoditas kakao/cokelat.

Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa koreksi terbesar berasal dari ekspor kapal yang turun sekitar US$433,65 juta dan ekspor kakao/cokelat yang berkurang sekitar US$91,23 juta.

“Data menunjukkan bahwa koreksi ekspor Batam tidak bersifat menyeluruh, tetapi spesifik pada sektor tertentu. Karena itu, respons yang kami siapkan juga harus presisi, dengan memahami sumber tekanan secara langsung di lapangan,” ujar Fary, dikutip Jumat (1/5/2026).

Untuk memastikan penyebab penurunan, pihaknya melakukan peninjauan langsung serta dialog dengan pelaku usaha di kedua sektor tersebut. Hasilnya, tekanan kinerja ekspor saat ini didominasi oleh faktor eksternal.

Pada sektor industri kapal, penurunan dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global serta berakhirnya siklus pesanan besar pada periode sebelumnya. Selain itu, industri ini juga sensitif terhadap fluktuasi harga energi dan dinamika geopolitik global.

Sementara itu, pada sektor kakao/cokelat, aktivitas produksi tetap berjalan, tetapi realisasi ekspor melambat akibat kenaikan biaya bahan baku dan logistik, serta meningkatnya kehati-hatian pasar global.

Meski demikian, sejumlah sektor lain justru menunjukkan kinerja positif. Komoditas minyak, bahan kimia, serta mesin dan peralatan listrik mengalami peningkatan signifikan. Sektor mesin dan listrik bahkan mencatat kenaikan terbesar dengan tambahan nilai ekspor sekitar US$309 juta.

Fary menegaskan bahwa struktur ekspor Batam masih kuat dan ditopang oleh sektor manufaktur berbasis teknologi, sehingga mampu menjaga daya tahan di tengah tekanan global.

Sebagai langkah respons, BP Batam akan melakukan intervensi terarah melalui penguatan komunikasi dengan pelaku usaha, percepatan penanganan hambatan logistik dan biaya, serta koordinasi lintas instansi guna merespons berbagai faktor eksternal.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga sektor yang sedang tertekan sekaligus memperkuat sektor lain yang tetap tumbuh sebagai penopang utama ekspor Batam,” kata Fary.

Secara keseluruhan, kinerja ekspor Batam dinilai tetap solid, adaptif, dan memiliki daya tahan yang baik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif bagi kebangkitan industri galangan kapal nasional diharapkan turut mengerek kinerja industri asuransi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai rencana tersebut berpotensi memberikan sentimen positif bagi ekosistem maritim, termasuk bagi industri asuransi.

“Peningkatan aktivitas pembangunan maupun perawatan kapal dapat membuka peluang bagi pengembangan berbagai produk asuransi yang terkait dengan sektor tersebut,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Selasa (24/3/2026).

Ogi meneruskan, beberapa lini yang berpotensi terdorong antara lain asuransimarine hull, marine cargo, serta produk asuransi yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan operasional kapal.

“Dengan meningkatnya aktivitas di sektor maritim, industri asuransi dapat berperan dalam menyediakan perlindungan risiko yang mendukung keberlanjutan kegiatan usaha di sektor tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat bahwa pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp18,42 triliun, tumbuh 17,92% (year-on-year/YoY) per Januari 2026. Sementara itu, RBC asuransi umum dan reasuransi sebesar 323,47%.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Sejauh ini, industri pelayaran ini tahun lalu tumbuh sebesar 8,8%, artinya lebih besar daripada Produk Domestik Bruto atau PDB dan sektor pelayaran dan galangan kapal ini juga telah berkontribusi lebih dari 7,5% dari PDB.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri perkapalan nasional guna mendorong transformasi sistem logistik Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa menyampaikan penguatan industri kapal dinilai strategis untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang antarwilayah, menopang ketahanan pangan, sekaligus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

“Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Momentum ini mengulang capaian setelah lebih dari satu dekade, yang menunjukkan sektor industri kembali menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin.

Menperin menekankan, penguatan industri galangan kapal bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis, mengingat tingginya keterkaitan sektor perkapalan dengan berbagai subsektor ekonomi.

“Industri galangan kapal memiliki dampak berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri seperti bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, sumberdaya manusia, teknologi, infrastruktur hingga jasa logistik. Karena itu, pengembangannya menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan struktur industri nasional,” katanya.

Dalam konteks logistik nasional, angkutan laut dinilai sebagai tulang punggung distribusi barang di Indonesia yang berciri kepulauan. Peningkatan aktivitas logistik antarwilayah, menurut dia, membutuhkan ketersediaan armada kapal yang memadai serta kemampuan industri galangan kapal dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Industri ini didukung puluhan ribu tenaga kerja dan fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga berkapasitas besar.

Menperin menjelaskan, penguatan ekosistem industri galangan kapal mencakup integrasi rantai pasok bahan baku dan komponen, kesiapan peralatan dan teknologi produksi, regulasi yang mendukung, kompetensi sumber daya manusia, skema pendanaan, serta infrastruktur logistik yang efisien.

Meski demikian, industri perkapalan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada sisi permintaan serta tingginya ketergantungan impor bahan baku dan komponen kapal.

“Pada aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tingginya ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan utama. Implementasi kebijakan TKDN dalam pengadaan kapal pemerintah dan BUMN sesuai Perpres 46 Tahun 2025 dan Permenperin 35 Tahun 2025 diharapkan dapat menstimulasi tumbuhnya industri komponen kapal nasional,” ujarnya.

Menperin juga menyoroti rendahnya utilisasi galangan kapal nasional akibat minimnya order pembangunan kapal baru yang berkelanjutan.

“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan demand yang berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penyederhanaan perizinan, dukungan pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen substitusi impor, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Selain itu, kebijakan penetapan pelabuhan entry point bagi produk impor tertentu juga diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan angkutan laut nasional.

Menperin menambahkan, program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang besar bagi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun.

“Saya meyakini bahwa industri maritim nasional memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem logistik dan konektivitas Indonesia. Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” ucapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak pemerintah memperkuat keberpihakan terhadap industri perkapalan nasional, terutama di tengah derasnya impor kapal yang masih membebani kinerja manufaktur dalam negeri.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menegaskan bahwa dukungan kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan galangan kapal nasional. Apalagi, kondisi ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan armada yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi industri lokal.

“Keberpihakan memang diperlukan, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemampuan kita itu juga kami berharap bisa didukung termasuk masalah pengembangan galang kapal,” kata Anita di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Anita menyoroti persoalan tata ruang yang kerap menempatkan kawasan industri galangan di posisi tidak strategis atau bahkan berubah fungsi. Ia menilai hal tersebut menghambat ekspansi dan investasi jangka panjang.

“Jadi kami berharap adanya kebijakan penetapan RTRW [rencana tata ruang dan wilayah] di industri. Kalau industri itu sudah berada dan sudah puluhan tahun ada di situ, jangan ditetapkan menjadi wilayah-wilayah yang lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, kepastian tata ruang akan berdampak langsung pada kelangsungan operasi dan pengembangan fasilitas galangan.

“Itu juga nanti sangat berkepentingan terhadap pengembangan industri itu,” tegasnya.

Selain tata ruang, pelaku industri juga membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Anita berharap perbankan dapat menyediakan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi galangan kapal yang memiliki waktu produksi panjang dan risiko tinggi.

“Harapan kami adalah bagaimana kebijakan di sektor perbankan bisa membantu kami,” ucapnya.

Iperindo juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan fiskal, khususnya pungutan PPN. Menurut Anita, penghapusan PPN akan memberikan efek pengganda yang signifikan.

“Kami berharap PPN ini bisa tidak dipungut, karena multiplier effect di industri ini bukan hanya di industri perkapalan tetapi serapan tenaga kerja dan ekosistem industri komponen,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, industri perkapalan nasional sebenarnya telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal niaga, kapal penumpang, hingga kapal perang. Kemampuan itu turut ditopang oleh keberadaan 127 perusahaan komponen kapal yang telah bersertifikasi marine class.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi sektor ini. Nilai impor kapal tercatat mencapai US$3,98 miliar, terutama untuk kapal tanker dan kapal kargo.

Direktur Ilmate Kemenperin Setia Diarta mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dalam negeri dan kebutuhan industri pelayaran nasional.

“Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian industri galangan kapal melalui sejumlah langkah strategis,” jelasnya.

Salah satunya adalah penerapan Skema Khusus Bab 98, yang memberikan tarif bea masuk 0% bagi 111 pos tarif bahan baku pembangunan kapal.

Selain itu, pemerintah memperluas pembiayaan melalui penugasan khusus ekspor (PKE) alat transportasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sehingga pelaku galangan memiliki akses pendanaan yang lebih luas dan terjangkau.

Kemenperin juga memfasilitasi pelatihan teknis dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri komponen perkapalan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional di tengah tekanan impor yang masih besar.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkap bahwa perusahaan raksasa Rusia, Sistema Group, sedang menjajaki kerja sama dengan PT PAL Indonesia (Persero) untuk pembangunan fasilitas manufaktur kapal listrik penumpang di Indonesia.

Rosan mengatakan perusahaan asing tersebut akan membangun kapal listrik penumpang berkapasitas 100–200 orang, yang dapat digunakan untuk antarpulau.

"Itu mereka juga pembicaraannya sudah mulai berjalan dan rencananya mereka juga akan membuat manufakturingnya di sini," ujar Rosan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Rosan mengatakan potensi kerja sama tersebut cukup besar mengingat Indonesia membutuhkan moda transportasi laut yang ramah lingkungan.

Pemerintah siap memfasilitasi percepatan rencana investasi itu, termasuk menjembatani pertemuan antara investor Rusia dan PT PAL.

Menurut Rosan, saat ini penjajakan masih tahap awal dan belum ada pembicaraan mengenai nilai investasi ataupun rencana pembangunan pabrik.

"Akan dikerjasamakan juga, misal dengan PT PAL dan yang lain-lain," tambahnya.

Sistema Group merupakan salah satu pelaku besar industri galangan kapal di Rusia. Selain itu, perusahaan ini juga meninjau peluang kerja sama di bidang perhotelan karena memiliki portofolio besar kepemilikan hotel di Rusia.

Perusahaan tersebut menyatakan minat untuk bekerja sama dalam pengelolaan hotel di Indonesia.

Di bidang pendidikan, konglomerasi tersebut berencana mengirim tenaga pengajar untuk mendukung program bahasa Rusia di sejumlah universitas di Indonesia.

Pertemuan itu turut membuka potensi kerja sama tambahan, termasuk bidang bubur kertas (pulp) dan kertas.

Terkait nilai investasi dari rangkaian peluang tersebut, Rosan mengatakan hal tersebut belum ditetapkan karena seluruh pembahasan masih berada pada tahap awal. Sistem perizinan seperti BPOM disebut juga sedang diproses pihak Sistema Group.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025